Dokumen tersebut merupakan kerangka acuan kerja (TOR) untuk penyediaan layanan kesehatan bagi UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota di Kabupaten Bengkulu Selatan dengan total anggaran Rp. 3,059,801,800. Kegiatan tersebut mencakup pertemuan, pembahasan, dan monitoring program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sepanjang tahun 2023.

1. TERM OF REFERENCE (TOR)
RANCANGAN KEGIATAN MENU
DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
KEGIATAN
PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP
RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
Jaminan Kesehatan Masyarakat
PAGU ANGGARAN
Rp. 3.059.801.800,-
SEKSI PELAYAAN KESEHATAN
BIDANG PELAYAAN KESEHATAN DAN SDK
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

2. KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)
PENINGKATAN MUTU PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023
SKPD
UNIT PELAKSANA
PROGRAM
KEGIATAN
SUB KEGIATAN
SUMBER PENDANAAN
:
:
:
:
:
:
DINAS KESEHATAN KABUPATEN
BENGKULU SELATAN
SEKSI PELAYANAN KESEHATAN
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK
UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA
PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN
MASYARAKAT
DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
A. Latar Belakang
1. Dasar Hukum
- Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang BPJS Kesehatan
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional
- Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) tentang Hak untuk
memperoleh Pelayanan Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional (SJSN)
- Undang-Undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 004/Menkes/SK/I/2003
tentang kebijakan dan Strategi Desentralisasi Bidang Kesehatan
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 903/Menkes/PER/V/2011
tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
tahun 2011
- Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.03/01/60/I/2010
tentang Rencana Strategis (Restra Kementrian Kesehatan Tahun
2010-2014).
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS KESEHATAN
Jl. Raya Padang Panjang Manna Telp/ Fax. (0739) 21797

3. - Peraturan BPJS Kesehatan No.2 Tahun 2015 tentang Norma
Penetapan Besaran Kapitasi dan pembayaran kapitasi berbasis
pemenuhan komitmen pelayanan pada FKTP
- Permenkes No. 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi
Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan
Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama Milik Pemerintah Daerah
2. Gambaran Umum Singkat
No RINCIAN MENU/KOMPONEN URAIAN
Jaminan Kesehatan Masyarakat.
1. Pertemuan Perencanaan dan
Evaluasi Program Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN)
Pertemuan perencanaan dan evaluasi
kegiatan JKN di Wilayah Kerja dinas
Kesehatan Bengkulu Selatan.
Kendala :
- Peserta pertemuan ada yang belum
bisa berpartisipasi.
Harapan :
Adanya peran aktif peserta kegiatan untuk
memberikan perencanaan dan evaluasi
kegiatan JKN dengan baik untuk
kedepannya.
2. Premi JAMKESDA Pembayaran premi jaminan kesehatan bagi
penduduk wilayah kabupaten Bengkulu
Selatan.
Kendala :
- Belum maksimalnya dana yang ada .
Harapan :
Adanya ketersedian dana yang cukup untu
masuarakat.
3. Pertemuan Kegiatan Program
Jaminan Kesehatan Nasional
Pertemuan yang dilakukan secara langsung
guna membahas program kesehatan
nasional.
Kendala :
- Kegiatan monitoring di beberapa
wilayah puskesmas dan kecamatan
yang tidak tepat waktu.
Harapan :
Adanya peran aktif peserta kegiatan serta
pahamnya peserta dalam pembahasan
materi kegiatan.
4. Pembahasan Peraturan Bupati
tentang Pengelolaan dan
Pemanfaatan Dana Kapitasi
JKN
Kegiatan yang dilaksanakan untuk
membahas peraturan Bupati tentang
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana
Kapitasi Pada Puskesmas di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu
Selatan.

4. Kendala :
- Kurang keaktifan peserta
Harapan:
Terlaksananya kegiatan dan peran aktif
peserta dalam kegiatan.
5. Pembahasan Peraturan Bupati
tentang Pengelolaan dan
Pemanfaatan Dana Non
Kapitasi JKN
Kegiatan yang dilaksanakan untuk
membahas Peraturan Bupati tentang
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada
Puskesmas di Lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
Kendala :
- Peserta belum dapat hadir dalam
kegiatan tepat waktu dan tidak hadir
dalam kegiatan
- Terlambatnya dana untuk pelaksanaan
kegiatan
Harapan:
Terlaksananya kegiatan dan peran aktif
peserta dalam kegiatan.
6. Pembahasan tentang Pedoman
Penyelenggaraan Program
Layanan Berobat Gratis
Kegiatan pembahasan tetang penjelasan
pedoman penyelenggaraan layanan berobat
gratis untuk masyarakat kabupaten
Bengkulu Selatan.
Kendala :
- Peserta belum dapat hadir dalam
kegiatan tepat waktu dan tidak hadir
dalam kegiatan
Harapan:
Adanya peran aktif peserta kegiatan dan
peserta memahami materi yang diberikan.
7. Penanganan kecurangan
(Fraud) serta pencegahan
sanksi administrasi terhadap
kecurangan (fraud) dalam
pelaksanaan JKN
Pembentukan tim untuk menangani
kecurangan serta pencegahan sanksi
administrasi yang melakukan kecurangan
dalam pelaksanaan JKN di Kabupaten
Bengkulu Selatan
Kendala :
- Peserta belum dapat hadir dalam
kegiatan tepat waktu dan tidak hadir
dalam kegiatan
- Terlambatnya dana untuk pelaksanaan
kegiatan
- Ketersediaan data yang belum akurat
Harapan:
Adanya peran aktif tim dan peserta
kegiatan dalam mengatasi dan pencegahan
kecurangan (Fraud) yang terjadi di
masyarakat.
8. Rapat-rapat Koordinasi
Program JKN
Rapat koordinasi tim penyelenggara
program JKN di wilayah Bengkulu Selatan.
Kendala :
- Rapat tidak dilakukan tepat waktu
- Terhambatnya peserta yang tidak hadir

5. dalam kegiatan
Harapan:
Peran aktif masing-masing anggota tim
dalam pelaksanaan rapat-rapat koordinasi
secara optimal dan adanya inovasi yang
inovatif untuk meningkatkan program JKN
lebih baik kedepannya.
9. Monitoring Program Jaminan
Kesehatan Nasional
Kegiatan monitoring ke 11 kecamatan dan
14 puskesmas yang berada di wilayah
kabupaten Bengkulu Selatan.
Kendala :
- Kegiatan monitoring di beberapa
wilayah puskesmas dan kecamatan
yang tidak tepat waktu sehingga tidak
terlaksana dalam waktu yang
bersamaan.
Harapan:
Adanya peran aktif tim pelaksana dan
wilayah yang akan dikunjungi dalam
kegiatan monitoring dan terlaksananya
kegiatan dengan tepat waktu.
3. Penerima Manfaat
No Nama Kegiatan Jumlah Penerima Manfaat
1. Pertemuan Perencanaan dan
Evaluasi Program Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN)
25 Orang
Peserta
Peserta, Puskesmas,
Narasumber Dinas
Kesehatan dan BPJS
2. JAMKESDA 6016 orang Masyarakat
Kabupaten Bengkulu
Selatan
3. Pertemuan Kegiatan Program
Jaminan Kesehatan Nasional
40 Orang
Peserta
Peserta, Puskesmas,
Narasumber Dinas
Kesehatan dan BPJS
4. Pembahasan Peraturan Bupati
tentang Pengelolaan dan
Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN
20 Orang
Peserta
Masyarakat
Kabupaten Bengkulu
Selatan
5.
Pembahasan Peraturan Bupati
tentang Pengelolaan dan
Pemanfaatan Dana Non Kapitasi
JKN
20 Orang
Peserta
Masyarakat
Kabupaten Bengkulu
Selatan
6. Pembahasan tentang Pedoman
Penyelenggaraan Program Layanan
Berobat Gratis
35 Orang
Peserta
Masyarakat
Kabupaten Bengkulu
Selatan

6. 7. Penanganan kecurangan (Fraud)
serta pencegahan sanksi
administrasi terhadap kecurangan
(fraud) dalam pelaksanaan JKN
40 orang
Peserta dan Tim
Pelaksana
8. Rapat-rapat Koordinasi Program
JKN 25 Orang
Peserta
9. Monitoring Program Jaminan
Kesehatan Nasional
32 Orang
Anggota Tim
Pelaksana
Peserta
B. Strategi Pencapain Keluaran
No Rincian Menu/Komponen
Output Metode
Pelaksanaan
Tahapan
Pelaksana
Satuan Vol
Jaminan Kesehatan Masyarakat.
1. Pertemuan Perencanaan
dan Evaluasi Program
Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN)
Laporan 1 Swakelola 1. Persiapan
2. Pelaksanaan3
bulan 1 kali
(April,
Agustus,
Desember)
3. Pembuatan
Laporan
Akhir
2. JAMKESDA Laporan 1 Swakelola 1. Persiapan
2. Pelaksanaan
(Januari)
3. Pembuatan
Laporan
Akhir
3. Pertemuan Kegiatan
Program Jaminan
Kesehatan Nasional
Laporan 1 Swakelola 1. Persiapan
2. Pelaksanaan
(Januari-
Desember)
3. Pembuatan
LaporanAkhir
4. Pembahasan Peraturan
Bupati tentang Pengelolaan
dan Pemanfaatan Dana
Kapitasi JKN
Laporan 1 Swakelola 1. Persiapan
2. Pelaksanaan
(Januari-
Oktober)
3. Pembuatan
LaporanAkhir
5. Pembahasan Peraturan
Bupati tentang Pengelolaan
dan Pemanfaatan Dana Non
Kapitasi JKN
Laporan 1 Swakelola 1. Persiapan
2. Pelaksanaan
(Januari-
Desember)
3. Pembuatan
LaporanAkhir

7. 6. Pembahasan tentang
Pedoman Penyelenggaraan
Program Layanan Berobat
Gratis
Laporan 1 Swakelola 1. Persiapan
2. Pelaksanaan
(Januari-
Desember)
3. Pembuatan
LaporanAkhir
7. Penanganan kecurangan
(Fraud) serta pencegahan
sanksi administrasi
terhadap kecurangan (fraud)
dalam pelaksanaan JKN
Laporan 1 Swakelola 1. Persiapan
2. Pelaksanaan
(Januari-
Desember)
3. Pembuatan
LaporanAkhir
8. Rapat-rapat Koordinasi
Program JKN
Laporan 1 Swakelola 1. Persiapan
2. Pelaksanaan1
kali (Februari)
3. Pembuatan
LaporanAkhir
9. Monitoring Laporan 1 Swakelola 1. Persiapan
2. Pelaksanaan3
bulan 1 kali
(April,
Agustus,
Desember)
3. Pembuatan
LaporanAkhir
C. Kurun Waktu Pencapain Keluaran
No Kegiatan
Bulan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Pertemuan Perencanaan dan
Evaluasi Program Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN)
2. JAMKESDA
3. Pertemuan Kegiatan Program
Jaminan Kesehatan Nasional
4. Pembahasan Peraturan Bupati
tentang Pengelolaan dan
Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN
5. Pembahasan Peraturan Bupati
tentang Pengelolaan dan
Pemanfaatan Dana Non Kapitasi
JKN
6. Pembahasan tentang Pedoman
Penyelenggaraan Program
Layanan Berobat Gratis
7. Penanganan kecurangan
(Fraud) serta pencegahan
sanksi administrasi terhadap
kecurangan (fraud) dalam
pelaksanaan JKN
8. Rapat-rapat Koordinasi
Program JKN
9. Monitoring

8. D. Biaya yang di perlukan
Biaya yang diperlukan untuk kegiatan ini adalah Rp. 3.059.801.800,-
(Tiga Miliar Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Satu Ribu
Delapan Ratus Rupiah) di bebankan pada DPA DAU Dinas Kesehatan
Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2023.
No Rincian Menu Kegiatan Kebutuhan Biaya
1. Pertemuan Perencanaan dan Evaluasi
Program Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN)
Rp. 11.941.000
2. JAMKESDA Rp.2.728.857.600
3.
Pertemuan Kegiatan Program Jaminan
Kesehatan Nasional
Rp.155.803.200
4.
Pembahasan Peraturan Bupati tentang
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi
JKN
Rp.10.900.000
5. Pembahasan Peraturan Bupati tentang
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non
Kapitasi JKN
Rp.10.900.000
6. Pembahasan tentang Pedoman Penyelenggaraan
Program Layanan Berobat Gratis
Rp.13.825.000
7. Penanganan kecurangan (Fraud) serta
pencegahan sanksi administrasi terhadap
kecurangan (fraud) dalam pelaksanaan JKN
Rp.113.250.000
8. Rapat-rapat Koordinasi Program JKN Rp.1.125.000
9. Monitoring Rp.13.200.000
TOTAL Rp. 3.059.801.800,-
Rincian biaya RAB terlampir
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Bengkulu Selatan
Didi Ruslan, SKM, M.Si
Nip. 19750827 199703 1 002