Dokumen tersebut membahas tentang pedoman reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) oleh Inspektorat Daerah. LPPD merupakan laporan kinerja pemerintahan daerah yang disusun setiap tahun dan wajib diverifikasi oleh Inspektorat Daerah. Reviu LPPD bertujuan untuk memastikan informasi kinerja daerah dalam LPPD sesuai dengan ketentuan dan didukung bukti-bukti yang sah

1. INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REVIU
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
(LPPD)

2. DASAR HUKUM
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah – kewajiban dan
sanksi (kewajiban dan sanksi)
2. Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah. (BAB III Pengawasan )
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang LEPPD . Data yang dituangkan
dalam LPPD wajib di verifikasi atau divalidasi oleh Inspektorat daerah yang
bersangkutan.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Petunjuk
pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang LEPPD (pasal 9
Verifikasi APIP)
5. SE 050/209/IJ, tgl 20 Januari 2022 Pedoman Reviu LPPD
2

3. PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG
LAPORAN DAN EVALUASI
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH

4. DEFINISI
1.LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah
kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas
pembantuan selama satu tahun anggaran;
2. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) adalah
evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah
Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota dalam
rangka penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah hasil kerja
dari suatu keluaran yang dapat diukur dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan sesuai dengan tanggung jawab kewenangan
dalam waktu yang telah ditentukan

5. 1. LPPD memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja pemerintahan daerah yang
terdiri atas:
a.Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
1) Capaian Kinerja Makro
2) Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
3) Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
b.Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan
2. Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah merupakan
pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program dan
kegiatan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah secara terukur dengan
sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan melalui sistem
pertanggungjawaban yang disusun secara periodik.
3. Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dihasilkan dari sistem
manajemen kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

6. 1. LPPD memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja pemerintahan daerah yang
terdiri atas:
a.Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
1) Capaian Kinerja Makro
2) Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
3) Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
b.Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan
2. Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah merupakan
pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program dan
kegiatan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah secara terukur dengan
sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan melalui sistem
pertanggungjawaban yang disusun secara periodik.
3. Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dihasilkan dari sistem
manajemen kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

7. 7

8. 8

9. 9

10. 10

11. 1. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan terdiri atas:
a. capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh
daerah provinsi dari pemerintah pusat; dan
b. b. capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh
daerah kabupaten/kota dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah
daerah provinsi.
2. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan diukur dengan
membandingkan antara target dan realisasi yang dicapai dari
aspek fisik dan keuangan.

12. 12

13. 13

14. 14

15. 15

16. 16

17. SURAT INSPEKTUR JENDERAL KEMENDAGRI NOMOR 050/209/IJ
TANGGAL 20 JANUARI 2022 TENTANG PEDOMAN REVIU LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
A. Reviu LPPD
LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada
Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja dan pelaksanaan tugas
pembantuan selama 1 Tahun.
Kepala Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD) berdasarkan format yang ditetapkan oleh Menteri.
Penyusunan LPPD mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18
Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Permendagri dimaksud mengamanatkan kewajiban APIP Inspektorat Daerah yang
bersangkutan untuk melakukan verifikasi dan penilaian data yang dituangkan dalam
LPPD yang dilaksanakan dalam bentuk reviu.
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
17

18. SURAT INSPEKTUR JENDERAL KEMENDAGRI NOMOR 050/209/IJ
TANGGAL 20 JANUARI 2022 TENTANG PEDOMAN REVIU LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
Verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan,
perhitungan uang dan sebagainya, sedangkan validasi adalah pengesahan.
Verifikasi dan validasi dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan
pemerintahan daerah dilaksanakan dalam bentuk reviu, yang merupakan
penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan
tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau
norma yang telah ditetapkan. Reviu LPPD merupakan bentuk pembinaan dan
pengawasan dalam rangka penjaminan mutu (quality assurance) atas penyusunan
LPPD oleh Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk memberikan keyakinan
terbatas terhadap kebenaran informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
yang dituangkan dalam rancangan LPPD.
18

19. B. Jadwal Pelaksanaan Reviu
1. Sesuai ketentuan pasal 11 PP Nomor 13 tahun 2019, Pemerintah
Daerah berkewajiban menyampaikan LPPD setiap tahun kepada
pemerintah paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun
anggaran. Reviu LPPD dilaksanakan pararel dengan proses
penyusunan LPPD.
2. Penyusunan dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan
pemerintahan daerah dilakukan pada Minggu kedua Januari
3. Pelaksanaan verifikasi oleh tim pereviu berupa
a. Penyampaian rancangan LPPD kepada APIP
b. Pelaksanaan Reviu oleh APIP
c. Penyampaian Catatan Hasil Reviu kepada Sekretariat Tim Penyusun LPPD
Dilakukan pada miinggu tiga - empat Januari
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
19

20. Tahapan pelaksanaan reviu LPPD meliputi :
(1) Tahap perencanaan reviu LPPD, meliputi kegiatan untuk memilih dan
menentukan obyek reviu, melakukan usulan penugasan reviu dan
mempersiapkan bahan penyusunan Program Kerja Reviu.
(2) Tahap pelaksanaan reviu LPPD, Teknis pelaksanaan reviu mencakup
kegiatan penelusuran angka, penelitian, permintaan keterangan serta
analisis dokumen LPPD.
(3) Tahap pelaporan hasil reviu LPPD, mencakup kegiatan penyusunan
Catatan Hasil Reviu, (CHR) Laporan Hasil Reviu (LHR) dan Pernyataan
Telah di reviu (PTD).
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
20

21. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
21

22. Reviu merupakan penelaahan ulang
bukti-bukti suatu kegiatan untuk
memastikan bahwa kegiatan tersebut
telah dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan, standar, rencana atau norma
yang telah ditetapkan (PP 13/2019).
REVIU LPPD
1. Memberi keyakinan TERBATAS bahwa
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (LPPD) telah disusun berdasarkan
Pedoman Penyusunan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2. Memberi keyakinan bahwa data yang
disajikan dalam LPPD telah didukung
dengan data perhitungan yang benar dan
sah.
3. Membantu Kepala Daerah untuk
menghasilkan dokumen pelaporan kinerja
yang berkualitas
DIFINISI
TUJUAN
TUJUAN

23. Perangkat Daerah Inspektorat Perangkat Daerah Kepala Daerah
Menyiapkan :
• Elemen Data
• Dokumen
Pendukung
(Hardcopy dan
atau Softcopy)
• Rancangan awal
LPPD
Melakukan :
• Reviu melalui
mekanisme APIP
menjadi dasar
Penyusunan
Rancangan LPPD
• Verifikasi dan
Penilaian Dokumen
Menyusun dan
mengkompilasi:
• Elemen Data
Hasil Reviu
• Dokumen
Pendukung
(Hardcopy dan
atau Softcopy)
hasil Reviu
• Menyusun
Rancangan akhir
LPPD
•Legalitas
(Penandatanga
nan LPPD)
•Penyampaian
LPPD
PENYUSUNAN DAN REVIU LPPD
• Data tidak Memiliki
sumber yang dapat di
pertanggungjawabkan
• Metode dan Teknik
Pengumpulan Data
tidak dapat dijelaskan
• Data tidak Memiliki
sumber yang dapat di
pertanggungjawabkan
• Metode dan Teknik
Pengumpulan Data
tidak dapat

24. KDH MENYUSUN LPPD
BERDASARKAN FORMAT
YANG DITETAPKAN OLEH
MENTERI.
BUPATI/WALI KOTA
MENYAMPAIKAN LPPD
KABUPATEN/ KOTA KEPADA
MENTERI MELALUI
GUBERNUR YANG
DILAKUKAN 1 (SATU) KALI
DALAM 1 (SATU) TAHUN.
DATA YANG DITUANGKAN
DALAM LPPD WAJIB
DIVERIFIKASI ATAU
DIVALIDASI OLEH
INSPEKTORAT DAERAH
YANG BERSANGKUTAN
LPPD DISAMPAIKAN
PALING LAMBAT 3 (TIGA)
BULAN SETELAH
TAHUN ANGGARAN
BERAKHIR.
GUBERNUR
MENYAMPAIKAN LPPD
PROVINSI KEPADA
PRESIDEN MELALUI
MENTERI YANG DILAKUKAN
1 (SATU) KALI DALAM 1
(SATU) TAHUN
PENYAMPAIAN LPPD
MELALUI SISTEM
INFORMASI
ELEKTRONIK SECARA
DARING.
24
SISTEMATIKA
PENYUSUNAN, REVIU DAN PENYAMPAIAN LPPD

25. R e a l E s t a t e
RUANG LINGKUP REVIU
Kesesuaian materi dan
sistematika LPPD (merujuk pada
KK.01).
Kelengkapan bukti dukung Indikator
Kinerja Kunci (IKK) keluaran Urusan dan
IKK keluaran Fungsipenunjang
(merujuk pada KK.02).
Kelengkapan bukti dukung Indikator
Kinerja Kunci Hasil
(merujuk pada KK.02).
Validitas data pada IKK Keluaran
dan capaian kinerja IKK hasil per
bidang Urusan pemerintahan
 Bobot nilai perbidang urusan
pemerintahan
 Bobot capaian kinerja IKK hasil per
bidang Urusan pemerintahan

26. 26
No. Tahapan Waktu Keterangan
1. Penetapan Tim Penyusun dan tim pereviu Minggu empat
desember
2. Pengumpulan data dan dokumen pendukung oleh perangkat daerah
pelaksana urusan pemerintah kepada secretariat Tim Penyusun LPPD
Minggu pertama
3 Penyusunan dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan
pemerintahan daerah
Minggu kedua Januari
4 Pelaksanaan verifikasi oleh tim pereviu
a. Penyampaian rancangan LPPD kepada APIP
b. Pelaksanaan Reviu oleh APIP
c. Penyampaian Catatan Hasil Reviu kepada Sekretariat Tim Penyusun
LPPD
Minggu tiga sd ke
empat Januari
5 Penyusunan Rancangan LPPD berdasarkan Catatab Hasil Reviu
(Rancangan Akhir LPPD)
Minggu pertama
Februari s/d Minggu Ke
empat Februari
6 Penetapan Dokumen LPPD Minggu Pertama s/d
Minggu ke empat Maret
Paling Lambat
7 Penyampaian LPPD 31 Maret Paling Lambat
• JADWAL PELAKSANAAN REVIU

27. Sumber, Data tidak
tersedia Metode,
Teknik
pengumpulan dan
analisis
REVIU LPPD BERBASIS
ELEKTRONIK
PERSIAPAN PELAKSANAAN PELAPORAN
2 5
Tidak OK/TDI
OK
………….
2. user
name……………
Password
kode…………………
3. Pilih Menu IKK
sub menu verifikas
APIP
4.Pilih Hasil Input
IKK dan IKK
Makro
9. Berikan Penjelasan
KOLOM Keterangan APIP
11. Cetak /Unduh Laporan
Penyusunan CHR dan Konsep
LHR dan Pernyataan Telah di
Reviu (PTD)
10 Tindak lanjut
Doumen Pendukung
data dasar IKK dan
IKK Makro
6.Verifikasi dan validasi
1. Log in e LPPD
Http://elppd .
Kemendagri.go.id
Status
OK, TIDAk OK, TDI
PTD

28. R e a l E s t a t e
TAHAPAN REVIU
Hasil verifikasi dan
validasi, mencakup
kegiatan penyusunan
Kertas Kerja
Reviu(KKR) Catatan
Hasil Reviu
(CHR) dan Laporan
Hasil Reviu (LHR)
Pernyataan Telah di
Reviu
Pengumpulan informasi
umum obyek (e_LPPD);
Penyusunan Program
Reviu;
Penetapan Tim Reviu;
Penyusunan jadwal, Surat
Tugas dan koordinasi
dengan Tim Penyusun
LPPD
Dapatkan akun penyelia
inspektorat
.
Kegiatan verifikasi dan
validasi kelengkapan
bukti dukung (dilakukan
secara desk), melalui
kegiatan penelusuran
elemen data,
permintaan keterangan,
analisis dan penyusunan
Kertas Kerja.
Tahap Perencanaan Tahap
Pelaksanaan
Tahap Pelaporan
LPPD

29. AKUN PENYELIA INSPEKTORAT
• USER NAME : apip_kabupaten_pegunungan_arfak
• Password : 164xxx
Inpektorat Jenderal Kemendagri
29

30. 30
Verifikasi adalah pemeriksaan tentang
kebenaran laporan, pernyataan,
perhitungan uang dan sebagainya`
Validasi pengesahan
PP No. 13 Tahun 2019 Evaluasi LPPD
Verifikasi dan Validasi
Teknik
Reviu

31. R e a l E s t a t e
LPPD
PERNYATAAN TELAH DIREVIU
(tanpa paragraf penjelas)
Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Pemerintah
Provinsi/ Kabupaten/kota................ untuk Tahun Anggaran 20...... sesuai Pedoman Reviu atas
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab manajemen.
Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan Penyelenggaraan
Pemerintah daerah telah disajikan secara akurat, andal dan valid.
Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam
meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam laporan Penyelanggaraan Pemerintah
daerah Ini .
Jakarta, Maret 20....
INSPEKTUR ...........,
..........................................
NIP. ..........................

32. R e a l E s t a t e
Lampiran
SE 050/209/IJ, tgl 20 Januari 2022 Pedoman Reviu LPPD
 LKR
 KKR
 CHR
 LHR
 PTDR

33. Terima
kasih