Dokumen tersebut membahas tentang pokok-pokok kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2016. Prioritas penggunaan Dana Desa adalah untuk program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa.
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
03. penggunaan-dana-desa kemendes
1. DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
POKOK-POKOK KEBIJAKAN
PRIORITAS PENGGUNAAN
DANA DESA TAHUN 2016
2.
OUT
LINE
2
2
1. FILOSOFI
DANA
DESA
2. DASAR
HUKUM
3. PENJELASAN
PERMENDES
No.
21
TAHUN
2016
TENTANG
PENETAPAN
PRIORITAS
PENGGUNAAN
DANA
DESA
TAHUN
2016
4. FILOSOFI
DANA
DESA
• Meningkatkan
kesejahteraan
dan
pemerataan
pembangunan
desa
melalui
peningkatan
pelayanan
publik
di
desa,
memajukan
perekonomian
desa,
mengatasi
kesenjangan
pembangunan
antar
desa
serta
memperkuat
masyarakat
desa
sebagai
subjek
dari
pembangunan.
4
5. DANA DESA YANG BERSUMBER
DARI APBN ADALAH WUJUD
REKOGNISI NEGARA KEPADA
DESA
7. • PP 22/2015 Ttg
Perub PP
60/2014
UU 6/2014
tentang
Desa
• PP 43/2014
tentang Perlak
UU 6/2014
• PP 47/2015
Perubah PP
43/2014
• PP 60/2014
tentang Dana
Desa
Bersumber dari
APBN
PERMENDAGRI:
1. Permendagri No. 111/2014 tentang Pedoman
Teknis Peraturan di Desa
2. Permendagri No. 112/2014 tentang Pemilihan
Kepala Desa
3. Permendagri No. 113/2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa
4. Permendagri No. 114/2014 Tentang Pedoman
Pembangunan Desa
PMK 247 /PMK.07/ 2015
(mengatur hal-hal teknis terkait
pengalokasian, penyaluran,
penggunaan, pemantauan dan
evaluasi Dana Desa)
DASAR
HUKUM
DANA
DESA
7
PERMENDES:
1. Permendes No. 21 Tahun 2015 ttg
Penetapan prioritas Penggunaan
dandes 2016
2. Permendes No 1 Tahun 2015 tentang
Pedoman Kewenangan berdasarkan
hak asal usul dan Kewenangan Lokal
Berskala Desa
3. Permendes No.2/2015 tentang
Musyawarah Desa
8. PP 60 TAHUN 2014
PP 22 TAHUN 2015
EFEKTIFITAS DAN HARMONISASI
PENCAPAIAN VISI MISI
PEMBANGUNAN NASIONAL
Menteri yang menangani Desa menetapkan
prioritas penggunaan Dana Desa
PP 60 Pasal 21
9. KETENTUAN PP 60 TAHUN 2014
PASAL 19
1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan
masyarakat dan kemasyarakatan.
2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1
diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat
PASAL 20
Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana
Kerja Pemerintah Desa
10. PERATURAN MENTERI DESA
TENTANG
PRIORITAS PENGGUNAAN
DANA DESA
Tidak membatasi prakarsa lokal dalam
merancang program/kegiatan
pembangunan prioritas yang dituangkan
ke dalam dokumen RKPDesa dan
APBDesa, melainkan memberikan
pandangan prioritas penggunaan Dana
Desa, sehingga desa tetap memiliki
ruang untuk berkreasi membuat program/
kegiatan desa sesuai dengan
kewenangannya, analisa kebutuhan
prioritas dan sumber daya yang
dimilikinya.
12. TUJUAN PENGATURAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA :
• acuan bagi Desa dalam menentukan program
dan kegiatan bagi penyelenggaraan Kewenangan
Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala
Desa yang dibiayai oleh Dana Desa;
• acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam
menyusun pedoman teknis penggunaan Dana
Desa; dan
• acuan bagi Pemerintah dalam pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa.
13. PRINSIP PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
1. KEADILAN, dengan mengutamakan hak atau kepentingan
seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan; (Inklusif)
2. KEBUTUHAN PRIORITAS, dengan mendahulukan
kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan
dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian
besar masyarakat Desa; dan
3. TIPOLOGI DESA, dengan mempertimbangkan keadaan dan
kenyataan karakteristik geografis, sosiologis,
antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta
perubahan atau perkembangan kemajuan desa
14. KEWENANGAN BERDASARKAN HAK
ASAL USUL DAN KEWENAGAN LOKAL
BERSAKALA DESA
PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN
DESA
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
16. BIDANG PEMBANGUNAN DESA
UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT DESA DAN KUALITAS HIDUP
MANUSIA SERTA PENANGGULANGAN
KEMISKINAN, PRIORITAS PENGGUNAAN
D A N A D E S A D I A R A H K A N U N T U K
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN DESA, MELIPUTI :
17. a. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrasruktur atau
sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan
pangan dan permukiman;
b. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana kesehatan masyarakat;
c. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
d. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan
dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; atau
e. pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan
serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
MELIPUTI :
Pemdes dan BPD dapat mengembangkan prioritas sebagaimana diatas
sesuai Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala
Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa
Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melakukan pendampingan pada desa
dalam penyusunan prioritas berdasarkan Daftar Kewenangan Berdasarkan
Hak Asal Usul dan Kewenagan Skala Lokal Desa yang ditetapkan oleh
Bupati/Walikota
18. FAKTOR YANG HARUS DIPERHATIKAN
• Sarana Prasarana
Pemenuhan Kebutuhan
• Akses kehidupan
masyarakat Desa
Desa Tertinggal
dan/atau
sangat
Tertinggal
• Sarana Prasarana Pelayanan
Umum dan Sosial Dasar
Pendidikan
• Sarana Prasarana Pelayanan
Umum dan Sosial Dasar
Kesehatan
Desa
Berkembang
• Sarana Prasarana yang
berdampak pada ekonomi Desa
dan Investasi Desa
• Prakarsa Desa Membuka
Lapangan Kerja
• Teknologi Tepat Guna
• Investasi Melalui BUM Desa
Desa Maju dan/
atau
Mandiri
19. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK
PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA, DIALOKASIKAN UNTUK
M E N D A N A I K E G I A T A N Y A N G B E R T U J U A N
MENINGKATKAN KAPASITAS WARGA ATAU
MASYARAKAT DESA DALAM PENGEMBANGAN
WIRAUSAHA, PENINGKATAN PENDAPATAN, SERTA
PERLUASAN SKALA EKONOMI INDIVIDU WARGA ATAU
KELOMPOK MASYARAKAT DAN DESA
20. Antara lain :
a. peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan
atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas
melalui pelatihan dan pemagangan;
b. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa
atau BUM Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga
ekonomi masyarakat Desa lainnya;
c. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan
pangan Desa;
d. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan
bantuan hukum masyarakat Desa, termasuk pembentukan Kader
Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas
Ruang Belajar Masyarakat di Desa (Community Centre);
e. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih
dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu,
Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga
medis/swamedikasi di Desa;
f. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai Desa dan
Hutan/Pantai Kemasyarakatan;
g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan
dan pelestarian lingkungan hidup;
h. bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan
analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
21. Prioritas Kegiatan Pemberdayaan
Berdasarkan Tipologi Desa
• Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan
pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada membuka lapangan kerja
dan atau usaha baru, serta bantuan penyiapan infrastruktur bagi
terselenggaranya kerja dan usaha warga atau masyarakat baik dari proses
produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses
kehidupan masyarakat desa;
• Desa berkembang, memprioritaskan pemberdayaan masyarakat yang
bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja dan atau proses
produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses
modal/fasilitas keuangan;
• Desa maju dan atau mandiri, mengembangkan kegiatan pemberdayaan
masyarakat yang visioner dengan menjadikan desa sebagai lumbung ekonomi
atau kapital rakyat, dimana desa dapat menghidupi dirinya sendiri atau
memiliki kedaulatan ekonomi, serta mampu mengembangkan potensi atau
sumberdaya ekonomi atau manusia dan kapital desa secara berkelanjutan.
22. PEMETAAN TIPOLOGI DESA
• Dalam hal pemetaan tipologi Desa berdasarkan tingkat
kemajuan desa untuk penyusunan prioritas penggunaan
dana Desa, Pemerintah Desa dapat menggunakan data
Indeks Desa Membangun (IDM) yang ditetapkan oleh
Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi.
• Informasi penggunaan data Indeks Desa Membangun
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
diinformasikan secara terbuka oleh Pemerintah
Kabupaten/Kota dan menjadi salah satu acuan dalam
penyusunan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa,
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. TUGAS DAN FUNGSI
SATUAN KERJA KHUSUS PEMBINAAN IMPLEMENTASI UU DESA
• SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN REGULASI PUSAT DAN
DAERAH
• PEMBINAAN SERTA PENGENDALIAN IMPLEMENTASI UU
DESA, TERMASUK:
• PENYALURAN DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA;
• PENANGANAN PENGADUAN DAN MASALAH TERKAIT
DANA DESA
26. 1. BUPATI/WALIKOTA MENYELENGGARAKAN
PEMANTAUAN DAN EVALUASI DAPAT
M E L I M P A H K A N K E P A D A S K P D Y G
BERWENANG
2. PEMDES DAN BPD MELAKSANAKAN TUGAS
PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGGUNAAN
DANA DESA, DIBAHAS DALAM MUSYAWARAH
DESA
27. PARTISIPASI MASYARAKAT
• PENGADUAN MASALAH PUSAT PENGADUAN DAN
PENANGANAN MASALAH (CRISIS CENTER) KEMENTERIAN
DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI dan atau Website LAPOR
Kantor Sekretariat Presiden
• PENDAMPINGAN DESA
• STUDI, PEMANTAUAN DAN PUBLIKASI TERHADAP
PRAKTEK BAIK DAN BURUK DESA-DESA DALAM
PENERAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA SESUAI
KEWENANGAN
28. 1. Peraturan
Menteri
Desa
PDTT
Nomor
21
Tahun
2015
menjadi
acuan
dalam
penetapan
prioritas
penggunaan
dana
desa
yang
bersumber
dari
APBNP
tahun
2016;
2. Penjabarannya
ke
dalam
kegiatan
prioritas
dalam
RKP
Desa
dan
APBDesa
Tahun
2016
disesuaikan
dengan
kewenangan
desa
berdasarkan
hak
asal
usul
dan
kewenangan
lokal
berskala
desa
yang
diatur
dalam
Peraturan
Menteri
Desa
PDTT
Nomor
1
Tahun
2015,
yang
difokuskan
pada
pembangunan
desa
dan
pemberdayaan
masyarakat
desa;
3. Pemerintah
Kabupaten/kota,
diharapkan
dapat
melakukan
review
dan
pengawalan
atas
RKPDesa
dan
APBDesa
tahun
2016
agar
dapat
sejalan
dengan
prioritas
penggunaan
dana
desa
yang
bersumber
dari
APBN
2016
untuk
disinergikan
dengan
ADD
dan
sumber
pendapatan
desa
lainnya
untuk
meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat
desa
28
KESIMPULAN
DAN
TINDAK
LANJUT