Dokumen tersebut membahas tentang mekanisme pemilihan kepala desa melalui pemilihan langsung oleh penduduk desa dan ketentuan lainnya seperti usia minimal, pendidikan minimal, serta tugas dan wewenang kepala desa seperti menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan desa.
2. Kepala desa dipilih langsung
melalui Pemilihan Kepala Desa
(Pilkades) oleh penduduk desa
setempat. Usia minimal Kepala
Desa adalah 25 tahun, dan ia
harus berpendidikan paling
rendah SLTP, dan termasuk
penduduk desa setempat.
Penyelenggaraan Pemilihan
Kepala Desa dilakukan oleh
Panitia Pemilihan, y ang
dibentuk oleh BPD dan
anggotanya terdiri dari unsur
perangkat desa, pengurus
lembaga kemasyarakatan, dan
tokoh masyarakat.
LATAR BELAKANG
Kepala desa atau sebutan lain sesuai Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84
Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata
Kerja Pemerintah Desa, adalah pejabat Pemerintah
Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan
kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga
desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah
dan Pemerintah Daerah. Masa jabatan kepala desa
adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi
untuk 3 (tiga) kali masa jabatan berikutnya
berturut-turut atau tidak. Kepala desa tidak
bertanggung jawab kepada Camat, tetapi hanya
dikoordinasikan saja oleh Camat. Kepala desa
bertanggung jawab atas penyelenggarakan
Pemerintahan Desa, pelaksanakan Pembangunan
Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
pemberdayaan masyarakat Desa.
3. Landasan dan keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang menjadi dasar hukum penetapan
Permendagri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun
2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa adalah :
1. UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
2. UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916).
3. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Repbulik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717).
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4).
4. Asas dan Etika Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)
1. Langsung, wajib pilih yang terdaftar pada daftar pemilihan tetap.
2. Umum, semua masyarakat bebas untuk menyuarakan hak yang memenuhi syarat.
3. Bebas, memilih tanpa tekanan.
4. Rahasia, hasil pemilihan tidak untuk di ketahui.
5. Jujur, Penyelenggara pilkades
6. Adil, Memperlakukan sama sesuai aturan.
5. Kode Etik Penyelenggara Pemilu :
1. Asas Mandiri dan Adil
2. Asas Jujur, Terbuka, dan Akuntabel
3. Asas Kepentingan Umum
4. Asas Proporsionalitas
5. Asas Profesionalitas, Efisiensi, dan Efektifitas
6. Asas Tertib
6. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa
Membentuk kpps (kelompok penyelenggara pemungutan suara) yang
ditetapkan oleh kepala desa/pj kades, minimal 8 orang. 1 (satu) orang sebagai
ketua zona kpps merangkap anggota, 1 (satu) orang sebagai sekretaris
merangkap anggota + 6 (enam) orang sebagai anggota. Catatan : melibatkan
unsur perempuan. Sedangkan yang di maksud pj kades yaitu apabila kades
berhenti atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan kurang dari satu tahun
dan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun , sebelum dilaksanakan pilkades paw
dan apabila terjadi penundaan pilkades. (uu no 6 th 2014 pasal 46 dan 47 serta
pp no 43 th 2014 pasal 55 dan 57).
7. Tugas dan Kewajiban Kpps Pilkades
1. Melaksanakan pemungutan suara
2. Menyelesaikan permasalahan pada saat pemungutan suara dan dapat menindaklanjuti
dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi dan wajib pilih
3. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara pada saat pemungutan suara sampai
diterimanya kotak suara oleh panitia pemilihan tingkat desa
4. Membuat berita acara pemungutan suara
5. Menyerahkan kotak suara dalam keadaan tersegel, surat suara sisa (rusak atau tidak
terpakai) dan berita acara pemungutan suara kepada panitia pemilihan tingkat desa disertai
berita acara serah terima;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh panitia pemilihan tingkat desa (membantu
distribusi surat panggilan, menandatangani surat suara, dst).
8. Titik Rawan Pengawasan Pra Pemungutan Suara
1. Akurasi jumlah suara sesuai jumlah pemilih
2. Distribusi undangan
3. Kesiapan tps atau zona kpps termasuk dpt
4. Potensi money politik, intimidasi, dan mobilisasi pemilih pemungutan suara
5. Pengecekan jumlah surat suara dan kelengkapannya
6. Potensi pemilih yang memberi suara lebih dari 1 kali
7. Potensi anggota kpps curang mencoblos suara sisa
8. Potensi money politik, intimidasi, dan mobilisasi pemilih
Titik rawan pengawasan penghitungan suara
1. Konsistensi panitia pilkades tingkat desa dalam penentuan sah/tidak sah suara
2. Akurasi dalam penghitungan
3. Kecermatan dan akurasi dalam mengisi format yang ada
4. Potensi manipulasi suara
5. Potensi tidak menyerahkan salinan ke saksi, bpd, dan panitia pilkades kabupaten
9. Gladi kpps pada zona kpps dilakukan 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara yang bertujuan
untuk :
1. Dilakukan untuk memahami tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing anggota kpps;
2. Menguasai tata cara pemungutan suara;
3. Memahami pengisisan formulir dan penggunaan sarana keperluan pemungutan suara dalam zona kpps
Perlengkapan Pemungutan Suara
1. Ketua kpps harus memastikan perlengkapan pemungutan suara serta dukungan perlengkapan lainnya sudah
harus diterima 1(satu) hari sebelum hari h;
2. Jumlah dan jenis perlengkapan harus sesuai aturan dan jika kurang atau belum diterima maka dapat segera
melaporkan kepada panitia tingkat desa; perlengkapan meliputi : surat suara, kotak suara, bilik suara, tinta,
segel, sampul, formulir-formulir, berita acara, salinan dpt, karet pengikat, lem perekat, kantong plastik,
ballpoint, spidol, tali pengikat paku, paku pencoblos, gembok dan kunci gembok.
10. Persiapan Zona Kpps
Zona kpps sudah harus disiapkan paling lambat sehari sebelum hari h pemungutan suara meliputi : kursi
pemilih, kursi saksi, meja, pembatas zona kpps, papan informasi, tanda pintu masuk dan pintu keluar, atribut
meja/kursi. Zona kpps adalah area penyelenggaraan pemungutan suara.
Hari H Pemungutan Suara Dimulai dengan Rapat Anggota Kpps
Ketua kpps membuka rapat anggota kpps tepat pada pukul 07:00 waktu setempat dengan disaksikan oleh
pemilih dan saksi calon. Mekanisme rapat pemungutan suara dilakukan dengan cara yakni sebagai berikut:
1. Pembacaan pakta integritas anggota kpps dipimpin ketua kpps
2. Ketua kpps membuka dan memeriksa perlengkapan pemungutan suara. Membuka dan menghitung kertas
suara, memastikan kotak suara kosong dan menguncinya kembali, membuka segel sampul surat suara dengan
memperlihatkan kepada saksi/pemilih. Menghitung dan memeriksa kondisi kertas suara serta memastikan
kesesuaian antara surat suara dengan daerah pemilihan.
3. Menjelaskan tata cara pemberian suara kepada saksi dan pemilih yang ada.
11. Langkah-langkah pemungutan suara
Langkah 1 : menerima dan memeriksa naama pemilih pada
meja penerima :
1. Menerima pemilih dan memeriksa format (surat
pemberitahuan).
2. Memeriksa jari tangan pemilih untuk pastikan tidak ada
tinta tanda telah memilih.
3. Membuat dan mengisi daftar hadir dan menulis nomor
urut kedatangan.
4. Meminta pemilih duduk pada tempat yang disediakan
5. Memberikan format ae (surat pemberitahuan) kepada
ketua zona kpps secara berkala.
6. Memberikan kesempatan pada pemilih yang tidak
membawa format ae untuk mengecek pada dpt
LANGKAH-LANGKAH
PEMUNGUTAN SUARA
Langkah 2 : pemberian surat suara pada meja ketua
1. Berdasarkan format ae (surat pemberitahuan) sekretaris
atau anggota kpps pembantu mengisi nama dan nomor
zona kpps pada surat suara .
2. Memberi surat suara kepada ketua zona kpps untuk
ditandatangani
3. Ketua zona kpps memanggil pemilih berdasarkan urutan
kedatangan dan memberikan surat suara yang telah
ditandatangani.
3. Apabila surat suara rusak, ketua zona kpps memberikan
surat suara pengganti paling banyak 1 (satu) kali .
4. Ketua kpps dapat meminta kepada pengarah dalam hal
pemilih adalah penyandang disabilitas/cacat untuk
membentu memberikan hak pilihnya.
12. Langkah 3 : memberikan surat suara pada bilik suara dan
kotak suara
1. Anggota kpps selaku pengarah mengarahkan pemilih
untuk memasuki bilik yang kosong untuk memberikan
suara
2. Anggota kpps selaku pengarah dapat membantu pemilih
yang disabilitas/cacat yang memerlukan bantuan untuk
memberikan suara apabila diminta oleh pemilih yang
bersangkutan.
LANGKAH-LANGKAH
PEMUNGUTAN SUARA
Langkah 4 : memasukan surat suara ke kotak suara
1. Mengarahkan pemilih memasukkan surat suara ke
dalam kotak suara yang ada
2. Mempersilahkan pemilih untuk menuju ke meja tinta
dekat pintu keluar.
Langkah 5 : menandai jari tangan sebagai tanda telah
memilih pada meja tinta
1. Anggota kpps selaku pengamanan dan juga meja tinta
mempersilahkan pemilih memasukkan surat suara
kedalam botol tinta dan memastikan bahwa tinta telah
membasahi kuku jari tersebut.
2. Memastikan tinta pada jari pemilih tidak dihapus dan
bagi pemilih yang tidak memiliki jari maka dapat diberi
tanda pada salah satu jari kakinya.
3. Mempersilahkan pemilih yang telah memilih untuk
keluar dari zona kpps dan/atau tps.
13. Pukul 13:00 Waktu Setempat Ketua Zona Kpps Mengumumkan
1. Pemungutan suara akan ditutup
2. Kepada bpd, panitia tingkat desa/kpps, calon, saksi serta pemilih untuk segera menggunakan hak pilihnya.
3. Apabila pemungutan suara telah ditutup, maka pemilih yang belum hadir tidak dapat menggunakan hak
pilihnya kecuali pemilih yang hadir dalam tps dan sedang menunggu giliran untuk memberikan suara.
Pukul 14:00 Waktu Setempat
1. Ketua zona kpps mengumumkan bahwa pemungutan suara telah ditutup dan hanya memberikan kesempatan
kepada pemilih yang telah hadir didalam zona kpps dan sedang menunggu giliran untuk memberikan suara.
Ketua zona kpps juga meminta kepada anggota kpps pada meja penerima untuk menutup meja penerima dan
tidak lagi menerima.
14. Tugas dan Wewenang Kepala Desa
Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan
pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dalam
melaksanakan tugasnya Kepala Desa mempunyai wewenang
yakni sebagai berikut :
1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
2. Mengajukan rancangan peraturan desa
3. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat
persetujuan bersama BPD
4.Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa
mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama
BPD.
TUGAS DAN WEWENANG
KEPALA DESA
5. Membina kehidupan masyarakat desa
6. Membina perekonomian desa
7. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara
partisipatif
8. Mewakili desanya di dalam dan di luar
pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk
mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan
9. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan
peraturan perundang- undangan.
15. Kewajiban Kepala Desa
1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
3. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
4. Melaksanakan kehidupan demokrasi
5. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme
6. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa
7. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan
8. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik
9. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa
10. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa
11. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa
12. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa
13. Membina, mengayomi, melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat
14. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa dan mengembangkan potensi sumber daya alam dan
melestarikan lingkungan hidup. Selain kewajiban Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan
penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban
kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.
16. Larangan Kepala Desa
Kepala desa dilarang menjadi pengurus partai
politik (namun boleh menjadi anggota partai
politik), merangkap jabatan sebagai Ketua atau
Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan,
merangkap jabatan sebagai anggota DPRD, terlibat
dalam kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan
Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah. Kepala
desa dapat diberhentikan atas usul pimpinan BPD
kepada bupati/Wali kota melalui camat,
berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
LARANGAN
KEPALA DESA
1. Menjadi pengurus partai politik.
2. Merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota
BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan.
3. Merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD.
4. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan
presiden, dan pemilihan kepala daerah.
5. Merugikan kepentingan umum, meresahkan
sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga
atau golongan masyarakat lain.
6. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima
uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat
mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan
dilakukannya.
7. Menyalahgunakan wewenang.
17. Desa adalah desa dan desa adat atau
yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang
untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
KESIMPULAN
P e m e r i n t a h a n D e s a a d a l a h
penyelenggaraan urusan pemerintahan
dan kepentingan masyarakat setempat
dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa
atau yang disebut dengan nama lain
dibantu perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa.
