Dokumen tersebut membahas tentang dasar hukum, besaran, dan mekanisme pembayaran tunjangan profesi guru PNS daerah. Dokumen tersebut juga menjelaskan perhitungan anggaran tunjangan profesi guru untuk tahun 2014 beserta perkembangannya dari tahun ke tahun.

1. DANA TUNJANGAN PROFESI GURU
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
Kementerian
Keuangan R.I.
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Batam , 3 Februari 2013

2. DASAR HUKUM
1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional
2. Pasal 16 UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Pasal 3 dan 4 PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Tunjangan
Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen,
Tunjangan Kehormatan Profesor
4. Pasal 15 dan Pasal 52 PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
5. PMK Nomor 41/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan
Alokasi Tunjangan Profesi Guru PNSD kepada Daerah
Provinsi, Kabupaten dan Kota T.A. 2013 (diterbitkan setiap
tahun karena menyangkut alokasi per daerah)
2

3. TAKE HOME PAY GURU
MENURUT UU 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN
HAK GURU
Memperoleh penghasilan
di atas kebutuhan hidup
minimum
Memperoleh perlindungan,
rasa aman & jaminan
keselamatan, dan memiliki
kebebasan berserikat
dalam organisasi profesi
Memperoleh kesempatan utk
meningkatkan
kompetensi, kualifikasi
akademik, serta memperoleh
pelatihan dan pengembangan
profesi
A.Gaji pokok
B.Tunjangan yg melekat pada gaji
• Tunjangan Keluarga
• Tunjangan Jabatan (Tunjangan Fungsional untuk guru PNS* dan Tunjangan Umum)
• Tunjangan PPh
• Tunjangan Beras
C.Penghasilan Lain (Tidak melekat di Gaji)
• Tunjangan Profesi (yang telah memiliki sertifikat pendidik)
• Tunjangan Fungsional (Khusus Non PNS)
• Tunjangan Khusus (Guru yang bertugas di daerah khusus)
• Maslahat Tambahan (Tambahan kesejahteraan berupa tunjangan pendidikan,
asuransi pendidikan, beasiswa, dan penghargaan bagi guru, serta kemudahan
memperoleh pendidikan bagi putra putri guru, pelayanan kesehatan atau bentuk
kesejahteraan lain)
* = saat ini tunjangan fungsional guru PNS dinamakan tunjangan tenaga kependidikan 3

4. PP No. 74 Th. 2008 tentang Guru
Pasal 15 ayat 1 butir b.
Tunjangan profesi diberikan kepada guru
yang:
” memenuhi beban kerja sebagai guru”.
Pasal 52 ayat 2
Beban kerja guru paling sedikit memenuhi
24 jam tatap muka dan paling banyak 40
jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada
satu atau lebih satuan pendidikan yang
memiliki izin pendirian dari Pemerintah
atau Pemerintah Daerah.
4

5. Tunjangan
Guru PNSD
Tunjangan Guru PNSD melalui Transfer ke Daerah
Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD 2013
1. Tunjangan Profesi diberikan kepada Guru Pegawai Negeri
Sipil Daerah (PNSD) yang telah memiliki sertifikat pendidik
dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
2. Tunjangan Profesi Guru PNSD diberikan sebesar 1 (satu) kali
gaji pokok PNS yang bersangkutan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan terhitung mulai
tgl 1 Januari 2013 tidak termasuk untuk bulan ke-13.
Tambahan Penghasilan Guru (Tamsil) PNSD 2013
1. DanaTambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri
Sipil Daerah (PNSD) diberikan kepada guru yang belum
mendapatkan tunjangan profesi guru sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Besarnya adalah Rp250.000,00 per bulan selama 12 bulan.
5

6. Perhitungan Anggaran Tahun 2014
6
Uraian Jumlah Keterangan
Guru Sasaran Th. 2013 1.042.137 orang
Tamb Lulusan Guru Sertifikasi (+) 250.000 orang
Total Guru Sasaran 1.292.137 orang
Besaran TPG per bulan 3.809.199 rupiah
(Rata-rata Gaji Pokok)
Jumlah bulan 12 bulan
Alokasi sebelum Acress 59.064.086.203.430 rupiah
Acress 2,5% 1.476.602.155.086 rupiah
Kebutuhan TPG 1 Tahun 60.540.688.358.516 rupiah
TunjanganProfesiGuru PNSD

7. Perhitungan Anggaran Tahun 2014
7
TambahanPenghasilanGuru PNSD
Keterangan Jumlah Keterangan
Guru Sasaran Th. 2013 861.982 orang
Lulusan Guru Sertifikasi (-) 250.000 orang
Prediksi CPNSD Baru 5.881 orang
Guru Penerima Tamsil 617.863 orang
Jumlah bulan 12 bulan
Besaran Tamsil per bulan 250.000 rupiah
Kebutuhan Tamsil 1 Tahun 1.853.589.000.000 rupiah

8. Perkembangan Sasaran dan Anggaran
Tahun 2009 - 2014
8
Tahun
Dana Tambahan Penghasilan Guru Tunjangan Profesi Guru
Sasaran
(orang)
% Rp (miliar) %
Sasaran
(orang)
% Rp (miliar) %
2009 1.650.861 7.800,00
2010 1.370.066 -17,0% 5.800,00 -25,6% 488.544 10.994,89
2011 1.272.196 -7,1% 3.696,18 -36,3% 574.611 17,6% 18.537,69 68,6%
2012 966.666 -24,0% 2.898,90 -21,6% 917.143 59,6% 30.559,80 64,9%
2013 804.000 -16,8% 2.412,00 -16,8% 1.126.119 22,8% 43.057,80 40,9%
2014 617.863 -23,2% 1.853,59 -23,2% 1.292.137 14,7% 60.540,69 40,6%
Sumber : Kemendikbud (Sep 2013)
Alokasi ditetapkan berdasarkan data kebutuhan TPG dari Kemendikbud hasil
rekonsiliasi data Guru PNSD dengan masing-masing Provinsi, Kab, dan Kota.

9. Rincian Kekurangan Pembayaran TPG PNSD
Tahun 2010 - 2013
Tahun Jumlah
2010 435,83
2011 57,47
2012 2.681,19
2013 4.859,42
Jumlah 8.033,91
(miliar Rp)
9
Berdasarkan usulan Mendikbud kepada Menkeu melalui Surat
Mendikbud Nomor: 044/MPK/KU/2013 tanggal 22 Maret 2013.
Terhadap usulan tersebut, Wapres RI memerintahkan
Menkokesra dan BPKP untuk terlebih dahulu dilakukan audit
terhadap sisa dana di kas daerah sekaligus untuk mendapatkan
angka pasti atas kekurangan pendanaan tersebut.

10. Latar Belakang Akumulasi Kekurangan
Dana TPG PNSD Tahun 2010 - 2013
10
Adanya kenaikan gaji pokok/berkala/golongan sesuai
PP Nomor 11 Tahun 2011 dan PP Nomor 15 Tahun 2012.
Adanya tambahan kelulusan sertifikasi yang terjadi di
tengah tahun anggaran.
Adanya pengangkatan guru swasta yang telah bersertifikasi
menjadi PNS.

11. 11
PMK No.165/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
Anggaran Transfer ke Daerah
Penyusunan Pagu Indikatif
Tunjangan Profesi Guru PNSD (1)
Pasal 56 :
(1) Indikasi Kebutuhan Dana dan Rencana Dana Pengeluaran TP Guru
PNSD disusun berdasarkan usulan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan.
(2) Indikasi Kebutuhan Dana dan Rencana Dana Pengeluaran TP Guru
PNSD dihitung berdasarkan jumlah guru PNSD yang sudah
bersertifikasi profesi dikalikan dengan gaji pokok.
(3) Rencana Dana Pengeluaran TP Guru PNSD disampaikan oleh
Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada saat Pembahasan
Tingkat I Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang mengenai
APBN.

12. 12
Pasal 57 :
(1) Hasil pembahasan alokasi TP Guru PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
56 ayat (3) digunakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai
dasar perhitungan alokasi TP Guru PNSD untuk provinsi, kabupaten, dan
kota.
(2) Perhitungan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk
memperhitungkan adanya kurang bayar atau lebih bayar atas penyaluran TP
Guru PNSD pada tahun anggaran sebelumnya.
(3) Hasil perhitungan alokasi TP Guru PNSD untuk provinsi, kabupaten, dan kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri Keuangan
c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari
setelah Undang-Undang mengenai APBN ditetapkan. (catatan: dalam APBN
2014 rincian dimaksud harus sudah diselesaikan menjadi bagian yang
tidak terpisahkan dari lampiran RUU APBN 2014 pada saat sidang
paripurna)
(4) Berdasarkan pagu yang ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai APBN
dan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), alokasi TP Guru
PNSD untuk provinsi, kabupaten, dan kota ditetapkan dengan Peraturan
Menteri Keuangan.
Penyusunan Pagu Indikatif
Tunjangan Profesi Guru PNSD (2)

13. HISTORIS MEKANISME PENYALURAN TPG
2007
2009
2010
s.d.
sekarang
Alternatif*
APBN
DIPA
Kemdikbud
Guru
Guru
Guru
Guru
APBN
APBN
Transfer
Daerah
KPPN
RKUN
PROVINSI
DEKON
KAB/KOTA
RKUN
RKUD
KPPN
RKUN
Transfer
Daerah
APBN
RKUN
PROVINSI
RKUD
KPPN
KPPN
* = Seperti mekanisme BOS
DIPA
Kemdikbud
13

14. 14
Tanggapan penyaluran TPG disamakan dengan mekanisme
BOS
UU No.22 Tahun 2011 tentang APBN TA. 2012
Penyaluran BOS dengan mekanisme dari Rekening Kas Umum Negara ke
Rekening Kas Umum Daerah Provinsi, selanjutnya dari Rekening Kas Umum
Daerah Provinsi ke rekening masing-masing sekolah.
Tunjangan Profesi Guru Tidak/Belum Mempunyai
Dasar Hukum Seperti Pada BOS
Dalam PP No. 48/2008 tentang Pendanaan Pendidikan
sebagai pelaksanaan UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
dijelaskan bahwa pendanaan pendidikan ke satuan pendidikan melalui hibah.
Penjelasan Pasal 27 ayat (7) huruf f, PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah.
Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian uang/barang atau jasa
pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat
dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan
peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara
terus menerus.

15. PROSES PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN MONITORING TUNJANGAN PROFESI GURU PNSD
Tahapan DPR Kemdikbud Kemenkeu Pemda Guru
1. Pemberian NUPTK dan NRG
2. PLPG (Pendidikan dan Latihan
Profesi Guru)
3. Sertifikasi Guru PNSD
4. Rekonsiliasi DataGuru &
Kebutuhan PembayaranTPG
5. Pengajuan Indikasi Kebutuhan
AnggaranTPG
6. Pembahasan APBN
7. PenyusunanAlokasiTPG per
Daerah
8. Penyusunan PMK tentangTPG
9. Penyaluran dari Kas Negara ke
Kas Daerah
10. Penerbitan SK Kolektif Guru
penerimaTPG
11. Penyusunan Daftar Nominatif
Guru Penerima
12. Pembayaran ke Guru PNSD
13. Laporan Realisasi Pembayaran
TPG ke Kemenkeu dan
Kemendikbud
15

16. Penyaluran TPG PNSD (Existing)
16
TRIWULAN SYARAT
PENYALURAN
PERIODE
PEMBAYARAN
TRANSFER DARI
PUSAT
PEMBAYARAN
KEPADA GURU
PELAPORAN
Pertama - Jan – Mar Minggu terakhir
bulan Maret
Paling lambat
bulan April
Laporan
Realisasi
Semester I 2013
disampaikan
minggu I bulan
Agustus 2013
Kedua Lap. Realisasi
Semester II
2012
Apr – Jun Minggu terakhir
bulan Juni
Paling lambat
bulan Juli
Ketiga - Jul – Sep Minggu terakhir
bulan Sep
Paling lambat
bulan Oktober
Laporan
Realisasi
Semester II
2013
disampaikan
minggu I bulan
April 2014
Keempat - Okt – Des Minggu terakhir
bulan Nov
Paling lambat
bulan
Desember

17. Perlakuan Sisa Dana TPG pada Kasda
17
Sisa Dana
Lebih/Kurang
ALOKASI 2010
Disetorkan kembali ke
Kas Negara
Kekurangan Pembayaran
di diperhitungkan dalam
Alokasi 2012
Hak Guru
Terbayar Semua
Hak Guru Belum
Terbayar Semua
Tidak
disetor
ke Kas
Negara
Penambah pagu
alokasiTahun
Anggaran
berikutnya
Diperhitungkan
pada alokasi
Tahun Anggaran
berikutnya
Pemda melaporkan dan
menyiapkan dokumen
pendukung atas kelebihan
dan/atau kekurangan
pembayaran pada saat
rekonsiliasi data guru dg
Kemendikbud
ALOKASI 2011-2013 (Rekomendasi BPK pada LHP atas LKTD 2010)

18. Mekanisme penyaluran tpg
Alternatif i
Contoh Kasus:
Sisa Dana di Kasda Rp2 Miliar
Carry Over (CO) Rp3 Miliar
Kebutuhan TPG 2014 Rp16 Miliar
Total Kebutuhan (Keb. TPG 2014 + Kekurangan ) Rp17 Miliar = (Rp16M + Rp1M)
Keb. TW I (CO + TW I) Rp 7 Miliar
Keb. TW II Rp 4 Miliar
Keb. TW III Rp 4 Miliar
Keb. TW IV Rp 4 Miliar
Lampiran Alokasi
No. Nama
Daerah
Sisa
Dana
di Kasda
Alokasi 2014 Total
Alokasi
2014
TW I
(TW I – Sisa
Dana)
TW II TW III TW IV
1. Kabupaten A 2 5 4 4 4 17
Net Kekurangan
= (Rp.1 M)

19. Kementerian
Keuangan R.I.