Recomendados
Más contenido relacionado
Último
Último (20)
Destacado
Destacado (20)
Penerapan Asas Fungsi Sosial atas Tanah Pada Lahan Milik PT. KAI
- 1. PENERAPAN FUNGSI SOSIAL ATAS TANAH PADA LAHAN MILIK PT. KERETA API INDONESIA YANG BERADA PADA JALUR REL NON AKTIF CIREBON KADIPATEN BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NO. 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2007 TENTANG PERKERETAAPIAN Oleh: Seminar Usulan Penelitian Yuliani Busra Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 110110110364
- 3. Latar Belakang Kebutuhan atas Tanah Jalur Non Aktif PT. KAI Fungsi Sosial
- 4. Identifikasi Masalah Bagaimana pengaturan lahan pada jalur rel non aktif milik PT KAI jalur Cirebon-Kadipaten dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian? Bagaimana penerapan asas fungsi sosial tanah pada lahan milik PT. KAI jalur rel non aktif Cirebon- Kadipaten dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria?
- 5. Tujuan Penelitian Mengetahui pengaturan lahan pada jalur rel non aktif milik PT KAI jalur Cirebon-Kadipaten dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Mengetahui penerapan asas fungsi sosial tanah pada lahan milik PT. KAI jalur rel non aktif Cirebon-Kadipaten dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria.
- 6. Kegunaan Penelitian Teoretis Menambah referensi dalam bidang ilmu hukum pada umumnya dan bidang hukum agraria pada khususnya terutama yang berkaitan dengan penguasaan serta pengelolaan lahan milik PT. Kereta Api Indonesia. Praktis Menjadi informasi tambahan bagi praktisi hukum, PT. Kereta Api Indonesia, dan masyarakat luas dalam hal penguasaan dan pengelolaan lahan milik PT. Kereta Api Indonesia baik pada jalur aktif maupun jalur non-aktif.
- 8. Metode Pendekatan • Yuridis Normatif Spesifikasi Penelitian • Deskriptif Analitis Tahap Penelitian • Penelitian Kepustakaan • Penelitian Lapangan Teknik Pengumpulan Data • Studi Kepustakaan • Wawancara Metode Analisis Data • Yuridis Kualitatif Lokasi Penelitian • Perpustakaan, CISRAL, Kantor PT. KAI, Kawasan rel kereta api Cirebon- Kadipaten
- 9. •PendahuluanBab I •Tinjauan teoretis asas-asas hukum tanah, hak menguasai negara dan penguasaan tanah oleh PT. KAI Bab II •Penguasaan lahan milik PT. KAI oleh masyarakatBab III Sistematika Penulisan
- 10. • ANALISIS PENGATURAN LAHAN PADA JALUR NON AKTIF MILIK PT. KAI JALUR CIREBON-KADIPATEN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2007 TENTANG PERKERETAAPIAN DAN PENERAPAN FUNGSI SOSIAL ATAS TANAH PADA LAHAN MILIK PT. KERETA API INDONESIA JALUR REL NON AKTIF CIREBON-KADIPATEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA Bab IV •PenutupBab V
Notas del editor
- Meningkatnya jumlah penduduk mengakibatkan kebutuhan akan tanah juga bertambah. Untuk individu khususnya, dapat dilihat bahwa memperoleh sebidang tanah bukanlah hal yang mudah, dan faktanya banyak lahan-lahan milik PT. Kereta Api Indonesia (KAI) pada jalur-jalur kereta api yang tidak digunakan sesuai tujuan serta sifat haknya (ditelantarkan). Sehingga tidak sedikit masyarakat yang menggunakan lahan-lahan pada jalur-jalur yang ditelantarkan ini untuk membangun rumah dan melakukan kegiatan pertanian. Adapun jalur Cirebon-Kadipaten (47 km) dibangun oleh salah satu dari 12 perusahaan kereta api swasta pemerintah kolonial Belanda Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 6 UUPA bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, dan terkait dengan fungsi sosial ini, maka sudah sewajarnya bahwa tanah tersebut harus dipelihara baik-baik, agar bertambah kesuburannya serta dicegah kerusakannya.
- Penelitian ini mengikuti kerangka pemikiran sebagai berikut republik Indonesia mempunyai hubungan hukum dengan tanah di seluruh wilayah Indonesia. Hubungan hukum tersebut dinamakan hak menguasai negara. Hak ini tidak memberikan kewenangan untuk menguasai secara fisik dan menggunakannya seperti hak atas tanah karena sifatnya semata-mata sebagai kewenangan publik sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 2 UUPA. Tanah negara adalah tanah-tanah yang dilekati dengan suatu hak, yakni hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai atas tanah negara, hak pengelolaan serta tanah ulayat dan tanah wakaf. tidak hanya hak milik tetapi semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Fungsi sosial atas tanah berarti bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang, tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat daripada haknya, hingga bermanfaat bagi masyarakat dan negara. dalam pasal 27 UUPA penyebab hapusnya hak milik salah satunya adalah tanahnya jatuh kepada negara karena diterlantarkan