1. Kajian Pembangunan Ekonomi Desa
Wilayah Pesisir Untuk Mengatasi
Kemiskinan
Badan Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Riau, 2013

2. Kajian Pembangunan Ekonomi Desa Wilayah Pesisir
Untuk Mengatasi Kemiskinan
Outline…sasaran dan output kegiatan
lingkup kegiatan
model dan kerangka pikir
hasil perhitungan
rekomendasi
isu-isu strategis
dasar teoritis
metodologi penelitian

3. Kajian Pembangunan Ekonomi Desa Wilayah
Pesisir
Untuk Mengatasi Kemiskinan
Wilayah pesisir belum menjadi prioritas utama
bagi pertumbuhan ekonomi, sehingga mendorong
timbulnya DISPARITAS antar wilayah yang semakin
melebar
Isu-Isu Strategis…
Imbas pendekatan pembangunan yang sentralistik
sehingga terabaikannya aspirasi dan kreativitas
masyarakat lokal, yang berimplikasi pada
pembangunan yang tidak sesuai (compatible) dengan
kebutuhan masyarakat lokal

4. Kajian Pembangunan Ekonomi Desa Wilayah
Pesisir
Untuk Mengatasi Kemiskinan
Menemukenali gejala dan fakta yang
berkenaan dengan KONDISI perekonomian
WILAYAH pesisir terutama berkaitan dengan
POTENSI SUMBER EKONOMI BARU yang
KOMPETITIF
Sasaran Kegiatan
Menyusun kerangka pemanfaatan POTENSI
wilayah pesisir yang dapat dikembangkan
terutama berbasis pada sumber daya LOKAL
yang ada
1
2

5. Kajian Pembangunan Ekonomi Desa Wilayah
Pesisir
Untuk Mengatasi Kemiskinan
Tersedianya POTRET kondisi EKSISTING
perekonomian WILAYAH pesisir sebagai
ACUAN untuk mengurangi DISPARITAS
wilayah pesisir dan PERKOTAAN
OUTPUT Kegiatan
Tersedianya DOKUMEN perencanaan yang
IMPLEMENTATIF dalam rangka pembangunan
EKONOMI WILAYAH PESISIR yang ditujukan
UNTUK mengatasi KEMISKINAN di Provinsi Riau
1
2

6. Kajian Pembangunan Ekonomi Desa Wilayah
Pesisir
Untuk Mengatasi Kemiskinan
LINGKUP pekerjaan
2. ANALISIS dilakukan berdasarkan MODEL pengambilan
KEPUTUSAN berdasarkan KRITERIA MAJEMUK yang
memungkinkan SELURUH pemangku KEPENTINGAN ikut
serta memberikan masukan berdasarkan kebutuhan daerah
masing-masing
1.Pelaksanaan Survei dimaksudkan untuk menggali seluruh
informasi awal dalam rangka merumuskan GEJALA dan
FAKTA yang berkenaan dengan KONDISI PEREKONOMIAN
masyarakat PESISIR dan POTENSI LOKAL yang ada
3. Rencana Strategis PEMANFAATAN potensi wilayah PESISIR
disusun untuk KEBUTUHAN 10 TAHUN yang akan datang
yang dijabarkan kedalam ROADMAP

7. Kajian Pembangunan Ekonomi Desa Wilayah
Pesisir
Untuk Mengatasi Kemiskinan
1. Kabupaten Rokan Hilir IKAN
2. Kabupaten Bengkalis IKAN
3. Kabupaten Siak
4. Kabupaten Kepulauan Meranti
5. Kabupaten Pelalawan
6. Kota Dumai
7. Kabupaten Indragiri Hilir KELAPA
Wilayah SURVEY
kerangka pelaksanaan KEGIATAN

8. Kajian Pembangunan Ekonomi Desa Wilayah
Pesisir
Untuk Mengatasi Kemiskinan
Model PENDEKATAN

9. Kajian Pembangunan Ekonomi Desa Wilayah
Pesisir
Untuk Mengatasi Kemiskinan
Langkah2 PELAKSANAAN
pekerjaan

10. Kajian Pembangunan Ekonomi Desa Wilayah
Pesisir
Untuk Mengatasi Kemiskinan
3 Hal utama FOKUS PEMANFAATAN
Sumberdaya WILAYAH PESISIR
Apapun persepsi pengelolaan sumberdaya pesisir,
maka sebagai sumber ekonomi baru yang kompetitif
haruslah bermuara pada PENGURANGAN
KEMISKINAN MASYARAKAT
Fokus kegiatan pengelolaan sumberdaya pesisir
sebagai sumber ekonomi baru harus berangkat
pada pemikiran untuk meningkatkan
pembangunan kegiatan ekonomi yang berbasis
pada SUMBER DAYA LOKAL yang ada
Sedini mungkin MEMBUAT RAMBU-RAMBU
pengelolaan sumberdaya pesisir dengan
melibatkan masyarakat

11. Akademisi
PemerintahIndustri
Hubungan/interaksi
antar kelembagaan
dalam “pusaran
spiral” sebagai
“PROSES TRANSISI
TANPA AKHIR DAN
DINAMIS”
Triple HELIX model percepatan
PEMBANGUNAN wilayah PESISIR

12. SECARA IMPLISIT, pemanfaatan POTENSI lokalitas
harus mencerminkan keterpaduan beberapa aspek
meliputi sumber daya manusia (human embodied
technology) yang diwujudkan dalam penguasaan atas
pengetahuan melekat, sikap, intuisi, dan wawasan yang
luas dalam bidangnya), serta teknologi yang terdapat
pada informasi, sistem, serta organisasinya (document
embodied technology)
MATRIK POSISI
PEMANFAATAN POTENSI

13. MATRIK POSISIKEPENTINGAN – DAYA KOMPETISI
Memberikan gambaran tentang posisi (daya)
kompetisi DAERAH , menurut skala
pemimpin, sama dan pengikut
Menunjukkan posisi (nilai guna) dalam setiap
PEMANFAATAN dan hubungannya dengan tingkat
kepentingan sesuai denga visi DAERAH menurut
skala tinggi, medium, dan rendah

14. MATRIK POSISI
KEPENTINGAN – DAYA KOMPETISI
Posisi
Kompetisi
KontribusiTinggi Menengah Rendah
LeaderSamaFollower

15. daerah memiliki kompetensi tinggi/memimpin
dalam penguasaan sumber daya lokal, sekaligus
memberikan kontribusi tinggi dalam
pembangunan ekonomi masyarakat

16. Daerah tidak memiliki POTENSI yang memadai dalam
mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat sehingga posisi
kompetisinya dengan daerah lain sangat lemah, pada kondisi ini
langkah antisipasi yang memungkinkan dilakukan adalah
dengan membangun kerjasama dalam bentuk kemitraan yang
saling menguntungkan.

17. Daerah memimpin dalam potensi LOKALITAS, tetapi tingkat
kontribusinya dalam mendukung pembangunan ekonomi
masyarakat rendah (Daerah dapat menjual potensi tersebut
dengan melisensikannya kepada daerah lain yang
membutuhkan atau melakukan kerjasama dengan daerah
yang membutuhkan untuk meningkatkan kekuatan
partnernya)

18. Jenis PENELITIAN
Penelitian Survey dengan METODA PERKEMBANGAN (Development Research)
Variabel Yang Akan DIUKUR
Variabel yang diperlukan untuk Pembangunan Ekonomi Desa Wilayah Pesisir Untuk
Mengatasi Kemiskinan yaitu Potensi Wilayah Pesisir yang memungkinkan untuk
ditata dan dimanfaatkan sedemikian rupa guna pembangunan ekonomi masyarakat
Data yang DIPERLUKAN
Sesuai dengan variabel yang dirumuskan, maka data2 yang diperlukan meliputi :
data ekonomi wilayah (aktivitas ekonomi masyarakat), kondisi sosial dan
kependudukan, ketersediaan bahan baku yang berkaitan dengan aktivitas
perekonomian masyarakat, potensi daerah yang berkaitan dengan sumber daya
alam dan kualitas SDM, kebijakan pemerintahan daerah dan preferensi pihak-pihak
terkait yang berhubungan dengan upaya-upaya strategis pemanfaatan potensi
wilayah pesisir dalam rangka pembangunan ekonomi.
Metodologi PENELITIAN

19. Metoda PENGUMPULAN DATA
Data PRIMER yang diperlukan dalam kegiatan ini dikumpulkan
dengan metoda RAPID RURALAPPRAISAL karena dalam
rumusan capaian dan sasaran kegiatan ini diperlukan suatu
data/informasi dan penilaian secara umum dilapangan dan
dilakukan dengan pendekatan partisipasi.
RAPID RURAL APPRAISAL dilakukan dalam bentuk diskusi
fokus bersama beberapa orang (narasumber) yang memahami
dan kompeten dengan substansi pekerjaan pelaksanaan diskusi
fokus ini difasilitasi dengan sebuah perangkat INSTRUMEN
penelitain (KUESIONER). Sementara DATA SEKUNDER
dikumpulkan melalaui kolekting data dari DINAS-DINAS terkait
di masing-masing daerah survey.
Metodologi PENELITIAN

20. Metoda ANALISIS
• Data dan informasi yang sudah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan
menggunakan pendekatan DESKRIPTIF sehingga menghasilkan nilai
kepusatan yang memungkinkan dijadikan dasar untuk tahap berikutnya.
• Metoda LQ (Location Quitions) guna menentukan sektor UNGGULAN
BASIS berdasarkan konstribusi PDRB masing-masing daerah dan
perbandinngannya dengan PROVINSI.
• Metoda MPE (Metoda Perbandingan Eksponential) yang ditujukan untuk
menentukan urutan prioritas alternatif keputusan berdasarkan beberapa
sektor yang sudah ditetapkan.
• Analisis AHP (Analytical Hierarchy Process) yang digunakan untuk
menyusun prioritas pembangunan ekonomi wilayah pesisir berdasarkan
rekomendasi nilai MPE
Metodologi PENELITIAN

21. Location QUITIENTS
Ei
r
= Jumlah Kontribusi PDRB pada sektor i didaerah R
Er
= Jumlah Kontribusi PDRB didaerah R
Ei
N
= Jumlah Kontribusi PDRB pada sektor i didaerah ref N
Er
= Jumlah Kontribusi PDRB didaerah Ref N
Metoda perbandingan EKSPONENSIAL
TNi = Total Nilai Alternatif ke-i
RKij = Derajat Kepentingan relatif kriteria keputusan ke-j
TKKj > 0 (bulat)
m = Jumlah kriteria keputusan

22. Kriteria Location QUITIENTS
Jika LQ > 1
Daerah relatif terspesialisasi secara berlebihan pada aktivitas
ekonomi sektor yang bersangkutan
Jika LQ = 1
Daerah tidak terspesialisasi secara berlebihan pada aktivitas
ekonomi sektor yang bersangkutan
Jika LQ < 1
Daerah tidak kurang terspesialisasi secara berlebihan pada
aktivitas ekonomi sektor yang bersangkutan

23. Data POTENSI
PEMANFAATAN SUMBER
DAYA LOKALITAS
Potensi LOKALITAS wilayah PESISIR yang ada di
PROVINSI RIAU dirumuskan berdasarkan DATA
SEKUNDER dan KEBUTUHAN PEMBANGUNAN
DAERAH, yang meliputi :
1. Perikanan
2. Perkebunan Kelapa
3. Limbah Padat Industri CPO
4. Perkebunan Sagu

24. FOKUS PEMANFAATAN
Usaha Olahan Makanan, Kerajinan dalam
mendukung percepatan pembangunan kluseter
industry
INDUSTRI PENDUKUNG
Usaha Penangkapan
Ikan, Industri mesin dan
peralatan, industry kemasan
INDUSTRI TERKAIT
Industri
Pariwisata, perdagangan dan
jasa
SASARAN PENGEMBANGAN JANGKA MENENGAH
Mendorong tumbuhnya industry baru yang mendukung percepatan pemanfaatan potensi wilayah
pesisir untuk 4 arah pemanfaatan, perikanan, kelapa, limbah industry cpo dan sagu.
Meningkatkan produktifitas dan mutu produk industry pengolahan pada masing-masing potensi
sumber daya lokalitas.
Meningkatkan ketersediaan pasokan bahan baku untuk menjamin kontiniutas usaha
Mendorong percepatan standarisasi dan sertifikasi untuk menjamin mutu bahan baku
Meningkatkan akses pasar produk industri olahan pada masing-masing potensi sumber daya
Strategi
Penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi industry pada masing-masing sector potensial
Peningkatan produktivitas dan mutu pengolahan yang efektif dan efisien
Penguasaan teknologi pengolahan yang menjamin efektifitas dan efisienai usaha
Mendorong semangat kewirausahaan yang kuat bagi SDM atau masyarakat pesisir
Meningkatkan program kemitraan dengan industry-industri mapan
Membangun dan memperkuat system kluster industry dan jaringan inovasi bagi usaha-usaha
potensial
Kerangka Pengembangan

25. Skema Percepatan Pembangunan EKONOMI PESISIR
Berdasarkan Pendekatan KLUSTER INDUSTRI
Lembaga
pendukung
Industri Terkait
Industri
Pendukung
Pemasok Pembeli
Pemicu untuk program
percepatan PEMBANGUNAN
ekonomi PESISIR yang
langsung dilakoni oleh
MASYARAKAT
INDUSTRI INTI

26. Roadmap
Pembangunan Ekonomi Wilayah Pesisir dalam Mengentasi Kemiskinan
INISIASI PENINGKATAN PERLUASAN PEMANTAPAN PENGEMBANGAN
Pemetaan potensi
dan NILAITAMBAH
pembangunan
ekonomi wilayah
pesisir
(pemberdayaan
masyarakat)
2013
Pembentukan
kelembagaan dan
penguatan klaster
industri
2014
Pelaksanaan
agenda
implementasi dan
perluasan klaster
industri di tingkat
kawasan
2015
Pemantapan
implementasi
klaster industri dan
perluasan jaringan
di tingkat regional
2016
Pengembangan
jaringan klaster
industri di tingkat
regional
2017

27. Tahapan Strategis
2017
2022
2026
• Implementasi program pembangunan
ekonomi wilayah pesisir
• Pembentukan dan penataan
kelembagaan dan penyusunan
peraturan daerah
• Pengembangan dan peningkatan
fungsi kelembagaan
• Penyusunan master plan pembangunan
ekonomi wilayah pesisir
• Perencanaan kawasan strategis dan
Kluster Industri berbasis industri inti
masing-masing daerah
ROADMAP
(2013-2017)
• Pengembangan infrastruktur
antar lembaga dan daerah untuk
menjamin kontiniutas program
• Pengembangan dan
peningkatan kinerja
kelembagaan
• Penguatan jaringan
lokal, regional
• Implementasi master plan
pembangunan ekonomi wilayah
pesisir
• Pembangunan dan
Pengembangan kawasan
strategis
ROADMAP
(2018-2022) • Peningkatan kualitas
infrastruktur jaringan antar
lembaga dan daerah
• Pemantapan dan
peningkatan jaringan
kelembagaan
• Pemantapan jaringan
regional
• Penguatan dan
pengembangan
pembangunan ekonomi
wilayah pesisir
• Operasional dan
pemantapan kawasan
strategis
ROADMAP
(2023-2026)

28. Rekomendasi 1
Pembangunan EKONOMI wilayah PESISIR seyogyanya dilakukan melalui
tiga pendekatan, yaitu:
• Kelembagaan. Bahwa untuk memperkuat posisi tawar masyarakat,
mereka haruslah terhimpun dalam suatu kelembagaan yang kokoh,
sehingga segala aspirasi dan tuntutan mereka dapat disalurkan
secara baik. Selain itu kelembagaan ini juga dapat menjadi suatu
forum untuk menjamin terjadinya perguliran dana produktif
diantara kelompok lainnya.
• Pendampingan. Masyarakat belum dapat berjalan sendiri mungkin
karena kekurangtauan, tingkat penguasaan ilmu pengetahuan yang
rendah, atau mungkin masih kuatnya tingkat ketergantungan
mereka karena belum pulihnya rasa percaya diri mereka akibat
paradigma-paradigma pembangunan masa lalu.
• Dana Usaha Produktif Bergulir. Pengaturan pergulirannya akan
disepakati di dalam forum atau lembaga yang dibentuk oleh
masyarakat sendiri dengan fasilitasi pemerintah setempat dan
tenaga pendamping

29. Rekomendasi 2
• Pengelolaan sumberdaya pesisir dalam kerangka pengentasan
kemiskinan, akan lebih efektif bila dilaksanakan secara bersama-
sama dari seluruh stakeholder yang terkait baik di tingkat pusat
maupun daerah. Dengan demikian, antara pemerintah dan
masyarakat akan semakin dekat dan terpetakan berbagai
masalah yang dihadapi sebagian besar masyarakat.
• Pembangunan perekonomian daerah, terutama yang didasarkan
pada sumberdaya wilayah pesisir dapat dilakukan dengan lebih
baik dan memperhatikan kelestarian lingkungan, sehingga
didapat konsep pembangunan yang berkelanjutan yaitu
pembangunan yang berusaha memenuhi kebutuhan sekarang
tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk
memenuhi kebutuhan mereka

30. Referensi
Ahmed, P.K. (1998), “Culture and Climate for innovation”,Europan Journal of Innovation
Managemenent
Anderson, M. and Sohal, A.S. (1996), “A study of the relationship between quality
management practices and performances in small business”,International Journal of
Quality & Reliability Management,
Atuahene-Gima, K. (1996), “Market orientation and innovation”, Journal of Business
Research.
Bruton, Garry D; White, Margaret A., 2006, “The Management of Technology and
Innovation: A strategic Approach”, Thomson.
Departemen Perindustrian (2007), “Membangun Daya Saing Industri daerah”, Cetakan I,
Departemen Perindustrian.
Bappenas, Pengembangan Ekonomi Masyarakat di Daerah. Laporan Pilot Project Program
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir, 1999.
Bappenas, Pengembangan Ekonomi Masyarakat di Daerah. Laporan Program Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat Pesisir, 2000.
Departemen Kelautan dan Perikanan, Pedoman Umum Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Pesisir. 2001
Forker, L.,Mendez, D.,and Hershouer, I., (1997), “Total Quality Management in the Supply
Chain: what is its impact on Performance?”, International Journal of Production
Research,
Flynn,B.B. (1994), “The Relationship between Quality Management
Practicies, Infrastructure and Fast Product Innovation”, Benchmarking for Quality
Management and Technology