Dokumen tersebut membahas pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa sesuai peraturan pemerintah dan peraturan menteri dalam negeri.

1. POKOK BAHASAN 4
PENGELOLAAN KEUANGAN
DESA
Pelatihan bagi Pelatih Pusat dan Daerah untuk
Pelatihan Aparatur Desa (PAD)

2. Setelah mengikuti pokok bahasan ini, diharapkan
peserta dapat:
1. Memahami Pokok-Pokok Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa
2. Memahami Penyusunan APB Desa dan Penjabaran APB Desa.
3. Memahami Pelaksanaan Keuangan Desa.
4. Memahami Penatausahaan Keuangan Desa.
5. Memahami Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa.
4.1 POKOK-POKOK KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
4.2 PENYUSUNAN APB DESA DAN PENJABARAN APB DESA.
4.3 PELAKSANAAN KEUANGAN DESA.
4.4. PENATAUSAHAAN KEUANGAN DESA
4.5 PELAPORAN DAN PERTANGGUNG-JAWABAN KEUANGAN DESA
SPB

3. SPB
4.1
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

4. Setelah mengikuti SPB ini, diharapkan peserta dapat:
• Peserta dapat menjelaskan konsepsi pengelolaan keuangan
desa.
• Menjelaskan asas pengelolaan keuangan desa.
• Menjelaskan tahapan pengelolaan keuangan desa.
• Menjelaskan peran dan keterlibatan masyarakat dalam
pengelolaan keuangan desa.
2 JP = 90 MENIT

5. Apa yang dimaksud dengan :
OKeuangan Desa ?
O Pengelolaan Keuangan Desa ?

6. Keuangan Desa adalah semua hak dan
kewajiban Desa yang dapat dinilai
dengan uang serta segala sesuatu
berupa uang dan barang yang
berhubungan dengan pelaksanaan hak
dan kewajiban Desa.
DEFINISI KEUANGAN DESA
(Permendagri 113 tahun 2014 dan Permendagri No 20 Tahun 2018)

7. Pengertian PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA
Permendagri 20-2018
PENGELOLAAN KEUANGAN :
Keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan dan pertanggungjawaban
keuangan desa.

8. DASAR HUKUM
8
PP 47/2015 tentang
Perubahan atas PP
43/2014
PP 43/2014
tentang Peraturan
Pelaksanaan
UU 6/2014
PP 60/2014
tentang Dana Desa
Bersumber dari
APBN
PERMENDAGRI:
1. Permendagri 111 /2014 tentang Pedoma Teknis
Peraturan di Desa
2. Permendagri No. 113/2014 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa -- Permendagri 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa
3. Permendagri No. 114/2014 Tentang Pedoman
Pembangunan Desa;
4. Permendagri 44 /2016 tentang Kewenangan Desa
5. Permendagri 46/2016 tentang Laporan Kepala Desa
6. Permendagri 110/2016 tentang BPD
PP 22/2015 tentang
Perubahan I atas PP
60/2014
PMK
1. PMK Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tatacara
Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan,
Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa
2. PMK Nomor 50/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan
Transfer ke Daerah dan Dana Desa
3. PMK Nomor 225 /PMK.07/2017 tentang Perubahan
Kedua PMK Nomor 50/pmk.07/2017 tentang
pengelolaan transfer ke Daerah dan Dana Desa
4. PMK Nomor 226 /PMK.07/2017 tentang Perubahan
Rincian Dana Desa menurut Daerah kabupaten/kota
PP 8/2016 tentang
Perubahan II atas PP
60/2014
UU
6/2014
tentang
Desa
Permendesa , PDTT 19 Tahun 2017 tentang Penetapan
Prioritas Penggunaan Dana Desa 2018
Permendesa , PDTT 4 Tahun 2014 tentang BUMDesa

9. Asas Pengelolaan Keuangan Desa
113/2014
› Keuangan Desa dikelola
berdasarkan asas-asas
transparan, akuntabel,
partisipatif serta dilakukan
dengan tertib dan disiplin
anggaran.
› Pengelolaan keuangan
Desa, dikelola dalam masa 1
(satu) tahun anggaran yakni
mulai tanggal 1 Januari
sampai dengan tanggal 31
Desember.
20/2018
• Keuangan Desa dikelola
berdasarkan asas-asas
transparan, akuntabel,
partisipatif serta dilakukan
dengan tertib dan disiplin
anggaran.
• APB Desa merupakan dasar
pengelolaan keuangan Desa
dalam masa 1 (satu) tahun
anggaran mulai tanggal 1 Januari
sampai dengan tanggal 31
Desember.

10. ASAS PENUNJUK PERWUJUDANNYA MENGAPA PENTING?
TRANSPARAN
 Memudahkan akses publik
terhadap informasi
 Penyebartahuan informasi terkait
Pengelolaan Keuangan Desa
 Memenuhi hak masyarakat
 Menghindari konflik
AKUNTABEL
 Laporan Pertanggungjawaban
 Informasi kepada publik
 Mendapatkan legitimasi
masyarakat
 Mendpatkan kepercayaan
publik
PARTISIPATIF
 Keterlibatan efektif masyarakat
 Membuka ruang bagi peran serta
masyarakat
 Memenuhi hak masyarakat
 Menumbuhkan rasa memiliki
 Meningatkan keswadayaan
masyarakat
TERTIB DAN
DISIPLIN
ANGGARAN
 Taat hukum
 Tepat waktu, tepat jumlah
 Sesuai prosedur
 Menghindari penyimpangan
 Meningkatkan prefesionalitas

11. Pengelola Keuangan Desa
Kepala Desa
PKPKD
SekDes
Koord PTPKD
KaSie Bendahara
PTPKD
Kepala Desa
PKPKD
SekDes
Koord PPKD
KaUr Keu
Bendahara
KaUr
Pel Keg Angg
PPKD
KaSie
Pel Keg Angg
Tata usaha dan
umum
Perencanaan
Pemerintahan
Kesejahtera
an
Pelayanan
113/2014
20/2018

12. › Kepala Desa adalah
pemegang kekuasaan
pengelolaan keuangan
Desa dan dalam
kekayaan milik Desa yang
dipisahkan
› Kepala Desa dalam
melaksanakan
pengelolaan keuangan
desa, dibantu oleh
PTPKD yakni Sekretaris
Desa, Kepala Seksi dan
Bendahara.
KEPALA DESA
› Kepala Desa adalah PKPKD dan
mewakili Pemerintah Desa dalam
kepemilikan kekayaan milik Desa yang
dipisahkan.
› Dalam melaksanakan Kekuasaan PKD,
Kepala Desa menguasakan sebagian
kekuasaanya kepada perangkat Desa
selaku PPKD.
› Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD
Kepada PPKD ditetapkan dengan
keputusan Kepala Desa.
› PPKD terdiri atas Sekretaris Desa; Kaur
dan Kasi; dan Kaur keuangan
113/2014 20/2018

13. Sekretaris Desa
PERMENDAGRI NO. 113/2014
› Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator
pelaksana teknis pengelolaan keuangan
Desa.
› Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana
teknis pengelolaan keuangan desa mempunyai
tugas:
1. menyusun dan melaksanakan Kebijakan
Pengelolaan APBDesa;
2. menyusun Rancangan Peraturan Desa
tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan
pertanggung jawaban pelaksanaan
APBDesa;
3. melakukan pengendalian terhadap
pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan
dalam APBDesa;
4. menyusun pelaporan dan
pertanggungjawaban pelaksanaan
APBDesa; dan
5. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti
penerimaan dan pengeluaran APBDesa.
PERMENDAGRI NO. 20/2018
Sekretaris Desa bertugas sebagai koordinator PPKD.
Sekretaris Desa mempunyai tugas:
1. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan APB Desa;
2. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB
Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
3. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan
Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan
pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
4. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan
kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan
Perubahan Penjabaran APB Desa;
5. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang
menjalankan tugas PPKD; dan
6. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan
Desa dalam rangka pertanggungjawaban
pelaksanaan APB Desa.
• Sekretaris Desa juga mempunyai tugas:
1. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan
DPAL;
2. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
3. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti
penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

14. Kaur Keuangan dan Bendahara
▪ Bendahara di jabat oleh staf pada
Urusan Keuangan.
▪ Bendahara mempunyai tugas:
menerima, menyimpan,
menyetorkan/membayar,
menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan
penerimaan pendapatan desa dan
pengeluaran pendapatan desa
dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
▪ Kaur keuangan melaksanakan fungsi
kebendaharaan. Dalam melaksanakan
fungsi tersebut kaur keuangan memiliki
Nomor Pokok Wajib Pajak pemerintah
Desa.
▪ Kaur keuangan mempunyai tugas yakni
menyusun RAK Desa; dan melakukan
penatausahaan yang meliputi
menerima/menyimpan,
menyetorkan/membayarkan,dan
mempertanggungjawabkan penerimaan
pendapatan Desa dan pengeluaran dalam
rangka pelaksanaan APB Desa.
14
113/2014 20/2018

15. Pelaksana
113/2014
› Kepala Seksi bertindak sebagai pelaksana
kegiatan sesuai dengan bidangnya.
› Kepala Seksi mempunyai tugas:
1. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan
yang menjadi tanggung jawabnya;
2. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama
Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah
ditetapkan di dalam APBDesa;
3. melakukan tindakan pengeluaran yang
menyebabkan atas beban anggaran belanja
kegiatan;
4. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
5. melaporkan perkembangan pelaksanaan
kegiatan kepada Kepala Desa; dan
6. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban
pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
20/2018
Kaur dan Kasi bertugas sebagai pelaksana
kegiatan anggaran
Kaur dan Kasi mempunyai tugas:
1. melakukan tindakan yang mengakibatkan
pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai
bidang tugasnya;
2. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang
tugasnya;
3. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
4. Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang
tugasnya;
5. menandatangani perjanjian kerja sama dengan
penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk
kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya;
dan
6. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai
bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban
pelaksanaan APB Desa.
• Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana
kegiatan anggaran dilakukan berdasarkan bidang
tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP
Desa.

16. PERENCANAAN
PELAKSANAAN
PENATAUSAHAAN
PELAPORAN
PERTANGGUNG-
JAWABAN
TAHAPAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
PERMENDAGRI NO. 20 TAHUN 2018

17. TAHAP KEGIATAN PERAN DAN KETERLIBATAN ASAS
Perencanaan
Memberikan masukan tentang rancangan APB Desa
kepada Kepala Desa dan/atau BPD
Partisipatif
Pelaksanaan
 Bersama dengan Kasi, menyusun RAB, memfasilitasi
proses pengadaan barang dan jasa, mengelola atau
melaksanakan pekerjaan terkait kegiatan yang
telah ditetapkan dalam Perdes tentang APB Desa.
 Memberikan masukan terkait perubahan APB Desa
Partisipatif
Transparan
Penatausahaan
Meminta informasi dan penjelasan terkait dengan
penatausahaan
Transparansi
Akutabel
Tertib dan disiplin
anggaran
Pelaporan dan
Pertanggung-jawaban
Meminta informasi, mencermati materi LPj,
Bertanya/meminta penjelasan terkait LPj dalam
Musyawarah Desa
Partisipatif
Transparan
Akuntabel
PERAN/ KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

18. APA SAJA JENIS Dokumen
Administrasi Pengelolaan
Keuangan Desa

19. DOKUMEN ADMINISTRASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
PERMENDAGRI 113/2014
• Dokumen APB Desa
• RAB
• Dokumen Pengadaan
Barang dan Jasa
• Buku Kas Umum
• Buku Bank
• Buku Kas Pembantu Pajak
• Dokumen Administrasi
Pelaporan dan
Pertanggungjawaban

20. DOKUMEN ADMINISTRASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
PERENCANAAN
• APBDesa
• Penjabaran APBDesa
• Perubahan APBDesa
• Perubahan Penjabaran APBDesa
PELAKSANAAN
• Rencana kegiatan dan anggaran
• Rencana kegiatan dan anggaran lanjutan
• Rencana kerja kegiatan desa
• RAB
• Rencana anggaran kas desa
• Rencana kerja kegiatan dan anggaran
perubahan
• Buku kas pembantu kegiatan
• Buku pembantu kegiatan penerimaan swadaya
masyarakat
• Laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan
dan anggaran
• SPP
• SPTB
• Lap akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan
anggaran
PERMENDAGRI NO. 20 TAHUN 2018
PENATAUSAHAAN
• BKU
• Buku Pembantu Bank
• Buku kas pembantu pajak
• Buku pembantu panjar
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
• Laporan keuangan
• Laporan pelaksanaan APBDesa semester
pertama
• Lap Realisasi APBDesa
• Catatan atas laporan keuangan
• Rincian Aset tetap desa
• Laporan realisasi kegiatan akhir tahun
• Program sektoral, daerah, Lainnya yang masuk
ke desa
• Laporan penyerapan dan capaian output dana
desa
• Laporan pertanggungjawaban APB Desa

21. GAME TROWING BALL