2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran Uang Lembur dan Uang Makan Lembur Bagi Pegawai Non-Aparatur Sipil Negara, Satuan Pengaman, Pengemudi, petugas Kebersihan, dan Pramubakti

1. tentang
Tata Cara Pembayaran Uang Lembur dan Uang
Makan Lembur bagi Pegawai Non ASN, Satpam,
Pengemudi, Petugas Kebersihan dan
Pramubakti
Tanggal ditetapkan 5 Juli 2017
Tanggal diundangkan 6 Juli 2017
PMK Nomor 85/PMK.05/2017
Direktorat Pelaksanaan Anggaran
Tanggal 14-15 Agustus 2017

2. Dasar hukum
PMK No.85/PMK.05/2017 ttg
Tata Cara Pembayaran Uang Lembur
dan Uang Makan Lembur bagi
Pegawai Non ASN, satpam,
Pengemudi, Petugas Kebersihan dan
Pramubakti
Dasar
Pengalokasian
Dasar Pelaksanaan
 PMK No.125/PMK.05/2009 ttg
Kerja Lembur dan Pemberian
Uang Lembur bagi PNS
 Perdirjen Perbendaharaan No.
PER-41/PB/2009 ttg Prosedur
dan Tata Cara Permintaan serta
Pembayaran Uang Lembur bagi
PNS
PMK No.33/PMK.02/2016
Standar Biaya Masukan TA 2017
Lampiran I No. 23
bagi Pegawai ASN
Lampiran I No. 24.1
bagi Pegawai Non ASN
Lampiran I No. 24.2
bagi satpam, pengemudi,
petugas kebersihan, dan
pramubakti
Satuan
Biaya
Uang
Lembur
&
Uang
Makan
Lembur
2

3. RUANG LINGKUP
Pegawai Non-ASN1
a. staf khusus/staf ahli non ASN pada
kementerian negara/lembaga;
2 Satuan Pengaman, Pengemudi,
Petugas Kebersihan, dan Pramubakti
b. komisioner/Pegawai Non ASN pada
lembaga non struktural;
c. dokter/bidan pegawai tidak tetap;
d. dosen/guru tidak tetap; dan
e. Pegawai Non ASN lainnya, kecuali yang
bekerja pada satuan kerja Badan Layanan
Umum yang Uang Lembur dan Uang
Makan Lembur-nya dibayarkan dari
pendapatan Badan Layanan Umum.
b. Satuan Pengaman, Pengemudi, Petugas
Kebersihan, dan Pramubakti pada satuan kerja
Badan Layanan Umum
Beban APBN
a. Yang melakukan
perjanjian kerja/
kontrak kerja dengan
pihak penyedia
tenaga alih daya
(outsourcing), dan
3

4. Pemberian uang lembur dan uangmakan lembur
Pegawai Non-ASN1 2
pengangkatannya ditetapkan
berdasarkan surat keputusan dari
pejabat yang berwenang
Satuan Pengaman, Pengemudi,
Petugas Kebersihan, dan Pramubakti
a. pengangkatannya berdasarkan perjanjian
kerja/kontrak kerja antara Satuan
Pengaman, Pengemudi, Petugas
Kebersihan dan Pramubakti dengan kuasa
pengguna anggaran/ pejabat pembuat
komitmen/ kepala kantor/kepala satuan
kerja; dan
b. tercantum dalam perjanjian kerja/
kontrak kerja.
Kerja Lembur.......
dapat dibayarkan Uang Lembur dan
Uang Makan Lembur
4

5. Pemberian uang lembur dan uangmakan lembur
Ketentuan Pemberian Uang Lembur:
b. melakukan Kerja Lembur paling sedikit 1 (satu) jam penuh
a. mendapat Surat Perintah Kerja Lembur yang dibuat dengan ketentuan:
dapat dibuat secara bulanan maupun untuk hari-hari tertentu.
paling sedikit memuat nama, hari dan tanggal pelaksanaan Kerja Lembur,
lamanya waktu Kerja Lembur dan pekerjaan yang harus diselesaikan.
dibuat sesuai format tercantum dalam Lampiran huruf A.
Besaran Uang Lembur dan Uang Makan Lembur
Kerja Lembur pada Hari libur kerja
200%
PMK mengenai
standar biaya masukan
Kerja Lembur paling sedikit 2
jam berturut-turut
diberikan maksimal 1 kali per
hari
5

6. Pasal 7, 8 & 9
Surat Perintah Kerja Lembur dan
Daftar Hadir Lembur
dalam batas pagu anggaran yang
tersedia dalam DIPA satker berkenaan
mekanisme pembayaran langsung ke
rekening pegawai atau rekening
Bendahara Pengeluaran
Tata cara Pembayaran uang lembur dan uang makan lembur
dibayarkan sebulan sekali paling
cepat pada awal bulan berikutnya
Permintaan Uang Lembur dan Uang Makan
Lembur dapat diajukan untuk “beberapa
bulan sekaligus”
Potongan PPh dilaksanakan sesuai
ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang perpajakan 6

7. Tata cara Pembayaran uang lembur dan uang makanlembur.....2
SPP LS
a. Daftar Pembayaran Perhitungan Uang
Lembur dan Uang Makan Lembur dan
rekapitulasi daftar pembayaran
perhitungan Uang Lembur dan Uang
Makan Lembur yang ditandatangani
oleh bendahara pengeluaran dan
KPA/PPK kantor/kepala satker,
b. Surat Perintah Kerja Lembur,
c. Daftar Hadir Kerja selama 1 bulan,
d. Daftar Hadir Lembur,
e. daftar nominatif, untuk yang lebih dari 1
(satu) penerima, dan
f. SSP PPh.
format dalam Lampiran huruf B
dilampiri:
1. SSP PPh; dan
2. daftar nominatif,
untuk yang lebih
dari 1 penerima
SPM LS
dilampiri:
Dalam hal terdapat perubahan besaran tarif lembur
pada ketentuan dalam PMK standar biaya masukan, satker dapat
mengajukan SPM-LSuntuk “kekurangan pembayaran
Uang Lembur dan Uang Makan Lembur” bulan-
bulan sebelumnya
Mekanisme pembayaran “kekurangan”
Uang Lembur dan Uang Makan Lembur sama.
Pengujian SPP-LS, SPM-LS, dan penerbitan SP2D pembayaran uang lembur dan uang makan lembur
dilaksanakan sesuai PMK mengenai tata cara pembayaran dalam rangka
pelaksanaan APBN
Pengujian SPM LS untuk
diterbitkan SP2D
7
format dalam Lampiran huruf C

8. Pengendalianinternal
1) Setiap K/L menyelenggarakan pengendalian
internal terhadap pelaksanaan pembayaran Uang
Lembur dan Uang Makan Lembur bagi Pegawai
Non-ASN, Satuan Pengaman, Pengemudi, Petugas
Kebersihan, dan Pramubakti.
2) Pengendalian internal dilaksanakan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
8

10. 10
lampiran

11. 11
a. Format surat perintahkerjalembur

12. 12
b. DAFTAR PEMBAYARAN PERHITUNGAN UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN
LEMBUR DAN REKAPITULASI DAFTAR PEMBAYARAN PERHITUNGAN UANG
LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR

13. 13
C. DAFTAR kekurangan PEMBAYARAN PERHITUNGAN UANG LEMBUR DAN
UANG MAKAN LEMBUR DAN REKAPITULASI DAFTAR kekurangan
PEMBAYARAN PERHITUNGAN UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR