1. RAPAT KOORDINASI TEKNIS - SEKSI BANK KPPN
AKUNTANSI PELAPORAN
DALAM SPAN
Jakarta, 23 April 2014
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

2. AGENDA :
KONSEP AKUNTANSI PELAPORAN DALAM SPAN
o Basis Penganggaran dan Pelaporan
o Model Pencatatan
o Hubungan General Ledger dan Subledger
KONSEP PELAPORAN REALISASI ANGGARAN
DAN PELAPRAN ARUS KAS
o Pelaporan Realisasi Anggaran
o Pelaporan Arus Kas
REKONSILIASI INTERNAL
o Modul GL dengan CM
o Modul GL dengan GR

3. KONSEP AKUNTANSI DAN
PELAPORAN DALAM SPAN

4. • Basis Kas untuk Penganggaran dan Basis Akrual untuk Akuntansi dan Pelaporan
• Transaksi diproses melalui subledger (Modul SA, BC, PM, GR, CM) kemudian
dibukukan (posting) ke GL untuk dapat menghasilkan laporan keuangan
• Jurnal dicatat pada subledger sebelum diposting ke GL dengan menggunakan
dua ledger (Accrual dan Cash ledger)
• Menggunakan metode SLA untuk mencatat jurnal di dua ledger tersebut
• Posting dilakukan secara centralised dan terjadwal (scheduling)
• Terdapat validasi dalam sistem seperti budget checking, Cross Validation Rule
(CVR), security rule, dll
• Transaksi dicatat dengan kodifikasi COA yang terdiri dari 12 segmen, diantaranya
segmen Satker, Akun, KPPN, Bank, dst
KONSEP AKUNTANSI DAN PELAPORAN DALAM SPAN

5. PELAPORAN REALISASI ANGGARAN
DAN PELAPORAN ARUS KAS
MELALUI SPAN

6. • Kekuasaan pengelolaan keuangan negara dipisahkan antara
penanggungjawab keuangan (pemegang kas) dan
penanggungjawab operasional (pengguna anggaran)
- - > CFO vs COO
• Menteri Keuangan bertindak sebagai Chief Financial Officer
(CFO) atau sebagai Bendahara Umum Negara/Kuasa BUN
(BUN/Kuasa BUN)
• Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Chief Operational Officer
(COO) atau Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
(PA/KPA)
PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

7. • Realisasi anggaran merupakan realisasi atas anggaran yang
telah ditetapkan baik untuk pendapatan, belanja, tranfer
daerah, maupun pembiayaan
• Realisasi anggaran menjadi tanggungjawab entitas yang
mempunyai anggaran (PA/KPA)
• PA/KPA bertanggungjawab atas pelaksanaan anggaran yang
dikelolanya, antara lain dengan menyusun laporan realisasi
anggaran
• LRA merupakan laporan realisasi dari PA/KPA (satker/KL)
sebagai sebuahh entitas akuntansi/pelaporan
PELAPORAN REALISASI ANGGARAN

8. • Laporan arus kas disajikan oleh entitas yang mempunyai
fungsi perbendaharaan umum
• Entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum yaitu
unit yang ditetapkan sebagai BUN/BUD dan/atau Kuasa
BUN/BUD
• BUN adalah Menteri Keuangan yang dalam prakteknya
dikuasakan kepada Dirjen Perbendaharaan, dan dalam
pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat PKN sebagai Kuasa
BUN Pusat dan KPPN sebagai Kuasa BUN Daerah
• PKN dan KPPN bertanggungjawab menyusun Laporan Arus
Kas (LAK) atas rekening yang dikelolanya
PELAPORAN ARUS KAS

9. • Setiap transaksi realisasi baik pendapatan, belanja, transfer
daerah maupun pembiayaan akan dilaporkan dalam LRA dan
LAK
• Atas realisasi tsb entitas akuntansi/pelaporan (satker/KL) akan
menyusun LRA
• Mutasi kas atas realisasi tsb akan disajikan dalam LAK oleh
PKN sebagai Kuasa BUN Pusat atau KPPN sebagai Kuasa BUN
Daerah
• Misal, transaksi penerimaan Nikah Rujuk yang disetor oleh
wajib setor akan dilaporkan sebagai realisasi penerimaan
Kandepag, tetapi arus kasnya akan disajikan oleh KPPN
dimana Bank Persepsi terkait bermitra yang menerima
setoran tsb
PELAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN ARUS KAS (1/3)

10. • KPPN sebagai operating unit (OU) bisa menyajikan LRA atas satker
yang menjadi lingkupnya untuk keperluan untuk manajerial (bukan
akuntabilitas)
• Untuk memastikan validitas data keuangan yang ada di KPPN perlu
dilakukan proses check and balance, yakni dengan cara KPPN
melakukan rekonsiliasi dengan data realisasi yang ada di entitas
akuntansi
• Untuk memudahkan proses rekonsiliasi dibuatlah CVR 022, dimana
setiap satker akan selalu dipasangkan dengan OU-nya masing-
masing.
Misal :
1. Satker KPP Gambir selalu menjadi mitra KPPN Jakarta II, maka dimanapun
WP dari KPP Gambir setor pajak maka realisasi pendapatan pajaknya akan
selalu tersaji di KPPN Jakarta II
2. Satker ESDM (CVR : mitra KPPN jakarta II) setor ke RKUN (milik PKN), maka
realisasi (LRA) tersaji di KPPN Jakarta II sedangkan LAK nya ada di PKN. Jadi
untuk keperluan rekonsiliasi maka satkerESDM akan rekon dengan KPPN
Jakarta II
PELAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN ARUS KAS (2/3)

11. LAK dan LRA akan sama dan bisa diperbandingkan hanya pada level
konsolidasi pemerintah pusat, edangkan pada level dibawahnya
tidak berkorelasi secara langsung (tidak bisa diperbandingkan
secara langsung) karena ada perbedaan ‘rule’ antar keduanya, LAK
disusun mengikuti entitas pemilik kas (BUN), sementara LRA
disusun mengikuti entitas pengguna anggaran (PA/KPA)
PELAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN ARUS KAS (3/3)

12. REKONSILIASI INTERNAL
MODUL CM-GL DAN GR-GL

13. Proses Rekonsiliasi Internal antara General Ledger (GL)
dengan Sub Ledger (CM) membandingkan saldo kas menurut
modul GL dengan saldo kas menurut modul CM
Proses Rekonsiliasi Internal antara General Ledger (GL)
dengan Sub Ledger (GR) membandingkan saldo piutang
menurut modul GL dengan saldo piutang menurut modul CM
REKONSILIASI INTERNAL

14. TERIMA KASIH
www.span.depkeu.go.id