Dokumen tersebut membahas mekanisme refund pinjaman luar negeri (PHLN) di Indonesia, termasuk prosedur refund, peran berbagai instansi terkait seperti kementerian keuangan dan lembaga penerima pinjaman, serta kebijakan baru terkait pengaturan refund PHLN.
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Mekanisme pencairan reksus dan prosedur refund PHLN di KPPN
1. 1 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI
Mekanisme Pencairan
Reksus dan Prosedur
Refund PHLN di
KPPN
Oleh: SYAIFUL
Kasubdit Rekening Pinjaman dan Hibah
Direktorat Pengelolaan Kas Negara
DJPBN Kementerian Keuangan
2. 2 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI
Overview
Prinsip Reksus
Gambaran Umum Reksus
Tahapan Reksus
Pelaksanaan Reksus di KPPN
Kebijakan Reksus
3. 3 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI
Prinsip Manajemen Kas Reksus
Efisien
(Cost of
Fund
rendah)
Optimal (dana
di Reksus
sesuai dengan
kebutuhan
pembayaran
proyek)
Disiplin
Anggaran
(No Money
No Game)
Disiplin
Pertanggungjawaban
(documentation &
replenishment tepat
waktu)
4. 4 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI
Gambaran Umum Reksus
Definisi
Penarikan PHLN
Jenis dan Valuta
Pemberi PHLN
5. 5 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI
Definisi Reksus
• Reksus adalah Rekening Pemerintah yang dibuka
Menteri Keuangan pada Bank Indonesia atau Bank
yang ditunjuk untuk menampung dan
menyalurkan dana PHLN dan dapat dipulihkan
saldonya setelah dipertanggungjawabkan kepada
Pemberi PHLN (revolving).
• Reksus adalah salah satu cara penarikan PHLN
6. 6 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI
PENGELOLAAN REKENING KHUSUS
KEBIJAKAN PENGELOLAAN
REKSUS
• Efisien: meminimalisir idle cash di
Reksus dan mempercepat penggantian
dana RKUN.
• Efektif : dana reksus tersedia untuk
membiayai kegiatan
Pengelolaan Dana PHLN
melalui Reksus dilaksanakan
secara efisien dan efektif:
Pencairan dana sesuai
ketentuan yang berlaku.
Cara Penarikan PHLN
Transfer Langsung ke RKUN
Pembayaran langsung (PL)
Rekening Khusus (Reksus)*
Letter of Credit (L/C)
Pembiayaan Pendahuluan (PP)
*) Dari 5 cara penarikan PHLN, hanya mekanisme Reksus
yang tidak sepenuhnya menerapkan prinsip disiplin
anggaran, dalam hal ini meskipun dalam APBN (DIPA)
ditetapkan sumber dana PHLN-RK, saat pencairan dana
menggunakan RM
7. 7 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI
Penarikan PHLN
No Mekanisme Kode di
DIPA
Pelaksanaan Penggunaan
1 Transfer Langsung ke
RKUN
- Direktorat PKN Pinjaman
Program
2 Letter of Credit LC KPPN KPH Pinjaman
Proyek
(Impor)
3 Pembayaran
Langsung (Direct
Payment)
PL KPPN KPH Pinjaman
Proyek
4 Pembiayaan
Pendahuluan
(Prefinancing)
PP KPPN KPH Pinjaman
Proyek
5 Rekening Khusus RK Seluruh KPPN
(Kecuali KPPN KPN
dan KPPN KIP)
Pinjaman
Proyek
8. 8 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI
Jenis dan Valuta Reksus
URAIAN PINJAMAN HIBAH
Nomor Reksus 601.XXX.YYY.980 602.XXX.YYY.980
Valuta:
• USD
• JPY
• EUR
• AUD
• IDR
601.XXX.411.980
601.XXX.111.980
601.XXX.991.980
601.XXX.311.980
-
602.XXX.411.980
602.XXX.111.980
602.XXX.991.980
602.XXX.311.980
510.000.XXX.980
Nomor Register 1XXXXXXX 7XXXXXXX
9. 9 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI
Pemberi PHLN dengan Mekanisme Reksus
No Pemberi PHLN Karakteristik PHLN
1 Bank Dunia Proyek fisik, konsultansi, beasiswa, PNPM, dll
(kecuali alutsista)
2 ADB Proyek fisik, konsultansi, beasiswa, PNPM, dll
(kecuali alutsista)
3 JICA/JBIC Beasiswa, PNPM PISEW
4 IFAD PNPM untuk daerah pesisir
5 KfW Pelestarian Lingkungan (Hutan)
6 AusAID Perbaikan Pendidikan (fisik dan pelatihan),
perbaikan sanitasi dan transporasi, pembangunan
jalan
7 IDB PNPM ICDD, perbaikan sanitasi
8 Russia Alutsista
9 Kanada Alutsista
10. 10 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI
Tahapan reksus
Persiapan
Pelaksanaan
Pertanggungjawaban
11. 11 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI
Pengelolaan Penarikan PHLN Melalui
Mekanisme Reksus
Loan
Agreement
Disbursement
Letter
Pembukaan
Reksus
Pengisian
Initial
Deposit
Penerbitan
Perdirjen
Pelaksanaan
Kegiatan
Pencairan
Dana
Pembebanan
Reksus
Replenishment
Reksus
Penyelesaian
Project
Refund
Saldo
Reksus
Penutupan
Reksus
• Pembukaan Reksus
• Penerbitan Perdirjen
• Penatausahaan RKBI
• Penyelesaian WA
• Refund sisa Saldo
• Penutupan reksus
Menatausahakan
• Pengujian kesiapan
kegiatan
• Monitoring pengajuan
WA
• Monitoring saldo
• Penutupan Talangan
• Penundaan pembebanan
• Penghentian pencairan
Mengendalikan
• Review AWP
• Analisa WA
• Analisa saldo (idle cash)
• Pembebanan Langsung
• Otomasi Proses
• Analisa “kerugian”
• Rekomendasi Black list
Mengelola
Prosedur Penarikan PHLN Melalui
Mekanisme Reksus
Perubahan Kebijakan Reksus
12. 12 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI
• Mendandatangani Loan/Grant Agreement
• Menyiapkan prasyarat effectiveness
• Menerbitkan register
DJPU
• Menyiapkan prasyarat effectiveness;
• Memastikan alokasi dana proyek pada RKA-KL (DIPA);
• Meminta pembukaan Reksus, pengisian initial deposit dan penerbitan
Perdirjen;
• Melampirkan Rencana penarikan dana dan kesiapan proyek ke DJPBN
EXECUTING AGENCY (KL)
• Membuka Reksus di BI
• Meminta initial deposit ke Pemberi PHLN
• Menerbitkan Perdirjen Reksus
DJPBN (DIREKTORAT PKN)
Persiapan
13. 13 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI
EXECUTING AGENCY (KL)
Melakukan pengadaan/pelaksanaan
kegiatan/penandatanganan kontrak
Menerbitkan SPP dan SPM Reksus
Mengajukan SPM Reksus ke KPPN
DJPBN (KPPN)
Memeriksa SPM Reksus yang
diajukan Satker
Menerbitkan SP2D Reksus
Mengirim data SPB ke Direktorat
PKN
Pelaksanaan
14. 14 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI
• Mengumpulkan dokumen BAP dan copy SP2D Reksus
• Menerima RKBI dari Direktorat PKN
• Menyiapkan SPP APD Reksus (Dokumentasi dan
Pengisian Kembali)
EXECUTING
AGENCY
(KL)
• Mengirim RKBI ke EA
• Menerima SPP APD Reksus dari EA
• Memroses APD Reksus dan menyampaikan ke pemberi
PHLN
DJPBN
(DIT. PKN)
• Memeriksa APD Reksus dari Direktorat PKN
• Menyetujui/menolak pertanggungjawaban dari EA yang
diajukan melalui Direktorat PKN
PEMBERI
PHLN
Pertanggungjawaban
15. 15 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI
Pelaksanaan Reksus di KPPN
Pemeriksaan SPM
Penerbitan SP2D
Koreksi Salah Beban
16. 16 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI
Pemeriksaan SPM Reksus
No Pemeriksaan Acuan Risiko Konsekwensi
1 Nomor Reksus Perdirjen Reksus
Salah
Pembebanan
Ineligible
2 Nomor PHLN
Perdirjen Reksus
dan DIPA
Salah
Pembebanan
Ineligible
3 Nomor Register
Perdirjen Reksus
dan DIPA
Salah
Pembebanan
Ineligible
4
SD/CP: UP/TUP
GUP;LS R/K
DIPA
Salah
Pembebanan
Ineligible
5 Closing Date Perdirjen Reksus Ineligible Ineligible
17. 17 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI
Ineligible
Pengeluaran yang tidak sesuai dengan ketentuan
Loan/Grant agreement
Pemberi PHLN tidak mau mengganti SP2D yang
diterbitkan KPPN
Pemberi PHLN akan meminta refund atas dana Reksus
yang telah terpakai
Merupakan beban EA/KL bersangkutan (harus
dialokasikan di DIPA)
Berpotensi merugikan (selisih kurs)
18. 18 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI
Penerbitan SP2D Reksus
Koreksi Salah Beban
Penerbitan
SP2D
Reksus
Memedomani PMK
190/PMK.05/2012 dan PER-
56/PB/2012
Koreksi
Salah
Beban
Melakukan
koordinasi
dengan
Satker;
Mengajukan
permohonan perbaikan
ke Direktorat PKN
dengan dilampiri
dokumen terkait
19. 19 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI
Kebijakan Mekanisme Reksus
Menutup
Rekening
Dana
Talangan
Penghentian
Pembayaran
apabila
Reksus
Kosong
Pendebitan
Reksus H+0
???
20. 20 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI
SATKER KPPN SPAN BO I DIT. PKN BI
SPM
Data
Saldo
Reksus
Data
Saldo
Reksus
Cek
Saldo
Reksus
SPM
SP2D
SPB
SP2D
SPB
SP2D
SPD
WPR
Pembebanan
Reksus
Transfer
Dana
Dashboard monitoring saldo reksus sudah siap di PKN dan dapat digunakan oleh seluruh
KPPN.
Data saldo reksus sudah tersedia secara real-time online di database SPAN dan pada saat
yang sama, setiap penerbitan SP2D juga secara real time akan mengurangi saldo reksus.
Saldo Rekening Khusus untuk Loan Berkenaan tersedia dan cukup
1
2 Cek saldo
2a. Ada/Cukup
2b. Tidak Ada/
Tidak Cukup
3. Kirim
4. Proses SPD
5. Kirim
6. Bebani Reksus
7. Transfer H+0
Prasyarat/Kondisi
PROSEDUR PEMBEBANAN
REKSUS LANGSUNG DAN PRASYARAT
SP2D
PIHAK III
3a.
Kirim
3a. Transfer H+0
It Must be Reconcil
21. 21 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI
KONSEKUENSI JIKA REKENING KHUSUS
TIDAK CUKUP/KOSONG
21
Kas Negara (BO I) akan
terbebani dan tidak segera
tergantikan
JIKA REKSUS
TIDAK CUKUP/
KOSONG
KPPN dapat menghentikan
sementara pembayaran
(sesuai Perdirjen )
Mempengaruhi cash flow keuangan
pemerintah, krn pemerintah
membiayai pengeluaran proyek yg
seharusnya dibiayai dr
pinjaman/hibah luar negeri
Dampak
Menghambat kemajuan fisik,
keuangan proyek, berpotensi
menimbulkan konflik dgn pihak 3
serta berdampak pd kredibilitas
kinerja pengelola proyek
Dampak
Dana yg terpakai harus dimintakan
penggantiannya kembali ke
Lender/Donor
Penghentian sementara
/pembayaran kembali dapat
dilaksanakan setelah KPPN
menerima surat pemberitahuan dr
Dirjen PBN
31. 31 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI
POINTER PMK REFUND (1-2)
LATAR BELAKANG DAN TUJUAN:
• Dalam pasal 80 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2011 dinyatakan bahwa dalam hal terdapat
kewajiban Pemerintah untuk mengembalikan sebagian atau seluruh Pinjaman Luar Negeri atau Hibah
kepada Pemberi Pinjaman Luar Negeri atau Pemberi Hibah, maka Kementerian/Lembaga, Pemerintah
Daerah, atau BUMN pelaksana kegiatan harus menyediakan dana pengembalian. Ketentuan lebih lanjut
mengenai penyediaan dan pengembalian dana diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan untuk
memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabel, efisien, efektif, kehati-hatian, dan untuk
mengakomodasi perkembangan kondisi saat ini;
• Dalam pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.05/2011 diamanatkan bahwa tata
cara pelaksanaan refund diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
• Bahwa untuk memenuhi prinsip-prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, kehati-hatian, dan
untuk mengakomodasi perkembangan kondisi saat ini, maka perlu mengatur ketentuan mengenai Tata
Cara Penyediaan dan Pengembalian Dana Pinjaman Luar Negeri dan Hibah;
• Latar belakang pembentukan PMK berupa amanat ketentuan di atasnya dan adanya kebutuhan
pengaturan pengembalian kepada pemberi PHLN.
• Terdapat kebutuhan pengaturan dalam hal terjadi permintaan pengembalian dana karena adanya
pernyataan dari Pemberi PHLN bahwa pengeluaran untuk kegiatan yang dibiayai dari PHLN
dikategorikan Pengeluaran Ineligible.
• Terdapat kebutuhan pengaturan dalam hal terjadi permintaan pengembalian dana dari pemberi PHLN
karena penyelesaian permasalahan administratif sesuai ketentuan Perjanjian PHLN.
32. 32 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI
POINTER RPMK REFUND (2-2)
POKOK PENGATURAN
Prinsip/filosofi yang digunakan sebagai dasar penyusunan RPMK adalah sebagai berikut:
• Penyediaan dana refund pengeluaran ineligible merupakan tanggung jawab K/L, Pemda/BUMN pelaksana kegiatan.
• Refund saldo Reksus tidak perlu dilakukan penyediaan dana dan tidak dicatat sebagai belanja/pengembalian penerimaan pembiayaan/pendapatan hibah.
• Latar belakang pembentukan PMK berupa amanat ketentuan di atasnya dan adanya kebutuhan pengaturan pengembalian kepada pemberi PHLN.
• Terdapat kebutuhan pengaturan dalam hal terjadi permintaan pengembalian dana karena adanya pernyataan dari Pemberi PHLN bahwa pengeluaran
untuk kegiatan yang dibiayai dari PHLN dikategorikan Pengeluaran Ineligible.
• Pengeluaran yang dinyatakan ineligible adalah pengeluaran yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian PHLN, yang
antara lain meliputi:
• pengeluaran yang terjadi atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan setelah berakhirnya masa PHLN (closing date);
• misprocurement;
• fraudulent; dan
• pengeluaran yang tidak didukung oleh dokumen-dokumen pengeluaran yang sah; serta
• temuan pemeriksa atas kegiatan dengan sumber dana PHLN yang tidak sesuai dengan ketentuan Perjanjian PHLN;
• Terdapat kebutuhan pengaturan dalam hal terjadi permintaan pengembalian dana dari pemberi PHLN karena sebab lain sebagai berikut:
• Permintaan pengembalian saldo dana di Reksus ke pemberi PHLN setelah kegiatan yang dibiayai dari PHLN dengan mekanisme Reksus sudah closing
date;
• Permintaan pengembalian uang muka yang sudah dibayarkan oleh pemberi PHLN karena adanya pembatalan kontrak atas kegiatan yang dibiayai dari
PHLN;
• Terdapat denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan atas kegiatan yang dibiayai dari PHLN.
• Ruang lingkup yang diatur dalam RPMK ini adalah:
• Refund atas pengeluaran APBN untuk kegiatan yang dibiayai dari PHLN dikategorikan sebagai pengeluaran ineligible oleh Pemberi PHLN;
• Refund atas penarikan PHLN yang harus dikembalikan ke Pemberi PHLN dalam rangka penyelesaian administratif sesuai Perjanjian PHLN.
• Mekanisme Refund yang diatur dalam RPMK ini dilakukan sebagai berikut:
• Refund dari R-KUN ke rekening Pemberi PHLN;
• Refund dari Reksus ke rekening Pemberi PHLN;
• Refund dari Pemerintah Daerah/BUMD, BUMN, dan Pihak Ketiga ke rekening Pemberi PHLN;
• Refund dengan mekanisme pengalihan kepada kegiatan lain.
• Pelaporan dan pencatatan akuntansi atas refund ke Pemberi PHLN menggunakan ketentuan yang berlaku terkait dengan pencatatan akuntansi pinjaman
dan hibah.
33. 33 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI
CONTOH KEJADIAN REFUND
No
Nomor
Surat
Nilai
Refund
Pemberi
PHLN
Keterangan
Refund
Nama
Proyek
1. S-3337 / PB.3 / 2013 USD 172,516.00 IBRD Pengembalian sisa
saldo dana di Reksus
Third National Program for
Community Empowerment
in Rural Areas
2. S-4388 / PB.03 / 2013 USD 7,290.13 IBRD Pengembalian sisa
saldo dana di Reksus
Aceh Economic
Development Financing
Facility
3. S-2268 / PB / 2012 IDR 688,815,000 ADB Pengeluaran
ineligible ADB
Second Decentralized
Health Services
4. S-787 / PB.3 / 2013 IDR 8,744,410,798 IBRD Perihal pemutusan
Kontrak
Pelaksanaan Preservasi
dan Peningkatan
Kapasitas Jalan dan
Jembatan Nasional Sp.
Tj.Karang
5. S-1649 / PB /2013 USD 2,363,781.88 IBRD Pengeluaran
ineligible World Bank
Aceh Infrastucture
Reconstruction Facility
(IRFF)