Dokumen tersebut membahas strategi implementasi tugas kepatuhan internal di lingkungan Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta. Beberapa strategi yang disebutkan antara lain peningkatan kompetensi SDM, komitmen pimpinan dan pegawai, pemantauan dan review yang intens, serta mengatasi tantangan implementasi sistem SPAN dan SAKTI dengan mengubah proses bisnis kepatuhan internal.

1. Pelaksanaan Tugas Kepatuhan
Internal
di Lingkungan Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi D.I.
Yogyakarta
Jakarta, 3-6 Juni 2014

2. Kunci Sukses Implementasi Tugas
Kepatuhan Internal
di Seluruh Level Ditjen Perbendaharaan
Kunci
Sukses
Tone at The TopPenjagaan kualitas
Komitmen
Pegawai
Keseriusan Proses
Penetapan Struktur
Integrasi Kegiatan
2

3. TANTANGAN IMPLEMENTASI
1. Tugas relatif baru
2. Kompetensi SDM terbatas
3. Obyek KI INTERNAL
4. Hambatan sosiokultural
5. Conflict of interest
6. Tuntutan Pimpinan tinggi
3

4. STRATEGI IMPLEMENTASI
 PENINGKATAN KOMPETENSI SDM (diklat MR, GKM,
internalisasi dan workshop secara intens)
 KOMITMEN  PIMPINAN, UKI-W, PEGAWAI (tahap awal
staf dan pimpinan UKI-W dukungan pimpinan 
komitmen unit dan seluruh pegawai
 PENJAGAAN PERATURAN DAN KEBIJAKAN ( setiap
timeframe dari KP, PMK, surat dsb secara tertib dan
kesadaran dipatuhi)
 PENGEMBANGAN PROSES BISNIS (Kebijakan terkait dengan
KI selalu dilakukan kajian dan pengembangan untuk
mendapatkan hasil terbaik, bahkan jika tidak ada
detail/format standar)
4

5. …….Lanjutan
 KOMUNIKASI (ke KP, pimpinan unit dan pegawai secara
formal maupun informal  UKI-W sebagai strategic
partner, bukan pamdal)
 MONITORING DAN REVIEW YANG INTENS DAN
BERKESINAMBUNGAN ( setiap kebijakan, proses bisnis dan
laporan baik di unit Kanwil/KPPN selalu dimonitor tahap
perkembangannya, lakukan asistensi jika perlu dan
berkesinambungan sampai selesai)
5

6. Implementasi 5 Unsur Tugas
Kepatuhan Internal
Manajem
en risiko
Pemanta
uan
pengend
alian
internal
Pengelol
aan
pengadu
an
Tindak
lanjut
LHP
aparat
penga
was
Pemant
auan
penerap
an kode
etik dan
disiplin
pegawai
6

7. Manajemen Risiko
• Pelaksanaan rapat manajemen risiko di unit
minimal 3 x dalam 1 smt. (dana dan waktu yg
terbatas bukan hambatan) dengan melibatkan
seluruh struktur UPR
• Kegiatan pengendalian dan penanganan atas
risiko terus dipantau
• Dokumentasi kegiatan rapat
• Pengembangan risiko baru sesuai TUSI
• Laporan ke UKI-W/E
7
• Kegiatan pengendalian dan penanganan atas
risiko terus dipantau
• Dokumentasi kegiatan pengendalian
• Pengembangan risiko baru sesuai TUSI
Kanwil
/
KPPN
BAG UMUM/
BIDANG/SEKSI
KPPN

8. Pemantauan Pengendalian Internal
• Pelaksanaan rapat pembahasan pemantauan minimal
3 x dalam 1 smt. (rapat pembahasan internal UKI
lebih sering)
• Melibatkan unit yang dipantau
• Pemantauan atas 5 kegiatan utama (SP2D LS Non
Gaji, Pemrosesan Tagihan LS, LKP, Ijin TUP, LKPP)
• Dokumentasi laporan (DUPU, TOPU, LHPPU)
• Dokumentasi kegiatan rapat pembahasan.
• Laporan bulanan ke UKI-W/E secara tepat waktu (5
HK)
• Laporan triwulanan (5 HK)
• Hindari Window Dressing
8
KPPN/
KANWIL
• Koordinasi positif dengan UKI-/P/W
• Tindak lanjut rekomendasi temuan
BAG
UMUM/
BIDANG/
SEKSI

9. Pengelolaan Pengaduan
• Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat minimal
1 x dalam 1 smt.
• Dokumentasi hasil survey
• Pelaksanaan kegiatan rapat pembahasan hasil
survey dengan unit terkait.
• Menjaga kualitas layanan kepada masyarakat
• Menjaga integritas pegawai
• Mewaspadai titik rawan pengaduan
• Laporan pengaduan ke Kanwil/KP (tgl. 7)
9
KPPN/
KANWIL
• Koordinasi positif dengan UKI-/P/W
• Menjaga kualitas layanan kepada masyarakat
• Menjaga integritas pegawai
• Mewaspadai titik rawan pengaduan
• Tindak lanjut rekomendasi UKI-/P/W
BAG UMUM/
BIDANG/SEKSI

10. Tindak Lanjut LHP APIP
• Monitoring tindak lanjut LHP jika ada
• Dokumentasi atas tindak lanjut
• Laporan secara berjenjang.
10
KPPN/KANWIL
• Koordinasi positif dengan UKI-P/W
• Tindak lanjut rekomendasi temuan
BAG UMUM/
BIDANG/SEKSI

11. Pemantauan Kode Etik dan Disiplin Pegawai
• Pakta integritas internal dan eksternal
• Melakukan kegiatan yang menyisipkan unsur
sosialisasi kode etik/disiplin pegawai minimal 3 x
dalam 1 smt.
• Pembacaan kode etik dan nilai2 Kemenkeu setiap
hari senin oleh petugas dari setiap bidang/bagian
bergantian
• Mewaspadai titik rawan fraud dan confilct of
interest
• Dokumentasi kegiatan
11
KPPN/KANWIL
 Mewaspadai titik rawan fraud dan confilct of
interest
 Menjaga integritas pegawai
 Coaching, conseling dan GKM
BAG UMUM/
BIDANG/SEKSI

12. TANTANGAN KEDEPAN
Implementasi SPAN dan SAKTI
harus dibarengi dengan
perubahan proses bisnis KI
Membangun sense of
belonging unsur tugas KI
kepada seluruh pegawai
Menjaga konsistensi dari
seluruh manajemen dan
pegawai
12

13. Matur Nuwun