1. Acara Rapat Koordinasi Teknis
Seksi Bank dan Seksi Supervisi Proses Bisnis
Jakarta, 21 Mei 2014 1

2. DASAR HUKUM
Pengelolaan Rekening Milik K/L
Nomor : 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik
Kementerian Negara /Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.
Nomor : 05/PMK.05/2010 tentang Perubahan PMK Nomor :
57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian
Negara /Lembaga/Kantor/Satuan Kerja
Nomor : 58/PMK.05/2007 tentang Penertiban Rekening Pemerintah
pada Kementerian Negara/Lembaga.
PMK Nomor : 67/PMK.05/2007 tentang Pengenaan Sanksi Dalam
Rangka Pengelolaan Dan Penertiban Rekening Pemerintah pada
Kementerian Negara/Lembaga.
2

3. JENIS REKENINGJENIS REKENING
3

4. IJIN PEMBUKAAN REKENING
Rekening
Penerimaan
Rekening
Pengeluaran
Rekening Lainnya Melalui Sekjen
4
Selaku Kuasa BUN DaerahSelaku Kuasa BUN Daerah
Dirjen Perbendaharaan
Selaku Kuasa BUN Pusat

5. Rekening Penerimaan dan
Rekening Pengeluaran
Surat Permohonan Pembukaan rekening dilampiri:
1.Foto copy DIPA
2.Surat Pernyataan Penggunaan Rekening
Rekening Lainnya
Surat Permohonan Pembukaan rekening dilampiri:
1.Surat Pernyataan Penggunaan Rekening
2.Catatan:
Tujuan penggunaan rekening harus jelas
Sumber dana harus jelas
Untuk satker BLU jenis rekening yang dibuka harus jelas
5

6. Dalam rangka pengelolaan kas, BUN/Kuasa BUN dapat
memerintahkan penutupan dan/atau pemindahbukuan
Sebagian atau seluruh dana yang ada pada rekening
tersebut ke Rekening Kas Umum Negara apabila tidak
mendapat persetujuan BUN (Kuasa BUN Pusat &
Daerah).
PENUTUPAN REKENINGPENUTUPAN REKENING
6

7. PELAPORANPELAPORAN
7

8. PENGENAAN SANKSI DALAM RANGKA
PENGELOLAAN DAN PENERTIBAN
REKENING PEMERINTAH PADA
KEMENTERIAN NEGARA /LEMBAGA
8

9. BUN/Kuasa BUN berwenang
mengenakan sanksi berupa:
9

10. Pembekuan RekeningPembekuan Rekening
SementaraSementara
Dilakukan dalam hal:
 Pembukaan Rekening tanpa persetujuan BUN/Kuasa BUN;
 Tidak melaporkan pembukaan Rekening yang dilakukannya
kepada BUN/Kuasa BUN paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak
tanggal pembukaan rekening;
 Tidak mengajukan permohonan persetujuan kepada
BUN/Kuasa BUN atas Rekening yang dibuka sebelum
berlakunya PMK No. 57/PMK.05/2007;
 Tidak menyajikan Rekening yang dikelolanya dalam Laporan
Keuangan Kementerian Negara/lembaga/kantor/satuan kerja.
10

11. Pencabutan Sanksi Pembekuan
Sementara
BUN/Kuasa BUN berwenang mencabut sanksi pembekuan
sementara Rekening, dalam hal Menteri/Pimpinan
Lembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja telah :
Mendapat persetujuan dari BUN/Kuasa BUN ;
Melaporkan pembukaan Rekening kepada BUN/Kuasa BUN ;
Mengajukan permohonan persetujuan kepada BUN/Kuasa BUN
atas Rekening yang dibuka sebelum berlakunya Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007;
Memperbaiki laporan keuangan kementerian Negara/lembaga/
kantor/satuan kerja dengan menyajikan seluruh Rekening yang
dikelolanya.
11

12. Rekening yang tidak digunakan lagi sesuai
dengan tujuan pembukaannya harus ditutup
oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala
Kantor/Satuan Kerja dan saldonya
dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum
Negara pada Bank Indonesia
PENUTUPANPENUTUPAN
REKENING
12

13. BUN/Kuasa BUN berwenang menutup Rekening
dan memindahbukukan saldonya ke Rekening Kas
Umum Negara jika :
 Rekening yang tidak atau tidak lagi digunakan
sesuai dengan tujuan pembukaannya tetapi
tidak ditutup oleh Menteri/Pimpinan
Lembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja.
 Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala
Kantor/Satuan Kerja dalam waktu 30 (tiga
puluh) hari kerja setelah tanggal pembekuan
sementara tidak melaksanakan tindaklanjut atas
rekening yang dibekukan sesuai dengan PMK ini.
Penutupun Rekening oleh BUN (1)
13

14. 1. Penutupan rekening dan pemindahbukuan saldo dilaksanakan
oleh BUN/Kuasa BUN Pusat dan di Daerah dengan
menyampaikan permintaan tertulis kepada bank sentral/bank
umum/kantor pos dengan tembusan kepada Menteri/Pimpinan
Lembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja yang bersangkutan.
2. Dalam hal bank umum belum dan/atau tidak melakukan
penutupan dan pemindahbukuan saldo ke Rekening Kas Umum
Negara, BUN/Kuasa BUN Pusat menyampaikan permintaan
tertulis kepada Bank Indonesia agar menginstruksikan bank
umum untuk memenuhi permintaan penutupan dan
pemindahbukuan saldo ke Rekening Kas Umum Negara.
Penutupun Rekening oleh BUN (2)
14

15.  Pemindahbukuan saldo ke Rekening Kas Umum Negara
dicatat sebagai Pendapatan dari Penutupan Rekening
dengan kode akun 423931
 Dalam hal rekening yang telah ditutup dan saldonya telah
dipindahkanbukukan ke Rekening KUN terbukti bukan
milik K/L/Kantor/ Satker, saldo rekening dimaksud dapat
dikembalikan kepada pemilik rekening sesuai dengan
mekanisme pengembalian pendapatan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penutupun Rekening oleh BUN (3)
15

16. 16

17. 1. Latar Belakang1. Latar Belakang
Rekening pemerintah tidak bisa di monitor oleh DJPBN
Saldo di rekening pemerintah tidak diketahui
Rekening tidak terdata dengan baik untuk managerial
report maupun accountability report sehingga menjadi
salah satu penyebab LKPP bermasalah.
Data base rekening di KPPN/Dit. PKN tidak up to date
Keterbatasan teknikal pada BI dan Bank umum, untuk
meng-TSA-kan rekening bendahara ke BI.
Keinginan untuk mendapatkan bunga yang lebih baik
17

18. Contoh tingkat bunga pada salah satu bank:
< 5 Juta Þ 0 %
>= 5 Juta – < 50 Juta Þ 0,75 %
>= 50 Juta – < 500 Juta Þ 1,5 %
>= 500 Juta – < 1 M Þ 2 %
>= 1 M Þ 2,5 %
Rekening Bendahara Pengeluaran hanya mendapat
remunerasi sebesar 0% – 2.5% per tahun dari saldo
terendah.
Lanjutan.Lanjutan.....
Latar BelakangLatar Belakang
18

19. Tujuan
Rekening pemerintah dapat
dimonitor secara harian baik saldo
maupun detail rekening dapat
dilaporkan
Mendapat bunga yang lebih baik
2. Tujuan2. Tujuan
19

20. Pihak perbankan menawarkan :
Treasury Notional Pooling
Mekanisme konsolidasi dari seluruh rekening
bank umum tertentu tanpa harus melakukan
pemindahbukuan.
3. Solusi3. Solusi
20

21. 4. Rekening TNP4. Rekening TNP
21

22. Rekening pemerintah yang masuk dalam program TNP harus
mendapatkan izin dari Bendahara Umum Negara (PMK Nomor
57/PMK.05/2007 Tentang Pengelolaan Rekening Milik
Kementerian Negara Lembaga/Kantor/satuan Kerja).
Hasil renumerasi dari TNP disetorkan secara langsung ke Kas
Negara sebagai pendapatan dari pelaksanaan Treasury
Notional Pooling (423253).
Rekening pemerintah didaftarkan oleh Direktorat Pengelolaan
Kas Negara ke Bank Umum peserta TNP untuk disertakan
dalam program TNP.
4. Rekening TNP4. Rekening TNP
22

23. Tidak termasuk dalam program TNP adalah
rekening operasional BLU.
Rekening yang berdasarkan ketentuan yang
berlaku menyatakan bahwa bunga/jasa giro
rekening dimaksud tidak untuk disetor ke
Rekening Kas Negara (sebagai contoh rekening
hibah, rekening titipan, rekening haji, dll).
Bukan Rekening TNPBukan Rekening TNP
23

24. Saldo seluruh yang masuk dalam TNP dikonsolidasikan pada
akhir hari setelah proses tutup buku dan diberikan jasa giro
harian oleh Bank sesuai dengan kesepakatan yang tertuang
dalam kontrak
Bendahara Pengeluaran tidak diperkenankan menarik uang
yang menjadi tanggung jawabnya setelah pukul 15.00 waktu
setempat.
Pada keesokan harinya pada pukul 08.00 waktu setempat,
Bendahara Pengeluaran dapat menarik uangnya kembali seperti
semula, sesuai dengan jumlah saldo pada hari sebelumnya.
Waktu Operasional Rek. 08.00 – 15.00
Bendahara Pengeluaran Waktu Setempat
5. Mekanisme5. Mekanisme
24

25. Saldo rekening bendahara dimonitor oleh Dit. PKN dengan
menggunakan Cash Management System.
Bank pelaksana TNP mengkonsolidasikan saldo pada saat tutup
buku tanpa pemindahbukuan.
Data saldo konsolidasi kemudian dikirimkan ke Dit. PKN melalui
fasilitas File Transfer Protocol.
Data saldo konsolidasi kemudian di input ke dalam aplikasi TNP
di Dit. PKN.
Setiap tiga bulan dilakukan rekonsiliasi dengan bank pelaksana
TNP mengenai jumlah rekening, saldo konsolidasi dan jasa giro.
Lanjutan...
Mekanisme
25

26. 6. Konsep TNP6. Konsep TNP
26

27. 1 1
1
2
3
7.7. Mekanisme Penatausahaan TNP
27

28. No Bank Jml Rek
1 BRI 14.046
2 Mandiri 4.227
3 BNI 3.577
4 Bank BJB 335
5 Bank DKI 69
6 BPD DIY 149
7 Bank Jateng 551
8 Bank Jatim 414
9 Bank Aceh 212
10 Bank Sumut 149
11 Bank Nagari 359
12 Bank Riaukepri 360
13 Bank Sumselbabel 136
14 Bank Lampung 13
15 Bank Kalsel 11
No Bank Jml Rek
16 Bank Kalbar 92
17 Bank Kaltim 13
18 Bank Sulsel 120
19 Bank Sulut 59
20 Bank NTB 159
21 BPD Bali 81
22 BPD NTT 49
23 Bank Maluku 68
24 Bank Papua 47
25 Bank Bengkulu 91
26 Bank Sultra 99
27 BTN 69
28 Bukopin 137
29 Pos Indonesia 291
Total 25.650
8.8. Data Rekening Per 31 Des 2012
28

29. Segi pendapatan :
Tingkat remunerasi yang lebih menguntungkan
Saldo Konsolidasi membuat saldo patokan penghitungan bunga tidak
pernah sebesar Rp. 0.-sehingga pendapatan jasa giro perbulan sebesar
Rp. 0,- juga tidak terjadi.
Segi administrasi
Rekening Bendahara pengeluaran dan penerimaan, Lainnya
teradministrasi dengan baik dalam aplikasi TNP.
Mengetahui jumlah uang di rekening bendahara pengeluaran dan
penerimaan, lainnya secara realtime online dengan menggunakan cash
management system
Lebih mudah menghitung dan memonitor besarnya PNBP untuk jasa giro
saldo rekening Bendahara Pengeluaran
8.8. Manfaat TNP
29

30. Segi waktu :
Sangat efisien karena saldo rekening pada akhir hari kerja
tidak dipindahbukukan dan tidak berubah, akan tetapi saldo
seluruh rekening dijumlahkan pada Kantor Pusat Bank
Umum.
Segi Biaya :
Bank tidak mengenakan biaya atas penerapan Treasury
Notional Pooling.
LanjutanLanjutan......
Manfaat TNP
30

31. KPPN agar menginformasikan pelaksanaan Treasury Notional Pooling kepada
seluruh satuan kerja Kementerian/Lembaga dalam wilayah kerjanya
KPPN agar menyampaikan perubahan data Rekening pada saat terjadi
pembukaan dan penutupan rekening ke Direktorat Pengelolaan Kas Negara.
Sebagai basis data yang valid untuk jumlah satker dan rekening satker
yang meliputi :
Data Rekening Pengeluaran
Data Rekening Penerimaan
Data Rekening Pemerintah Lainya
Menyampaikan updating data rekening pada saat terjadi perubahan
ke Dit. PKN.
9.9. Peran KPPN dan Kanwil DJPB
Peran KPPN
Peran Kanwil
31

32. 11
22
33
44
55
11. Peran Satuan Kerja K/L
32

33. Tahun Bunga Saldo rata-rata
2009 51,470,234,634.00 2,140,184,792,248.08
2010 119,679,649,746.00 3,425,161,627,638.53
2011 193,977,521,312.00 4,683,370,006,002.41
2012 176,929,365,876.00 6,937,714,814,007.64
2013 126,903,791,564.00
12.12. Pendapatan TNP
33

34. 34