Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)

13.680 visualizaciones

Publicado el

SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)

  1. 1. PERATURANPERATURAN SISTEM PERBENDAHARAAN DANSISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARAANGGARAN NEGARA JJ aa kk aa rr tt aa ,, JUNIJUNI 22 00 11 44
  2. 2. Beberapa Dasar Hukum Penyusunan Peraturan SPANBeberapa Dasar Hukum Penyusunan Peraturan SPAN 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 7. PMK 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Keuangan 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PM./2007 sebagai perubahan PMK Nomor 139 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan Departemen Keuangan; 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 169/PMK.01/2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
  3. 3. Peraturan SPANPeraturan SPAN 1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.05/2013 Tentang Pelaksanaan Piloting SPAN; 2. Keputusan Dirjend Perbendaharaan No. Kep 151/PB/2013 tentang SOP Piloting SPAN; 3. Per 58/PB.2013 tentang Data Supplier dan Kontrak; 4. Per 59/PB/2013 tentang Modul Kas; 5. Per 13/PB/2014 tentang Mekanisme Pengembalian Penerimaan Negara Atas Kesalahan Perekaman/Pelimpahan pada TA Berjalan oleh KPPN yang telah melaksanakan SPAN; 6. Peraturan Dirjend Perbendaharaan Nomor Per 7/PB/2014 tentang Penatausahaan Penerimaan Negra pada SPAN; 7. Surat Edaran Nomor SE-56/PB/2013 Tentang Alur Dokumen Pencairan Dana Melalui Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana / Daftar surat Perintah Pencairan Dana Pada Saat Piloting SPAN 1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.05/2013 Tentang Pelaksanaan Piloting SPAN; 2. Keputusan Dirjend Perbendaharaan No. Kep 151/PB/2013 tentang SOP Piloting SPAN; 3. Per 58/PB.2013 tentang Data Supplier dan Kontrak; 4. Per 59/PB/2013 tentang Modul Kas; 5. Per 13/PB/2014 tentang Mekanisme Pengembalian Penerimaan Negara Atas Kesalahan Perekaman/Pelimpahan pada TA Berjalan oleh KPPN yang telah melaksanakan SPAN; 6. Peraturan Dirjend Perbendaharaan Nomor Per 7/PB/2014 tentang Penatausahaan Penerimaan Negra pada SPAN; 7. Surat Edaran Nomor SE-56/PB/2013 Tentang Alur Dokumen Pencairan Dana Melalui Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana / Daftar surat Perintah Pencairan Dana Pada Saat Piloting SPAN
  4. 4. + Peraturan tentang Modul Penganggaran Modul Komitmen Modul Pembayaran Modul Penerimaan Modul Kas Modul Akuntansi dan Pelaporan Keadaan Kahar Ketentuan Penutup Pelaksanaan Piloting SPAN Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2013 Tentang Pelaksanaan Piloting SPAN
  5. 5. OUTLINE PMK 5
  6. 6. BAB I KETENTUAN UMUMBAB I KETENTUAN UMUM Bagian I Pengertian Bagian II Ruang Lingkup 6 Pelaksanaan SPAN sebelum diterapkan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang terintegrasi pada K/L yang meliputi: a.Modul Penganggaran b.Modul Komitmen c.Modul Pembayaran d.Modul Penerimaan e.Modul Kas f.Modul Akuntansi dan Pelaporan Definisi Istilah yang digunakan dalam PMK PMK Piloting, Ruang lingkup dibatasi: Pelaksanaan Piloting SPAN diterapkan pada: a.Kantor Pusat DJPBN b.Kanwil DJPBN Provinsi DKI Jakarta c.KPPN Jakarta II dan KPPN Khusus Pinjaman & Hibah d.Satker pada K/L di wilayah kerja KPPN Jakarta II & KPPN Khusus Pinjaman & Hibah e.Satker K/L tertentu (BA BUN)
  7. 7. BAB I KETENTUAN UMUM.......lanjutanBAB I KETENTUAN UMUM.......lanjutan Bagian III Prinsip Dasar 1. SPAN dilakukan secara sistem elektronik dengan menggunakan aplikasi SPAN. 2. Aplikasi SPAN hanya dapat diakses oleh penerima hak akses (User License) yang memiliki user ID dan pasword. 3. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetak dari aplikasi SPAN merupakan alat bukti hukum yang sah. 4. Proses validasi dan approval pada aplikasi SPAN dilakukan secara elektronik. 5. SPAN menggunakan ketentuan Teknologi dan informasi Kemenkeu. 7
  8. 8. BAB IIBAB II PELAKSANAAN SPANPELAKSANAAN SPAN Bagian IBagian I Modul Penganggaran Modul Penganggaran Bagian II Modul Komitmen Bagian III Modul Pembayaran Bagian IV Modul Penerimaan Bagian V Modul Kas Bagian VI Modul Akuntansi & Pelaporan 8
  9. 9. Modul Komitmen Data Supplier Data Kontrak Modul Pembayaran Penerbitan SP2D Penerbitan SP2D untuk Satker yang punya akses langsung ke aplikasi SPAN Penerbitan SP2B BLU, SPHL, SP3HL, Persetujuan MPHL-BJS Penerbitan APD-PL/APD-PP Penerbitan SKP-LC Penerbitan SP3 Penerbitan APD-Reksus Penerbitan SP2D Retur Penerbitan SP2D Retur Modul Kas Modul Penerimaan Penerimaan Negara Melalui Bank Indonesia Penerimaan Negara Melalui Bank/Pos Persepsi Penerimaan Negara Melalui KPPN Modul Akuntansi & Pelaporan Pemutakhiran Data BAS DataTransaksi Harian Koreksi Data Transaksi Keuangan Penyesuaian Sisa Pagu Jurnal Penyesuaian Rekonsiliasi Laporan Keuangan Pengaturan Rekening milik BUN Perencanaan Kas Pemindahbukuan Dana Rekonsiliasi Bank Pelaporan Manajerial Modul Penganggaran Penganggaran Data RKA-K/L DIPA & RDP-BUN-DIPA
  10. 10. 1. Modul Penganggaran 10 A. Penganggaran 1. Penganggaran terdiri dari: a. Fungsi Perencanaan Anggaran; b. Fungsi Penyusunan Anggaran; c. Fungsi Pembahasan Anggaran dengan DPR; d. Fungsi Penetapan Alokasi Anggaran; e. Fungsi Penyusunan RAPBN-Perubahan; f. Fungsi Revisis Anggaran; dan g. Fungsi Monitoring dan Evaluasi. 2. Proses penganggaran dilaksanakan oleh DJA dengan mengunakan aplikasi SPAN dan/atau dokumen yang dihasilkan dari aplikasi SPAN. 3. Mekanisme pelaksanaan fungsi penganggaran diatur dalam PMK tersendiri. Merupakan tugas & fungsi DJA
  11. 11. 1. Modul Penganggaran.......lanjutan Perbaiki Aplikasi Existing (RKAKL DIPA) Aplikasi SPAN Validasi BAS dan Validasi Silang Memposting Jurnal Data RKA-K/L-DIPA dan RDP-BUN-DIPA beserta Revisinya Valid? T Y 11 Aplikasi Konvers i Database SPAN Temporary Database SPAN B. Data RKA-K/L DIPA & RDP-BUN DIPA
  12. 12. 2. Modul Komitmen2. Modul Komitmen 12 NRK NRS Penolakan Hasil Inventarisasi atau Pendaftaran Validasi Data Supplier Data Kontrak Aplikasi SPAN Pendaftaran Pendaftaran:Pendaftaran: Pengelolaan:Pengelolaan: 1. Penambahan Data Supplier 2. Koordinasi Antar KPPN 3. Perubahan (Update) Data Kontrak 4. Penggabungan (Merger) Data Kontrak 5. Pembatalan (Deaktivasi) Data Kontrak
  13. 13. (1) Inventarisasi Data Supplier(1) Inventarisasi Data Supplier DJPB Satker/PPK Hasil Inventarisasi Seluruh data supplier (kecuali tipe supplier pengadaan barang dan jasa, dan tipe supplier penerusan pinjaman) pengesahan data supplier yang dianggap benar atau perbaikan dan pengesahan data supplier. KPPN Pengesahan 2. Modul Komitmen..............................lanjutan2. Modul Komitmen..............................lanjutan 13 A. DATA SUPPLIERA. DATA SUPPLIER verifikasiinventarisasi Data awal dalam SPAN
  14. 14. (2) Perekaman Data Supplier oleh Satker(2) Perekaman Data Supplier oleh Satker Supplier SATKER Data Supplier + dokumen pendukung PPK Verifikasi atas kebenaran data supplier dan kesesuaian dengan dokumen pendukung. Dokumen pendukung paling kurang meliputi: 1.Referensi Bank yang menunjukkan nama dan nomor rekening penyedia barang/jasa 2.Fotokopi Kartu NPWP 3.Fotokopi akta pendirian badan usaha Dokumen pendukung paling kurang meliputi: 1.Referensi Bank yang menunjukkan nama dan nomor rekening penyedia barang/jasa 2.Fotokopi Kartu NPWP 3.Fotokopi akta pendirian badan usaha SPAN Aplikasi SPM ADK SPM Rekam 14 A. DATA SUPPLIER............lanjutanA. DATA SUPPLIER............lanjutan Rekam KPPN Pendaftaran
  15. 15. (3) Pendaftaran Data Supplier(3) Pendaftaran Data Supplier Satker Satker yg punya akses ke SPAN ADK SPM SPAN Konversi Rekam DS Upload 1. pemenuhan isian data sesuai ketentuan validasi 2. untuk menghindari duplikasi data. 15 A. DATA SUPPLIER............lanjutanA. DATA SUPPLIER............lanjutan ADK Supplier hasil konversi KPPN Aplikasi Konversi Aplikasi SPM Rekam DS Validasi NRS/ Infor. Penambahan DS/ Infor. Penolakan e-mail; notifikasi otomatis; atau sarana lain.
  16. 16. (1) Pendaftaran Data Kontrak Tahun Tunggal(1) Pendaftaran Data Kontrak Tahun Tunggal Satker Satker yg punya akses ke SPAN ADK Kontrak SPAN Konversi Rekam Data Kont. Upload 1. Kelengkapan Data Kontrak 2. Ketersediaan Dana 3. Pencadangan dana (encumbrance) 16 B. DATA KONTRAKB. DATA KONTRAK ADK Kontrak hasil konversi KPPN Aplikasi Konversi Aplikasi SPM Rekam Data Kont. Validasi NRK/NRPK/ Infor. Penolakan e-mail; notifikasi otomatis; atau sarana lain.
  17. 17. (2) Pendaftaran Data Kontrak Tahun Jamak(2) Pendaftaran Data Kontrak Tahun Jamak Satker Satker yg punya akses ke SPAN ADK Kont. & Release SPAN Konversi Upload 1. Kelengkapan Data Kontrak 2. Ketersediaan Dana 3. Pencadangan dana (encumbrance) 17 B. DATA KONTRAK............lanjutanB. DATA KONTRAK............lanjutan ADK Kont. & Release hasil konversi KPPN Aplikasi Konversi Aplikasi SPM Rekam Data Kont. Validasi NRK/NRPK/ Infor. Penolakan e-mail; notifikasi otomatis; atau sarana lain. Rekam Data Kont. Rekam Data Release Kont. Rekam Data Release Kont.
  18. 18. 3. Modul Pembayaran3. Modul Pembayaran Modul Pembayaran Modul Pembayaran Penerbitan SP2DPenerbitan SP2D Penerbitan SP2D untuk Satker yang mendapat akses langsung ke aplikasi SPAN Penerbitan SP2D untuk Satker yang mendapat akses langsung ke aplikasi SPAN Penerbitan SP2B BLU, SPHL, SP3HL, Persetujuan MPHL-BJS Penerbitan SP2B BLU, SPHL, SP3HL, Persetujuan MPHL-BJS Penerbitan APD- PL/APD-PP Penerbitan APD- PL/APD-PP Penerbitan SP3Penerbitan SP3 Penerbitan APD-Reksus Penerbitan SP2D ReturPenerbitan SP2D Retur Penerbitan SKP-LCPenerbitan SKP-LC 18 Penerbitan Warkat dan Bilyet Giro Penerbitan Warkat dan Bilyet Giro
  19. 19. A. Penerbitan SP2DA. Penerbitan SP2D KPPN Satker Hardcopy + ADK SPM + dok pendukung SPAN Aplikasi Konversi Upload SP2DDaftar SP2D ADK SP2D ADK Tagihan ADK SPM Penelitian kesesuaian hardcopy dengan ADK SPM Validasi kesesuaian data SPM dengan database SPAN Penelitian dan pengujian SPM sesuai PMK pemby dlm rngk Pelaks. Angg. 3. Modul Pembayaran..........................lanjutan3. Modul Pembayaran..........................lanjutan
  20. 20. B. Penerbitan SP2D bagi Satker yang mendapat akses langsung ke Aplikasi SPANB. Penerbitan SP2D bagi Satker yang mendapat akses langsung ke Aplikasi SPAN 20 KPPN Satker SPAN Hardcopy SPM + dok. pendukung Notifikasi penerbitan SP2D Penelitian dan pengujian SPM sesuai ketentuan mengenai pelaks. Pembayaran atas bebab BA BUN Pengujian kesesuaian data SPM yang diinput satker dengan SPM yg diterima Membuat SPP & SPM SP2DDaftar SP2D ADK SP2D 3. Modul Pembayaran..........................lanjutan3. Modul Pembayaran..........................lanjutan
  21. 21. C. Penerbitan SP2D Retur 21 BO I Pusat/ BO II Pusat SPAN Dit. PKN1 ADK Rek. Koran Rek. Retur1 KPPN unduh data retur SP2D BI/BO II/BOIII/ POS Satker Unggah ADK Rek. Koran Rek. Retur 2 Surat Pemberitahuan Retur 3 surat ralat + ADK Aplikasi Konversi 4 Unggah ADK Catat & Informasi Retur 1 ADK Rek. Koran Rek. Retur1 ADK SP2D Retur SP2D Retur 1 ADK Rek. Koran Rek. Retur1 SPP + SPM Retur 1 1 1 2 3 2 4 4 4 3. Modul Pembayaran..........................lanjutan3. Modul Pembayaran..........................lanjutan
  22. 22. 22 Daftar SP2D KPPN SatkerDaftar SP2D BO I/II Pusat Database SPAN mengambil ADK SP2D SP2D Beban BO I Pusat SP2D Beban BI/BO II/BO III/ Pos KPPN BI/BO II/ BO III/Pos SP2D ADK atas Lamp SP2D Penyampaian SP2D, Daftar SP2D, & ADK SP2D 3. Modul Pembayaran..........................lanjutan3. Modul Pembayaran..........................lanjutan
  23. 23. 23 (1) Kuasa BUN Pusat dapat melakukan pembayaran atas beban APBN dengan menggunakan Warkat/Bilyet Giro (2) Pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain untuk keperluan pengembalian dana (refund) atas sisa dana pinjaman/hibah yang terdapat pada Reksus kepada pemberi pinjaman/hibah (3) Pencatatan transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara entry data transaksi pada aplikasi SPAN D. Penerbitan Warkat dan Bilyet Giro 3. Modul Pembayaran..........................lanjutan3. Modul Pembayaran..........................lanjutan
  24. 24. E. Penerbitan SP2B BLU, SPHL, SP3HL, Persetujuan MPHL-BJSE. Penerbitan SP2B BLU, SPHL, SP3HL, Persetujuan MPHL-BJS 24 KPPN Satker Hardcopy + ADK SP3B BLU/ SP2HL/SP4HL/ MPHL-BJS+ dok pendukung SPAN SP2B BLU/SPHL/ SP3HL/Persetujuan MPHL-BJS Kelengkapan dokumen pendukung Penelitian dan pengujian SP3B BLU/SP2HL/SP4HL/ MPHL-BJS sesuai ketentuan Kesesuaian data SP3B BLU/ SP2HL /SP4HL/ MPHL-BJS dengan database SPAN Aplikasi konversi UnggahADK Hasil Konversi Konversi 3. Modul Pembayaran..........................lanjutan3. Modul Pembayaran..........................lanjutan
  25. 25. F. Penerbitan APD-PL/APD-PPF. Penerbitan APD-PL/APD-PP 25 PA/KPA KPPN Hardcopy + SPP APD- PL/SPP APD-PP beserta dokumen pendukung APD-PL/APD-PP Pemberi PHLN Kelengkapan dok. pendukung Kesesuaian data SPP APD- PL/SPP APD-PP dengan dok. pendukung Perekaman data SPP APD- PL/SPP APD-PP ke dalam aplikasi SPAN dan sekaligus pengujian dengan database SPAN DJPU SPAN rekam 3. Modul Pembayaran..........................lanjutan3. Modul Pembayaran..........................lanjutan
  26. 26. G. Penerbitan SKP-LC 26 PA/KPA KPPN SPP SKP-LC + dokumen pendukung kelengkapan dokumen pendukung kesesuaian data SPP SKP-LC dengan dokumen pendukung Perekaman data SPP SKP-LC ke dalam aplikasi SPAN dan sekaligus pengujian dengan database SPAN SKP-LC BI DJPU DJBC rekam SPAN cetak 3. Modul Pembayaran..........................lanjutan3. Modul Pembayaran..........................lanjutan
  27. 27. H. Penerbitan SP3H. Penerbitan SP3 27 KPPNDJPU SP4HLN + ADK dilampiri NoD SP3 SPAN Pengecekan kesesuaian data SP4HLN dan NoD dengan database SPAN Pengecekan SP4HLN dan NoD dengan APD PP/PL atau SKP- LC Satker BI unggah menerbitkan 3. Modul Pembayaran..........................lanjutan3. Modul Pembayaran..........................lanjutan
  28. 28. I. Penerbitan APD-ReksusI. Penerbitan APD-Reksus 28 EA Melengkapi data beserta dokumen pendukung SPAN APD- Reksus Pemberi PHLN Kelengkapan dokumen pendukung Kesesuaian data SPP APD Reksus dengan dokumen pendukung Unggah ADK daftar SP2D membuat dan menerbitkan daftar SP2D yang membebani Rekening Khusus dan ADK- nya melalui aplikasi SPAN ADK Daftar SP2D dan Copy Rek.Koran Reksus SPP APD Reksus + ADK Daftar SP2D yang telah dilengkapi Pengecekan SPP APD RK 1 2 3 4 5 6 7 3. Modul Pembayaran..........................lanjutan3. Modul Pembayaran..........................lanjutan
  29. 29. 4. Modul Penerimaan 29 Penerimaan Negara Penerimaan Perpajakan PNBP Penerimaan Pembiayaan Penerimaan non anggaran /transitoris Penerimaan Hibah Penerimaan Pengembalian Belanja Bank Indonesia Bank/pos persepsi KPPN diterima melalui
  30. 30. A. Pencatatan Penerimaan Negara melalui BIA. Pencatatan Penerimaan Negara melalui BI Dalam hal pendapatan belum dapat dilakukan pencatatan kedalam akun pendapatan yang sesuai, maka penerimaan tersebut harus dicatat sebagai pendapatan yang ditangguhkan untuk dilakukan reklasifikasi 30 WP/ Wajib Setor/Wajib Bayar/Pemberi PHLN /Investor/kontraktor /debitur Bank Indonesia Rekening Pemerintah ADK Rekening Koran DJPB Dit.PKN SPAN Upload ADK Rekening Koran DJA/DJPU/ Dit SMI Permintaan reklas Dilakukan reklasifikasi Permintaan reklas menyetor 4. Modul Penerimaan...............lanjutan
  31. 31. B. Pencatatan Penerimaan Negara melalui Bank/Pos PersepsiB. Pencatatan Penerimaan Negara melalui Bank/Pos Persepsi Bank/POS Persepsi KPPN LHP + ADK SPAN •Upload •Mencocokkan data LHP dengan ADK •Validasi •Interface •Laporan •Daftar Rincian DBH PBB cetak Data tidak cocok 31 4. Modul Penerimaan................lanjutan
  32. 32. C. Penerimaan Negara Melalui KPPNC. Penerimaan Negara Melalui KPPN Penerimaan negara yang diterima melalui KPPN merupakan penerimaan yang berasal dari: 1. Potongan SPM 2. Pengesahan pendapatan 3. Rekening retur SP2D yang dibukukan oleh KPPN Penerimaan negara yang diterima melalui KPPN dianggap sah pada saat: 1. proses penerbitan SP2D/SP2B BLU/SPHL/SP3HL/Persetujuan MPHL-BJS/SP3 telah selesai 2. dana retur SP2D telah masuk ke RR di Bank Operasional Mitra Kerja KPPN SPAN melakukan pembukuan atas penerimaan negara bersamaan dengan diterbitkannya SP2D/SP2B BLU/SPHL/ SP3HL/Persetujuan MPHL-BJS/SP3. SPAN secara otomatis melakukan pembukuan atas transaksi yang bersifat mengurangi penerimaan negara berdasarkan SPM Pengembalian Pendapatan. 32 4. Modul Penerimaan...............lanjutan
  33. 33. 5. Modul Kas MODUL KAS MODUL KAS Pengaturan Rekening Milik BUN Perencanaan Kas Pemindahbukuan Dana Rekonsiliasi Bank Pelaporan Manajerial 33
  34. 34. A. Pengaturan Rekening Milik BUN Penatausahaan Rekening Perekaman/ Pemuktahiran Data rekening Penentuan Hubungan antar Rek. Milik BUN Penutupan Rekening pada Aplikasi SPAN Dilakukan Dit PKN Rek. Baru Rek. Yang telah dimiliki Jika dibuka oleh KPPN, data wajib disampaikan ke Dit PKN Perekaman pada aplikasi SPAN dilakukan atas seluruh rek yang dimiliki BUN didasarkan atas ketentuan yang mengatur pengiriman dana antar rekening milik BUN dilakukan setelah suatu rekening dinyatakan ditutup. Jika ditutup oleh KPPN, maka KPPN wajib menyampaikan penutupan rekening tersebut kepada Dit PKN. 34 5. Modul Kas............................lanjutan
  35. 35. B. Perencanaan KasB. Perencanaan Kas Perencanaan Kas Aktivitas pengolahan data perkiraan penerimaan dan pengeluaran kas Internal SPAN Eksternal SPAN 35 5. Modul Kas............................lanjutan
  36. 36. Manajemen DIPA Manajemen Komitmen Manajemen Pembayaran Hal. III DIPA Rencana pembayaran Jatuh Tempo tagihan Sumber Data Internal SPAN 36 B. Perencanaan Kas............lanjutanB. Perencanaan Kas............lanjutan
  37. 37. Perencanaan Kas yang Sumber Datanya Berasal dari CPIN (Eksternal SPAN) 37 DJA DJP DJBC DJPU DJPB DJKN CPIN PKN SPAN Run Report CPIN Unduh ADK CPIN Unggah ADK CPIN Data Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan B. Perencanaan Kas............lanjutanB. Perencanaan Kas............lanjutan
  38. 38. C. Pemindahbukuan Dana 38 Pemidahbukuan Dana Surat Kuasa Pemindahbukua n Dana SPT Secara Otomatis melalui sistem perbankan Dihasilkan dari aplikasi SPAN merupakan aktivitas perintah transfer dana antar Rekening Milik BUN 5. Modul Kas............................lanjutan
  39. 39. D. Rekonsiliasi Bank Dilakukan secara harian oleh unit pengelola rekening pada Kuasa BUN 39 merupakan aktivitas pencocokan data transaksi keuangan pada database SPAN dengan rekening koran 5. Modul Kas............................lanjutan Hasil rekonsiliasi bank adalah Laporan Rekonsiliasi Bank Setelah proses rekon selesai, data transaksi secara otomatis di posting ke GL
  40. 40. D. Rekonsiliasi Bank...................lanjutan Data Transaksi Keuangan pada PM, GR, & CM Bank/POS dengan Interkoneksi SPAN Bank/POS tanpa Interkoneksi SPAN Secara Elektronik Hardcopy Paling Lambat 1 hari setelah tanggal transaksi Paling Lambat 1 hari kerja setelah tanggal transaksi 40 Aplikasi SPAN Rekonsiliasi Bank (Pencocokan) Rekening Koran ADK Data Transaksi pada database SPAN Kuasa BUN Nama Bank, Nomor Rek., Tanggal transaksi, Nomor referensi, Kode transaksi, Jumal transaksi, Nilai tiap transaksi, Mata uang, Jumlah penerimaan, Jml Pengeluaran, & saldo • Nama Bank • Nomor Rek. • Tanggal transaksi • Nomor referensi • jumlah transaksi • Mata uang • Jml Penerimaan, Jumlah Pengeluaran & Saldo Otomatis Manual Unggah Proses Rekonsiliasi:
  41. 41. E. Pelaporan ManajerialE. Pelaporan Manajerial 1. Kuasa BUN membuat Laporan Manajerial yang diolah dari data manajemen kas. 2. Laporan Manajerial digunakan untuk pengambilan keputusan terkait dengan pengelolaan kas. 3. Laporan Manajerial dibuat sesuai dengan kebutuhan, wewenang, dan hak akses masing- masing unit pada Kuasa BUN. 41 5. Modul Kas...........................lanjutan
  42. 42. 6. Modul Akuntansi dan Pelaporan6. Modul Akuntansi dan Pelaporan Modul Akuntansi dan Pelaporan A. Pemutakhiran data BAS B. Data transaksi keuangan C. Koreksi data transaksi keuangan E. Jurnal Penyesuaian F. Rekonsiliasi G. Laporan Keuangan D. Penyesuaian Sisa Pagu 42
  43. 43. A. Pemutakhiran Data BASA. Pemutakhiran Data BAS K/L, Es I Kemenkeu DJPB Satuan Tugas Pengelolaan Data Referensi SPAN Srt Permohonan pemutakhiran Melakukan identifikasi dan analisis Laporan Pemutakhiran Verifikasi, ujicoba, dan setup data LaporanPemberi tahuan Hasil 43 6. Modul Akuntansi dan Pelaporan.......lanjutan6. Modul Akuntansi dan Pelaporan.......lanjutan
  44. 44. B. Data Transaksi KeuanganB. Data Transaksi Keuangan 1. Data transaksi keuangan yang digunakan sebagai dasar pelaporan meliputi: a. data saldo awal (Opening balance); b. data transaksi konversi harian (Daily transaction convertion); dan c. data yang dihasilkan dari aplikasi SPAN. 2. Dalam hal KPPN belum melaksanakan SPAN maka data transaksi keuangan pada KPPN tersebut akan dikonversi sebagaimana ayat (1) huruf b untuk dikonsolidasikan dengan data yang dihasilkan dari aplikasi SPAN. 44 6. Modul Akuntansi dan Pelaporan.......lanjutan6. Modul Akuntansi dan Pelaporan.......lanjutan
  45. 45. C. Koreksi Data Transaksi KeuanganC. Koreksi Data Transaksi Keuangan Koreksi data transaksi keuangan dilakukan terhadap: a.Data transaksi pengeluaran; dan/atau b.Data transaksi penerimaan. Koreksi data transaksi keuangan dilakukan oleh KPPN berdasarkan permintaan koreksi dari satker/ pihak terkait. KPPN atau Kantor Pusat DJPBN dapat melakukan koreksi tanpa adanya permintaan dari satker/pihak terkait dalam hal: a.Ada data yang dapat dijadikan sebagai dasar koreksi (hasil post audit); b.Data yang akan dikoreksi tidak terkait dengan satker/pihak terkait (misal: kesalahan akun atas transaksi pemindahanbukuan dana antar rekening milik BUN) c.Menurut ketentuan harus dilakukan koreksi 45 Tata cara koreksi data transaksi keuangan akan diatur dalam Perdirejn Perbendaharaan. 6. Modul Akuntansi dan Pelaporan.......lanjutan6. Modul Akuntansi dan Pelaporan.......lanjutan
  46. 46. D. Penyesuaian Sisa Pagu Satker KPPN SPAN Permintaan Penyesuaian Surat Persetujuan Penyesuaian Sisa Pagu Penyesuaian sisa pagu dapat dilakukan terkait pengembalian belanja. 46 6. Modul Akuntansi dan Pelaporan.......lanjutan6. Modul Akuntansi dan Pelaporan.......lanjutan
  47. 47. E. Jurnal Penyesuaian SatkerSatker KPPN ADK Jurnal Penyesuaian SPAN Upload Satker menyusun jurnal penyesuaian setiap semesteran dan tahunan 47 6. Modul Akuntansi dan Pelaporan.......lanjutan6. Modul Akuntansi dan Pelaporan.......lanjutan
  48. 48. F. RekonsiliasiF. Rekonsiliasi UAKPA KPPN UAPPA-W Kanwil DJPB UAPPA-E1 Dit.APK UAPA Dit.APK Bulanan triwulan, semester, tahunan semester, tahunan semester, tahunan triwulanan jika diperlukan 48 6. Modul Akuntansi dan Pelaporan.......lanjutan6. Modul Akuntansi dan Pelaporan.......lanjutan
  49. 49. 49 F. Rekonsiliasi................lanjutanF. Rekonsiliasi................lanjutan Proses Rekonsiliasi UAPPA-W Lap. Keu+ ADK BAR UAPPA-E1 UAPA UAKPA Dit. APK Dit. APK Kanwil DJPBN KPPN GL SAI SPAN Acrual Ledger Cash Ledger Rekon ADK ADK Konfirmasi ADK Konfirmasi ADK Konfirmasi Jawaban Konfirmasi Jawaban Konfirmasi Jawaban Konfirmasi Rekon Rekon Rekon BAR BAR BAR
  50. 50. G. Laporan KeuanganG. Laporan Keuangan 50 LRA LKPP Neraca LAK Lap. Perubahan SAL Laporan Kinerja Menyandingkan antara anggaran dan realisasi serta target dan capaian output Disusun paling kurang setiap semesteran dan tahunan Laporan capaian output disampaikan oleh Satker ke KPPN setiap bulan. SPAN Lap. Operasional Lap. Perub. Ekuitas Akt CTA & Akrual Akt. Akrual 6. Modul Akuntansi dan Pelaporan.......lanjutan6. Modul Akuntansi dan Pelaporan.......lanjutan
  51. 51. BAB IV KEADAAN KAHAR KEADAAN KAHAR terdapat gangguan yang menyebabkan aplikasi SPAN tidak berfungsi Ditetapkan prosedur darurat pengelolaan kelangsungan kegiatan (business continuity plan) yamg akan diatur dalam PMK tersendiri 51 Diberlakukan
  52. 52. BAB V KETENTUAN LAIN-LAINBAB V KETENTUAN LAIN-LAIN SPAN dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan infrastruktur setiap unit di lingkungan Kementerian Keuangan SPAN dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan infrastruktur setiap unit di lingkungan Kementerian Keuangan Prosedur Standar Operasional pelaksanaan SPAN ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan Prosedur Standar Operasional pelaksanaan SPAN ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan 52 Pengaturan pada PMK Piloting: Pelaksanaan SPAN secara bertahap dihapus karena Piloting SPAN sendiri merupakan salah satu tahap dalam Pelaksanaan SPAN Pelaksanaan SPAN secara bertahap dihapus karena Piloting SPAN sendiri merupakan salah satu tahap dalam Pelaksanaan SPAN Ditambah pengaturan: Ketentuan mengenai jadwal dan waktu pelaksanaan SPAN pada tahap Piloting akan ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Ditambah pengaturan: Ketentuan mengenai jadwal dan waktu pelaksanaan SPAN pada tahap Piloting akan ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan
  53. 53. BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Segala ketentuan yang mengatur mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBN sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku. Segala ketentuan yang mengatur mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBN sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku. 53
  54. 54. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 54
  55. 55. Per 58/PB.2013 tentang Data Supplier dan Kontrak
  56. 56. DATA SUPPLIER TUJUAN PEMBAYARAN / SP2D DATA “PIHAK PENERIMA PEMBAYARAN” PENAGIHAN SPM PEMBAYARAN KPA/ SATKER BUN/ KPPN DATA SUPPLIER DATA SUPPLIER KETENTUAN UMUM
  57. 57. OUTLINE PERDIRJEN 57
  58. 58. KODE TIPE SUPPLIER JUMLAH PENERIMA PEMBAYARAN SATU PENERIMA BANYAK PENERIMA 1 Satker √ 2 Penyedia barang dan jasa √ 3 Pegawai √ 4 BA 999 selain Penerusan Pinjaman & transfer √ 5 Transfer Daerah √ 6 Penerusan Pinjaman √ 7 Lain-lain √ KATEGORI SUPPLIER DAN JUMLAH PENERIMA PEMBAYARAN
  59. 59. KO DE TIPE SUPPLIER JENIS KOMITMEN BA/NON BA 1 Satker - Permintaan dan penggantian/pertanggungjawaban UP - Permintaan dan pertanggungjawaban TUP Non BA 999 2 Penyedia barang dan jasa - Kontraktual - Non Kontraktual Non BA 999 3 Pegawai - Pembayaran gaji - Honor - Lembur Non BA 999 4 BA 999 selain Penerusan Pinjaman & transfer - Investasi Pemerintah - Subsidi - Kredit Program - Loan repayment - Pembayaran terkait SBN - Jasa Bank penatausaha PP - Jasa Bank Persepsi - Pengembalian PFK - Lain-lain BA 999 KATEGORI SUPPLIER DAN JENIS TRANSAKSI
  60. 60. KO DE TIPE SUPPLIER JENIS KOMITMEN BA/NON BA 5 Transfer Daerah - Transfer ke Daerah - Hibah ke Daerah BA 999 6 Penerusan Pinjaman - Pembayaran Penerusan Pinjaman [BUMN/D dan Pemda] BA 999 7 Lain-lain - Pengembalian pajak/PBB/BPHTB/BM-C - Pengembalian PNBP - Pengembalian setoran uang pensiun - Lain-lain Non BA999 KATEGORI SUPPLIER DAN JENIS TRANSAKSI
  61. 61. • Registrasi Data Supplier Pendaftaran Data Supplier baru dan penerbitan Nomor Register Supplier baik melalui ADK, ataupun Data Entry di SatkerBA-999 • Update Data Supplier Perubahan detail sebagian elemen data supplier yang diijinkan sesuai dengan struktur data supplier dan alokasi fungsi management user dalam pengelolaan data supplier • “Inactive” Supplier Proses membuat elemen data supplier menjadi tidak aktif dan tidak dapat digunakan dalam proses pembayaran • “Merge” Supplier Penggabungan elemen data supplier pada beberapa supplier menjadi ke satu supplier tertentu FUNGSI-FUNGSI DATA SUPPLIER
  62. 62. • Data supplier merupakan bagian dari thumb rules* proses pembayaran • Penyampaian data supplier dilakukan bersamaan dengan data RFC (Kontrak) atau Resume Tagihan • Kebenaran data yang disampaikan ke KPPN menjadi tanggung jawab KPA • KPPN hanya menggunakan data supplier dari Satker (tidak melakukan konfirmasi terhadap sumber data (KPP/Bank)) PRINSIP PENCATATAN DAN PENGGUNAAN DATA SUPPLIER
  63. 63. • Validasi Data Supplier di KPPN dilakukan untuk mencegah pencatatan kembali data yang sama (duplikasi) dan pencatatan data yang tidak valid • KPPN harus memproses pembayaran terhadap penerima/ rekening sebagaimana tercantum dalam RFC / Resume Tagihan yang sesuai dengan Data Supplier. • Konfirmasi kepada Satker atas data supplier (berupa Nomor Register Supplier) dilakukan menggunakan format laporan yang disediakan aplikasi • Adanya unit pengelola data supplier yang tidak terlibat secara langsung dengan pelaksanaan tugas sehari-hari di KPPN PRINSIP PENCATATAN DAN PENGGUNAAN DATA SUPPLIER
  64. 64. KPP BANK SUPPLIER SATKER KPPN Penggunaan identitas dalam rangka pengadaan barang / jasa & transfer/pemba yaran atas beban APBN Verifikasi dokumen pendukung (copy NPWP dan buku/ rekening koran ) dan bertanggung jawab atas kebenaran data supplier sesuai dokumen pendukungnya Validasi atas unique existence dari data supplier [tidak dicatat dua kali]. Penggunaan data supplier untuk transfer atas beban APBNIdentitas terkait aktivitas vendor dan pemenuhan kewajiban perpajakan Tanggung jawab atas Penerapan prinsip “know your customer”* NPWP DATA REKENING FORM DATA SUPPLIER ADK DATA SUPPLIER DATA SUPPLIER NRS & Konfirmasi TATA KELOLA PENGGUNAAN DATA SUPPLIER
  65. 65. a. Perjanjian/kontrak untuk pengadaan barang/jasa; • Dalam hal tertentu bisa dalam bentuk kwitansi/ bukti pembelian • Untuk nilai tertentu diharuskan bukti perjanjian berupa SPK atau Surat Perjanjian b. Penetapan keputusan. • pelaksanaan belanja pegawai; • pelaksanaan perjalanan dinas • pelaksanaan kegiatan swakelola, termasuk pembayaran honorarium kegiatan; atau • belanja bantuan sosial yang disalurkan dalam bentuk uang kepada penerima bantuan sosial. BAB V JENIS KOMITMEN
  66. 66. • Perjanjian/ Kontrak yang akan dibayarkan dengan LS • Komitmen yang menurut ketentuan yang berlaku mensyaratkan tanda bukti perjanjian dalam bentuk SPK atau dalam bentuk Surat Perjanjian [Kontrak]  SPK digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai sampai dengan Rp 200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).  Surat Perjanjian untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). [PMK 190/ 2013 dan PP 70/ 2012] KOMITMEN YANG DICATAT DALAM SPAN
  67. 67. Jasa Konsultasi KOMITMEN YANG DICATAT DALAM SPAN Tanda Bukti Perjanjian / Nilai Bukti Pembelian Kuitansi Surat Perintah Kerja Surat Perjanjian 0 10 50 200 ~ TIDAK dicatat dalam SPAN Dicatat dalam SPAN n/a n/a n/a n/a
  68. 68. • Kontrak Tahunan (Annnual Contract) Kontrak yang tanggal mulai dan berakhirnya kontrak berada dalam periode /tahun anggaran yang sama. • Kontrak Tahun Jamak (Multy Year Contract) Kontrak yang tanggal mulai dan berakhirnya kontrak berada dalam periode/ tahun anggaran yang berbeda. • Komitmen Tahunan Kontrak Tahun Jamak (Release Multi-year Contract) Pembuatan komitmen tahunan atas kontrak jangka panjang tertentu dengan mengacu pada alokasi dalam DIPA untuk pekerjaan dalam kontrak dimaksud. TIPE KONTRAK
  69. 69. • Informasi Umum Memuat informasi umum terkait identitas rekanan (suplier), dan data kontrak (misalnya jangka waktu, tanggal kontrak dsb) Parameter Utama: Nomor Kontrak + Mata Uang • Informasi Khusus  Line Kontrak (Baris) Digunakan untuk mencatat perbedaan parameter untuk elemen data kontrak terkait Cara Penarikan  Jadwal Pembayaran Digunakan untuk mencatat nilai dan waktu dari rencana angsuran • Informasi Pembebanan Digunakan untuk mencatat detail BAS/ COA yang dibebani STRUKTUR DATA KONTRAK DAN PERUNTUKANNYA
  70. 70. • Addendum Data Kontrak Addendum atas salah satu elemen data kontrak, baik karena dilakukan addendum terhadap kontrak, maupun dalam rangka perbaikan data. • “Cancel” Kontrak Pembatalan atas (sisa) kontrak yang sebelumnya telah terjadi pembayaran atas sebagian nilai kontrak • “Close” Kontrak Perubahan status kontrak yang mana tidak dapat digunakan lagi sebagai dasar pembayaran. Misalnya karena nilai kontrak outstanding sudah nihil dan/ atau karena masa/ periode tahun anggaran BAB VII PENGELOLAAN DATA KONTRAK
  71. 71. • Ruang Lingkup Addendum/ Update:  Update informasi yang telah tercatat dalam SPAN  Tidak terbatas pada perubahan yang mewajibkan addendum kontrak sebagaimana dalam PP Pengadaan Barang dan Jasa • Mekanisme addendum:  Update dan addendum dengan menggunakan ADK  Update dan addendum dengan mekanisme khusus  Perubahan struktur data kontrak (cara bayar dan jumlah termin)  Perubahan nilai uang muka  Perubahan persentase retensi RUANG LINGKUP DAN MEKANISME ADDENDUM / UPDATE
  72. 72. • Pembatalan data kontrak adalah bagian dari pengelolaan data kontrak yang dilakukan oleh KPPN dengan tujuan untuk menghapus pencadangan dana dan mengembalikan Fund Availability • Pembatalan data kontrak mengakibatkan sebagian atau seluruh komponen dari data kontrak yang dibatalkan menjadi tidak valid lagi untuk digunakan sebagai dasar pembayaran PENUTUPAN KONTRAK LATAR BELAKANG DAN DAMPAK (1)
  73. 73. Mekanisme pembatalan data kontrak di KPPN adalah sebagai berikut : Pembatalan data kontrak dilakukan atas permintaan PPK terhadap sisa kontrak yang belum dibayarkan dalam hal : 1.Pemutusan kontrak oleh PPK 2.Perubahan data kontrak yang menyebabkan perubahan struktur data kontrak yang telah tercatat pada SPAN 3.Keperluan revisi DIPA, dilakukan pembatalan sebagian pagu DIPA yang telah dicadangkan Pembatalan data kontrak dilakukan oleh KPPN tanpa permintaan PPK terhadap sisa kontrak yang belum dibayarkan dalam hal : 1.Dalam rangka pengelolaan cadangan pagu DIPA terkait berakhirnya tahun anggaran PEMBATALAN KONTRAK LATAR BELAKANG DAN DAMPAK (2)
  74. 74. Dicatat pada masing-masing KPPN sebesar nilai yang ditagihkan kepada tiap-tiap KPPN Contoh : Nomor Kontrak = 001/SPAN/2013 Nilai Kontrak = Rp. 100.000.000,- Porsi Loan/GOI = 80/20 Porsi Loan ditagihkan pada KPPN Jakarta VI. Porsi GOI ditagihkan pada KPPN jakarta II dengan mata uang Rupiah Maka pencatatannya adalah sebagai berikut : 1.Kontrak No 001/SPAN/2013 didaftarkan pada KPPN Jakarta VI sebesar Rp. 80.000.000,- 2.Kontrak No 001/SPAN/2013 dengan mata uang Rupiah didaftarkan pada KPPN Jakarta II sebesar Rp. 20.000.000,- PENCATATAN KONTRAK YANG DIBAYARKAN PADA DUA KPPN
  75. 75. 1. Kontrak Konsorsium yang dimaksud adalah yang sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-22/PB/2012 2. Untuk melakukan pencatatan kontrak secara konsorsium sebagai mana dimaksud dalam peraturan diatas dapat dilakukan apabila diketahui bagian dari nilai kontrak yang menjadi hak masing-masing penerima pembayaran 3. Pendaftaran / pencatatan data kontrak konsorsium dalam SPAN dilakukan untuk masing-masing anggota konsorsium 4. Nilai kontrak yang dicantumkan pada data kontrak adalah sebesar bagian untuk masing-masing anggota konsorsium PENCATATAN KONTRAK KONSORSIUM Konsorsium : Gabungan beberapa perusahaan yang tidak membentuk entitas usaha baru yang secara bersama-sama mengadakan perjanjian pengadaan barang / jasa Pemerintah (Per-22/PB/2012)
  76. 76. Keputusan Dirjend Perbendaharaan No. Kep 151/PB/2013 tentang SOP Piloting SPAN
  77. 77. SOP Kantor Pusat SOP Kantor Vertikal SOP Piloting SPAN
  78. 78. 78 SOP Piloting SPAN per Modul
  79. 79. 79
  80. 80. ProsesProses BisnisBisnis ManajemenManajemen KasKas Seksi Bank KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DIREKTORAT TRANSFORMASI PERBENDAHARAAN
  81. 81. Agenda  Target Pelatihan  Tugas Seksi Bank dalam Proses Manajemen Kas  Proses Bisnis Manajemen Kas  Alur Proses Bisnis Manajemen Kas
  82. 82. Target Pelatihan Peserta memahami dan mampu menjelaskan kembali materi overview Proses Bisnis Manajemen Kas pada Seksi Bank
  83. 83. Tugas Seksi Bank dalam proses manajemen kas  fungsi cash management  pengelolaan rekening Kuasa BUN dan Bendahara
  84. 84. Proses Bisnis Manajemen Kas di KPPN  Bank Account Transfer (BAT)  Laporan Kebutuhan Dana Harian  Rekonsiliasi Rekening Koran  Laporan Perencanaan Kas
  85. 85. Alur Bank Account Transfer (BAT) Staf Seksi Bank Kasi Bank Kepala KPPN Menyetujui BAT Proses pemindah bukuan antar sesama rekening internal Kementerian Keuangan oleh KPPN untuk BO III ( dalam rangka bagi hasil PBB untuk porsi pemerintah pusat) Membuat SPT Memverifikasi SPT dan menyetujui SPT Memverifikasi SPT dan menyetujui SPT (Td.Tangan)Pembatalan SPT Pembatalan SPT BO III SBU
  86. 86. Laporan Kebutuhan Dana Fitur Existing SPAN Metode penentuan titik sumber data Saat net SP2D dicetak Saat Kasi PD melakukan approval SPM pada aplikasi SPAN Entry ke dalam sistem Petugas Seksi Bank entry data pada Aplikasi e-Kirana Dilakukan oleh sistem secara otomatis (staff seksi Bank bisa memonitor kebutuhan dana) Penyediaan Kebutuhan Dana dan Droping dana ke masing2 BO Subdit. PPK pada Dit. PKN merekap laporan kebutuhan dari seluruh KPPN dalam 5 batch, dan melaporkan kepada Subdit. RKUN untuk melakukan Droping dana ke masing2 BO dalam 5 batch Subdit. RKUN langsung dapat mengetahui kebutuhan dana masing2 BO dari laporan kebutuhan dana, kemudian melakukan Droping dana ke masing2 BO dalam 5 batch
  87. 87. Preview Laporan Kebutuhan Dana
  88. 88. Rekonsiliasi Rekening Koran  Rekonsiliasi rekening koran Bank Persepsi  Rekonsiliasi rekening koran BO III  Bank Statement Generator (KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah)
  89. 89. Alur Rekonsiliasi Bank Mekanisme pencocokkan antara jumlah kas dalam rekening dengan jumlah kas menurut pembukuan (berdasarkan transaksi) CashCash ManagementManagement ModulModul (Rekonsiliasi Bank Manual / Otomatis) Laporan Hasil Rekonsiliasi Posting to GL Laporan Hasil Rekonsiliasi Posting to GL Transaksi Pembayaran Transaksi Penerimaan Rek.Kor an Transaksi Pemindahbukuan
  90. 90. Alur Rekonsiliasi rekening koran Bank Persepsi BANK PERSE PSI SubRK UN Rek.Kor an LHP / Rek.Kor an Setor an Pajak Setor an Buka n Pajak Setor an Peng embB elanja Setor an Lainn ya
  91. 91. Penambahan Baris Pelimpahan pada Rekening Koran Bank Persepsi Pada saat menerima rekening koran dari bank persepsi belum ada data transaksi pelimpahan, sehingga perlu ditambahkan satu baris data pelimpahan pada rekening koran tersebut sebelum dilakukan rekonsiliasi antara Bank Persepsi dengan SPAN pada KPPN.
  92. 92. Rekonsiliasi Rekening Koran Bank Operasional III-Belum terkoneksi Rek. Persepsi PBB Rek. BO III 1 Rek. Pemda Rek. 501000.XX X Pemberitahuan Saldo Rekening setelah adanya pelimpahan BANK PERSE PSI BO III 54 6 S P T SP2 D REK.KO RAN 2 3
  93. 93. Perencanaan Kas – Existing vs SPAN Fitur Existing SPAN Posisi Hal. III DIPA Kelengkapan administratif Sebagai data awal perencanaan kas Terkait dengan aktivitas lain Independen Interdependen Aplikasi pendukung Stand alone Terintegrasi Dukungan terhadap akuntansi berbasis akrual Tidak Ya Dukungan terhadap fungsi budget control Tidak Ya Kategorisasi data perencanaan kas Tidak ada Ada, tergantung pada tipe transaksi Kecepatan data Tidak real time dan statis Real time dan dinamis Tugas satker Entry data tanpa memperhatikan tipe transaksi Entry data tergantung tipe transaksi (MOSA, BC & PM) Tugas KPPN Kompilasi data dan melaporkan Run report dan analisis Tugas Dit. PKN Kompilasi data dan analysis Run report dan analisis
  94. 94. Perencanaan Kas – Input &Output Sumber Data Internal Eksternal Manajemen DIPA  AFP/RPD/Hal. III DIPA Manajemen Komitmen  Payment Schedule Manajemen Pembayaran  Payment Term & Rencana Potongan SPM CPIN  Data Interface (oleh PKN) Output Laporan Perencanaan Pengeluaran Kas (Harian, Mingguan & Bulanan) Perencanaan Kas Bulanan BUN Berdasarkan AFP Monitoring Ketersediaan Pagu DIPA Monitoring Proyeksi & Realisasi Penerimaan Negara Estimasi Perubahan AFP CPIN (Mingguan & Bulanan) (oleh PKN)
  95. 95. + Terima Kasih

×