2. “Pengungkap Aib”
karyawan, mantan karyawan atau pekerja,
anggota dari suatu institusi atau organisasi yang
melaporkan suatu tindakan yang dianggap
melanggar ketentuan kepada pihak yang
berwenang
(Wikipedia)
3. InternalWhistleblower•: pekerja atau karyawan di dalam
suatu perusahaan atau institusi yang melaporkan suatu
tindakan pelanggaran hukum kepada karyawan lainnya
atau atasannya yang juga ada di dalam perusahaan
tersebut.
External Whistleblower•: pihak pekerja atau karyawan di
dalam suatu perusahaan atau organisasi yang melaporkan
suatu pelanggaran hukum kepada pihak diluar institusi,
organisasi atau perusahaan tersebut. (Wikipedia)
6. If someone is concerned about corruption or serious
wrongdoing in or by an organization, they have three
options.These are:
To stay silent - Jangan menjadi THREE WISE MONKEY
(SEE NO EVIL, HEAR NO EVIL,TALK NO EVIL)
To blow the whistle outside (the authorities or the media)
To blow the whistle internally or with the responsible
person
7.
8.
9.
10.
11.
12. Tersedianya cara penyampaian informasi penting dan kritis
bagi perusahaan kepada pihak yang harus segera
menanganinya secara aman;
Timbulnya keengganan untuk melakukan pelanggaran,
dengan semakin meningkatnya kesediaan untuk
melaporkan terjadinya pelanggaran, karena kepercayaan
terhadap sistem pelaporan yang efektif;
Tersedianya mekanisme deteksi dini (early warning system)
atas kemungkinan terjadinya masalah akibat suatu
pelanggaran;
Tersedianya kesempatan untuk menangani masalah
pelanggaran secara internal terlebih dahulu, sebelum
meluas menjadi masalah pelanggaran yang bersifat publik;
13. Mengurangi risiko yang dihadapi organisasi, akibat dari
pelanggaran baik dari segi keuangan, operasi, hukum,
keselamatan kerja, dan reputasi;
Mengurangi biaya dalam menangani akibat dari terjadinya
pelanggaran;
Meningkatnya reputasi perusahaan di mata pemangku
kepentingan (stakeholders), regulator, dan masyarakat
umum; dan
Memberikan masukan kepada organisasi untuk melihat lebih
jauh area kritikal dan proses kerja yang memiliki kelemahan
pengendalian internal, serta untuk merancang tindakan
perbaikan yang diperlukan.
14. PMK Nomor 103/PMK.09/2010
tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut
Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing) di
Lingkungan Kementerian Keuangan
KMK Nomor 149/KMK.09/2011
tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut
Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing) serta Tata Cara
Pelaporan dan Publikasi Pelaksanaan Pengelolaan
Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing) di Lingkungan
Kementerian Keuangan
15. Pelapor Pelanggaran (whistleblower) adalah
pegawai/pejabat di lingkungan Kementerian
Keuangan dan masyarakat
PMK 103/PMK.09/2010