Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan guna mendukung permukiman yang layak huni, produktif dan berkelanjutan melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kota/kabupaten, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya."

2. LATAR BELAKANGLATAR BELAKANG
Amanat
Perpres No
2 Tahun
2015
pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan
melalui penanganan kualitas lingkungan permukiman yaitu
peningkatan kualitas permukiman kumuh, pencegahan
tumbuh kembangnya permukiman kumuh baru, dan
penghidupan yang berkelanjutan
PEMERINTAH
PUSAT
Kolaborasi
Penanganan
Permukiman
Kumuh
MASYARAKAT
PEMERINTAH
KOTA/KAB
PEMERINTAH
PROPINSI
STAKEHOLDER:
Swasta, Donor,
Univ. LSM. dll
1
Pada tahun 2016 masih terdapat 35.291*) Ha permukiman
kumuh perkotaan yang tersebar di hampir seluruh wilayah
Indonesia sesuai hasil perhitungan pengurangan luasan
permukiman kumuh perkotaan yang dilaksanakan oleh
Direktorat Jenderal Cipta Karya
*) Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2015
Direktorat Jenderal Cipta
Karya menginisiasi
pembangunan platform
kolaborasi melalui Program
Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)
Mengingat sifat pekerjaan dan skala pencapaiannya
yang sangat kompleks, diperlukan Kolaborasi beberapa
pihak dalam Penanganan Permukiman Kumuh

3. PENGERTIAN PROGRAM & DEFINISI KUMUHPENGERTIAN PROGRAM & DEFINISI KUMUH
Definisi Permukiman Kumuh
Pengertian
permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan
bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak
memenuhi syarat, sedangkan Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami
penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian
 Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) adalah program yang dilaksanakan secara
nasional di 271 kabupaten/kota di 34 Propinsi yang menjadi “platform” atau basis
penanganan permukiman kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan
sumber pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, donor,
swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya
2
Indikator Kumuh
1. Kondisi Bangunan (Keteraturan Bangunan & Kepadatan
Bangunan);
2. Jalan Lingkungan;
3. Drainase Lingkungan;
4. Penyediaan Air Bersih/Minum;
5. Pengelolaan Persampahan;
6. Pengelolaan Limbah;
7. Pengamanan Kebakaran; dan
8. Ruang Terbuka Publik

4. TUJUAN PROGRAM KOTAKUTUJUAN PROGRAM KOTAKU
Tujuan Program
Tujuan Antara
Meningkatkan akses terhadap
infrastruktur dan pelayanan
dasar di permukiman kumuh
perkotaan untuk mendukung
terwujudnya permukiman
perkotaan yang layak huni,
produktif dan berkelanjutan
• Menurunnya luas permukiman kumuh;
• Terbentuknya Kelompok Kerja Perumahan dan
Kawasan Permukiman (Pokja PKP) di tingkat
kabupaten/kota dalam penanganan permukiman
kumuh yang berfungsi dengan baik;
• Tersusunnya rencana penanganan permukiman
kumuh tingkat kabupaten/kota dan tingkat
masyarakat yang terintegrasi dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
• Meningkatnya penghasilan Masyarakat
Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui
penyediaan infrastruktur dan kegiatan
peningkatan penghidupan masyarakat untuk
mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas
permukiman kumuh; dan
• Terlaksananya aturan bersama sebagai upaya
perubahan perilaku hidup bersih dan sehat
masyarakat dan pencegahan kumuh.
3

5. INDIKATOR “OUTCOME”INDIKATOR “OUTCOME”
• Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan
perkotaan pada permukiman kumuh sesuai dengan kriteria permukiman
kumuh yang ditetapkan (a.l drainase; air bersih/minum; pengelolaan
persampahan; pengelolaan air limbah; pengamanan kebakaran; Ruang
Terbuka Publik);
• Menurunnya luasan permukiman kumuh karena akses infrastruktur dan
pelayanan perkotaan yang lebih baik;
• Terbentuk dan berfungsinya kelembagaan yaitu Pokja PKP di tingkat
kabupaten/kota untuk mendukung program KOTAKU;
• Penerima manfaat puas dengan kualitas infrastruktur dan pelayanan
perkotaan di permukiman kumuh; dan
• Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan mendorong
penghidupan berkelanjutan di wilayah kumuh
4
1
2
3
4
5

6. STRATEGISTRATEGI
Kolaborasi seluruh pelaku pembangunan dalam penanganan permukiman
kumuh.
• Menyelenggarakan penanganan permukiman kumuh melalui
pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh;
• Meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kelembagaan yang
mampu berkolaborasi dan membangun jejaring penanganan permukiman
kumuh mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat masyarakat;
• Menerapkan perencanaan partisipatif dan penganggaran yang
terintegrasi dengan multi-sektor dan multi-aktor;
• Memastikan rencana penanganan permukiman kumuh dimasukkan
dalam agenda RPJM Daerah dan perencanaan formal lainnya;
• Memfasilitasi kolaborasi dalam pemanfaatan produk data dan rencana
yang sudah ada, termasuk dalam penyepakatan data dasar (baseline)
permukiman yang akan dijadikan acuan bersama dalam perencanaan dan
pengendalian;
• Meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar lingkungan yang
terpadu dengan sistem kota;
• Mengembangkan perekonomian lokal sebagai sarana peningkatan
penghidupan berkelanjutan;
• Advokasi kepastian bermukim bagi masyarakat berpenghasilan
rendah kepada semua pelaku kunci; dan
• Memfasilitasi perubahan sikap dan perilaku pemangku kepentingan
dalam menjaga lingkungan permukiman agar layak huni dan berkelanjutan
5
Strategi
Dasar
Strategi
Operasional

7. PRINSIP DASARPRINSIP DASAR6
Perencanaan Yang Komprehensif
Sinkronisasi Perencanaan & Penganggaran
Partisipatif, Kreatif dan Inovatif
Tatakelola Kepemerintahan Yang Baik
Investasi Penanganan Permukiman Kumuh
PrinsipPrinsip
DasarDasar
PrinsipPrinsip
DasarDasar
Pemda Sebagai Nakhoda
Revitalisasi Peran BKM/LKM
Pengelolaan Lingkungan Sosial yang
menjamin keberlanjutan

8. KOMPONEN PROGRAMKOMPONEN PROGRAM7
KOMPONEN-1
Pengembangan Kelembagaan, Strategi dan
Kebijakan
KOMPONEN-2
Pengembangan Kapasitas Pemerintah
Daerah dan Masyarakat, termasuk
dukungan untuk perencanaan penanganan
permukiman kumuh yang terintegrasi
KOMPONEN-3
Pendanaan Investasi Infrastruktur dan Pelayanaan Perkotaan:
- Infrastruktur skala kawasan dan skala kab/kota termasuk dukungan pusat pengembangan usaha-
- Pembangunan kawasan permukiman baru bagi MBR *)
- Infrastruktur skala lingkungan, termasuk dukungan pengembangan penghidupan berkelanjutan-
KOMPONEN-5
Dukungan Program/Kegiatan lainnya,
termasuk dukungan untuk kondisi darurat
bencana
KOMPONEN-4
Dukungan Pelaksanaan dan Bantuan Teknis
Catatan : *) Khusus untuk lokasi NUSP-2 di Kab/Kota Terpilih dan siap melaksanakan New Site
Development (NSD)

9. Pengembangan KelembagaanPengembangan Kelembagaan , Strategi dan Kebijakan, Strategi dan Kebijakan
Pengembangan Kelembagaan
 Penguatan manajemen program dengan
memberi dukungan kepada lembaga
koordinasi Pokja PKP Nasional dan CCMU
 Penguatan peran masing-masing lembaga
terkait program di tingkat nasional maupun
daerah selama persiapan, pelaksanaan,
pengendalian, dan pemeliharaan;
 Kajian kelembagaan dan kapasitas di
tingkat pusat & beberapa sampel kab/kota;
 Penyusunan metode peningkatan
kapasitas pemerintah pusat dan daerah,
yang meliputi strategi fasilitasi, tahapan
dan materi advokasi yang dibutuhkan;
 Sinkronisasi target RPJMN 2015-2019
terkait penanganan permukiman kumuh
terhadap RPJM Daerah;
 Pengembangan database nasional dan
profil permukiman kumuh; Berbagi
informasi dan pembelajaran melalui studi
banding, workshop nasional/international
dan kegiatan lainnya
 Studi-studi strategis lainnya.
7.1
Pengembangan Strategi & Kebijakan
 Studi kebijakan strategis nasional untuk
memfasilitasi pengembangan strategi dan
kebijakan pemerintah dalam rangka
mendukung keberlanjutan penanganan
kumuh;
 Pendampingan teknis tambahan untuk
pengembangan strategi dan kebijakan
nasional apabila ditemukan kasus-kasus di
kabupaten/kota yang tidak dapat
dirumuskan solusinya dengan kerangka
nasional yang ada.

10. Integrasi Perencanaan Penanganan KumuhIntegrasi Perencanaan Penanganan Kumuh7.2
• Mengakomodir
seluruh program
penanganan
permukiman kumuh
yang dilaksanakan oleh
Ditjen Cipta Karya baik
yang melalui
pendekatan berbasis
masyarakat maupun
program reguler.
• Berkolaborasi dengan
program pemerintah
daerah/sektor baik di
tingkat Provinsi
maupun tingkat
Kab/Kota

11. Pendanaan Investasi Infrastruktur & Pelayanan PerkotaanPendanaan Investasi Infrastruktur & Pelayanan Perkotaan
Infrastruktur Primer dan Sekunder
termasuk Pengembangan Pusat Usaha
di Kab/Kota Terpilih
 peningkatan kualitas infrastruktur primer,
sekunder, serta pembangunan infrastruktur
penyambung antara sistem rumah tangga
dan infrastruktur tersier dengan sistem
sekunder dan primer yang mengacu pada
indikator kumuh program KOTAKU
 kegiatan perekonomian untuk
pengembangan penghidupan yang
berkelanjutan di kabupaten/kota terpilih
7.3
Infrastruktur tersier atau infrastruktur
lingkungan, termasuk dukungan untuk
penghidupan berkelanjutan
 Peningkatan kualitas infrastruktur dan
pelayanan skala lingkungan, yang
dilaksanakan berbasis masyarakat;
 Kegiatan perekonomian untuk
pengembangan penghidupan yang
berkelanjutan di lokasi terpilih, sesuai yang
telah diatur dalam Rencana Aksi
Pengembangan Penghidupan berbasis
Masyarakat dan RPLP/RTPLP.
Bentuk Kegiatan:
 kegiatan pelayanan sosial (pelatihan,
sosialisasi, pemasaran, dll);
 kegiatan pelayanan infrastruktur produktif
(showroom, pasar tradisional, pengelolaan
sampah, dll);
 kegiatan pelayanan ekonomi melalui dana
bergulir KSM,.
Fasilitasi Program KOTAKU untuk Pusat
Pengembangan Usaha (PPU) :
• Studi kelayakan untuk PPU;
• Pembangunan PPU, mengadopsi skema
program pilot BDC;
• Dukungan pelatihan keterampilan
khusus/vocational dalam pengembangan
produk usaha unggulan oleh PPU yang telah
dibangun.

12. Pendanaan Investasi Infrastruktur & Pelayanan PerkotaanPendanaan Investasi Infrastruktur & Pelayanan Perkotaan
Pembangunan Kawasan Permukiman Baru bagi Mayarakat
Berpenghasilan Rendah (MBR)
 Pembangunan kawasan permukiman baru (New Sites Development/NSD)
bertujuan untuk mengembangkan model kemitraan antara pemerintah
pusat dan pemerintah daerah dengan pihak pengembang (developer) dan
lembaga keuangan lokal (perbankan) dalam rangka penyediaan hunian
yang layak dan terjangkau bagi warga masyarakat tidak mampu di
perkotaan. Dalam hal ini, NUSP-2 akan mengambil peran sebagai
katalisator pengembangan model kemitraan pemerintah dan swasta pada
5 (lima) kota sasaran
7.3
Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Permukiman Baru ini akan
diatur dalam Petunjuk Teknis NSD

13. Dukungan Pelaksanaan dan Bantuan TeknisDukungan Pelaksanaan dan Bantuan Teknis7.4
 Pengadaan Konsultan Pendamping
 Pengadaan konsultan individual : Korkot, Fasilitator
 Pembiayaan kegiatan manajemen (audit, SIM, M&E,
GIS, Drone,dll)
 Evaluasi : Penyiapan data baseline dan survey lanjutan
tentang kemampuan kelembagaan, akses ke prasarana
dan pelayanan di lokasi sasaran program, serta
kepuasan pemanfaat
Memperkuat
Kapasitas PMU
dan Satker Pusat
Dukungan Program/Kegiatan lainnya, termasuk untuk KondisiDukungan Program/Kegiatan lainnya, termasuk untuk Kondisi
Darurat BencanaDarurat Bencana
7.5
memberikan keleluasaan kepada pemerintah melalui program KOTAKU apabila
terjadi perubahan kebijakan pelaksanaan seperti adanya kegiatan tambahan dari
kebijakan konpensasi BBM dengan kegiatan infrastruktur padat karya,
mengantisipasi bencana baik sebelum terjadi bencana (mitigasi bencana dan
kesiapsiagaan), pada saat bencana (tanggap darurat) dan/atau setelah bencana
(rehabilitasi/rekonstruksi).

14. PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUHPENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH8
Pemugaran
Perbaikan, pembangunan kembali menjadi permukiman layak huni
Peremajaan
Mewujudkan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan
masyarakat sekitar dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal bagi masyarakat
Pemukiman kembali
Pemindahan masyarakat dari lokasi yang tidak mungkin dibangun kembali/ tidak sesuai dengan
rencana tata ruang dan/ atau rawan bencana serta menimbulkan bahaya bagi barang ataupun
manusia
POLA
PENANGANAN
Pemeliharaan
Rumah oleh setiap orang, PSU oleh pemerintah daerah dan/atau setiap orang
Perbaikan
Rumah oleh setiap orang, PSU oleh pemerintah daerah dan/atau setiap orang
Pengawasan dan Pengendalian
Kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis dan pemerikasaan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan
Pemberdayaan Masyarakat
Pelaksanaan melalui pendampingan dan pelayanan informasi

15. LOKASILOKASI
dilaksanakan di 269 kota/kabupaten di 34 Provinsi di seluruh Indonesia. Cakupan
lokasi program berdasarkan kategori kegiatan adalah sebagai berikut:
Kegiatan peningkatan kualitas permukiman dilaksanakan di seluruh
kawasan teridentifikasi kumuh yang diusulkan kabupaten/kota. Khusus untuk
perbaikan infrastruktur tingkat kota (infrastruktur primer dan sekunder),
dukungan investasi dari pemerintah pusat hanya akan diberikan kepada
kota/kabupaten terpilih, yang memenuhi kriteria tertentu.
Kegiatan pencegahan kumuh dilaksanakan di seluruh kelurahan dan atau
kawasan/kecamatan perkotaan di luar kel/desa kawasan yang teridentifikasi
kumuh termasuk lokasi kawasan permukiman potensi rawan kumuh yang
diidentifikasi pemerintah kabupaten/kota.
Kegiatan pengembangan penghidupan berkelanjutan dilakukan di semua
lokasi peningkatan kualitas maupun pencegahan kumuh.
Khusus DKI Jakarta pelaksanaan KOTAKU yang melibatkan unsur pemerintah
daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi.
Lokasi NUSP-2 akan dilaksanakan di 20 kota/kabupaten yang dipilih secara
kompetitif berdasarkan kriteria yang disepakati oleh tim interdepartemen
9
1
2
3
4

16. KETENTUAN PENYELENGGARAANKETENTUAN PENYELENGGARAAN10
1
2
3
4
5
6
7
Berorientasi “Outcome”
Memanfaatkan hasil pendataan kumuh
Review atau Penyusunan RP2KP-KP
Selaras dengan sistem perencanaan Kab/Kota
Dukungan Pemerintah Pusat untuk meningkatkan kualitas
infrastruktur kota
Pelaksanaan kegiatan berorientasi pada tujuan yang ditetapkan
dalam perencanaan tingkat kab/kota
Pengarusutamaan pengelolaan lingkungan dan sosial
8 Pengarusutamaan risiko bencana dan gender

17. TAHAPAN PENYELENGGARAAN PROGRAMTAHAPAN PENYELENGGARAAN PROGRAM11
MoU
Pusat &
Daerah
Persiapan
Tingkat
Kab/Kota
Persiapan
Perencanaan
Penyusunan
RP2KP-KP/
RPLP
Penyusunan
Rencana
Detail/Teknis
Implementasi
Perencanaan
Keberlanjutan
Proses Perencanaan Tk. Kab/Kota &
Masyarakat
Persiapan
Pemerintah
Pusat
Dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi
Bantuan Teknis, Bantuan Dana, Data, Fasilitasi/Mediasi
Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan, Integrasi Perencanaan dan Penganggaran
Kegiatan Menerus: Monitoring & Evaluasi, Penguatan Kolaborasi dan Peningkatan Kapasitas,
Studi Pendukung Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan
1 2 3 4

18. PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN PROGRAMPEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN PROGRAM12
 Pemerintah Provinsi sekitar Rp. 5 Milyar per tahun atau
sekitar 3-5% dari APBD Provinsi;
 Pemerintah Kota/Kabupaten berkontribusi sekitar Rp. 2-
15 milyar/tahun atau sekitar 2-5% dari APBD yang
besarnya sekitar Rp. 120-300 milyar/tahun/kota/kab
 Kementerian PUPR melalui APBN diperkirakan dapat
memenuhi minimum 20% dari total kebutuhan
pendanaan
 Ilustrasi awal menunjukkan potensi pendanaan dari
pemerintah pusat untuk penanganan kumuh di kota-
kota prioritas adalah sekitar Rp. 20-40
milyar/tahun/kota/kab
 Masyarakat berkontribusi sekitar 20% pendanaan untuk
infrastruktur tersier dalam bentuk in cash maupun
material dan tenaga
 Swasta dan perolehan lain yang sah dan tidak mengikat
PEMERINTAH
PROVINSI &
KAB/KOTA
PEMERINTAH
PUSAT
SWADAYA
MASYARAKAT &
SWASTA

19. PROSES PENGANGGARANPROSES PENGANGGARAN13
 Melalui APBN dengan mekanisme Musrenbang, dimana Pokja
PKP Nasional berperan sebagai wadah koordinasi
 Pokja PKP Nasional bersama-sama dengan KL untuk didanai oleh
APBN serta melakukan koordinasi dengan KEMENKEU c.q DJA
untuk memastikan usulan program dan kegiatan
 Pokja PKP Nasional melalui CCMU memfasilitasi Pemda untuk
dapat mengakses dan memobilisasi sumber-sumber pendanaan
non konvensional
 Pokja PKP Provinsi bersama-sama dengan SKPD Provinsi
mereview daftar usulan kegiatan dari kab/kota dan
melakukan koordinasi dengan Tim Anggaran Pembangunan
Daerah (TAPD) untuk memastikan usulan program dan
kegiatan penanganan permukiman kumuh yang disepakati
dalam RKPD provinsi
TINGKAT
PROVINSI
TINGKAT
NASIONAL
Pokja PKP Kab/Kota bersama SKPD Kab/Kota melakukan
koordinasi dengan Tim Anggaran Pembangunan Daerah
(TAPD) untuk memastikan usulan program dan kegiatan
penanganan perumahan dan permukiman kumuh yang
disepakati dalam RKPD kab/kota mendapatkan dukungan
pendanaan dalam proses penganggaran di kab/kota dan
masuk ke DIPDA atau DIPDA perubahan
TINGKAT
KAB/KOTA

20. Kementerian PUPR
Direktorat Jenderal
Cipta Karya
Dit. PKP
PMU
Satker/PPK Pusat
Satker/PPK Provinsi
Satker/PPK Kab/Kota
Tim Advisory Tim Evaluasi
KMP/NMC OSP CB
KMW & KMT
Tim Korkot
Tim Pengarah Pokja PKP
Nasional
Pokja PKP
Nasional
CCMU
Pokja PKP Provinsi
Gubernur
Pokja PKP Kab/Kota
Bupati/Walikota
Camat
Tim Fasilitator
Lurah/Kades
Tim UP yang Dikontrak
Masyarakat
BKM/LKM
KSM
Relawan
Relawan
Teknik
GARIS KOLABORASI
DAN KOORDINASI
GARIS PELAKSANAAN GARIS DUKUNGAN PROGRAM
Tingkat
Kel/Desa
Tingkat
Kecamatan
Tingkat
Kab/Kota
Tingkat
Provinsi
Tingkat
Pusat
Garis Pengendalian
Garis Koordinasi
STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLAAN PROGRAM KOTAKUSTRUKTUR ORGANISASI PENGELOLAAN PROGRAM KOTAKU13

21. PENDAMPINGANPENDAMPINGAN14
Advisory
Konsultan Manajemen Pusat (KMP)
Konsultan Evaluasi (KE)
OSP Capacity Building (OSP CB)
Konsultan Manajemen Wilayah (KMW)
Konsultan Manajemen Teknik (KMT)
Tim Koordinator Kota (Tim Korkot)
Tim Fasilitator (Senior Faskel & Faskel)
TINGKAT PUSAT
TINGKAT
REGIONAL
TINGKAT
KAB/KOTA &
KEL/DESA

22. CAKUPAN KEGIATAN YANG DI DANAI OLEH BDICAKUPAN KEGIATAN YANG DI DANAI OLEH BDI15
1
2
3
Kegiatan Pelayanan Infrastruktur
Kegiatan Pelayanan Sosial
Kegiatan Pelayanan Ekonomi
Mekanisme penyaluran BDI secara rinci akan diatur secara terpisah yang mengacu
pada Permen PUPR tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah
dan Petunjuk Teknis Pencairan dan Pemanfaatan Bantuan Dana Investasi (BDI).

23. Direktorat Jenderal Cipta Karya
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat