1. UNIVERSITAS BENGKULU
FAKULTAS HUKUM
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DIKAITKAN DENGAN PRINSIP
MENGENAL NASABAH (KNOW YOUR CUSTOMER) PADA PERUSAHAAN
ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912
SKRIPSI
Diajukan Untuk Menempuh Ujian dan Memenuhi
Persyaratan Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum
OLEH :
ASEF ADIANTO
NPM : B1A107018
BENGKULU
2012

4. MOTTO dan PERSEMBAHAN
1. Memanahlah pada saat sasaran masih ditutup oleh kabut, dan jika kabut
berlalu banyak orang akan memanah dengan tepat (Hawari N. Tandjaya)
2. Tidak ada waktu yang tidak tepat untuk melakukan suatu hal yang benar
(Martin Luther king Jr.)
3. Jangan pernah hidup dalam mimpi buruk masa lalu, mengingat dan mengenang
masa lalu, kemudian bersedih atas nestapa dan kegagalan didalamnya, sama
artinya dengan membunuh semangat, memupuskan tekad dan mengubur masa
depan yang belum terjadi (Dr. Aidh al Qarni).
Skripsi ini kupersembahkan untuk :
1. Kedua orang tua (Bambang Hermanto dan Yurhani) yang
telah bekerja keras dalam memenuhi segala kebutuhan, selalu
mendoakan dan memberi semangat serta kesabarannya
mengiringi keberhasilanku, terima kasih yang tak terhingga
untuk ayah dan mami.
2. Saudara-saudaraku yang tercinta (Ery, Herno, Chairil, dan
Firman) selalu memberikan bantuan dan doa dalam
menyelesaikan kuliah.
3. Sahabat-sahabat negeri sulap (Novan, Arif, Andut, Aceh,
Putra, Alan, Lena, Yuza, Ucok, Bunga, Idrus, Andre aan,
dan Jeff) serta sahabat ngosong (Yobha, Memel, Firzan, dan
Iponk) yang telah membantu, mendoakan, mengisi
kekosongan, memberikan semangat agar menjadi orang yang
penuh semangat dikampus ataupun tempat bermain.
4. Teman-teman 1 Kelompok KKN periode 65 Kabupaten
Pondok Kubang Desa batu Raja (Gerall, Hery, Hasan,
Nopri, dan Ninda).
5. Seluruh mahasiswa angkatan 2007 dan adik tingkat yang
merasa sahabatku.
6. Almamaterku Universitas Bengkulu.

5. KATA PENGANTAR
‫ﻧﻣﺣـــرﻻ ا ﻣﯾﺣــرل‬ ‫ﻣﺳــب ا‬
Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan
karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun dalam rangka
memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) pada
Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Judul skripsi ini adalah “Tindak Pidana
Pencucian Uang Dikaitkan Dengan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your
Customer) Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912”.
Pemilihan jugul skripsi ini didasari atas ketertarikan terhadap permasalahan
pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) yang belum diterapkan secara efektif
pada Peusahaan Asuransi dan masih mempunyai faktor penghambat sehingga
Perusahaan Asuransi sering dijadikan ladang tindak pidana pencucian uang.
Penulis menyadari bahwa dalam melakukan penelitian, pembahasan serta
penyusunan hasil penelitian ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan
dan juga jauh dari kesempurnaan. Hal ini dikarenakan oleh keterbatasan kemampuan,
pemikiran, dan pengalaman penulis. Oleh karena itu semua saran, kritik dan
pemikiran yang konstruktif penulis bukakan pada semua kalangan pembaca. Semoga
skripsi ini berguna bagi penulis, Mahasiswa/Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas
Bengkulu khususnya dan para pembaca pada umumnya.
Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan
serta masukan dari berbagai pihak, sehingga penulisan skripsi ini dapat berjalan

6. dengan lancar dan diselesaikan. Untuk itu penulis dengan ketulusan hati
mengucapkan yang sebesar-besarnya kepada:
1. Bapak Prof. Zainal Muktamar,Ph.D. selaku Rektor Universitas Bengkulu.
2. Bapak M. Abdi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas
Bengkulu.
3. Bapak Edy Hermansyah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang
banyak memberikan masukan pada saat masa-masa perkuliahan sampai
selesai.
4. Bapak Dr. Herlambang, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Bapak
Dr. Candra Irawan, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Pendamping. Dalam
penulisan skripsi ini yang telah banyak membantu dan memberikan
pengarahan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak M. Abdi, S.H., M.Hum dan Ibu Herlita Eryke, S.H., M.H selaku
Dosen pembahas / penguji skripsi ini.
6. Segenap jajaran pimpinan beserta bapak/ibu dosen (staf pengajar) fakultas
Hukum Universitas Bengkulu yang tidak dapat disebutkan satu persatu
sebagai sebuah komunitas dimana tempat penulis mendapatkan asuhan,
pengajaran, dan pendidikan ilmu hukum dan berbagai pengalaman yang
berharga dan telah banyak pula memberikan arti dalam kehidupan penulis.
7. Seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Bengkulu tanpa terkecuali yang
telah banyak memberikan kemudahan kepada penulis terutama dalam hal
administrasi akademik.

7. Diiringi niat yang ikhlas karena Allah, mudah-mudahan Allah membalas
dengan pahala atas seluruh jerih payah yang telah kalian curahkan.
Akhir kata penulis ucapakan terima kasih.
Bengkulu, September 2012
Penulis

8. DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERSETUJUAN ......................................................................... ii
HALAMAN PENGESAHAN .......................................................................... iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ............................................. iv
KATA PENGANTAR ....................................................................................... v
DAFTAR ISI ....................................................................................................... viii
ABSTRAK ........................................................................................................... x
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang .......................................................................................... 1
B. Rumusan Masalah ..................................................................................... 13
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ................................................................. 13
D. Tinjauan Pustaka
1. Ketentuan Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ........................... 14
2. Pencucian Uang Dalam Perusahaan Asuransi ..................................... 21
3. Pengertian PMN Pada Perusahaan Asuransi ....................................... 25
4. Faktor-faktor Penghambat Penegakan hukum .................................... 27
E. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian ........................................ 29
2. Lokasi Penelitian ................................................................................ 30
3. Penentuan Informan ........................................................................... 30

9. 4. Teknik Pengumpulan Data ................................................................. 32
5. Analisis Data ...................................................................................... 33
BAB II GAMBARAN UMUM
A. Sejarah Singkat AJB Bumiputera 1912 .................................................... 34
B. Visi dan Misi ............................................................................................. 37
C. Struktur Organisasi AJB Bumiputera 1912 ............................................... 38
D. Tanggung Jawab Organisasi Dan Fungsi Yang Terlibat Dalam
Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer) Pada AJB
Bumiputera 1912 ........................................................................................ 39
E. Perkembangan Pendapatan Premi AJB Bumiputera 1912 ......................... 41
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Pelaksanaan Pengaturan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Cutomer)
Pada Perusahaan AJB Bumiputera 1912 Dalam Upaya Pencegahan Dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ....................................... 43
B. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Prinsip Mengenal (Know Your
Cutomer) Nasabah Pada Perusahaan AJB Bumiputera 1912 .................... 75
PENUTUP IV
A. Kesimpulan ................................................................................................ 92
B. Saran .......................................................................................................... 93
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

10. ABSTRAK
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DIKAITKAN DENGAN PRINSIP
MENGENAL NASABAH (KNOW YOUR CUSTOMER) PADA PERUSAHAAN
ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912
Pencucian uang telah berkembang dengan cepatnya pada perusahaan asuransi. Baik
itu dana hasil penipuan asuransi yang dicuci melalui Penyedia Jasa Keuangan lain
maupun perusahaan asuransi dijadikan wadah pencucian uang. Dengan adanya
Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) atau yang biasa disebut
KYC dan terbentuknya PPATK diharapkan tindak pidana pencucian uang bisa
dicegah dan diberantas. Prinsip Mengenal Nasabah merupakan prinsip yang
diterapkan Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama 1912 untuk mengetahui informasi-
informasi mengenai latar belakang dan identitas calon nasabah, termasuk pelaporan
transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi keuangan tunai yang kemungkinan
terjadinya tindak pidana pencucian uang. Tujuan dari pelaksanaan penerapan prinsip
mengenal nasabah sebagai upaya untuk menciptakan industri keuangan pada
perusahaan asuransi yang sehat serta terlindungi dari disalahgunakannya untuk
kejahatan keuangan, termasuk pencucian uang, baik yang dilakukan secara langsung
maupun tidak langsung oleh pelaku kejahatan. Metode yang digunakan dalam
penulisan hukum ini adalah metode penelitian hukum empiris. Penelitian empiris
dilakukan dengan melakukan wawancara dengan pihak Asuransi Jiwa Bersama
Bumiputera 1912 dan beberapa nasabah terkait dengan pelaksanaan penerapan prinsip
mengenal nasabah. Metode penentuan informan pada penelitian ini menggunakan
metode purposive dan snowball sampling. Analisis data menggunakan analisis
kualitatif, data primer dan data sekunder yang telah disusun secara sistematis
kemudian di analisis secara perspektif dengan menggunakan metode deduktif dan
induktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pengaturan prinsip
mengenal nasabah menjadi point penting pada perusahaan Asuransi Jiwa Bersama
Bumiputera 1912. Pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah pada perusahaan
Asuransi Jiwa Bersama 1912 belum berjalan secara efektif dan konsisten, terdapat
beberapa prosedur-prosedur yang tidak dilaksanakan sehingga masih terdapat celah
bagi pelaku kejahatan untuk melakukan tindak pidana pencucian uang. Pelaksanaan
penerapan prinsip mengenal nasabah pada Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama 1912
masih terdapat beberapa faktor penghambat baik dari aspek hukum maupun dari
aspek non hukum.

11. BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Masalah kriminalitas merupakan salah satu hal yang turut berkembang
dengan pesat, namun perangkat hukum untuk mencegah dan memberantas
kriminalitas itu sendiri belum memadai dan masih tertinggal jauh, sehingga
berbagai jenis kejahatan baik yang dilakukan oleh perorangan, kelompok ataupun
korporasi dengan mudah terjadi dan menghasilkan harta kekayaan dalam jumlah
besar. Kejahatan–kejahatan tersebut tidak hanya dilakukan dalam batas wilayah
suatu negara, namun meluas melintasi batas wilayah negara lain sehingga sering
disebut transnational crime.1 Kejahatan nasional dan transnational, harta
kekayaan dari hasil kejahatan biasanya oleh pelaku disembunyikan kemudian
dikeluarkan lagi seolah-olah dari hasil legal hal inilah yang sering dikenal dalam
dunia internasional dengan istilah pencucian uang atau money laundering.
Perkembangannya, kasus pencucian uang di negara Indonesia maupun di
negara-negara lain cukup variatif sesuai dengan kharakteristik tindak pidana di
masing-masing negara yang bersangkutan. Di Indonesia, kasus pencucian uang
semakin meningkat dari tahun ke tahun.
1
Tb. Irman, 2006, Hukum Pembuktian Pencucian Uang, Bandung, MQS Publishing, hal. 1

12. Berdasarkan statistik Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sampai
dengan periode maret 2012 jumlah laporan yang diterima PPATK mencapai
10.822.052 laporan:2
A. LTKM = 90.392 laporan.
B. LTKT = 10.724.364 laporan.
C. LPUT = 7.296 laporan.
Hasil analisis dan pemeriksaan sampai periode 2012: hasil analisis (tidak
termasuk hasil pemeriksaan) yang disampaikan ke penyidik mencapai 1.951 HA
yang terkait dengan LTKM.
A. HA - Proaktif = 1.505 HA yang terkait dengan 3.674 LTKM
- Inquiry = 446 HA yang terkait dengan 446 LTKM.
B. Hasil Pemeriksaan yang disampaikan ke penyidik = 6 laporan
C. Pendanaan Terorisme
- 47 HA terkait Terorisme
- 167 LTKM terkait Terorisme.
Keterangan :
- LTKM (Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan)
- LTKT (Laporan Transaksi Keuangan Tunai)
- LPUT (Laporan Pembawaan Uang Tunai)
- Proaktif adalah hasil analisis yang disampaikah atas inisiatif PPATK
- Inguiry adalah hasil analisis yang disampaikan atas permintaan aparat penegak
hukum.
2
PPATK, 2012, Statistik Pelaporan dan Transaksi Keuangan Bulan Maret 2012. http://
www.ppatk.co.id, diakses Hari Selasa tanggal 29 bulan Mei tahun 2012.

13. Jumlah kumulatif
Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait
Sampai Dengan 2012
90,392
84,146
63,924
46,376
23,036
2008 2009 2010 2011 2012
Salah satu contoh kasus dengan menjadikan perusahaan asuransi tempat
melakukan pencucian uang dari uang hasil kejahatan yang terjadi di Indoensia
yaitu penggelapan dana nasabah prioritas Citibank:
“Tersangka kasus penggelapan dana nasabah prioritas Citibank atas nama
Malinda Dee, memiliki 30 rekening. Hasil penelusuran Pusat Pelaporan
dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), rekening-rekening itu
tercecer di delapan bank dan dua perusahaan asuransi. Dua rekening
asuransi, dalam bentuk asuransi unit link, Asuransi ini merupakan
gabungan dari investasi dan asuransi jiwa. Modus yang dilakukan
Malinda dengan cara mengambil uang dari rekening nasabah. Menurut
Yunus Husein kepala PPATK, tindakan mantan Vice President
Relationship Citibank ini melanggar Undang-undang Nomor 8 Tahun
2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
Uang. Aksi mulusnya ternyata tak lepas dari banyaknya kartu identitas
Malinda. Menurut PPATK, mantan manajer Citibank itu punya empat

14. kartu identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP). "Informasi ini didapat dari
delapan bank dan dua perusahaan asuransi.” 3
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
mengungkapkan laporan mengenai transaksi keuangan mencurigakan (LTKM)
dari perusahaan asuransi sampai saat ini belum menunjukkan perkembangan
yang signifikan. Dari data tiga tahun terakhir selama 2009 jumlah perusahaan
asuransi yang lapor baru sebanyak 31 laporan. Tercatat jumlah Laporan
Transaksi Keuangan Mencurigakan mencapai 2.132. Sedikit meningkat di tahun
2010 yang lapor sebanyak 34 perusahaan asuransi dengan jumlah 2.939. Dan
tahun 2011 sampai Mei yang lapor baru 37 perusahaan asuransi dengan 2.531
Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan.4 Hal ini telah mencerminkan
kondisi yang sesungguhnya apabila mempertimbangkan tingkat kejahatan yang
menghasilkan uang di Indonesia, seperti korupsi dan penggelapan. Penyedia Jasa
Keuangan seperti pada perusahaan asuransi sangat mudah bagi para pelaku
kejahatan untuk melakukan pencucian uang dari uang yang berasal dari
kejahatan, karena sistem keamanan pada perusahaan asuransi masih tergolong
lemah dan belum berjalan secara online antar perusahaan-perusahaan asuransi
yang ada di Indonesia baik skala kecil maupun skala besar.
3
Wawancara dengan Staf bagian Kepatuhan, SOP, dan PMN Departemen Manajemen
Resiko AJB Bumiputera 1912, Ardi Stefanus, Pada hari Kamis tanggal 5 Juli Tahun 2012, di Wisma
AJB Bumiputera 1912 Lt.19, Jl. Jend. Sudirman Kav. 75, Jakarta.
4
Idris Rusadi Putra. PPATK: Asuransi Malas Beberkan Transaksi Mencurigakan.
http//:www.okezone.com. Diakses pada hari Rabu Tanggal 24 bulan Oktober tahun 2012.

15. Masalah money laundering telah dikenal sejak lama yaitu tahun 1930 di
Amerika Serikat, yaitu ketika mafia membeli perusahaan yang sah dan resmi
sebagai salah satu strateginya. Investasi terbesar adalah usaha pencucian pakaian
atau disebut laundromats yang ketika itu terkenal di Amerika Serikat. Usaha
pencucian pakaian ini berkembang maju dan berbagai perolehan uang hasil
kejahatan seperti dari cabang usaha lainnya ditanamkan ke perusahaan pencucian
pakaian ini, seperti uang hasil minuman keras legal, hasil perjudiaan, dan hasil
usaha pelacuran.5 Pada hal ini tindak pidana pencucian uang semakin mendapat
perhatian khusus dari kalangan, yang bukan saja dalam skala nasional, tetapi juga
internasional melalui kerja sama antar negara-negara. Tindak pidana pencucian
uang dari waktu ke waktu semakin marak, sehingga banyak negara-negara
menetapkan sistem hukumnya untuk menetapkan sebagai kejahatan yang harus
diberantas. Dampak negatif yang ditimbulkan secara langsung maupun tidak
langsung dari tindak pidana pencucian uang yaitu salah satunya terhadap
perekonomian suatu negara. Sehingga negara-negara di dunia dan organisasi
internasional termotivasi serius untuk mencegah dan memberantas tindak pidana
pencucian uang.
Di Indonesia, menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan pemberantasaan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Pasal 1
angka 1 memberikan definisi sebagai berikut:
5
Adrian Sutedi, 2008, Tindak Pidana Pencucian Uang, Bandung, PT Citra Aditya Bakti,
hal. 1-2

16. “Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-
unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang
ini”.
Sedangkan rumusan mengenai tindak pidana pencucian uang disebutkan
dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 butir 1 yaitu :
Pasal 3 :
Setiap orang yang menempatkan, mentrasfer, mengalihkan,
membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan,
membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan
mata uang atau surat berharga atas perbuatan lain atas Harta
Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil
tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan
tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta
Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan
pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling
banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
Tindak pidana pencucian uang aktif, yaitu Setiap Orang yang
menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, menbayarkan,
menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk,
menukarkan dengan uang uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta
Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan
atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.
Pasal 4 :
Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul,
sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan
yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut
diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian
Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan
denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

17. Dalam Pasal 4 dikenakan pula bagi mereka yang menikmati hasil tindak
pidana pencucian uang yang dikenakan kepada setiap Orang yang
menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber lokasi, peruntukan,
pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan
yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Hal ini pun dianggap sama
dengan melakukan pencucian uang.
Pasal 5 :
(1) Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan,
pentransferan, pembayaran, hubah, sumbangan, penitipan,
penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang
diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak
pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda
paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Penjelasan:
Tindak pidana pencucian uang pasif yang dikenakan kepada setiap Orang
yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran,
hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta
Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil
tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Hal tersebut
dianggap juga sama dengan melakukan pencucian uang. Namun,
dikecualikan bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan
sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Dan dengan “patut
diduganya” adalah suatu kondisi yang memenuhi setidak-tidaknya
pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya Transaksi yang
diketahuinya yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum.6
Tahun 1988 diadakan konvensi internasional dalam upaya pencegahan
dan pemberantasan pencucian uang yang sudah tergolong pula sebagai kejahatan
6
Penjelasan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan
dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

18. internasional yaitu UN Drug Convention.7 Kemudian untuk menindaklanjuti
konvensi tersebut, pada bulan juli 1989 di Paris, Perancis dibentuklah FATF
yaitu Financial Action Task Force, sebuah organisasi yang membebaskan Bank
dari Praktek money laundering.
Pentingnya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang pada lembaga
perbankan dan penyedia jasa keuangan non bank karena dampaknya tidak hanya
merugikan keuangan negara, tetapi juga memberikan dampak bagi stabilitas
nasional. Secara umum ada beberapa alasan mengapa pencucian uang (money
laundering) diperangi dan dinyatakan sebagai tindak pidana, yaitu:
1. Pengaruh money laundering pada sistem keuangan ekonomi
diyakini berdampak negatif bagi perekonomian dunia. Fluktuasi
yang tajam pada nilai tukar dan suku bunga merupakan bagian
dari akibaat negatif dari pencucian uang. Dengan adanya
berbagai dampak negatif itu diyakini, bahwa money laundering
dapat mempengaruhi perekonomian dunia;
2. Dengan dinyatakan money laundering sebagai tindak pidana akan
lebih memudahkan bagi aparat penegak hukum untuk menyita
hasil tindak pidana yang kadangkala sulit disita, misalnya, asset
yang susah dilacak atau dipindahtangankan kepada pihat ketiga,
dengan ini maka pemberantasan tindak pidana sudah berailh
orientasinya dari “menindak pelakunya” kearah menyita “hasil
tindak pidana”;
3. Dengan dinyatakan money laundering sebagai tindak pidana dan
dengan adanya sistem pelaporan transaksi dalam jumlah tertentu
dan traksaksi yang mencurigakan, maka hal ini lebih
memudahkan bagi para penegak hukum untuk menyelidiki kasus
pidana sampai kepada tokoh-tokoh yang ada dibelakangnya.8
7
Ibid, hal.15.
8
Yunus Husein, 2007, Bunga Rampai Anti Pencucian Uang, Jakarta: Book Terrace &
Library, hal. 262.

19. Peraktiknya, banyak dana potensial yang dimanfaatkan secara optimal
karena pelaku money laundering sering melakukan “steril investment” misalnya
dalam investasi di bidang property pada negara-negara yang mereka anggap
aman walaupun dengan melakukan hal itu hasil yang diperoleh lebih rendah.9
Berdasarkan statistic Internasional Monetary Fund (IMF), hasil kejahatan yang
dicuci melalui bank diperkirakan hampir mencapai nilai sebesar US$ 1.500
miliar per tahun. Sementara itu, menurut Associated Press, kegiatan pencucian
uang hasil perdagangan obat bius, prostitusi, korupsi dan kejahatan lainnya
sebagian besar diproses melalui perbankan untuk kemudian dikonversikan
menjadi dana legal dan diperkirakan kegiatan ini mampu menyerap nilai US$
600 miliar per tahun. Ini berarti sama dengan 5% GDP dunia. Selain itu, menurut
Financial Action Task Force (FATF), perkiraan atas jumlah uang yang dicuci
setiap tahun di seluruh dunia dari perdagangan gelap narkotika berkisar antara
US$ 300 miliar sampai US$ 500 miliar.10
Pencucian uang dilakukan dengan melewatkan uang yang diperoleh
secara ilegal melalui serangkaian transaksi finansial yang rumit guna
menyulitkan para pihak untuk mengetahui asal usul uang yang bersifat gelap,
haram, atau kotor. Kebanyakan orang beranggapan transaksi finansial merupakan
cara yang paling disukai karena kerumitannya dan daya jangkauannya menembus
9
Bismar Nasution, 2005, Rejim Anti-Money laundering di Indonesia. Bandung:: Pusat
Informasi Hukum Indonesia, hal. 1
10
Adrian Sutedi, Op.Cit, hal.2-3.

20. batas-batas yuridiksi. Kerumitan inilah kemudian dimanfaatkan para pelaku
kejahatan pencucian uang guna melakukan tahap proses kejahatan tersebut. Salah
satu transaksi finansial yang digunakan dalam melakukan tindak pidana
pencucian uang adalah perusahaan asuransi yang kerap dijadikan kendaraan
sebagai langkah untuk menghilangkan latar belakang dari dana haram tersebut.
Biasanya pelaku kejahatan pencucian uang pada perusahaan asuransi
menggunakan modus-modus yang canggih agar sulit ditelursuri. Pada dasarnya
kejahataan pencucian uang pada perusahaan asuransi bisa dilakukan oleh orang
dalam perusahaan maupun orang luar atau tertanggung. Terkadang kejahatan
asuransi ini juga dipelopori oleh pihak perantara yaitu agen maupun broker pada
perusahaan asuransi.11 Kejahatan pencucian uang yang terjadi pada perusahaan
asuransi antara lain dilakukan dengan melakukan pembayaran polis yang nilainya
jauh diatas kemampuan yang wajar, investasi dalam bentuk proteksi asset,
penggelapan premi asuransi, dan lump sum inverstment (investasi dalam jumlah
besar) melalui produk-produk yang likuid terutama yang bernilai besar.
Produk asuransi seperti single premium insurance bond, yang akhir-akhir
ini popular, disinyalir banyak dibeli oleh para pencuci uang untuk dijual kembali
dengan harga diskon, sehingga sisa nilainya dapat mereka peroleh dalam bentuk
cek yang bersih (sanitized check) dari suatu perusahaan asuransi. Para pencuci
uang tertarik untuk membeli produk asuransi dimaksud adalah karena single
11
Fahmi Aulia, Waspadai Merebaknya Insurance Fraudulent, Jurnal Uang dan bank,
Nomor 5, Maret 2005, hal. 49.

21. premium insurance bond dapat pula digunakan sebagai jaminan untuk
memperoleh pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan. Salah satu permasalahan
pokok pada industri asuransi adalah bahwa produk-produk asuransi dalam
persentase yang cukup signifikan dijual melalui lembaga intermediasi, sehingga
para pialang (brokers) seringkali merupakan satu-satunya penghubung (personal
contact) dengan nasabah.12
Agar sistem penyedia jasa keuangan non bank tidak digunakan sebagai
sarana pencucian uang. Maka pemerintah melalui Menteri Keuangan
dikeluarkanlah ketentuan mengenai Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know
Your Cutomer) untuk lembaga keuangan non bank yang terdapat dalam
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.012/2006 yang diubah menjadi
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/ PMK.010/2010. Peraturan ini meliputi
pada lembaga keuangan non bank berupa perusahaan asuransi, dana pensiun, dan
lembaga pembiayaan yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan
pencucian uang pada penyedia jasa keuangan non bank di Indonesia. 13
Adanya penerapan prinsip Know Your Customer dan terbentuknya
PPATK ini diharapkan tindak pidana pencucian uang bisa dicegah dan diberantas
terutama pada sektor lembaga keuangan. Akan tetapi dalam pratiknya sendiri,
penerapan Prinsip Know your Customer pada perusahaan asuransi masih belum
12
Edi Nasution, 2011, Memahami Praktik Pencucian Uang Hasil Kejahatan (Money
Laundering), hal. 17
13
Fahmi Aulia, Op.Cit, hal. 149.

22. terlaksana dengan baik. Baik itu yang dilakukan oleh perusahaan itu sendiri
maupun dari pihak lain yakni PPATK dan Direktorat Jenderal Menteri keuangan
yang saling taerkait dan berkoordinasi di dalam penerapan pelaksanaan Prinsip
Know Your Customer.
Berdasarkan paparan di atas, prinsip Know Your Customer sangat
diperlukan sebagai upaya pencegahan pencucian uang pada perusahaan asuaransi
dan dalam menjalankan usahanya agar kepentingan nasabah dan perusahaan
asuransi terlindungi. Untuk mengguraikan masalah ini penulis meneliti pada
salah satu Perusahaan Asuransi yang telah lama berdiri yaitu AJB Bumiputera
1912 dan melalui penulisan hukum yang berjudul: “Tindak Pidana Pencucian
Uang dikaitkan Dengan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer)
Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912”.

23. B. RUMUSAN MASALAH
1. Bagaimanakah pelaksanaan peraturan Prinsip Mengenal Nasabah (Know
Your Customer) pada perusahaan AJB Bumiputera 1912 dalam upaya
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang ?
2. Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah
(Know Your Customer) pada perusahaan AJB Bumiputera 1912 ?
C. TUJUAN DAN MANFAAT
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui pelaksanaan peraturan Prinsip Mengenal Nasabah
(Know Your Customer) pada perusahaan Asuransi Jiwa Bersama
Bumiputera 1912 dalam upaya pencegahan dan pembrantasan tindak
pidana pencucian uang.
b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan prinsip
Mengenal Nasabah (Know Your Customer) pada perusahaan Asuransi
Jiwa Bersama Bumiputera 1912.
2. Manfaat Penelitian
a. Manfaat untuk kepentingan ilmiah
1) Hasil penelitian ini diharapkan memberikan konstribusi pemikiran dan
pandangan terhadap tindak pidana pencucian uang dan upaya
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang melalui

24. penerapan prinsip mengenal nasabah (know your customer) pada
lembaga keuangan khususnya perusahaan asuransi.
2) Hasil penelitian ini diharapkan menambah referensi dan literature
kepustakaan di bidang hukum pidana dalam hal penerapan prinsip
mengenal nasabah pada perusahaan asuransi dalam upaya pencegahan
dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
3) Hasil pemelitian ini dapat dipergunakan sebagai acuan terhadap
penelitian-penelitian yang sejenis di kemudian hari.
b. Manfaat bagi penegakan hukum
1) Dengan adanya hasil penelitian ini, dapat mengembangkan pemikiran,
penalaran, pemahaman, tambahan pengetahuan serta pola kritis bagi
penulis dan pembaca tentang tindak pidana pencucian uang dan prinsip
mengenal nasabah (know your customer) pada perusahaan asuransi.
2) Sebagai rekomendasi bagi aparat penegak hukum yang berkepentingan
dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang pada
perusahaan asuransi di indonesia.
D. TINJAUAN PUSTAKA
1. Ketentuan Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
a. Pengertian Pencucian Uang (Money Laundering)
Konteks penegakan hukum, istilah money laundering bukanlah
suatu konsep yang sederhana, melainkan sangat rumit karena masalahnya

25. begitu kompleks sehingga cukup sulit untuk merumuskan delik-delik
hukumnya (kriminalisasi) secara objektif dan efektif. Hal ini tercermin
dari batasan pengertiannya yang cukup banyak dan bervariasi. Batasan
pengertian (definisi) yang relatif tidak sama (berbeda-beda) itu juga
terdapat pada negara-negara yang sama-sama memiliki ketentuan
(Undang-Undang) anti pencucian uang. Demikian juga halnya diantara
lembaga dan organisasi internasional yang kompeten di bidang
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. 14
1) Pengertian Pencucian Uang Menurut Undang-Undang.
Dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
Uang memberikan penjelasan bahwa :
“Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang
memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan
ketentuan dalam Undang-Undang ini”.
Sedangkan rumusan mengenai tindak pidana pencucian uang
disebutkan dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 butir 1 yaitu :
Pasal 3 :
Setiap orang yang menempatkan, mentrasfer,
mengalihkan, membelanjakan, membayarkan,
menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri,
mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau
surat berharga atas perbuatan lain atas Harta Kekayaan
yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil
14
Bismar Nasution, 2010, Anti Pencucian Uang: Teori dan Praktek, Jakarta: Books Terrace
& Library, hal. 14-16.

26. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan
asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana
Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20
(dua puuh) tahun dan denda paling banyak Rp.
10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
Pasal 4 :
Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan
asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-
hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta
Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya
merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana
Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20
(dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Pasal 5 :
(1) Setiap orang yang menerima atau menguasai
penempatan, pentransferan, pembayaran, hubah,
sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan
Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut
diduganya merupakan hasil tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)
tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah).
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak
Pidana Pencucian Uang dalam Pasal 1 angka 1 memberikan definisi
sebagai berikut:
“Pencucian Uang adalah perbuatan menempatkan,
mentransfer, membayarkan, membelanjakan,
menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa
keluar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas
Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut dicurigai

27. merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk
menyembunyikan, atau menyamarkan asak usul Harta
Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan
yang sah.”
Menurut Pasal 641 Rancangan Undang-Undang tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana 1999-2000 menyatakan bahwa :
“Setiap orang yang menyimpaan uang di bank atau
tempat lain, mentransfer, menitipkan, mnghibahkan,
memindahkan, menginvestasikan, membayar dengan
uang atau kertas bernilai uang yang diketahui atau patut
diduga diproleh dari tindak pidana narkotika atau
psikotropika, tindak pidana ekonomi tau fiansial, atau
tindak pidana korupsi,.....”
Penjelasan Pasal tersebut pada intinya menyatakan bahwa
ketentuan Pasal 641 tersebut lazim dikenal dengan istilah tindak
pidana pencucian uang.
2) Pengertian Pencucian Uang Dikemukakan Ahli Hukum
Mardjono Reksodiputro berpendapat, Pencucian Uang secara
umum dapat dirimuskam :
“suatu proses dengan mana seseorang menyembunyikan
penghasilannya yang berasal dari seumber ilegal dan
kemudian menyamarkan penghasilan tersebut agar
tampak legal (money laundering is the process by which
one conceals the existence of it illegals sources, or it
illegal application of the income and than disguises that
income, to make it appear legimate). Dengan perkataan
lain perumusan tersebut berarti suatu proses yang
merubah uang haram (dirty money) atau uang yang

28. diproleh dari aktivitas ilegal menjadi uang halal
(legimate money)”.15
M. Giovanoli dan Mr. J. Koers didalam buku Arief
Ammrullah masing-masing menulis pengertian Money Laundering
sebagai berikut:
a) Money Laundering merupakan suatu proses dan
dengan cara itu, maka asset yang dproleh dari tindak
pidana dimanipulasikan sedemikian rupa sehingga
asset tersebut seolah beraasl dari sumber yang sah
(Legal).
b) Money Laundering merupakan suatu cara untuk
mengedarkan hasil kejahatan ke dalam suatu
peredaran uang yang sah dan menutupi asal-usul uang
tersebut.16
Pamela H. Bucy dalam bukunya yang berjudul White Collar
Crime : cased and Marerial, definisi Money Laundering diberikan
sebagai berikut :
“ money laaundering is the concealement of existence,
nature of illegal souurce of illicit fund in such a manner
that the funds will appear legitimate if discovered.17
(Pencucian Uang adalah penyembunyian keberadaan,
sifat ilegal sumber dana sehingga dana akan muncul sah
jika ditemukan)”.
15
Marulak Pardede,1995, Masalah Money Laundering Di Indonesia, Jakarta: Badan
Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, hal. 6.
16
Arief Ammrullah, 2004, Tindak Pidana Pencucian Uang (money laundering), Malang:
Bayu media Publising, hal.10.
17
Pamela H. Bucy. White Collar Crime: Case and Materials. St.Paul:West Publising Co,
1992, hal.128.

29. Sedangkan Welling mengemukakan bahwa :
“money laundering is the process by wich one counceals
the existence, illegal source, or illegal aplication of
income, and tahan disguises that income to make it
appear legitimate. (pencucian uang adalah proses yang
mana menyembunyikan keberadaan, sumber ilegal, atau
aplikasi ilegal pendapatan, dan Tahan menyamarkan
bahwa pendapatan untuk membuatnya tampak sah)”.18
Jadi dari uraian tersebut diatas penulis menyimpulkan
pengertian tindak pidana pencucian uang (money launderng) adalah
suatu kegiatan-kegiatan dengan memproses harta kekayaan yang
diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud
menyembunyikan asal usul uang tersebut ke dalam sistem keuangan
(financial system) sehingga jika dikeluarkan dari sistem keuangan
tersebut maka uang tersebut merupakan harta kekayaan yang sah.
b. Objek Money Laundering
Menurut Sarah N. Welling19, money laundering dimulainya
dengan adanya ”uang haram” atau “uang kotor” (dirty money). Uang
dapat menjadi kotor dengan dua cara, takni melalui cara pengelakan pajak
(tax evasion) dan cara melanggar hukum. Yang dimaksud dengan
“pengelakan pajak” adalah memperoleh uang secara legal, tetapi jumlah
yang dilaporkan kepada pemerintah untuk keperluan penghitungan pajak
18
Sarah N. Welling, “Smurfs, Money Laundering and the United State Criminal Federal
Law”. Dalam Brent Fisse, David Fraser & Graeme Coss, The Money Trail (Confiscation of Proceed of
Crime. Money laundering and Cash transaction Reporting), sidney: The Law Book Company Limited,
1992, hal.201.
19
Op.Cit., Sarah N. Welling, hal. 201.

30. lebih sedikit dari pada yang sebenarnya diperoleh. Sedangkan melalui
cara-cara melanggar hukum teknik-teknik yang biasa dilakukan untuk hal
itu, antara lain, penjualan obat-obatan terlarang atau perdagangan narkoba
secara gelap (drug sales atau drug traffiking); penjualan gelap (illegal
gambling); penyuapan (bribery); terorisme (terrorism); pelacuran
(prostitutions); perdagangan senajata (arms trafficking); pemyelundupan
minuman keras, tembakau dan pornografi (smuggling of contraband
alcohol, tobacco, and pornography); penyelundupan imigran gelap
(illegal immigrations rackets atau poeple smuggling); dan kejahatan
kerah putih (white collar crime).20
c. Peroses Money Laundering
Kegiatan pencucian uang melibatkan aktivitas yang sangat
kompleks. Pada dasarnya kegiatan tersebut terdiri dari tiga langkah yang
masing-masing berdiri sendiri tetapi seringkali dilakukan bersama-sama
yaitu placement, layering, dan integration.
a) Placement diartikan sebagai upaya untuk menempatkan dana
yang dihasilkan dari suatu aktivitas kejahatan. Dalam hal in
terdapat pergerakan fisik dari uang tunai baik melalui
penyelundupan uang tunai dari satu negara ke negara lain,
menggabungkan antara uang tunai yang berasal dari kejahatan
dengan uang yang diperoleh dari hasil kegiatan yang sah, ataupun
dengan melakukan penempatan uang giral ke dalam sistem
perbankan misalnya deposito bank, cek atau melalui real estate
20
Vicenzo Ruggiero, Organized and Corporate Crime in Europe, Aldershot Dartmouth,
hal. 146, Department of justice Canada, Solicitor General Canada, hal. 4.

31. atau saham-saham atau juga mengkonversikan ke dalam mata
uang lainnya atau transfer uang ke dalam valuta asing.
b) Layering diartikan sebagai memisahkan hasil kejahatan dari
sumbernya yaitu aktivitas kejahatan yang terkait melalui beberapa
tahapan transaksi keuangan. Dalam hal ini terdapat proses
pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu
sebagai hasil Placement ke tempat lainnya melalui serangkaian
transaksi yang kompleks yang didesain untuk
menyamarkan/mengelabui sumber dana “haram” tersebut.
c) Integration yaitu upaya. untuk menetapkan suatu landasan
sebagai “legitimate explanation” bagi hasil kejahatan. Disini uang
yang diputihkan melalui placement maupun layering dialihkan ke
dalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak tidak
berhubungan sama sekali dengan aktivitas kejahatan sebelumnya
yang menjadi sumber dari uang yang diputihkan. Pada tahap ini
uang yang telah diputihkan dimasukan kembali ke dalam sirkulasi
dengan bentuk yang sejalan dengan aturan hukum. 21
2. Pencucian Uang Dalam Perusahaan Asuransi
Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan
Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Pasal 2 angka 1
menyatakan bahwa:
Hasil Tindak Pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak
pidana :
a. korupsi;
b. penyuapan;
c. narkotika;
d. psikotropika;
e. penyelundupan tenaga kerja;
f. penyelundupan imigran;
g. di bidang perbankan;
h. di bidang pasar modal;
21
Yunus Husein. 2001. Disampaikan dalam Diskusi Intern Kegiatan Money Laundering.
Bursa Efek Jakarta, hal.3.

32. i. di bidang perasuransian;
j. kepabeanan;
k. cukai;
l. perdagangan orang;
m. perdagangan senjata gelap;
n. terorisme;
o. penculikan;
p. pencurian;
q. penggelapan;
r. penipuan;
s. pemalsuan uang;
t. perjudian;
u. prostitusi;
v. di bidang perpajakan;
w. di bidang kehutanan;
x. di bidang lingkungan hidup;
y. di bidang kelautan dan perikanan;
z. tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4
(empat) tahun atau lebih,
Yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di
luar wilayah Negara Republik Indonesia dan tindak pidana
tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum
Indonesia.
Pada Pasal 2 angka 1 telah disebutkan secara limitatif yaitu sebanyak
25 jenis kejahatan yang memicu terjadinya pencucian uang yang salah satunya
di bidang asuransi.
Menurut Pasal 246 KUHD dinyatakan bahwa:
“Asuransi adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang
penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung,
dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian
kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan
keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya karena
suatu peristiwa yang tak tertentu.”
Sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1992 tentang Usaha Perasuransian menyatakan bahwa:

33. “Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan
mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung,
dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian
kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan
keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada
pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul
dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu
pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya
seseorang yang dipertanggungkan.”
Perwujudan dari lembaga asuransi tidak lain adalah sebagai
perusahaan asuransi dengan semua kelengkapannya sebagai suatu organisasi
22
kerja dalam dunia usaha. Perusahaan asuransi melakukan kegiatan-kegiatan
dengan mengadakan dan melaksanakan perjanjian-perjanjian asuransi dengan
banyak pihak, menempatkannya menjadi suatu lembaga dengan fungsinya
yang bersifat ganda.
Pertama, Perusahaan Asuransi dalam mengadakan perjanjian-
perjanjian asuransi dan nanti pada suatu saat ia melukukan
kewajibannya sesuai perjanjian, berarti perusahaan bersedia
mengambil alih dan menerima resiko pihak lain, dengan siapa ia
mengadakan perjanjian asuransi. Dalam hal ini perusahaan
berfungsi sebagai lembaga penerima dan pengambil risiko pihak
lain.
Kedua, Perusahaan Asuransi pada hakikatnya mempunyai potensi
pula sebagai penghimpun dana dari kumpulam premi yang tidak
termanfaatkan untuk operasional perusahaan. Dengan demikian
jelas dapat dikatakan nampak perusahaan asuransi sebagai
lembaga penghimpun dan penyerap dana masyarakat. Hal inilah
yang menunjukkan lembaga asuransi pada fungsi keduanya
sebagai penyerap dana pada masyarakat.23
22
Sri Rejeki Hartono, 2008, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi. Jakarta: Sinar
Grafika , hal.79.
23
Ibid.

34. Menurut pasal menurut pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian menyatakan bahwa:
“Perusahaan perasuransian adalah Perusahaan Asuransi Kerugian,
Perusahaan Asuransi Jiwa, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan
Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, Agen Asuransi,
Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, dan Perusahaan Konsultan
Aktuaria.”
Perusahaan Asuransi sebagai suatu lembaga keuangan non bank sangat
rentan terhadap terjadinya tindak pidana pencucian uang. perusahaan asuransi
yang berhubungan langsung dengan dengan masyarakat dan khususnya yang
dapat menerima transaksi tunai dapat digunakan untuk pencucian uang
khususnya pada perusahaan asuransi. Sebagai contoh, pembayaran premi
secara tunai untuk polis asuransi yang kemudian dibatalkan untuk
mendapatkan pengembalian premi atau pembayaran klaim, adanya lump sum
investment dalam produk-produk likuid (terutama yang bernilai tinggi),
Investasi bernilai tinggi dalam bentuk perlindungan asset, Pengalihan manfaat
atas suatu produk asuransi kepada pihak yang secara nyata tidak ada
hubungaan sama sekali. Hal-hal yang demikianlah yang mengakibatkan
bahwa perusahaan asuransi sebagai salah satu pemicu dilakukannya tindak
pidana pencucian uang.24
24
Ridwan ichsan. Asuransi Ladang Pencucian Uang. http//:www.surya.co.id. Diakses pada
hari Rabu tanggal 10 bulan Maret tahun 2012.

35. 3. Pengertian Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer) Pada
Perusahaan Asuransi
Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah atau lebih dikenal umum dengan
Know Your Customer Prinsiple (KYC principle) ini didasari pertimbangan
bahwa KYC tidak saja penting dalam rangka pemberantasan tindak pidana
pencucian uang, tetapi juga dalam rangka untuk melindungi bank atau
lembaga keuangan non bank, dalam hal ini salah satunya adalah asuransi dari
berbagai risiko dalam berhubungan dengan nasabah. Khususnya terhadap
terhadap para nasabah, pihak asuransi harus mengenali para nasabah agar
tidak terjerat di dalam pencucian uang.25
Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.012/2006 Pasal
1 angka 5 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non
Bank dinyatakan bahwa:
“Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan oleh
Lembaga Keuangan Non Bank untuk mengetahui identitas dan
latar belakang nasabah serta memantau kegiatan transaksi
nasabah.”
Sedangkan Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor
30/PMK.010/2010 Pasal 1 angka 5 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Bagi
Lembaga Keuangan Non Bank dinyatakan bahwa:
“Prinsip Mengenal Nasabah adalah Prinsip yang diterapkan
LKNB untuk mengetahui latar belakang dan identitas Nasabah,
memantau Rekening dan transaksi Nasabah, serta melaporkan
25
Adrian Sutedi Op.Cit,hal.147.

36. Transaksi Keuangan Mencurigakan dan transaksi keuangan yang
terkait dengan Pendanaan Kegiatan Terorisme”
Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/21/PBI/2003 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001
tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer
Principles) Pasal 1 angka 2 dinyatakan:
“Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan Bank
untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi
nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.”
Mengenai identitas nasabah sendiri telah ada pengaturannya di dalan
pasal 17 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang mewajibkan kepada
setiap Lembaga Keuangan untuk meminta kepada nasabahnya untuk
memberitahukan secara lengkap dan akurat mengenai identitas dirinya dengan
mengisi formulir yang telah di sediakan oleh pihak Lembaga Keuangan.
Identifikasi nasabah ini diwajibkan bagi nasabah itu sendiri atau orang lain
dengan meminta informasi mengenai identitas dan dokumen pendukung dari
pihak lain.
Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada perusahaan asuransi
sendiri telah diwajibkan. Dalam lampiran I-AI Keputusan Direktur Jendral
Keuangan, Nomor Keputusan 2833/LK/2003 telah diatur tentang Petunjuk
Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah .
Pedoman inilah sebagai dasar dari perusahaan asuransi untuk menetapkan
standar dalam penerapan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada

37. perusahaan asuransi dan diharapkan semua unsur staf perusahaan asuransi
termasuk agen perusahaan asuransi wajib mempelajari dan mengikuti
pedoman tersebut.
Pelaporan dan pengawasan tentang pelaksanaan Prinsip Mengenal
Nasabah sendiri di atur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 46 Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tugas, fungsi, dan wewenang Pusat
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang merupakan
lembaga yang kewenangannya bersifat independen dan bebas dari campur
tangan dan pengaruh kekuasaan manapun. PPATK berkedudukan di pusat dan
bertanggungjawab kepada Presiden. Fungsi PPATK sangat penting karena
merupakan kunci untuk membongkar praktik pencucian uang. Baik secara
preventif maupun represif.
4. Faktor-faktor Penghambat Penegakan Hukum
Menurut soejono soekanto,26 Secara konsepsional, maka inti dan arti
dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-
nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan
mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap
akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian
26
Soejono Soekanto, 1983, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta.
Rajawali Pers. hal. 5

38. pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofi tersebut,
memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret.
Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan
perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia
kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian law enforcement
begitu populer. Selain itu ada kecenderungan yang kuat yang mengartikan
penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu di
catat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai
kelemahan-kelemahan, aapabila pelaksanaan perundang-undangan atau
keputusan-keputusan hakim tesebut malahan mengganggu kedamaian di
dalam pergaulan hidup.
Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dapatlah ditarik kesimpulan
sementara, bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada
faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut
mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak
pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut :
1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada
undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun
menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

39. 4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan
diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, rasa yang didasari
pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena
merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur dari
pada efektivitas penegakan hukum.
E. METODE PENELITIAN
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian
Penelitian hukum adalah suatu proses menemukan aturan hukum,
prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum
yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum.27
Penelitian hukum dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu penelitian hukum
normatif dan penelitian hukum empiris. Perbedaan mendasar dari klasifikasi
penelitian hukum tersebut terletak pada cara pandang peneliti terhadap
hukum. Penelitian hukum normatif, hukum dipandang sebagai suatu norma
atau kaidah yang otonom dan terlepas dari hubungan hukum dengan
27
Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media
Group. Hal.35.

40. masyarakat. Sementara penelitian hukum empiris atau sosiologis, hukum
dipandang dalam kaitannya dengan masyarakat atau sebagai gejala sosial. 28
Jenis penelitian yang digunakan peneliti jenis penelitian hukum
empiris, yaitu penelitian dengan berupaya untuk melihat bagaimana pihak-
pihak yang terkait responsif dan konsisten dalam menggunakan aturan-
aturan yang terkait dengan itu, penelitian ini dilakukan dengan melakukan
wawancara dengan pihak asuransi dan beberapa nasabah terkait dengan
penerapan prinsip mengenal nasabah (know your customer).
2. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian pada penelitian hukum ini adalah Departemen
Manajemen Resiko AJB Bumiputera 1912 Kantor Pusat Jakarta, Kantor
Cabang AJB Bumiputera 1912 Bengkulu.
3. Penentuan Informan
Mengingat data yang diperlukan adalah masalah pencucian uang
dikaitkan dengan prinsip mengenal nasabah (know your customer) pada
perusahaan asuransi, maka penentuan informan pada penelitian ini
menggunakan metode purposive, yaitu informan yang diwawancarai dalam
penelitian ini adalah orang-orang yang memiliki wawasan dan pengetahuan
28
Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga, Jakarta: UI
Pres., hal.43.

41. mengenai topik penelitian sehingga dapat memberikan informasi yang
selengkap-lengkapnya, di samping informasi yang dijadikan subjek
penelitian dapat dipertanggungjawabkan, yaitu terdiri dari:
a. Perusahaan asuransi
1. Kepala Departemen Manajemen Resiko Asuransi Jiwa Bersama
Bumiputera 1912.
2. Kepala Bagian Kepatuhan, SOP, dan PMN Asuransi Jiwa Bersama
Bumiputera 1912.
3. Staf Departemen Manajemen Resiko Bagian Kepatuhan, SOP dan
PMN Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912.
4. Kepala Cabang Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Bengkulu.
5. Staf Administrasi Produksi/Marketing Asuransi Jiwa Bersama
Bumiputera 1912 Cabang Bengkulu.
b. Nasabah
1. Nasabah pada Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912.
2. Nasabah pada PT Prudential Life Assurance.
3. Nasabah pada Perusahaan Asuransi Manulife Indonesia
Selain itu, informan juga ditentukan dengan teknik bola salju
(snowball sampling),29 yakni proses penentuan informan berdasarkan
informan sebelumnya tanpa menentukan jumlahnya secara pasti dengan
29
M. Aswan Zanynu, 2011, Menentukan Reasponden / Informan /Sample. http://
http://isukomunikasi.blogspot.com. Diakses Tanggal 28 Bulan April Tahun 2012.

42. menggali informasi terkait topik penelitian yang diperlukan. Seperti bola
salju yang gulungan dan peningkatan ukuran seperti mengumpulkan lebih
banyak salju. Pencarian informan akan dihentikan setelah informasi
peenelitian dianggap sudah memadai.
4. Teknik Pengumpulan Data
Ada dua cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian
hukum ini yaitu data primer dan data sekunder.
a. Data Primer
Data ini diperoleh dari penelitian lapangan dengan
mengadakan wawancara dengan Informan sesuai dengan daftar
pertanyaan yang telah disusun sebelumnya dan dikembangkan pada
saat wawancara dengan membatasi pertanyaan sesuai dengan aspek
masalah yang diteliti. Data primer ini dipergunakan untuk
memperoleh keterangan yang benar dan dapat menjawab
permasalahan yang berhubungan dengan tindak pidana pencucian
uang terkait dengan prinsip mengenal nasabah (know your
customer) pada perusahaan asuransi.
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian
kepustakaan (library research), dengan cara menelaah buku-buku,

43. majalah-majalah, koran-koran, teori-teori hukum, dan peraturan-
peraturan yang berhubungan dengan objek penelitian ini yang
sesuai dengan judul penulisan hukum. Data ini digunakan untuk
mendukung data primer.
5. Analisis Data
Menganalisis bahan hukum dalam kegiatan skripsi tindak pidana
money Laundering dikaitkan dengan prinsip know your customer pada
perusahaan asuransi AJB Bumuputera 1912 menggunakan analisis data
kualitatif. Data yang primer dan data sekunder yang telah disusun secara
sistematis kemudian di analisis secara perspektif dengan menggunakan
metode deduktif dan induktif. Metode deduktif dilakukan dengan membaca,
menafsirkan, dan membandingkan apa yang dinyatakan informan30 secara
lisan dan prilaku nyata dari informan yang diamati, sedangkan metode
induktif dilakukan dengan menterjemahkan berbagai sumber yang
berhubungan dengan penulisan hukum ini sehingga diperoleh kesimpulan
yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan.
30
Informan adalah orang yang memberikan informasi mengenai sikap, tindakan, persepsi,
tanggapan atau segala sesuatu tentang orang yang memiliki hubungan tertentu dengan dirinya.

44. DAFTAR PUSTAKA
Buku-Buku:
Adrian Sutedi. 2008, Tindak Pidana Pencucian Uang. Bandung: PT. Citra Aditya
Bakti.
Arief Amrullah. 2004, Tindak Pidana Pencucian Uang. Malang: Bayu Media.
Bismar Nasution. 2005, Rejim Anti-Money laundering di Indonesia. Bandung: Pusat
Informasi Hukum Indonesia.
Bismar Nasution, 2010, Anti Pencucian Uang: Teori dan Praktek. Jakarta: Books
Terrace & Library.
Chairul Huda dan Lukman Hakim. Tindak Pidana Dalam Bisnis Asuransi. Jakarta:
Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia.
Fahmi Aulia. 2004, Waspadai Merebaknya Insurance Fraudulent. Jurnal Uang dan
bank, Nomor 5.
Materi PRUfast start. 2011, Anti Pencucian Uang (Anti Money Laundering). PT.
Prudential Life Assurance.
Marulak Pardede. 1995, Masalah money Laundering Di indonesia. Jakarta: badan
Pembinaan hukum nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi
Manusia.
Munir Fuady. 1999, Hukum Perbankan Di Indonesia. Seri buku ketiga, Bandung:
PT. Citra Aditya Bakti.
Peter Mahmud Marzuki. 2005, Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Media Group.
Soerjono Soekanto. 1986, Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press.
----------------------, 1986, Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum,
Jakarta: Rajawali.
Sri Rezeki Hartono. 2008, Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi. Jakarta:
Sinar Grafika.

45. Standard Operating Procedure. 2010, Proses Kegiatan Monitoring dan Evaluasi
PMN (Prinsip Mengenal Nasabah). AJB Bumiputera 1912.
Tb. Irman. 2006, Hukum Pembuktian Pencucian Uang, Bandung: MQS Publishing.
Yunus Husein. 2007, Bunga Rampai Anti Pencucian Uang. Jakarta: Books Teracce
& Library.
Yunus Husein. 2001, Disampaikan dalam Diskusi Intern Kegiatan Money
Laundering. Bursa Efek Jakarta.
Yusuf Saprudin. 2006, Money Laundering. Jakarta: Grafika Indah.
Peraturan Perundang-undangan:
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 1999-2000.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Penjelasan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 tentang Prinsip Mengenal
Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank.
Keputusan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Keputusan 2833/LK/2003
tentang Pedoman Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada Lembaga
Keuangan Non Bank.
LAMPIRAN I-AI Keputusan DJLK Kep-2833/LK/2003 tentang Petunjuk
Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.
Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor PER-
07/1.02/PPATK/12/10 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi
Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan.

46. Keputusan Direksi AJB Bumiputera 1912 NO.SK.9/DIR/2011 tentang Pedoman
Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.
Peraturan Direksi AJB Bumiputera 1912 NO.PE.1/DIR/2011 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pedoman Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.
Akses Internet
http//:www.djpp.depkumham.go.id. Yenti Ganarsih. “Anti pencucian Uang di
Indonesia dan Kelemahannya dalam Implementasinya (suatu Tinjauan awal)”.
Diakses pada hari Rabu tanggal 10 bulan Maret tahun 2012.
http//:www.surya.co.id. Ridwan ichsan. Asuransi Ladang Pencucian Uang. Diakses
pada hari Rabu tanggal 10 bulan Maret tahun 2012.
http//: www.ppatk.co.id. PPATK, 2012, Statistik Pelaporan dan Transaksi Keuangan Bulan
Maret 2012., diakses Hari Selasa tanggal 29 bulan Mei tahun 2012.
http://www.okezone.com. Idris Rusadi Putra. PPATK: Asuransi Malas Beberkan
Transaksi Mencurigakan. Diakses pada hari Rabu Tanggal 24 bulan Oktober tahun
2012.