SlideShare una empresa de Scribd logo

PROLEGDA

•Descargar como PPT, PDF•
•
Ade Suerani
Ade Suerani
Educación
1 de 16
PROGRAM LEGISLASI DAERAH Kendari, 11 Nopember 2011
Dasar Hukum ,[object Object],[object Object],[object Object]
Apa Itu Prolegda? ,[object Object],[object Object]
Apa itu Prolegda? ,[object Object],[object Object],[object Object]
Penyusunan Prolegda Mekanisme Substansi Penyusunan Prolegda
Mekanisme Penyusunan Prolegda ,[object Object],[object Object],[object Object],Pasal 34 UU No. 12/2011
Mekanisme Penyusunan Prolegda PEMERINTAH DAERAH Prolegda disusun oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang dikoordinasikan oleh Balegda. (Pasal 36 ayat (1) UU No. 12/2011 dan Pasal 53 huruf b PP No. 16/2010) DPRD PROLEGDA Dikoordinir BALEGDA
Mekanisme Penyusunan Prolegda ,[object Object],[object Object],BALEGDA Rancangan PROLEGDA DPRD Peraturan DPRD
Mekanisme Penyusunan Prolegda ,[object Object],[object Object],Biro Hukum Rancangan PROLEGDA Pemerintah Daerah Peraturan Kepala Daerah
Mekanisme Penyusunan Prolegda Keputusan DPRD tentang Program Legislasi Daerah (Prov/Kab/Kota…….) R-Prolegda DPRD RAPAT PARIPURNA DPRD Hasil koordinasi penyusunan Prolegda antara DPRD dan Pemerintah Daerah disepakati menjadi Prolegda (Provinsi/Kab/Kota) dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD dalam bentuk Keputusan DPRD. (Pasal 36 UU No. 12/2011) R-Prolegda Pemda
Substansi Penyusunan Prolegda ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Pasal 136 UU No. 32/2004 dan Pasal 14 jo Pasal 35 UU No. 12/2011
Substansi Penyusunan Prolegda No. Judul Rancangan Perda Materi yang Diatur Ket. Latar Belakang Pokok Pikiran Jangkauan & Arah Pengaturan 1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum 2 Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha
Substansi Penyusunan Prolegda ,[object Object],[object Object],Pasal 33 UU No. 12/2011
Substansi Penyusunan Prolegda ,[object Object],[object Object],[object Object]
Substansi Penyusunan Prolegda ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
 

Recomendados

Program legislasi daerah
Program legislasi daerahProgram legislasi daerah
Program legislasi daerahjiwamulyapoegoeh9
 
Laporan Balegda atas Prolegda Sultra
Laporan Balegda atas Prolegda SultraLaporan Balegda atas Prolegda Sultra
Laporan Balegda atas Prolegda SultraAde Suerani
 
PROSES PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH
PROSES PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAHPROSES PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH
PROSES PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAHAde Suerani
 
Mendagri no 53 tahun 2011 ttg pembentukan produk hukum daerah
Mendagri no 53 tahun 2011 ttg pembentukan produk hukum daerahMendagri no 53 tahun 2011 ttg pembentukan produk hukum daerah
Mendagri no 53 tahun 2011 ttg pembentukan produk hukum daerahraminatha
 
Proses penyusunan perda uu 12 untk pak wali
Proses penyusunan perda uu 12 untk pak waliProses penyusunan perda uu 12 untk pak wali
Proses penyusunan perda uu 12 untk pak waliGaluh Insani
 
Pembentukan perda
Pembentukan perdaPembentukan perda
Pembentukan perdajuanda syahputra
 
Raperda ttg Pembentukan Perda
Raperda ttg Pembentukan Perda Raperda ttg Pembentukan Perda
Raperda ttg Pembentukan Perda Ade Suerani
 
Penjelasan Raperda ttg Pembentukan Perda
Penjelasan Raperda ttg Pembentukan PerdaPenjelasan Raperda ttg Pembentukan Perda
Penjelasan Raperda ttg Pembentukan PerdaAde Suerani
 

Recomendados

Program legislasi daerah
Program legislasi daerahProgram legislasi daerah
Program legislasi daerahjiwamulyapoegoeh9
 
Laporan Balegda atas Prolegda Sultra
Laporan Balegda atas Prolegda SultraLaporan Balegda atas Prolegda Sultra
Laporan Balegda atas Prolegda SultraAde Suerani
 
PROSES PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH
PROSES PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAHPROSES PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH
PROSES PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAHAde Suerani
 
Mendagri no 53 tahun 2011 ttg pembentukan produk hukum daerah
Mendagri no 53 tahun 2011 ttg pembentukan produk hukum daerahMendagri no 53 tahun 2011 ttg pembentukan produk hukum daerah
Mendagri no 53 tahun 2011 ttg pembentukan produk hukum daerahraminatha
 
Proses penyusunan perda uu 12 untk pak wali
Proses penyusunan perda uu 12 untk pak waliProses penyusunan perda uu 12 untk pak wali
Proses penyusunan perda uu 12 untk pak waliGaluh Insani
 
Pembentukan perda
Pembentukan perdaPembentukan perda
Pembentukan perdajuanda syahputra
 
Raperda ttg Pembentukan Perda
Raperda ttg Pembentukan Perda Raperda ttg Pembentukan Perda
Raperda ttg Pembentukan Perda Ade Suerani
 
Penjelasan Raperda ttg Pembentukan Perda
Penjelasan Raperda ttg Pembentukan PerdaPenjelasan Raperda ttg Pembentukan Perda
Penjelasan Raperda ttg Pembentukan PerdaAde Suerani
 
Permendagri no 13_thn_2006_
Permendagri no 13_thn_2006_Permendagri no 13_thn_2006_
Permendagri no 13_thn_2006_id_tribudi
 
Permendagri no 13 tahun 2006
Permendagri no 13 tahun 2006Permendagri no 13 tahun 2006
Permendagri no 13 tahun 2006hersu12345
 
DASAR-DASAR PEMBENTUKAN PERDA
DASAR-DASAR PEMBENTUKAN PERDADASAR-DASAR PEMBENTUKAN PERDA
DASAR-DASAR PEMBENTUKAN PERDAAde Suerani
 
Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungja...
Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungja...Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungja...
Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungja...Penataan Ruang
 
Permendagri 13 dgn_59
Permendagri 13 dgn_59 Permendagri 13 dgn_59
Permendagri 13 dgn_59 Putroe Phang
 
Permen 54 tahun 2010
Permen 54 tahun 2010Permen 54 tahun 2010
Permen 54 tahun 2010Ssdotnet
 
Pp 16 2018 satpol pp
Pp 16 2018 satpol ppPp 16 2018 satpol pp
Pp 16 2018 satpol ppMikhail Rasyid
 
4. proses pembuatan perundang undangan
4. proses pembuatan perundang undangan4. proses pembuatan perundang undangan
4. proses pembuatan perundang undanganHIMA KS FISIP UNPAD
 
Perda Inisiatif dan Legal Drafting
Perda Inisiatif dan Legal DraftingPerda Inisiatif dan Legal Drafting
Perda Inisiatif dan Legal DraftingTri Widodo W. UTOMO
 
138
138138
138Efry Ghani
 
Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Lay...
Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Lay...Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Lay...
Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Lay...Penataan Ruang
 
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan ...
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan ...Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan ...
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan ...Joy Irman
 
Permen dagri no.54 tahun 2010
Permen dagri no.54 tahun 2010Permen dagri no.54 tahun 2010
Permen dagri no.54 tahun 2010Deki Zulkarnain
 
P mendagri 10 2018 reviu dokumen perencanaan pembangunan & anggaran daera...
P mendagri 10 2018 reviu dokumen perencanaan pembangunan & anggaran daera...P mendagri 10 2018 reviu dokumen perencanaan pembangunan & anggaran daera...
P mendagri 10 2018 reviu dokumen perencanaan pembangunan & anggaran daera...Mikhail Rasyid
 
Rekomendasi DPRD Sultra atas LKPJ Gubernur TA 2010
Rekomendasi DPRD Sultra atas LKPJ Gubernur TA 2010 Rekomendasi DPRD Sultra atas LKPJ Gubernur TA 2010
Rekomendasi DPRD Sultra atas LKPJ Gubernur TA 2010 Ade Suerani
 
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi PemerintahPeraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi PemerintahPenataan Ruang
 
1.11 pmdn nomor 54 tahun 2010
1.11 pmdn nomor 54 tahun 20101.11 pmdn nomor 54 tahun 2010
1.11 pmdn nomor 54 tahun 2010bappedameme
 
P mendagri 9 2018 reviu rpjmd& renstra pd
P mendagri 9 2018 reviu rpjmd& renstra pdP mendagri 9 2018 reviu rpjmd& renstra pd
P mendagri 9 2018 reviu rpjmd& renstra pdMikhail Rasyid
 
Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi DPRD
Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi DPRDPedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi DPRD
Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi DPRDAde Suerani
 
Informasi Pengisian Dk-13 PARPOL
Informasi Pengisian Dk-13 PARPOLInformasi Pengisian Dk-13 PARPOL
Informasi Pengisian Dk-13 PARPOLAde Suerani
 
Penjelasan Pengusul Atas Raperda Prakarsa DPRD
Penjelasan Pengusul Atas Raperda Prakarsa DPRDPenjelasan Pengusul Atas Raperda Prakarsa DPRD
Penjelasan Pengusul Atas Raperda Prakarsa DPRDAde Suerani
 
Simulasi Pengisian Model DK-13
Simulasi Pengisian Model DK-13Simulasi Pengisian Model DK-13
Simulasi Pengisian Model DK-13Ade Suerani
 

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Permendagri no 13_thn_2006_
Permendagri no 13_thn_2006_Permendagri no 13_thn_2006_
Permendagri no 13_thn_2006_id_tribudi
 
Permendagri no 13 tahun 2006
Permendagri no 13 tahun 2006Permendagri no 13 tahun 2006
Permendagri no 13 tahun 2006hersu12345
 
DASAR-DASAR PEMBENTUKAN PERDA
DASAR-DASAR PEMBENTUKAN PERDADASAR-DASAR PEMBENTUKAN PERDA
DASAR-DASAR PEMBENTUKAN PERDAAde Suerani
 
Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungja...
Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungja...Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungja...
Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungja...Penataan Ruang
 
Permendagri 13 dgn_59
Permendagri 13 dgn_59 Permendagri 13 dgn_59
Permendagri 13 dgn_59 Putroe Phang
 
Permen 54 tahun 2010
Permen 54 tahun 2010Permen 54 tahun 2010
Permen 54 tahun 2010Ssdotnet
 
4. proses pembuatan perundang undangan
4. proses pembuatan perundang undangan4. proses pembuatan perundang undangan
4. proses pembuatan perundang undanganHIMA KS FISIP UNPAD
 
Perda Inisiatif dan Legal Drafting
Perda Inisiatif dan Legal DraftingPerda Inisiatif dan Legal Drafting
Perda Inisiatif dan Legal DraftingTri Widodo W. UTOMO
 
Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Lay...
Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Lay...Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Lay...
Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Lay...Penataan Ruang
 
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan ...
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan ...Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan ...
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan ...Joy Irman
 
Permen dagri no.54 tahun 2010
Permen dagri no.54 tahun 2010Permen dagri no.54 tahun 2010
Permen dagri no.54 tahun 2010Deki Zulkarnain
 
P mendagri 10 2018 reviu dokumen perencanaan pembangunan & anggaran daera...
P mendagri 10 2018 reviu dokumen perencanaan pembangunan & anggaran daera...P mendagri 10 2018 reviu dokumen perencanaan pembangunan & anggaran daera...
P mendagri 10 2018 reviu dokumen perencanaan pembangunan & anggaran daera...Mikhail Rasyid
 
Rekomendasi DPRD Sultra atas LKPJ Gubernur TA 2010
Rekomendasi DPRD Sultra atas LKPJ Gubernur TA 2010 Rekomendasi DPRD Sultra atas LKPJ Gubernur TA 2010
Rekomendasi DPRD Sultra atas LKPJ Gubernur TA 2010 Ade Suerani
 
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi PemerintahPeraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi PemerintahPenataan Ruang
 
1.11 pmdn nomor 54 tahun 2010
1.11 pmdn nomor 54 tahun 20101.11 pmdn nomor 54 tahun 2010
1.11 pmdn nomor 54 tahun 2010bappedameme
 
P mendagri 9 2018 reviu rpjmd& renstra pd
P mendagri 9 2018 reviu rpjmd& renstra pdP mendagri 9 2018 reviu rpjmd& renstra pd
P mendagri 9 2018 reviu rpjmd& renstra pdMikhail Rasyid
 

La actualidad más candente (18)

Permendagri no 13_thn_2006_
Permendagri no 13_thn_2006_Permendagri no 13_thn_2006_
Permendagri no 13_thn_2006_
 
Permendagri no 13 tahun 2006
Permendagri no 13 tahun 2006Permendagri no 13 tahun 2006
Permendagri no 13 tahun 2006
 
DASAR-DASAR PEMBENTUKAN PERDA
DASAR-DASAR PEMBENTUKAN PERDADASAR-DASAR PEMBENTUKAN PERDA
DASAR-DASAR PEMBENTUKAN PERDA
 
Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungja...
Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungja...Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungja...
Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungja...
 
Permendagri 13 dgn_59
Permendagri 13 dgn_59 Permendagri 13 dgn_59
Permendagri 13 dgn_59
 
Permen 54 tahun 2010
Permen 54 tahun 2010Permen 54 tahun 2010
Permen 54 tahun 2010
 
Pp 16 2018 satpol pp
Pp 16 2018 satpol ppPp 16 2018 satpol pp
Pp 16 2018 satpol pp
 
4. proses pembuatan perundang undangan
4. proses pembuatan perundang undangan4. proses pembuatan perundang undangan
4. proses pembuatan perundang undangan
 
Perda Inisiatif dan Legal Drafting
Perda Inisiatif dan Legal DraftingPerda Inisiatif dan Legal Drafting
Perda Inisiatif dan Legal Drafting
 
138
138138
138
 
Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Lay...
Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Lay...Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Lay...
Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Lay...
 
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan ...
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan ...Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan ...
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan ...
 
Permen dagri no.54 tahun 2010
Permen dagri no.54 tahun 2010Permen dagri no.54 tahun 2010
Permen dagri no.54 tahun 2010
 
P mendagri 10 2018 reviu dokumen perencanaan pembangunan & anggaran daera...
P mendagri 10 2018 reviu dokumen perencanaan pembangunan & anggaran daera...P mendagri 10 2018 reviu dokumen perencanaan pembangunan & anggaran daera...
P mendagri 10 2018 reviu dokumen perencanaan pembangunan & anggaran daera...
 
Rekomendasi DPRD Sultra atas LKPJ Gubernur TA 2010
Rekomendasi DPRD Sultra atas LKPJ Gubernur TA 2010 Rekomendasi DPRD Sultra atas LKPJ Gubernur TA 2010
Rekomendasi DPRD Sultra atas LKPJ Gubernur TA 2010
 
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi PemerintahPeraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
 
1.11 pmdn nomor 54 tahun 2010
1.11 pmdn nomor 54 tahun 20101.11 pmdn nomor 54 tahun 2010
1.11 pmdn nomor 54 tahun 2010
 
P mendagri 9 2018 reviu rpjmd& renstra pd
P mendagri 9 2018 reviu rpjmd& renstra pdP mendagri 9 2018 reviu rpjmd& renstra pd
P mendagri 9 2018 reviu rpjmd& renstra pd
 

Destacado

Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi DPRD
Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi DPRDPedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi DPRD
Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi DPRDAde Suerani
 
Informasi Pengisian Dk-13 PARPOL
Informasi Pengisian Dk-13 PARPOLInformasi Pengisian Dk-13 PARPOL
Informasi Pengisian Dk-13 PARPOLAde Suerani
 
Penjelasan Pengusul Atas Raperda Prakarsa DPRD
Penjelasan Pengusul Atas Raperda Prakarsa DPRDPenjelasan Pengusul Atas Raperda Prakarsa DPRD
Penjelasan Pengusul Atas Raperda Prakarsa DPRDAde Suerani
 
Simulasi Pengisian Model DK-13
Simulasi Pengisian Model DK-13Simulasi Pengisian Model DK-13
Simulasi Pengisian Model DK-13Ade Suerani
 
TEHNIK PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH YANG BERSIFAT PENETAPAN (KEPUTUSAN)
TEHNIK PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH YANG BERSIFAT PENETAPAN (KEPUTUSAN)TEHNIK PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH YANG BERSIFAT PENETAPAN (KEPUTUSAN)
TEHNIK PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH YANG BERSIFAT PENETAPAN (KEPUTUSAN)Ahmad Medapri
 
PERANAN BIRO HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
PERANAN BIRO HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAHPERANAN BIRO HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
PERANAN BIRO HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAHAhmad Medapri
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARA... PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARA...iniPurwokerto
 
Memahami produk hukum daerah sebagai medium resolusi konflik di kawasan kehut...
Memahami produk hukum daerah sebagai medium resolusi konflik di kawasan kehut...Memahami produk hukum daerah sebagai medium resolusi konflik di kawasan kehut...
Memahami produk hukum daerah sebagai medium resolusi konflik di kawasan kehut...Muki Trenggono Wicaksono
 
Pedoman umum tata ruang perdesaan
Pedoman umum tata ruang perdesaanPedoman umum tata ruang perdesaan
Pedoman umum tata ruang perdesaanHerman Purba
 
Penguatan Kapasitas Legislasi Anggota DPRD
Penguatan Kapasitas Legislasi Anggota DPRDPenguatan Kapasitas Legislasi Anggota DPRD
Penguatan Kapasitas Legislasi Anggota DPRDTri Widodo W. UTOMO
 
Perda 5_th_2015_ttg_produk_hukum_daerah
Perda 5_th_2015_ttg_produk_hukum_daerahPerda 5_th_2015_ttg_produk_hukum_daerah
Perda 5_th_2015_ttg_produk_hukum_daerahKantor Desa Junwangi
 
Proses pembuatan peraturan perundang
Proses pembuatan peraturan perundangProses pembuatan peraturan perundang
Proses pembuatan peraturan perundangIdris Miaus
 
Naskah Akademik Perda Kab.Bondowoso
Naskah Akademik Perda Kab.BondowosoNaskah Akademik Perda Kab.Bondowoso
Naskah Akademik Perda Kab.Bondowosoarumluberty
 
Naskah Akademik RUU Perubahan Atas UU ITE
Naskah Akademik RUU Perubahan Atas UU ITENaskah Akademik RUU Perubahan Atas UU ITE
Naskah Akademik RUU Perubahan Atas UU ITEICT Watch
 
Permen no.84 th_2015 Organisasi Desa
Permen no.84 th_2015 Organisasi DesaPermen no.84 th_2015 Organisasi Desa
Permen no.84 th_2015 Organisasi DesaKantor Desa Junwangi
 
Teknik penyusunan peraturan permenlu
Teknik penyusunan peraturan permenluTeknik penyusunan peraturan permenlu
Teknik penyusunan peraturan permenluRisa Sutrisno
 
Fungsi dan Peran DPRD sebagai Kekuatan Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan
Fungsi dan Peran DPRD sebagai Kekuatan Legislasi, Anggaran, dan PengawasanFungsi dan Peran DPRD sebagai Kekuatan Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan
Fungsi dan Peran DPRD sebagai Kekuatan Legislasi, Anggaran, dan PengawasanDadang Solihin
 

Destacado (20)

Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi DPRD
Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi DPRDPedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi DPRD
Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi DPRD
 
Informasi Pengisian Dk-13 PARPOL
Informasi Pengisian Dk-13 PARPOLInformasi Pengisian Dk-13 PARPOL
Informasi Pengisian Dk-13 PARPOL
 
Penjelasan Pengusul Atas Raperda Prakarsa DPRD
Penjelasan Pengusul Atas Raperda Prakarsa DPRDPenjelasan Pengusul Atas Raperda Prakarsa DPRD
Penjelasan Pengusul Atas Raperda Prakarsa DPRD
 
Simulasi Pengisian Model DK-13
Simulasi Pengisian Model DK-13Simulasi Pengisian Model DK-13
Simulasi Pengisian Model DK-13
 
TEHNIK PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH YANG BERSIFAT PENETAPAN (KEPUTUSAN)
TEHNIK PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH YANG BERSIFAT PENETAPAN (KEPUTUSAN)TEHNIK PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH YANG BERSIFAT PENETAPAN (KEPUTUSAN)
TEHNIK PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH YANG BERSIFAT PENETAPAN (KEPUTUSAN)
 
PERANAN BIRO HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
PERANAN BIRO HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAHPERANAN BIRO HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
PERANAN BIRO HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARA... PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARA...
 
Presentasi Artikulasi Identitas Keadatan
Presentasi Artikulasi Identitas KeadatanPresentasi Artikulasi Identitas Keadatan
Presentasi Artikulasi Identitas Keadatan
 
Pemetaan sosial eyas-2 desember 2015
Pemetaan sosial eyas-2 desember 2015Pemetaan sosial eyas-2 desember 2015
Pemetaan sosial eyas-2 desember 2015
 
Hutan Adat Kab.Kerinci_2015
Hutan Adat Kab.Kerinci_2015Hutan Adat Kab.Kerinci_2015
Hutan Adat Kab.Kerinci_2015
 
Memahami produk hukum daerah sebagai medium resolusi konflik di kawasan kehut...
Memahami produk hukum daerah sebagai medium resolusi konflik di kawasan kehut...Memahami produk hukum daerah sebagai medium resolusi konflik di kawasan kehut...
Memahami produk hukum daerah sebagai medium resolusi konflik di kawasan kehut...
 
Pedoman umum tata ruang perdesaan
Pedoman umum tata ruang perdesaanPedoman umum tata ruang perdesaan
Pedoman umum tata ruang perdesaan
 
Penguatan Kapasitas Legislasi Anggota DPRD
Penguatan Kapasitas Legislasi Anggota DPRDPenguatan Kapasitas Legislasi Anggota DPRD
Penguatan Kapasitas Legislasi Anggota DPRD
 
Perda 5_th_2015_ttg_produk_hukum_daerah
Perda 5_th_2015_ttg_produk_hukum_daerahPerda 5_th_2015_ttg_produk_hukum_daerah
Perda 5_th_2015_ttg_produk_hukum_daerah
 
Proses pembuatan peraturan perundang
Proses pembuatan peraturan perundangProses pembuatan peraturan perundang
Proses pembuatan peraturan perundang
 
Naskah Akademik Perda Kab.Bondowoso
Naskah Akademik Perda Kab.BondowosoNaskah Akademik Perda Kab.Bondowoso
Naskah Akademik Perda Kab.Bondowoso
 
Naskah Akademik RUU Perubahan Atas UU ITE
Naskah Akademik RUU Perubahan Atas UU ITENaskah Akademik RUU Perubahan Atas UU ITE
Naskah Akademik RUU Perubahan Atas UU ITE
 
Permen no.84 th_2015 Organisasi Desa
Permen no.84 th_2015 Organisasi DesaPermen no.84 th_2015 Organisasi Desa
Permen no.84 th_2015 Organisasi Desa
 
Teknik penyusunan peraturan permenlu
Teknik penyusunan peraturan permenluTeknik penyusunan peraturan permenlu
Teknik penyusunan peraturan permenlu
 
Fungsi dan Peran DPRD sebagai Kekuatan Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan
Fungsi dan Peran DPRD sebagai Kekuatan Legislasi, Anggaran, dan PengawasanFungsi dan Peran DPRD sebagai Kekuatan Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan
Fungsi dan Peran DPRD sebagai Kekuatan Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan
 

Similar a PROLEGDA

Urgensi Penyusunan Propemperda dan Propemperkada dalam Penyusunan Produk.pptx
Urgensi Penyusunan Propemperda dan Propemperkada dalam Penyusunan Produk.pptxUrgensi Penyusunan Propemperda dan Propemperkada dalam Penyusunan Produk.pptx
Urgensi Penyusunan Propemperda dan Propemperkada dalam Penyusunan Produk.pptxharunsuryagmailcomHa
 
PEMBENTUKAN PERDA.pptx
PEMBENTUKAN PERDA.pptxPEMBENTUKAN PERDA.pptx
PEMBENTUKAN PERDA.pptxP3KHAMppp
 
materi_234_4. PROSES PEMBENTUKA PUU (Ses Ditjen PP) (1)_2.pdf
materi_234_4. PROSES PEMBENTUKA PUU (Ses Ditjen PP) (1)_2.pdfmateri_234_4. PROSES PEMBENTUKA PUU (Ses Ditjen PP) (1)_2.pdf
materi_234_4. PROSES PEMBENTUKA PUU (Ses Ditjen PP) (1)_2.pdfsekretariskakanwil
 
uu 15 tahun 2019.pdf
uu 15 tahun 2019.pdfuu 15 tahun 2019.pdf
uu 15 tahun 2019.pdfMawardiWardi5
 
Perda no-11-th-2008-ttg-rpjpd-2007-2027
Perda no-11-th-2008-ttg-rpjpd-2007-2027Perda no-11-th-2008-ttg-rpjpd-2007-2027
Perda no-11-th-2008-ttg-rpjpd-2007-2027Yohanes Rahmad
 
Makalah 150321033553-conversion-gate01
Makalah 150321033553-conversion-gate01Makalah 150321033553-conversion-gate01
Makalah 150321033553-conversion-gate01aidha muthalib
 
Makalah;FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG ...
Makalah;FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG ...Makalah;FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG ...
Makalah;FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG ...Dadang DjokoKaryanto
 
Makalah;FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG ...
Makalah;FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG ...Makalah;FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG ...
Makalah;FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG ...Dadang DjokoKaryanto
 
Peran para pembentuk peraturan perundang undangan-1
Peran para pembentuk peraturan perundang undangan-1Peran para pembentuk peraturan perundang undangan-1
Peran para pembentuk peraturan perundang undangan-1AlImamIslamicSchool
 
Kab pakpak barat 4_2008
Kab pakpak barat 4_2008Kab pakpak barat 4_2008
Kab pakpak barat 4_2008Medan Comonity
 
Akmal-Arah Kebijakan PP 12 Tahun 2018.ppt
Akmal-Arah Kebijakan PP 12 Tahun 2018.pptAkmal-Arah Kebijakan PP 12 Tahun 2018.ppt
Akmal-Arah Kebijakan PP 12 Tahun 2018.pptYogieNovri
 
Penjelasan Pengusul Atas Raperda Prakarsa DPRD
Penjelasan Pengusul Atas Raperda Prakarsa DPRDPenjelasan Pengusul Atas Raperda Prakarsa DPRD
Penjelasan Pengusul Atas Raperda Prakarsa DPRDAde Suerani
 
Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Pe...
Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Pe...Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Pe...
Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Pe...Penataan Ruang
 
Makalah Pembentukan PERDA
Makalah Pembentukan PERDA Makalah Pembentukan PERDA
Makalah Pembentukan PERDA Fenti Anita Sari
 
Bagan proses pembentukan_dan_perubahan
Bagan proses pembentukan_dan_perubahanBagan proses pembentukan_dan_perubahan
Bagan proses pembentukan_dan_perubahanDhani Irawan
 
PP no 8 tahun 2003 Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
PP no 8 tahun 2003 Pedoman Organisasi Perangkat DaerahPP no 8 tahun 2003 Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
PP no 8 tahun 2003 Pedoman Organisasi Perangkat DaerahPenataan Ruang
 
Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan
Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas PembantuanPeraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan
Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas PembantuanPenataan Ruang
 

Similar a PROLEGDA (20)

Urgensi Penyusunan Propemperda dan Propemperkada dalam Penyusunan Produk.pptx
Urgensi Penyusunan Propemperda dan Propemperkada dalam Penyusunan Produk.pptxUrgensi Penyusunan Propemperda dan Propemperkada dalam Penyusunan Produk.pptx
Urgensi Penyusunan Propemperda dan Propemperkada dalam Penyusunan Produk.pptx
 
PEMBENTUKAN PERDA.pptx
PEMBENTUKAN PERDA.pptxPEMBENTUKAN PERDA.pptx
PEMBENTUKAN PERDA.pptx
 
materi_234_4. PROSES PEMBENTUKA PUU (Ses Ditjen PP) (1)_2.pdf
materi_234_4. PROSES PEMBENTUKA PUU (Ses Ditjen PP) (1)_2.pdfmateri_234_4. PROSES PEMBENTUKA PUU (Ses Ditjen PP) (1)_2.pdf
materi_234_4. PROSES PEMBENTUKA PUU (Ses Ditjen PP) (1)_2.pdf
 
uu 15 tahun 2019.pdf
uu 15 tahun 2019.pdfuu 15 tahun 2019.pdf
uu 15 tahun 2019.pdf
 
Perda no-11-th-2008-ttg-rpjpd-2007-2027
Perda no-11-th-2008-ttg-rpjpd-2007-2027Perda no-11-th-2008-ttg-rpjpd-2007-2027
Perda no-11-th-2008-ttg-rpjpd-2007-2027
 
Mendagri 28 2008
Mendagri 28 2008Mendagri 28 2008
Mendagri 28 2008
 
Tugas politik hukum
Tugas politik hukumTugas politik hukum
Tugas politik hukum
 
Makalah 150321033553-conversion-gate01
Makalah 150321033553-conversion-gate01Makalah 150321033553-conversion-gate01
Makalah 150321033553-conversion-gate01
 
Makalah;FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG ...
Makalah;FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG ...Makalah;FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG ...
Makalah;FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG ...
 
Makalah;FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG ...
Makalah;FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG ...Makalah;FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG ...
Makalah;FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG ...
 
Peran para pembentuk peraturan perundang undangan-1
Peran para pembentuk peraturan perundang undangan-1Peran para pembentuk peraturan perundang undangan-1
Peran para pembentuk peraturan perundang undangan-1
 
Kab pakpak barat 4_2008
Kab pakpak barat 4_2008Kab pakpak barat 4_2008
Kab pakpak barat 4_2008
 
Akmal-Arah Kebijakan PP 12 Tahun 2018.ppt
Akmal-Arah Kebijakan PP 12 Tahun 2018.pptAkmal-Arah Kebijakan PP 12 Tahun 2018.ppt
Akmal-Arah Kebijakan PP 12 Tahun 2018.ppt
 
Penjelasan Pengusul Atas Raperda Prakarsa DPRD
Penjelasan Pengusul Atas Raperda Prakarsa DPRDPenjelasan Pengusul Atas Raperda Prakarsa DPRD
Penjelasan Pengusul Atas Raperda Prakarsa DPRD
 
Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Pe...
Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Pe...Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Pe...
Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Pe...
 
Makalah Pembentukan PERDA
Makalah Pembentukan PERDA Makalah Pembentukan PERDA
Makalah Pembentukan PERDA
 
Bagan proses pembentukan_dan_perubahan
Bagan proses pembentukan_dan_perubahanBagan proses pembentukan_dan_perubahan
Bagan proses pembentukan_dan_perubahan
 
PP no 8 tahun 2003 Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
PP no 8 tahun 2003 Pedoman Organisasi Perangkat DaerahPP no 8 tahun 2003 Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
PP no 8 tahun 2003 Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
 
Bahan bu Rahma 13092022.pdf
Bahan bu Rahma 13092022.pdfBahan bu Rahma 13092022.pdf
Bahan bu Rahma 13092022.pdf
 
Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan
Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas PembantuanPeraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan
Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan
 

Más de Ade Suerani

PU F. Bangun Sultra atas raperda Retribusi Jasa Usaja, Jasa Umum, RTRW, dan P...
PU F. Bangun Sultra atas raperda Retribusi Jasa Usaja, Jasa Umum, RTRW, dan P...PU F. Bangun Sultra atas raperda Retribusi Jasa Usaja, Jasa Umum, RTRW, dan P...
PU F. Bangun Sultra atas raperda Retribusi Jasa Usaja, Jasa Umum, RTRW, dan P...Ade Suerani
 
Pendapat Akhir F. Bangun Sultra Pertanggungjawaban APBD 2010
Pendapat Akhir F. Bangun Sultra Pertanggungjawaban APBD 2010Pendapat Akhir F. Bangun Sultra Pertanggungjawaban APBD 2010
Pendapat Akhir F. Bangun Sultra Pertanggungjawaban APBD 2010Ade Suerani
 
Laporan Pansus Pertanggungjawaban APBD 2010
Laporan Pansus Pertanggungjawaban APBD 2010Laporan Pansus Pertanggungjawaban APBD 2010
Laporan Pansus Pertanggungjawaban APBD 2010Ade Suerani
 
Tata Cara Pembahasan Raperda di DPRD
Tata Cara Pembahasan Raperda di DPRDTata Cara Pembahasan Raperda di DPRD
Tata Cara Pembahasan Raperda di DPRDAde Suerani
 
RAPERDA PENGADAAN PNSD
RAPERDA PENGADAAN PNSDRAPERDA PENGADAAN PNSD
RAPERDA PENGADAAN PNSDAde Suerani
 
PENJELASAN RAPERDA PENGADAAN PNSD
PENJELASAN RAPERDA PENGADAAN PNSDPENJELASAN RAPERDA PENGADAAN PNSD
PENJELASAN RAPERDA PENGADAAN PNSDAde Suerani
 
Raperda ttg Pedoman Pengangkatan PNSD Dalam Jabatan Struktural
Raperda ttg Pedoman Pengangkatan PNSD Dalam Jabatan StrukturalRaperda ttg Pedoman Pengangkatan PNSD Dalam Jabatan Struktural
Raperda ttg Pedoman Pengangkatan PNSD Dalam Jabatan StrukturalAde Suerani
 
Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Sultra atas Raperda Pinjaman Daerah
Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Sultra atas Raperda Pinjaman DaerahPendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Sultra atas Raperda Pinjaman Daerah
Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Sultra atas Raperda Pinjaman DaerahAde Suerani
 
Laporan Pansus Perda Pinjaman
Laporan Pansus Perda Pinjaman Laporan Pansus Perda Pinjaman
Laporan Pansus Perda Pinjaman Ade Suerani
 
Laporan Pansus 5 Raperda
Laporan Pansus 5 RaperdaLaporan Pansus 5 Raperda
Laporan Pansus 5 RaperdaAde Suerani
 
Pemandangan Umum F Bangun Sultra atas 5 Raperda
Pemandangan Umum F Bangun Sultra atas 5 RaperdaPemandangan Umum F Bangun Sultra atas 5 Raperda
Pemandangan Umum F Bangun Sultra atas 5 RaperdaAde Suerani
 
FAQ LKPJ Kepala Daerah
FAQ LKPJ Kepala DaerahFAQ LKPJ Kepala Daerah
FAQ LKPJ Kepala DaerahAde Suerani
 
Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Lima Raperda
Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Lima RaperdaPemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Lima Raperda
Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Lima RaperdaAde Suerani
 
Pendapat Akhir F Bangun Sultra atas RAPBD 2011 Sultra
Pendapat Akhir F Bangun Sultra atas RAPBD 2011 SultraPendapat Akhir F Bangun Sultra atas RAPBD 2011 Sultra
Pendapat Akhir F Bangun Sultra atas RAPBD 2011 SultraAde Suerani
 
Laporan TA Nopember 2010
Laporan TA Nopember 2010Laporan TA Nopember 2010
Laporan TA Nopember 2010Ade Suerani
 
Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Raperda tentang Perubahan APBD 2010
Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Raperda tentang Perubahan APBD 2010Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Raperda tentang Perubahan APBD 2010
Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Raperda tentang Perubahan APBD 2010Ade Suerani
 
Laporan ta september
Laporan ta septemberLaporan ta september
Laporan ta septemberAde Suerani
 
SEJARAH SINGKAT DPRD SULTRA
SEJARAH SINGKAT DPRD SULTRA SEJARAH SINGKAT DPRD SULTRA
SEJARAH SINGKAT DPRD SULTRA Ade Suerani
 
MEMORI DPRD SULTRA 2004-2009
MEMORI DPRD SULTRA 2004-2009MEMORI DPRD SULTRA 2004-2009
MEMORI DPRD SULTRA 2004-2009Ade Suerani
 
DRAF REKOMENDASI DPRD SULTRA ATAS LKPJ 2009
DRAF REKOMENDASI DPRD SULTRA ATAS LKPJ 2009DRAF REKOMENDASI DPRD SULTRA ATAS LKPJ 2009
DRAF REKOMENDASI DPRD SULTRA ATAS LKPJ 2009Ade Suerani
 

Más de Ade Suerani (20)

PU F. Bangun Sultra atas raperda Retribusi Jasa Usaja, Jasa Umum, RTRW, dan P...
PU F. Bangun Sultra atas raperda Retribusi Jasa Usaja, Jasa Umum, RTRW, dan P...PU F. Bangun Sultra atas raperda Retribusi Jasa Usaja, Jasa Umum, RTRW, dan P...
PU F. Bangun Sultra atas raperda Retribusi Jasa Usaja, Jasa Umum, RTRW, dan P...
 
Pendapat Akhir F. Bangun Sultra Pertanggungjawaban APBD 2010
Pendapat Akhir F. Bangun Sultra Pertanggungjawaban APBD 2010Pendapat Akhir F. Bangun Sultra Pertanggungjawaban APBD 2010
Pendapat Akhir F. Bangun Sultra Pertanggungjawaban APBD 2010
 
Laporan Pansus Pertanggungjawaban APBD 2010
Laporan Pansus Pertanggungjawaban APBD 2010Laporan Pansus Pertanggungjawaban APBD 2010
Laporan Pansus Pertanggungjawaban APBD 2010
 
Tata Cara Pembahasan Raperda di DPRD
Tata Cara Pembahasan Raperda di DPRDTata Cara Pembahasan Raperda di DPRD
Tata Cara Pembahasan Raperda di DPRD
 
RAPERDA PENGADAAN PNSD
RAPERDA PENGADAAN PNSDRAPERDA PENGADAAN PNSD
RAPERDA PENGADAAN PNSD
 
PENJELASAN RAPERDA PENGADAAN PNSD
PENJELASAN RAPERDA PENGADAAN PNSDPENJELASAN RAPERDA PENGADAAN PNSD
PENJELASAN RAPERDA PENGADAAN PNSD
 
Raperda ttg Pedoman Pengangkatan PNSD Dalam Jabatan Struktural
Raperda ttg Pedoman Pengangkatan PNSD Dalam Jabatan StrukturalRaperda ttg Pedoman Pengangkatan PNSD Dalam Jabatan Struktural
Raperda ttg Pedoman Pengangkatan PNSD Dalam Jabatan Struktural
 
Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Sultra atas Raperda Pinjaman Daerah
Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Sultra atas Raperda Pinjaman DaerahPendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Sultra atas Raperda Pinjaman Daerah
Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Sultra atas Raperda Pinjaman Daerah
 
Laporan Pansus Perda Pinjaman
Laporan Pansus Perda Pinjaman Laporan Pansus Perda Pinjaman
Laporan Pansus Perda Pinjaman
 
Laporan Pansus 5 Raperda
Laporan Pansus 5 RaperdaLaporan Pansus 5 Raperda
Laporan Pansus 5 Raperda
 
Pemandangan Umum F Bangun Sultra atas 5 Raperda
Pemandangan Umum F Bangun Sultra atas 5 RaperdaPemandangan Umum F Bangun Sultra atas 5 Raperda
Pemandangan Umum F Bangun Sultra atas 5 Raperda
 
FAQ LKPJ Kepala Daerah
FAQ LKPJ Kepala DaerahFAQ LKPJ Kepala Daerah
FAQ LKPJ Kepala Daerah
 
Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Lima Raperda
Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Lima RaperdaPemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Lima Raperda
Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Lima Raperda
 
Pendapat Akhir F Bangun Sultra atas RAPBD 2011 Sultra
Pendapat Akhir F Bangun Sultra atas RAPBD 2011 SultraPendapat Akhir F Bangun Sultra atas RAPBD 2011 Sultra
Pendapat Akhir F Bangun Sultra atas RAPBD 2011 Sultra
 
Laporan TA Nopember 2010
Laporan TA Nopember 2010Laporan TA Nopember 2010
Laporan TA Nopember 2010
 
Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Raperda tentang Perubahan APBD 2010
Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Raperda tentang Perubahan APBD 2010Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Raperda tentang Perubahan APBD 2010
Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Raperda tentang Perubahan APBD 2010
 
Laporan ta september
Laporan ta septemberLaporan ta september
Laporan ta september
 
SEJARAH SINGKAT DPRD SULTRA
SEJARAH SINGKAT DPRD SULTRA SEJARAH SINGKAT DPRD SULTRA
SEJARAH SINGKAT DPRD SULTRA
 
MEMORI DPRD SULTRA 2004-2009
MEMORI DPRD SULTRA 2004-2009MEMORI DPRD SULTRA 2004-2009
MEMORI DPRD SULTRA 2004-2009
 
DRAF REKOMENDASI DPRD SULTRA ATAS LKPJ 2009
DRAF REKOMENDASI DPRD SULTRA ATAS LKPJ 2009DRAF REKOMENDASI DPRD SULTRA ATAS LKPJ 2009
DRAF REKOMENDASI DPRD SULTRA ATAS LKPJ 2009
 

Último

Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdf
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdfDemonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdf
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdfvebronialite32
 
Materi power point Kepemimpinan leadership .ppt
Materi power point Kepemimpinan leadership .pptMateri power point Kepemimpinan leadership .ppt
Materi power point Kepemimpinan leadership .pptAcemediadotkoM1
 
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional DuniaKarakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional DuniaNadia Putri Ayu
 
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxDESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxFuzaAnggriana
 
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfKelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfCloverash1
 
UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...
UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...
UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...jumadsmanesi
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docx
Modul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docxModul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docx
Modul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docxherisriwahyuni
 
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptxMODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptxarnisariningsih98
 
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptxadap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptxmtsmampunbarub4
 
PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.
PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.
PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.aechacha366
 
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdfKelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdftsaniasalftn18
 
MTK BAB 5 PENGOLAHAN DATA (Materi 2).pptx
MTK BAB 5 PENGOLAHAN DATA (Materi 2).pptxMTK BAB 5 PENGOLAHAN DATA (Materi 2).pptx
MTK BAB 5 PENGOLAHAN DATA (Materi 2).pptxssuser0239c1
 
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfAKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfTaqdirAlfiandi1
 
PPT TEKS TANGGAPAN KELAS 7 KURIKUKULM MERDEKA
PPT TEKS TANGGAPAN KELAS 7 KURIKUKULM MERDEKAPPT TEKS TANGGAPAN KELAS 7 KURIKUKULM MERDEKA
PPT TEKS TANGGAPAN KELAS 7 KURIKUKULM MERDEKARenoMardhatillahS
 
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...MarwanAnugrah
 
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxAKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxWirionSembiring2
 
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docxLembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docxbkandrisaputra
 
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptxJurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptxBambang440423
 
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam Kelas
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam KelasMembuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam Kelas
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam KelasHardaminOde2
 
alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptx
alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptxalat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptx
alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptxRioNahak1
 

Último (20)

Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdf
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdfDemonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdf
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdf
 
Materi power point Kepemimpinan leadership .ppt
Materi power point Kepemimpinan leadership .pptMateri power point Kepemimpinan leadership .ppt
Materi power point Kepemimpinan leadership .ppt
 
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional DuniaKarakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
 
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxDESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
 
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfKelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
 
UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...
UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...
UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docx
Modul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docxModul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docx
Modul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docx
 
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptxMODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
 
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptxadap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
 
PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.
PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.
PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.
 
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdfKelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
 
MTK BAB 5 PENGOLAHAN DATA (Materi 2).pptx
MTK BAB 5 PENGOLAHAN DATA (Materi 2).pptxMTK BAB 5 PENGOLAHAN DATA (Materi 2).pptx
MTK BAB 5 PENGOLAHAN DATA (Materi 2).pptx
 
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfAKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
 
PPT TEKS TANGGAPAN KELAS 7 KURIKUKULM MERDEKA
PPT TEKS TANGGAPAN KELAS 7 KURIKUKULM MERDEKAPPT TEKS TANGGAPAN KELAS 7 KURIKUKULM MERDEKA
PPT TEKS TANGGAPAN KELAS 7 KURIKUKULM MERDEKA
 
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
 
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxAKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
 
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docxLembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
 
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptxJurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
 
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam Kelas
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam KelasMembuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam Kelas
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam Kelas
 
alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptx
alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptxalat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptx
alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptx
 

PROLEGDA

  • 1. PROGRAM LEGISLASI DAERAH Kendari, 11 Nopember 2011
  • 2.
  • 3.
  • 4.
  • 5. Penyusunan Prolegda Mekanisme Substansi Penyusunan Prolegda
  • 6.
  • 7. Mekanisme Penyusunan Prolegda PEMERINTAH DAERAH Prolegda disusun oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang dikoordinasikan oleh Balegda. (Pasal 36 ayat (1) UU No. 12/2011 dan Pasal 53 huruf b PP No. 16/2010) DPRD PROLEGDA Dikoordinir BALEGDA
  • 8.
  • 9.
  • 10. Mekanisme Penyusunan Prolegda Keputusan DPRD tentang Program Legislasi Daerah (Prov/Kab/Kota…….) R-Prolegda DPRD RAPAT PARIPURNA DPRD Hasil koordinasi penyusunan Prolegda antara DPRD dan Pemerintah Daerah disepakati menjadi Prolegda (Provinsi/Kab/Kota) dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD dalam bentuk Keputusan DPRD. (Pasal 36 UU No. 12/2011) R-Prolegda Pemda
  • 11.
  • 12. Substansi Penyusunan Prolegda No. Judul Rancangan Perda Materi yang Diatur Ket. Latar Belakang Pokok Pikiran Jangkauan & Arah Pengaturan 1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum 2 Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha
  • 13.
  • 14.
  • 15.
  • 16.