SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 8
Desa Lestari
Serial: PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014)
Asas & Pembagian Kekuasaan
Pengelolaan Keuangan Desa
Asas Pengelolaan Keuangan Desa
Transparan
Partisipatif Akuntabel
Tertib &
Disiplin
Anggaran
Permendagri No. 113/2014, Bab II, Pasal 2, Ayat (1)
Diolah dari:
Masa Pengelolaan
31
Desember
1
Januari
1 tahun
Permendagri No. 113/2014, Bab II, Pasal 2, Ayat (2)
Diolah dari:
Kepala Desa
PTPKD (Pelaksana Teknis
Pengelolaan Keuangan Desa)
Koordinator PTPKD
(Sekretaris Desa)
Pelaksana PTPKD
(Kepala Seksi)
Bendahara PTPKD
(Staf Urusan Keuangan)
Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
Permendagri No. 113/2014, Bab III
Diolah dari:
Wewenang Kepala Desa
Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa
Menetapkan PTPKD
Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa
Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa
Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa
Permendagri No. 113/2014, Bab III Pasal 3 Ayat (2)
Diolah dari:
Tugas Koordinator PTPKD
Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa
Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa
dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa
Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan
yang telah ditetapkan dalam APBDesa
Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa
Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan
pengeluaran APBDesa
Permendagri No. 113/2014, Bab III Pasal 5
Diolah dari:
Tugas Pelaksana PTPKD
Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya
Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa
yang telah ditetapkan di dalam APBDesa
Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas
beban anggaran belanja kegiatan
Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa
Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan
Permendagri No. 113/2014, Bab III Pasal 6
Diolah dari:
Tugas Bendahara PTPKD
Menerima
Menyimpan
Menyetorkan/
membayar
Mempertanggungjawabkan
Menatausahakan
penerimaan pendapatan desa &
pengeluaran pendapatan desa
Permendagri No. 113/2014, Bab III Pasal 7
Diolah dari:

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

D. konsep penyusunan pagu indikati (ka subid pemerintahan)
D. konsep penyusunan pagu indikati (ka subid pemerintahan)D. konsep penyusunan pagu indikati (ka subid pemerintahan)
D. konsep penyusunan pagu indikati (ka subid pemerintahan)
PEMPROP JABAR
 
Perdes rkp des kedungdowo 2014
Perdes rkp des kedungdowo 2014Perdes rkp des kedungdowo 2014
Perdes rkp des kedungdowo 2014
KDW2016
 

La actualidad más candente (20)

Dinas kesehatan
Dinas kesehatanDinas kesehatan
Dinas kesehatan
 
Dinas sosial
Dinas sosialDinas sosial
Dinas sosial
 
28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kb
28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kb28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kb
28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kb
 
APBDesa Tawangsari Tahun 2015 Lamp 4 RAB
APBDesa Tawangsari Tahun 2015 Lamp 4 RABAPBDesa Tawangsari Tahun 2015 Lamp 4 RAB
APBDesa Tawangsari Tahun 2015 Lamp 4 RAB
 
Dinas penanaman modal
Dinas penanaman modalDinas penanaman modal
Dinas penanaman modal
 
Dinas pariwisata
Dinas pariwisataDinas pariwisata
Dinas pariwisata
 
Dinas kependudukan dan catatan sipil
Dinas kependudukan dan catatan sipilDinas kependudukan dan catatan sipil
Dinas kependudukan dan catatan sipil
 
D. konsep penyusunan pagu indikati (ka subid pemerintahan)
D. konsep penyusunan pagu indikati (ka subid pemerintahan)D. konsep penyusunan pagu indikati (ka subid pemerintahan)
D. konsep penyusunan pagu indikati (ka subid pemerintahan)
 
Juknis Tata Cara Pelaksanaan Inventarisasi Aset Desa | MALMING Kemendagri #28
Juknis Tata Cara Pelaksanaan Inventarisasi Aset Desa |  MALMING Kemendagri #28Juknis Tata Cara Pelaksanaan Inventarisasi Aset Desa |  MALMING Kemendagri #28
Juknis Tata Cara Pelaksanaan Inventarisasi Aset Desa | MALMING Kemendagri #28
 
Perdes rkp des kedungdowo 2014
Perdes rkp des kedungdowo 2014Perdes rkp des kedungdowo 2014
Perdes rkp des kedungdowo 2014
 
1. dpa skpd
1. dpa skpd1. dpa skpd
1. dpa skpd
 
Lampiran Perdes No.1 Th 2016 Ttg APBDes 2016
Lampiran Perdes No.1 Th 2016 Ttg APBDes 2016Lampiran Perdes No.1 Th 2016 Ttg APBDes 2016
Lampiran Perdes No.1 Th 2016 Ttg APBDes 2016
 
Lampiran APBDes Revisi Tahun 2015
Lampiran APBDes Revisi Tahun 2015Lampiran APBDes Revisi Tahun 2015
Lampiran APBDes Revisi Tahun 2015
 
Dinas komunikasi dan informatika
Dinas komunikasi dan informatikaDinas komunikasi dan informatika
Dinas komunikasi dan informatika
 
5.6. dpa skpd 221
5.6. dpa skpd 2215.6. dpa skpd 221
5.6. dpa skpd 221
 
Dinas pendidikan
Dinas pendidikanDinas pendidikan
Dinas pendidikan
 
7. Dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi
7. Dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi7. Dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi
7. Dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi
 
Permen no.113 th_2014_lampiran
Permen no.113 th_2014_lampiranPermen no.113 th_2014_lampiran
Permen no.113 th_2014_lampiran
 
Proposal kube
Proposal kubeProposal kube
Proposal kube
 
Lampiran APBDes Desa Kadujajar 2015 sebelum perubahan.xlsx
Lampiran APBDes Desa Kadujajar 2015 sebelum perubahan.xlsxLampiran APBDes Desa Kadujajar 2015 sebelum perubahan.xlsx
Lampiran APBDes Desa Kadujajar 2015 sebelum perubahan.xlsx
 

Destacado

Pengelolaankeuangandesakabciamis 120811023213-phpapp01
Pengelolaankeuangandesakabciamis 120811023213-phpapp01Pengelolaankeuangandesakabciamis 120811023213-phpapp01
Pengelolaankeuangandesakabciamis 120811023213-phpapp01
Cahyo Wiryanto
 
Carnaval Brasil
Carnaval BrasilCarnaval Brasil
Carnaval Brasil
pgsart
 
Pengelolaan keuangan-dan-aset-desa-11
Pengelolaan keuangan-dan-aset-desa-11Pengelolaan keuangan-dan-aset-desa-11
Pengelolaan keuangan-dan-aset-desa-11
agus raharjo
 
Best sports cars 2014
Best sports cars 2014Best sports cars 2014
Best sports cars 2014
Tudy Parau
 

Destacado (20)

2012 Jeep Wrangler Rubicon
2012 Jeep Wrangler Rubicon2012 Jeep Wrangler Rubicon
2012 Jeep Wrangler Rubicon
 
2011 Jeep Wrangler Rubicon For Sale in Madison near Union County NJ
2011 Jeep Wrangler Rubicon For Sale in Madison near Union County NJ2011 Jeep Wrangler Rubicon For Sale in Madison near Union County NJ
2011 Jeep Wrangler Rubicon For Sale in Madison near Union County NJ
 
Spectral classification of stars
Spectral classification of starsSpectral classification of stars
Spectral classification of stars
 
Paparan desa 2014
Paparan desa 2014Paparan desa 2014
Paparan desa 2014
 
Pengelolaankeuangandesakabciamis 120811023213-phpapp01
Pengelolaankeuangandesakabciamis 120811023213-phpapp01Pengelolaankeuangandesakabciamis 120811023213-phpapp01
Pengelolaankeuangandesakabciamis 120811023213-phpapp01
 
Kebijakan pengelolaan uang
Kebijakan pengelolaan uangKebijakan pengelolaan uang
Kebijakan pengelolaan uang
 
Carnaval Brasil
Carnaval BrasilCarnaval Brasil
Carnaval Brasil
 
Prin penganggaran dan pertanggungjawaban apbd kpd pemdes final edit
Prin penganggaran dan pertanggungjawaban apbd kpd pemdes final editPrin penganggaran dan pertanggungjawaban apbd kpd pemdes final edit
Prin penganggaran dan pertanggungjawaban apbd kpd pemdes final edit
 
Permendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desa
Permendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desaPermendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desa
Permendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desa
 
Pengelolaan keuangan-dan-aset-desa-11
Pengelolaan keuangan-dan-aset-desa-11Pengelolaan keuangan-dan-aset-desa-11
Pengelolaan keuangan-dan-aset-desa-11
 
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Da...
Peraturan Pemerintah Nomor  60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Da...Peraturan Pemerintah Nomor  60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Da...
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Da...
 
Best sports cars 2014
Best sports cars 2014Best sports cars 2014
Best sports cars 2014
 
03. pendapatan desa
03. pendapatan desa03. pendapatan desa
03. pendapatan desa
 
Presentasi uu desa versi terbaru
Presentasi uu desa versi terbaruPresentasi uu desa versi terbaru
Presentasi uu desa versi terbaru
 
Black Beauty3 (1) Copy
Black Beauty3 (1) CopyBlack Beauty3 (1) Copy
Black Beauty3 (1) Copy
 
BPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa
BPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan DesaBPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa
BPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa
 
Brazil
BrazilBrazil
Brazil
 
Christmas 20 facts you may not know
Christmas  20 facts you may not know Christmas  20 facts you may not know
Christmas 20 facts you may not know
 
MATERI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
MATERI PENGELOLAAN KEUANGAN DESAMATERI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
MATERI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
 
Personal Branding Presentation
Personal Branding PresentationPersonal Branding Presentation
Personal Branding Presentation
 

Similar a 01. asas & kekuasaan

Permendagri no.113 th_2014
Permendagri no.113 th_2014Permendagri no.113 th_2014
Permendagri no.113 th_2014
HENDRO
 
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptx
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptxpengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptx
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptx
udin251181
 

Similar a 01. asas & kekuasaan (20)

asas kekuasaan pengelolaan keuangan desa
asas kekuasaan pengelolaan keuangan desaasas kekuasaan pengelolaan keuangan desa
asas kekuasaan pengelolaan keuangan desa
 
SISTEM INFORMASI KEUANGAN DESA
SISTEM INFORMASI KEUANGAN DESASISTEM INFORMASI KEUANGAN DESA
SISTEM INFORMASI KEUANGAN DESA
 
KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOYOSO TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOYOSO TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DESAKEPUTUSAN KEPALA DESA WONOYOSO TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOYOSO TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DESA
 
Pengantar apb desa
Pengantar apb desaPengantar apb desa
Pengantar apb desa
 
Sk ptpkd 2016 final
Sk ptpkd 2016 finalSk ptpkd 2016 final
Sk ptpkd 2016 final
 
Nota kesepakatan rapbdes 2016
Nota kesepakatan rapbdes 2016Nota kesepakatan rapbdes 2016
Nota kesepakatan rapbdes 2016
 
Pengelolaan keu desa
Pengelolaan keu desaPengelolaan keu desa
Pengelolaan keu desa
 
Perbup 71 tahun 2017.pptx
Perbup 71 tahun 2017.pptxPerbup 71 tahun 2017.pptx
Perbup 71 tahun 2017.pptx
 
PERATURAN DESA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA WONO...
PERATURAN DESA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA WONO...PERATURAN DESA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA WONO...
PERATURAN DESA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA WONO...
 
PERDES NO 2 Tahun 2021
PERDES NO 2 Tahun 2021PERDES NO 2 Tahun 2021
PERDES NO 2 Tahun 2021
 
18.-Penyusunan-RPJM-Desa.pdf
18.-Penyusunan-RPJM-Desa.pdf18.-Penyusunan-RPJM-Desa.pdf
18.-Penyusunan-RPJM-Desa.pdf
 
18. penyusunan rpjm desa
18. penyusunan rpjm desa18. penyusunan rpjm desa
18. penyusunan rpjm desa
 
Permendagri No. 113 Tahun 2014
Permendagri No. 113 Tahun 2014 Permendagri No. 113 Tahun 2014
Permendagri No. 113 Tahun 2014
 
Permendagri nomor 113 tahun 2014
Permendagri nomor 113 tahun 2014Permendagri nomor 113 tahun 2014
Permendagri nomor 113 tahun 2014
 
Permendagri no.113 tahun 2014
Permendagri no.113 tahun 2014Permendagri no.113 tahun 2014
Permendagri no.113 tahun 2014
 
Permendagri no 113 tahun 2014
Permendagri no 113 tahun 2014Permendagri no 113 tahun 2014
Permendagri no 113 tahun 2014
 
Permendagri no.113 th_2014
Permendagri no.113 th_2014Permendagri no.113 th_2014
Permendagri no.113 th_2014
 
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptx
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptxpengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptx
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptx
 
SK Nomor 1 Tahun 2016 (PTPKD TA 2016)
SK Nomor 1 Tahun 2016 (PTPKD TA 2016)SK Nomor 1 Tahun 2016 (PTPKD TA 2016)
SK Nomor 1 Tahun 2016 (PTPKD TA 2016)
 
10010000192 permen no.84_th_2015_
10010000192 permen no.84_th_2015_10010000192 permen no.84_th_2015_
10010000192 permen no.84_th_2015_
 

01. asas & kekuasaan

  • 1. Desa Lestari Serial: PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014) Asas & Pembagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
  • 2. Asas Pengelolaan Keuangan Desa Transparan Partisipatif Akuntabel Tertib & Disiplin Anggaran Permendagri No. 113/2014, Bab II, Pasal 2, Ayat (1) Diolah dari:
  • 3. Masa Pengelolaan 31 Desember 1 Januari 1 tahun Permendagri No. 113/2014, Bab II, Pasal 2, Ayat (2) Diolah dari:
  • 4. Kepala Desa PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) Koordinator PTPKD (Sekretaris Desa) Pelaksana PTPKD (Kepala Seksi) Bendahara PTPKD (Staf Urusan Keuangan) Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Permendagri No. 113/2014, Bab III Diolah dari:
  • 5. Wewenang Kepala Desa Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa Menetapkan PTPKD Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa Permendagri No. 113/2014, Bab III Pasal 3 Ayat (2) Diolah dari:
  • 6. Tugas Koordinator PTPKD Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa Permendagri No. 113/2014, Bab III Pasal 5 Diolah dari:
  • 7. Tugas Pelaksana PTPKD Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa Mengendalikan pelaksanaan kegiatan Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan Permendagri No. 113/2014, Bab III Pasal 6 Diolah dari:
  • 8. Tugas Bendahara PTPKD Menerima Menyimpan Menyetorkan/ membayar Mempertanggungjawabkan Menatausahakan penerimaan pendapatan desa & pengeluaran pendapatan desa Permendagri No. 113/2014, Bab III Pasal 7 Diolah dari: