1. 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Kebijakan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2007
tentang perubahan atas PP Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer
menjadi CPNS dan Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Pendataan Tenaga Honorer yang bekerja di Lingkungan Instansi Pemerintah, telah
menghasilkan sistem pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kategori 1 dan
Kategori 2 di Lingkungan Pemerintah.
Karakteristik utama CPNS Kategori 1 dan Kategori 2 adalah telah memiliki
pengalaman dalam bidang pekerjaannya selama menjadi tenaga honorer dan sistem
pengadaannya dilakukan dengan seleksi khusus, menuntut Lembaga Administrasi Negara
untuk menyiapkan Sistem Penyelenggaraan Diklat Prajabatan tersendiri bagi CPNS
tersebut yaitu Diklat Prajabatan yang Diangkat dari Tenaga Honorer K1/K2. Diklat ini
diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan dan memperluas wawasan CPNS dalam
memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur
menyelenggarakan Diklat Prajabatan Golongan III Angkatan 1,2,3,4 pada tahun
2014.Diklat Prajabatan tersebut merupakan syarat pengangkatan Calon Pegawai Negeri
Sipil untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
B. Dasar Hukum Penyelenggaraan
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan
Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 18 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai
Negeri Sipil Golongan I, Golongan II, dan Golongan III yang diangkat dari Tenaga
Honorer Kategori 1 dan/atau Kategori 2;
4. Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/86/KTPS/013/2014 tanggal 04
Februari 2014 tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur
Tahun Anggaran 2014;
5. Surat Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Nomor:
188.4/25552/205.5.1/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan K1/K2 Golongan III Angkatan 1, 2, 3, dan 4
Tahun 2014 Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
6. Surat Tugas kepala BKD Jombang Nomor : 893.3/3156/415.42/2014

2. 2
C. Tujuan Penyelenggaran
Tujuan Diklat Prajabatan CPNS Golongan III Angkatan 1, 2, 3, dan 4 Tahun 2014
Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah :
1. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat
melaksanakan tugas secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika
Pegawai Negeri Sipi sesuai dengan kebutuhan instansinya.
2. Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat
persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan,
pengayoman, dan pemberdayaan masyarkat.
4. Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas
pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya kepemerintahan yang
baik.
D. Tempat Pelaksanaan
Pelaksanaan Diklat Prajabatan CPNS Pengangkatan dari Tenaga Honorer K1/K2
Golongan III Angkatan 1, 2, 3, dan 4 Tahun 2014 Pemerintah Provinsi Jawa Timur di
Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur bertempat di PUSDIK BRIMOB
Watukosek Japanan Pasuruan dan peserta diasramakan.
E. Waktu Penyelenggaraan
Diklat Prajabatan CPNS Pengangkatan dari Tenaga Honorer K1/K2 Golongan III
Angkatan 1 Tahun 2014 diselenggarakan selama 6 hari, yaitu mulai tanggal 3 sampai
dengan 8 November 2014.
F. Pembiayaan
Pembiayaan Penyelenggaraan Diklat Prajabatan CPNS Pengangkatan dari Tenaga
Honorer K1/K2 Golongan III Angkatan 1,2,3, dan 4 Tahun 2014 atas biaya APBD
Kabupaten.

3. 3
BAB II
HASIL PELAKSANAAN
A. Pelaksanaan Kegiatan
Waktu Pemberangkatan: Minggu, 2 November 2014 pukul 08.00 WIB dari SMA
Negeri 3 Jombang
Waktu Pelaksanaan Diklat: Senin s.d. Sabtu, 3 s.d 8 November 2014
Tempat Diklat : PUSDIK BRIMOB Watukosek, Japanan, Pasuruan
Angkatan : 2
Kelas/ Nosis : II B/22
B. Kegiatan Harian
Matadiklat yang diberikan pada Diklat Prajabatan ini adalah :
1. Dinamika Kelompok
2. Wawasan Kebangsaan dalam Kerangka Negara Keatuan Republik Indonesia
3. Manajemen ASN
4. Percepatan Pemberantasan Korupsi
5. Pola Pikir Pegawai Negeri Sipil
Metode Pembelajaran :
Metode pembelajaran yang digunakan dalam semua matadiklat di atas adalah :
1. Ceramah dan tanya jawab;
2. Diskusi;
3. Simulasi
Ringkasan matadiklat sebagai berikut :
1. Mata diklat : Dinamika Kelompok
Penyaji : Dra.Istimijati,MSi
Materi :
Dinamika Kelompok menyiapkan peserta agar dapat saling percaya dengan
yang lain (trust), memiliki sikap keterbukaan (openness), memiliki rasa tanggung
jawab (responsibility) dan merasa bahwa dirinya bagian integral dari yang lainnya
(interdependency).Ini semua dapat disiapkan melalui Dinamika Kelompok. Tingkat
kesiapan peserta untuk memulai proses pembelajaran sangat ditentukan oleh
Dinamika Kelompok yang pada akhirnya menentukan keberhasilan program diklat
secara keseluruhan.
Dalam pembelajaran Dinamika Kelompok diberikan beberapa simulasi yang
terkait dengan pencairan kelas (bina suasana), mengenal diri dan orang lain, sosok
PNS yang meliputi Citra Diri PNS, Disiplin PNS, Integritas Moral, dan Etos Kerja
PNS.

4. 4
2. Matadiklat : Wawasan Kebangsaan dalam Kerangka Negara Kesatuan
Republik Indonesia
Penyaji : Anton Sujarwo
Materi :
Secara konseptual negara terbentuk karena adanya perjanjian atau
kesepakatan diantara kelompok-kelompok manusia dalam suatu wilyah atau daerah
tertentu untuk mewujudkan kepentingan atau tujuan bersama tanpa membedakan
ras/ suku, bahasa, agama, adat istiadat, budaya dan kepentingan politik kelompok
yang bersangkutan. Unsur yang dominan terbentuknya negara adalah rakyat yang
bersatu sebagai satu bangsa, daerah tau wilayah yang jelas batas-batasnya,
pemerintah yang berdaulat dengan tujun tertentu dan secara formal mendapat
pengakuan dari negara lain dalam rangka memenuhi tata aturan pergaulan
internasional.
Wawasan kebangsaan harus dibina dan dipelihara untuk persatuan dan
kesatuan bangsa. Proses ini haruslah ditumbuhkembangkan dari nilai-nilai
moralitas Pancasila yang diaktualisasikan dengan perkembangan zaman dan
dilaksanakan melalui pembangunan nasional yang berciri konsepsi wawasan
nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan
keamanan untuk memperkuat ketahanan nasional.
Yang merupakan 3 pilar kebangsaan adalah :
1. Pancasila;Sebagai dasar
2. UUD 1945
3. Bhinneka Tunggal Ika;
4. NKRI
3. Matadiklat : Manajemen ASN
Penyaji : Tri Yuwono
Materi :
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negaramengatur Manajemen Aparatur Sipil Negara sebagai bagian dari
reformasi birokrasi.Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1) Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkatASN adalah profesi bagi
pegawai negeri sipil danpegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
bekerja pada instansi pemerintah.
2) Pegawai Aparatur Sipil Negarayang selanjutnyadisebut Pegawai ASN adalah
pegawai negeri sipil danpegawai pemerintah dengan perjanjian kerja
yangdiangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dandiserahi tugas dalam suatu
jabatan pemerintahanatau diserahi tugas negara lainnya dan digajiberdasarkan
peraturan perundang-undangan.

5. 3) Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNSadalah warga negara
Indonesia yang memenuhisyarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASNsecara
tetap oleh pejabat pembina kepegawaianuntuk menduduki jabatan pemerintahan.
4) Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untukmenghasilkan Pegawai
ASNyang professional memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dariintervensi
politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi,dan nepotisme.
5
5) Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada azas:
a. kepastian hukum;
b. profesionalitas;
c. proporsionalitas;
d. keterpaduan;
e. delegasi;
f. netralitas;
g. akuntabilitas;
h. efektif dan efisien;
i. keterbukaan;
j. nondiskriminatif;
k. persatuan dan kesatuan;
l. keadilan dan kesetaraan; dan
m. kesejahteraan.
4. Matadiklat : Percepatan pemberantasan Korupsi
Penyaji : H.Suratno Thohir,SH,MSi
Materi :
Peraturan Pemberantasan Korupsi :
1.Masa Peraturan Militer. Pada masa ini, diterbitkan beberapa peraturan,
diantaranya Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/06/1957.
2.Masa Undang-Undang No 24/Prp/Tahun 1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan,
dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi
3.Masa Undang-Undang No 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi
4. Masa Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsiyang kemudian diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang
Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.

6. Badan-Badan Pemberantasan Korupsi
Sejak tahun 1957, pemerintah sudah mengeluarkan peraturan perundang-undangan
tentang korupsi, yang diikuti dengan pembentukan badan-badan pemberantasan
korupsi, antara lain :
1. Tim Pemberantasan Korupsi
6
Dasar hukum pembentukan Tim ini adalah Keppres No. 228 Tahun 1967
dan UU No. 24 Tahun 1960
2. Komite Anti Korupsi
Komite ini dibentuk pada tahun 1970
3. Komite Empat
Dasar hukum : Keppres No. 12 Tahun 1970
4. Opstib
Dasar hukum : Inpres No. 9 Tahun 1977
5. Tim Pemberantasan Korupsi
Dibentuk pada tahun 1982
6. KPKPN
Dasar hukum : UU No. 28 Tahun 1999 dan Keppres No. 27 Tahun 1998
tentang Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara
7. KPK
Dalam pasal 43 UU PTPK, mengaamanatkan dibentuknya badan khusus
yang disebut dengan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002 dibentuk Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK).
Percepatan Pemberantasan Korupsi
 Pada masa reformasi, upaya-upaya pemerintah dalam pemberantasan
korupsi makin ditingkatkan melalui jalur kerja sama internasional, dengan
ikut serta dalam Konvensi PBB Mengenai Korupsi (United Nations
Convention Against Corruption), pada tahun 2003.
 Pada 9 Desember 2004, Presiden RI (Susilo Bambang Yudhoyono)
mengeluarkan Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan
Korupsi.
Empat Unsur Perbuatan Korupsi
1. Niat melakukan korupsi (desire to act)
2. Kemampuan untuk berbuat korupsi (ability to act)
3. Peluang atau kesempatan untuk melakukan korupsi (opportunity to do corruption)
4. Target atau adanya sasaran yang bisa dikorupsi (suitable target)

7. 7
5. Pola Pikir ASN
Matadiklat : Pola Pikir Pegawai Negeri Sipil
Penyaji : Anton Sujarwo
Materi :
• Deskripsi singkat matadiklat ini dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi
CPNS dalam hal meningkatkan pola pikir PNS agar mampu memberikan pelayanan
prima kepada masyarakat dan membentuk birokrasi aparatur pemerintah yang kuat.
• Tujuan pembelajaran setelah selesai pembelajaran peserta diharapkan mampu
merancang kerangka kerja untuk memiliki pola pikir sebagai PNS dan mampu
mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapannya.
• Indikator keberhasilan setelah pembelajaran peserta diklat prajabatan dapat
menjelaskan pengertian pola pikir,menguraikan proses terbentuknya pola pikir,
menjelaskan pengertian citra diri PNS, menjelaskan terbentuknya konsep diri PNS,
menjelaskan dengan kata-kata sendiri mengapa pola pikir perlu diubah,
menguraikan hambatan-hambatan dalam mengubah pola pikir, menganalisis arah
perubahan pola pikir PNS, menjelaskan pengertian potensi otak manusia,
menjelaskan kaitan potensi otak dengan pola pikir.
Contoh Pola Pikir :
Beberapa contoh pola pikir yang menghambat : egois, bermalas-malasan, senioritas
(lingkungan), sikap mental (ambtenar), negative thinking, konflik interest, like and
dislike, kurang PD, tertutup, mencari kambing hitam, menunda pekerjaan,
membuang waktu, dll.
Pola pikir yang menunjang : kerja sebagai ibadah, selalu memotivasi diri, optimis,
percaya diri, kreatif, kerja cerdas, jujur, ulet, dapat dipercaya, tekun, dll.
PNS perlu melakukan perubahan pola pikir karena :
a. Latar belakang PNS yang beragam;
b. Image 7egativeterhadap PNS;
c. Pola pikir bervariasi, ada positif dan negatif;
Hambatan-Hambatan Perubahan Pola Pikir
2. Faktor Internal :
a. Blok persepsi;
b. Blok ego;
c. Blok intelektual;
d. Blok emosi
2. Faktor Eksternal :
a. Lingkungan
b. Teman sejawat
c. Anak buah
d. Iklim kerja

8. 8
BAB III
PENUTUP
A. Simpulan
1. Diklat Prajabatan CPNS Pengangkatan dari Tenaga Honorer K1/K2 Golongan III
Angkatan 1Tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Jombangdilaksanakan mulai tanggl
3 sampai dengan 8 November 2014 dan ditempatkan di Badan Pendidikan dan
Pelatihan Provinsi Jawa Timur bertempat di PUSDIK BRIMOB Watukosek
Japanan Pasuruan.
2. Matadiklat yang diajarkan adalah Dinamika Kelompok, Wawasan Kebangsaan
dalam Kerangka Negara Keatuan Republik Indonesia, Manajemen ASN,
Percepatan Pemberantasan Korupsi, Pola Pikir Pegawai Negeri Sipil.
3. Metode pembelajaran yang digunakan dalam semua matadiklat adalah ceramah dan
tanya jawab, diskusi, simulasi.
4. Semua rangkaian pelaksanaan diklat berjalan dengan lancar.
B. Saran
Setelah pelaksanaan Diklat Prajabatan CPNS Pengangkatan dari Tenaga Honorer
K1/K2 Golongan III Angkatan 1Tahun 2014, diharapkan tetap terjalin komunikasi
yang harmonis antara BKDdengan CPNSdemi terciptanya tujuan yang diharapkan
yaitu meningkatkan pengetahuan dan memperluas wawasan CPNS dalam memberikan
pelayanan yang baik kepada masyarakat.