Kemerdekaan mengemukakan pendapat
•Descargar como PPTX, PDF•
3 recomendaciones•2,281 vistas
Kemerdekaan Mengemukakan pendapat di muka umum A. PENGERTIAN KEMERDEKAAN MENGEMUKAKAN PENDAPAT Kemerdekaan “ Kebebasan atau Hak (Bukan berarti bebas tampa batas) “ Kebebasan berarti keleluasaan berbuat sesuatu tampa ada tekanan, gangguan, hambatan, paksaan dari orang lain. Kemerdekaan tidak akan bernilai jika digunakan untuk menindas pihak lain. Dalam sistem demokrasi pancasila kemerdekaan dibatasi oleh hak-hak orang lain dan disertai dengan tanggung jawab. Mengemukakan “ Menyampaikan atau mengeluarkan melalui cara lisan, tulisan, dan sikap”. Pendapat “ Buah pemikiran tentang sesuatu hal”. Kesimpulan : kebebasan mengeluarkan buah pikiran dengan cara lisan, tulisan, sikap tampa ada tekanan atau paksaan dari pihak lain namun bertanggung jawab. Kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum di indonesia telah diatur didalam (UU RI No 9 Tahun 1998 Baca Di Sini Selengkapnya !!! { suatu pendapat terkadang dapat mengubah atau membentuk pandangan tingkah lak
Recomendados
Recomendados
Más contenido relacionado
La actualidad más candente
La actualidad más candente (20)
Destacado
Destacado (20)
Similar a Kemerdekaan mengemukakan pendapat
Similar a Kemerdekaan mengemukakan pendapat (20)
Último
Último (20)
Kemerdekaan mengemukakan pendapat
- 1. Materi Kelas 7 pembelajaran kemerdekaaan mengemukakan pendapat di muka umum Akibat pembatasan Landasan Hukum Hak dan Kewajiban Cara mengemukakan pendapat Pengertian KMP Bentuk-Bentuk KMP
- 2. Pengertian kemerdekaan mengemukakan pendapat (KMP) Kemerdekaan mengemukakan pendapat merupakan hak warga negara baik secara lisan maupun tulisan.Namun hak tersebut harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab serta sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku . Akibat pembatasan Landasan Hukum Hak dan Kewajiban Cara mengemukakan pendapat Pengertian KMP Bentuk-Bentuk KMP start NextBack
- 3. Bentuk-bentuk kemerdekaan mengemukakan pendapat (KMP) A. unjuk rasa atau demanstrasi, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum. B.pawai, yaitu cara penyampaian dengan arak arakan di jalan umum. C. rapat umum yaitu pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu. D. mimbar bebas yaitu kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu. Akibat pembatasan Landasan Hukum Hak dan Kewajiban Cara mengemukakan pendapat Pengertian KMP Bentuk-Bentuk KMP start NextBack
- 4. Akibat pembatasan a. Akibat bagi Rakyat Pembatasan kemerdekaan berpendapat oleh pemerintah terhadap rakyat akan menimbulkan akibat, antara lain: 1) Munculnya sikap acuh tak acuh rakyat terhadap perkembangan demokrasi. 2) Berkurang atau hilangnya hak kemerdekaan mengemukakan pendapat. 3) Munculnya kekecewaan rakyat karena merasa dibodohi dan dipasung hak-haknya. 4) Komunikasi sosial menjadi terkekang. Akibat pembatasan Landasan Hukum Hak dan Kewajiban Cara mengemukakan pendapat Pengertian KMP Bentuk-Bentuk KMP start NextBack
- 5. Akibat pembatasan b. Akibat bagi Pemerintah Pembatasan kemerdekaan berpendapat oleh pemerintah akan mengakibatkan beberapa hal : 1) Terbentuknya tirani penguasa yang menghambat terciptanya pemerintahan yang jujur, adil dan demokratis. 2) Berkurang atau hilangnya kepercayaan rakyat. 3) Berkurang atau hilangnya kesempatan untuk mendapatkan masukan atau aspirasi rakyat untuk kemajuan masyarakat, bangsa dan negara. 4) Dukungan rakyat terhadap pemerintah makin berkurang. 5) Muncul perlawanan rakyat terhadap pemerintahan. Akibat pembatasan Landasan Hukum Hak dan Kewajiban Cara mengemukakan pendapat Pengertian KMP Bentuk-Bentuk KMP start NextBack
- 6. Akibat pembatasan c. Akibat bagi Bangsa dan Negara 1) Stabilitas politik, ekonomi, sosial dan budaya terganggu. 2) Negara kehilangan pikiran dan ide kreatif rakyat. 3) Pembangunan terhambat karena masukan dan dukungan berkurang. Akibat pembatasan Landasan Hukum Hak dan Kewajiban Cara mengemukakan pendapat Pengertian KMP Bentuk-Bentuk KMP start NextBack
- 7. Landasan Hukum Deklarasi Universal HAM • UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. • UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan. Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. • Pasal 19 UUD 1945 • Pasal 20 UUD 1945 • Pasal 28 UUD 1945 • Pasal 28E UUD 1945 ayat(3) Akibat pembatasan Landasan Hukum Hak dan Kewajiban Cara mengemukakan pendapat Pengertian KMP Bentuk-Bentuk KMP start NextBack
- 8. Hak dan Kewajiban Hak-hak dalam mengemukakan pendapat Menurut ketentuan hukum yang berlaku, bahwa setiap warga negara dalam menyampaikan pendapatnya berhak untuk a. Mengeluarkan pikiran secara bebas yang berarti bahwa mengeluarkan pendapat, pandangan, kehendak atau perasaan yang bebas dari tekanan , baik secara fisik maupun psikis atau pembatasan yang bertentangan dengan hak-hak asasi manusia b. Memperoleh perlindungan hokum, termasuk didalamnya dijamin keamanan dan keselamatannya. Akibat pembatasan Landasan Hukum Hak dan Kewajiban Cara mengemukakan pendapat Pengertian KMP Bentuk-Bentuk KMP start NextBack
- 9. Hak dan Kewajiban Kewajiban-kewajiban dalam mengemukakan pendapat Sebagai warga negara yang baik. Didalam menemukakan pendapat dimuka umum mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk a. Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain b. Menghormat aturan-aturan moral yang diakui umum,dan kesopanan dalam kehidupan bermasyarakat c. Menaati hokum dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku d. Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum e. Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. Akibat pembatasan Landasan Hukum Hak dan Kewajiban Cara mengemukakan pendapat Pengertian KMP Bentuk-Bentuk KMP start NextBack
- 10. Cara mengemukakan pendapat Pasal 9 Ayat (1) Bentuk penyampaian pendapat dimuka umum dapat dilakukan dengan cara: 1.) Unjuk rasa atau berdemonstrasi 2.) Pawai 3.) Rapat umum 4.) Mimbar bebas Akibat pembatasan Landasan Hukum Hak dan Kewajiban Cara mengemukakan pendapat Pengertian KMP Bentuk-Bentuk KMP start NextBack
- 11. Cara mengemukakan pendapat Pasal 9 ayat (2) Bentuk penyampain pendapat dimuka umum boleh dilaksanakan di tempat-tempat terbuka umum , kecuali tempat yang dilarang oleh UU adalah : 1.)Istana kepresidenan. 6.)Stasiun kereta api. 2.)Tempat ibadah. 7.) Terminal. 3.)Instalasi militer. 8.) Objek vital. 4.)Rumah sakit . 5.)Pelabuhan . Akibat pembatasan Landasan Hukum Hak dan Kewajiban Cara mengemukakan pendapat Pengertian KMP Bentuk-Bentuk KMP start NextBack
- 12. Cara mengemukakan pendapat Pasal 10 Penyampaian pendapat dimuka umum wajib diberitahukan terlebih dahulu kepada polri setempat secara tertulis selambat- lambatnya 3x 24 jam sebelum kegiatan dimulai. Akibat pembatasan Landasan Hukum Hak dan Kewajiban Cara mengemukakan pendapat Pengertian KMP Bentuk-Bentuk KMP start NextBack
- 13. Cara mengemukakan pendapat Pasal 11 Surat pemberitahuan secara tertulis kepada polri memuat: 1.)Maksud dan tujuan. 2.)Tempat lokasi dan rute. 3.)Waktu dan lamanya. 4.)Bentuk. 5.)Penanggung jawab . 6.)Nama dan alamat organisasi,kelompok,atau ,perorangan. 7.)Alat peraga yang digunakan . 8.)Jumlah peserta . Akibat pembatasan Landasan Hukum Hak dan Kewajiban Cara mengemukakan pendapat Pengertian KMP Bentuk-Bentuk KMP start NextBack
- 14. Cara mengemukakan pendapat Pasal 12 Ayat (3) Seratus orang pelaku atau peserta unjuk rasa atau demonstrasi dan pawai harus ada seorang sampai lima orang penanggung jawab Akibat pembatasan Landasan Hukum Hak dan Kewajiban Cara mengemukakan pendapat Pengertian KMP Bentuk-Bentuk KMP start NextBack
- 15. Cara mengemukakan pendapat Pasal 13 ayat (1) Kewajiban POLRI Setelah menerima surat pemberitahuan: I. Memberikan surat tanda terima pemberitahuan. II. Berkoordinasi kepada penanggung jawab penyampaian pendapat. III. Berkoordinasi kepada pimpinan instansi/ lembaga yang akan menjadi tujuan IV. Mempersiapkan pengamanan tempat, lokasi dan rute. Akibat pembatasan Landasan Hukum Hak dan Kewajiban Cara mengemukakan pendapat Pengertian KMP Bentuk-Bentuk KMP start NextBack
- 16. Cara mengemukakan pendapat Pasal 13 ayat (2) Dalam pelaksanaanya,Polri wajib memberikan perlindungan keamanan terhadap pelaku atau peserta demonstrasi. Akibat pembatasan Landasan Hukum Hak dan Kewajiban Cara mengemukakan pendapat Pengertian KMP Bentuk-Bentuk KMP start NextBack
- 17. Cara mengemukakan pendapat Pasal 14 Pembatalan pelaksanaan demonstrasi disampaikan secara tertulis dan langsung oleh penanggung jawab kepada polri selambat-lambanya 24 jam sebelum waktu pelaksanaan . Akibat pembatasan Landasan Hukum Hak dan Kewajiban Cara mengemukakan pendapat Pengertian KMP Bentuk-Bentuk KMP start NextBack
- 18. Cara mengemukakan pendapat Pasal 15 pelaksanaan demokrasi dapat dibubarkan apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pasal 9 ayat(2) dan (3), pasal 10 dan pasal 11. Akibat pembatasan Landasan Hukum Hak dan Kewajiban Cara mengemukakan pendapat Pengertian KMP Bentuk-Bentuk KMP start NextBack
- 19. Cara mengemukakan pendapat Pasal 18 1) Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalang-halangi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum yang telah memenuhi ketentuan UU ini dipidana dengan pidana penjara paling lam 1 tahun. 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan Akibat pembatasan Landasan Hukum Hak dan Kewajiban Cara mengemukakan pendapat Pengertian KMP Bentuk-Bentuk KMP start Back