Mendorong digitalisasi pengawasan partisipatif dalam pemilu

1. Digitalisasi
Pengawasan
Partisipatif
Ahsanul Minan
Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia
(UNUSIA)
1
Webinar Digitalisasi Pengawasan Partisipatif,
Bawaslu Kabupaten Bandung Barat, 27 September

2. Context
2
TUNTUTAN
PUBLIK UNTUK
AKUNTABILITAS
DAN EFFISIENSI
PEMERINTAHAN
PERUBAHAN
BUDAYA
MASYARAKAT
(PENTRASI
INTERNET)
TREND
MENINGKATNYA
KESADARAN
DAN PARTISIPASI
POLITIK RAKYAT
MEMERLUKAN RESPON DALAM
BENTUK PENYESUAIAN
STRATEGI PENGAWASAN
PEMILU, TERMASUK
PENGAWASAN PARTISIPATIF

3. MM.DD.20XX
ADD A FOOTER
3
Digitalisasi Demokrasi
Digital Participation
E-government
E-budgetting E-procurement
E-planning
E-complaint

4. Photo Credit: Antara
4
Manfaat Penggunaan
Sistem IT dalam Pemilu
 Meningkatkan kecepatan dalam administrasi pemilu
(termasuk publikasi hasil pemilu). Prinsip cepat ini salah
satu prinsip penting dalam pemilu, untuk mencegah
terjadinya manipulasi, serta memberikan kesempatan
kepada para pihak untuk mengajukan gugatan hukum jika
merasa terdapat pelanggaran
 Meningkatkan aksesibilitas proses dan hasil pemilu,
sehingga lebih transparan. Masyarakat akan lebih mudah
memantau proses dan hasil pemilu
 Meningkatkan akuntabilitas proses dan hasil pemilu.
 Meningkatkan legitimasi hasil pemilu

5. Kelebihan Pengawasan
Berbasis IT
5
Mempermudah
pengawasan
 Pengawas Pemilu maupun
relawan pengawas partisipatif
dapat secara lebih mudah
mendokumentasikan dan
melaporkan dugaan pelanggaran
pemilu
 Dampak positifnya dapat menarik
minat masyarakat untuk terlibat
dalam pengawasan partisipatif
Cost-Effectiveness
 Lebih murah bagi lembaga
pengawas pemilu
 Lebih murah bagi masyarakat
untuk melaporkan hasil
pengawasan dan dugaan
pelanggaran pemilu, tidak harus
mengeluarkan biaya transportasi
untuk mendatangi kantor
pengawas pemilu
Lebih Cepat
 Pengawasan pemilu dengan
memanfaatkan aplikasi berbasis
IT akan dapat mempercepat
proses penanganan dugaan
pelanggaran pemilu
 Kecepatan dalam proses
pelaporan dan penanganan
pelanggaran pemilu ini akan
dapat mencegah kemungkinan
kasus kedaluarsa (yang sering
terjadi selama ini)

6. CRITICAL ISSUES DI
INTERNAL BAWASLU
 Perlunya penyesuaian dalam strategi dan metode
capacity building aparatur pengawas pemilu
 Perlunya diversifikasi instrumen pengawasan
berbasis teknologi informasi
 Perlunya penyesuaian cara pandang (perspektif),
cara berpikir (mindset) dan cara bertindak yang
ramah terhadap penggunaan aplikasi IT dalam
pengawasan pemilu.
 Perlu penyesuaian dalam sosialisasi pengawasan
partisipatif untuk menggunakan pengawasan
berbasis IT
6

7. PRINSIP-PRINSIP DALAM
DIVERSIFIKASI INSTRUMEN
PENGAWASAN
 Aplikasi perlu lebih user-friendly, mudah
dipergunakan, menarik (eye-catching), namun
tetap sesuai dengan pra-syarat pelaporan
pelanggaran.
 Instrumen pengawasan berbasis IT perlu
didesain agar dapat terintegrasi antar sistem,
dengan variasi model pemanfaatan data yang
beragam, tidak hanya datanya dimanfaatkan
untuk menindaklanjuti laporan pelanggaran,
tetapi juga untuk kepentingan riset, penyusunan
program dan anggaran, dan lain-lain 7

8. Adaptasi Internal Bawaslu
PENYESUAIAN MINDSET, TATA
LAKSANA, DAN BUDAYA KERJA
 Digitalisasi pengawasan pemilu tidak hanya
memerlukan diversifikasi instrumen pengawasan
berbasis IT, tetapi juga memerlukan penyesuian
mindset, tata laksana dan budaya kerja.
 Penyesuaian ini harus dikembangkan melalui
program pelatihan yang telah mengadopsi dan
mengadaptasi perkembangan/perubahan tersebut.
8

9. THANK
YOU!
Ahsanul Minan
Phone:
+62 8111777116
Email:
minan@unusia.ac.id
Youtube:
ahsanov76
9