SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 11
Descargar para leer sin conexión
MEMBANGUN
KETERBUKAAN
INFORMASI
PEMILU
AHSANUL MINAN, MH
Disampaikan dalam acara “Ngabuburit Pengawasan Partisipatif Tahun 2023”
Selasa, 4 April 2023
APADANMENGAPAPERLU
KETERBUKAANINFORMASI?
1. Keterbukaan informasi adalah sebuah sistem yang mendorong seluruh badan publik
untuk membuka akses informasi terkait dengan pelayanan publik kepada
masyarakat.
2. Keterbukaan informasi diperlukan untuk memastikan bahwa negara yang menganut
sistem demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan atas
negara dapat menjalankan kontrol atas pelaksanaan kekuasaan negara.
3. Kontrol rakyat ini dapat terlaksana dengan pra-syarat:
1) adanya pengaturan tentang sistem kontrol rakyat atas negara dan
pemerintahan (misalnya melalui pemilu, hak untuk berpartisipasi dalam
kegiatan politik dan pemerintahan, dll);
2) dijaminnya hak untuk mengakses informasi publik;
3) adanya kewajiban badan publik untuk membuka akses informasi kepada publik;
4) terbangunnya kemampuan rakyat dalam mengakses dan memanfaatkan data
publik.
Mandatdalam
Konstitusi
Pasal 28f
“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi
dan memperoleh informasi untuk
mengembangkan pribadi dan lingkungan
sosialnya, serta berhak untuk mencari,
memperoleh, memiliki, menyimpan,
mengolah, dan menyampaikan informasi
dengan menggunakan segala jenis saluran
yang tersedia”
• UU Nomor 14 tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi à Prinsip, PPID,
Komisi Informasi
• UU Pelayanan Publik à SIPP
• UU Administrasi Pemerintahan à Prinsip AP
• UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum
3
Mandatdalam
Per-UU-an
PemiludanKeterbukaanInformasiPublik
Apamanfaatnya?
Keterbukaan informasi dalam
penyelenggaraan pemilu
bermanfaat untuk:
• Mendorong terwujudnya
akuntabilitas lembaga
penyelenggara pemilu
• Menyediakan informasi yang
diperlukan masyarakat dalam
menentukan pilihan politiknya
• Mendorong munculnya
kepercayaan dan legitimasi
masyarakat terhadap proses
dan hasil pemilu
Badan Publik
Keterbukaan
informasi dapat
mencegah munculnya
korupsi dan
maladministrasi, serta
dapat meningkatkan
kepercayaan publik
terhadap kinerja
Badan Publik
Masyarakat
(WNI)
Bagi masyarakat
(WNI), keterbukaan
informasi akan
mempermudah dalam
mengakses layanan
publik, menyediakan
bahan untuk
melakukan kontrol
terhadap jalannya
pemerintahan
Masyarakat non-
WNI
Keterbukaan
informasi bagi
masyarakat non-WNI
dapat meningkatkan
kepercayaan mereka,
dan menumbuhkan
minat investasi
4
Tantangan di
ranah Badan
Publik
• Awareness dan political will Badan
Publik masih lemah
• Masih banyak Badan Publik yang
tidak memahami substansi dan
arah UU Keterbukaan Informasi
• Belum tersedia insentif dan
disinsentif yang memadai
Tantangan di ranah
stakeholder utama
• Kinerja PPID masih
lemah
• Komisi Informasi belum
hadir di semua wilayah
Tantangan di
ranah Masyarakat
• Banyak yang belum
memahami hak-hak rakyat
terkait dengan keterbukaan
infromasi
• Skill dalam memanfaatkan
informasi publik masih kurang
ApaTantangandanHambatandalamImplementasiKeterbukaanInformasi?
5
6
DimanaPosisi
Indonesia?
The Global Open Data Index (GODI) is the annual global benchmark for publication of open
government data, run by the Open Knowledge Network. https://index.okfn.org/place/
Profil Parpol
• Visi-Misi-Program
• Profil Pengurus
Pusat dan Daerah
Profil Calon
• Capres-Cawapres
• Caleg
• Cakada
Janji
Kampanye
• Parpol
• Capres-cawapres,
caleg & Cakada
Laporan Dana
Kampanye
• Parpol
• Capres-cawapres,
caleg & Cakada
ApaSajaJenisInformasiPublikdalamPemiluyangPerludipublikasikan?
7
Terdapat beberapa jenis informasi penting dan krusial terkait dengan PESERTA PEMILU yang perlu dipublikasikan secara
terbuka kepada masyarakat:
Profil Penyelenggara
Pemilu
• Profil
penyelenggara
• LHKPN
Jadwal Tahapan
Pemilu
• Capres-Cawapres
• Caleg
• Cakada
Peraturan dan Keputusan
Penyelenggara Pemilu
• Daftar pemilih
• Hasil
penghitungan &
rekap suara
Laporan Hasil Audit Laporan
Dana Kampanye
• Parpol
• Capres-cawapres,
caleg & Cakada
ApaSajaJenisInformasiPublikdalamPemiluyangPerluDipublikasikan?
8
Terdapat beberapa jenis informasi penting dan krusial terkait dengan PENYELENGGARAAN PEMILU yang perlu
dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat:
Bagaimana
membudayakan
Accessto
Information?
Optimalisasi Kampanye
Kampanye perlu
dioptimalkan baik kepada
masyarakat maupun Badan
Publik
Memperkuat
kinerja PPID
Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur
adipiscing elit.
Penegakan hukum
Penegakan Hukum dengan
mengkombinasikan
pendekatan hukum
administrasi dan pidana
Capacity Building
Memperkuat data
literacy dan utilization
of public
data/information
9
ApadanBagaimanaPeran
Masyarakatdalam
MemanfaatkanKeterbukaan
InformasiPemilu?
• Masyarakat dapat memanfaatkan informasi publik
terkait profil peserta pemilu sebagai sarana untuk
menilai dan menjatuhkan pilihan dalam pemilu
• Masyarakat dapat memanfaatkan informasi tentang
visi, misi dan janji kampanye sebagai sarana untuk
meminta akuntabilitas pejabat terpilih
• Masyarakat dapat memanfaatkan informasi laporan
dana kampanye sebagai sarana untuk mengkaji
fenomena “trading of influence” penyumbang dana
kampanye terhadap kebijakan pejabat terpilih
• Masyarakat dapat memanfaatkan informasi hasil
penghitungan suara untuk mengontrol akurasi &
validitas hasil pemilu.
10
THANKYOU
Ahsanul Minan
08111777116
minan@unusia.ac.id
www.ahsanulminan.webs.com
11

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu
Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih PemiluPengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu
Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu
Ahsanul Minan
 
POWER POINT PENGAWASAN NETRALITAS ASN PADA PEMILU SERENTAK 14 PEBRUARI.pptx
POWER POINT PENGAWASAN NETRALITAS ASN PADA PEMILU SERENTAK 14 PEBRUARI.pptxPOWER POINT PENGAWASAN NETRALITAS ASN PADA PEMILU SERENTAK 14 PEBRUARI.pptx
POWER POINT PENGAWASAN NETRALITAS ASN PADA PEMILU SERENTAK 14 PEBRUARI.pptx
FauziahSPdI1
 
Potensi kerawanan pemilu
Potensi kerawanan pemiluPotensi kerawanan pemilu
Potensi kerawanan pemilu
Ahsanul Minan
 
Strategi pengawasan pemilu presiden dan wakil presiden
Strategi pengawasan pemilu presiden dan wakil presidenStrategi pengawasan pemilu presiden dan wakil presiden
Strategi pengawasan pemilu presiden dan wakil presiden
Ahsanul Minan
 
Kredibilitas dan integritas penyelenggara pemilu
Kredibilitas dan integritas penyelenggara pemiluKredibilitas dan integritas penyelenggara pemilu
Kredibilitas dan integritas penyelenggara pemilu
Election Commision
 
Urgensi pengawasan partisipatif
Urgensi pengawasan partisipatifUrgensi pengawasan partisipatif
Urgensi pengawasan partisipatif
Ahsanul Minan
 
Pemilih pemula sosialisasi
Pemilih pemula sosialisasiPemilih pemula sosialisasi
Pemilih pemula sosialisasi
Muktar Eneste
 
PEMILIH PEMULA
PEMILIH PEMULAPEMILIH PEMULA
PEMILIH PEMULA
AN ASYUF
 
PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMILU
PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMILUPENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMILU
PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMILU
AN ASYUF
 

La actualidad más candente (20)

Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu
Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih PemiluPengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu
Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu
 
POWER POINT PENGAWASAN NETRALITAS ASN PADA PEMILU SERENTAK 14 PEBRUARI.pptx
POWER POINT PENGAWASAN NETRALITAS ASN PADA PEMILU SERENTAK 14 PEBRUARI.pptxPOWER POINT PENGAWASAN NETRALITAS ASN PADA PEMILU SERENTAK 14 PEBRUARI.pptx
POWER POINT PENGAWASAN NETRALITAS ASN PADA PEMILU SERENTAK 14 PEBRUARI.pptx
 
Materi Bimtek PKD.pptx
Materi Bimtek PKD.pptxMateri Bimtek PKD.pptx
Materi Bimtek PKD.pptx
 
Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara
Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan SuaraPengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara
Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara
 
Sosialisasi Pengawasan Partisipatif
Sosialisasi Pengawasan PartisipatifSosialisasi Pengawasan Partisipatif
Sosialisasi Pengawasan Partisipatif
 
3. SOSIALISASI PEMILU TAHUN 2024.pptx
3. SOSIALISASI PEMILU TAHUN 2024.pptx3. SOSIALISASI PEMILU TAHUN 2024.pptx
3. SOSIALISASI PEMILU TAHUN 2024.pptx
 
Potensi kerawanan pemilu
Potensi kerawanan pemiluPotensi kerawanan pemilu
Potensi kerawanan pemilu
 
Pemilu dan peran serta pemilih pemula
Pemilu dan peran serta pemilih pemulaPemilu dan peran serta pemilih pemula
Pemilu dan peran serta pemilih pemula
 
Permasalahan dan antisipasi konflik pemilu 2014
Permasalahan dan antisipasi konflik pemilu 2014Permasalahan dan antisipasi konflik pemilu 2014
Permasalahan dan antisipasi konflik pemilu 2014
 
Pengawasan panwascam
Pengawasan panwascamPengawasan panwascam
Pengawasan panwascam
 
Strategi pengawasan pemilu presiden dan wakil presiden
Strategi pengawasan pemilu presiden dan wakil presidenStrategi pengawasan pemilu presiden dan wakil presiden
Strategi pengawasan pemilu presiden dan wakil presiden
 
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
 
Kredibilitas dan integritas penyelenggara pemilu
Kredibilitas dan integritas penyelenggara pemiluKredibilitas dan integritas penyelenggara pemilu
Kredibilitas dan integritas penyelenggara pemilu
 
Sekolah kader pengawas pemilu
Sekolah kader pengawas pemiluSekolah kader pengawas pemilu
Sekolah kader pengawas pemilu
 
Urgensi pengawasan partisipatif
Urgensi pengawasan partisipatifUrgensi pengawasan partisipatif
Urgensi pengawasan partisipatif
 
Pemilih pemula sosialisasi
Pemilih pemula sosialisasiPemilih pemula sosialisasi
Pemilih pemula sosialisasi
 
Presentasi penanganan pelanggaran pemilu
Presentasi penanganan pelanggaran pemiluPresentasi penanganan pelanggaran pemilu
Presentasi penanganan pelanggaran pemilu
 
PEMILIH PEMULA
PEMILIH PEMULAPEMILIH PEMULA
PEMILIH PEMULA
 
PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMILU
PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMILUPENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMILU
PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMILU
 
Standard pengawasan pungut hitung Pemilu
Standard pengawasan pungut hitung PemiluStandard pengawasan pungut hitung Pemilu
Standard pengawasan pungut hitung Pemilu
 

Similar a Keterbukaan Informasi Pemilu

Partisipasi humas dalam mendorong demokrasi
Partisipasi humas dalam mendorong demokrasiPartisipasi humas dalam mendorong demokrasi
Partisipasi humas dalam mendorong demokrasi
Election Commision
 
Uu no-14-tahun-2008 ttg kip
Uu no-14-tahun-2008 ttg kipUu no-14-tahun-2008 ttg kip
Uu no-14-tahun-2008 ttg kip
Mitha Rusady
 
Uu.ketrbukaan informasi
Uu.ketrbukaan informasiUu.ketrbukaan informasi
Uu.ketrbukaan informasi
Heriyanto Amd
 
UU Nomor 14 Tahun 2008.pdf
UU Nomor 14 Tahun 2008.pdfUU Nomor 14 Tahun 2008.pdf
UU Nomor 14 Tahun 2008.pdf
andrerizaldy1
 
Uu 2008 nomor 14 keterbukaan informasi publik
Uu 2008 nomor 14 keterbukaan informasi publikUu 2008 nomor 14 keterbukaan informasi publik
Uu 2008 nomor 14 keterbukaan informasi publik
Mystic333
 

Similar a Keterbukaan Informasi Pemilu (20)

Keterbukaan Informasi Publik
Keterbukaan Informasi PublikKeterbukaan Informasi Publik
Keterbukaan Informasi Publik
 
Pilkada Serentak dan Keterbukaan Informasi Publik
Pilkada Serentak dan Keterbukaan Informasi PublikPilkada Serentak dan Keterbukaan Informasi Publik
Pilkada Serentak dan Keterbukaan Informasi Publik
 
Partisipasi humas dalam mendorong demokrasi
Partisipasi humas dalam mendorong demokrasiPartisipasi humas dalam mendorong demokrasi
Partisipasi humas dalam mendorong demokrasi
 
Optimalisasi Komisi Informasi Pusat dalam rangka Penerapan Smart Government
Optimalisasi Komisi Informasi Pusat dalam rangka Penerapan Smart GovernmentOptimalisasi Komisi Informasi Pusat dalam rangka Penerapan Smart Government
Optimalisasi Komisi Informasi Pusat dalam rangka Penerapan Smart Government
 
Uu no-14-tahun-2008 ttg kip
Uu no-14-tahun-2008 ttg kipUu no-14-tahun-2008 ttg kip
Uu no-14-tahun-2008 ttg kip
 
PERDA PENGELOLAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.pptx
PERDA PENGELOLAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.pptxPERDA PENGELOLAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.pptx
PERDA PENGELOLAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.pptx
 
Hak masyarakat akan informasi publik
Hak masyarakat akan informasi publikHak masyarakat akan informasi publik
Hak masyarakat akan informasi publik
 
Materi Laporan Pengaduan Masyarakata Melalui Aplikasi SP4N -LAPOR
Materi Laporan Pengaduan Masyarakata Melalui Aplikasi SP4N -LAPORMateri Laporan Pengaduan Masyarakata Melalui Aplikasi SP4N -LAPOR
Materi Laporan Pengaduan Masyarakata Melalui Aplikasi SP4N -LAPOR
 
Undang-Undang No.14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Undang-Undang No.14 Tentang Keterbukaan Informasi PublikUndang-Undang No.14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Undang-Undang No.14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
 
Uu keterbukaan infromasi
Uu keterbukaan infromasiUu keterbukaan infromasi
Uu keterbukaan infromasi
 
Presentasi kip forum anti korupsi 4 - a hamid dp
Presentasi kip   forum anti korupsi 4 - a hamid dpPresentasi kip   forum anti korupsi 4 - a hamid dp
Presentasi kip forum anti korupsi 4 - a hamid dp
 
Uu nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik
Uu nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publikUu nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik
Uu nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik
 
2. Peranan Humas.ppt
2. Peranan Humas.ppt2. Peranan Humas.ppt
2. Peranan Humas.ppt
 
UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi PublikUU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
 
Uu.ketrbukaan informasi
Uu.ketrbukaan informasiUu.ketrbukaan informasi
Uu.ketrbukaan informasi
 
UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi PublikUU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
 
UU Nomor 14 Tahun 2008.pdf
UU Nomor 14 Tahun 2008.pdfUU Nomor 14 Tahun 2008.pdf
UU Nomor 14 Tahun 2008.pdf
 
Uu no 14_tahun_2008
Uu no 14_tahun_2008Uu no 14_tahun_2008
Uu no 14_tahun_2008
 
Uu no 14_tahun_2008_tentang_kip
Uu no 14_tahun_2008_tentang_kipUu no 14_tahun_2008_tentang_kip
Uu no 14_tahun_2008_tentang_kip
 
Uu 2008 nomor 14 keterbukaan informasi publik
Uu 2008 nomor 14 keterbukaan informasi publikUu 2008 nomor 14 keterbukaan informasi publik
Uu 2008 nomor 14 keterbukaan informasi publik
 

Más de Ahsanul Minan

Más de Ahsanul Minan (20)

Analisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptx
Analisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptxAnalisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptx
Analisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptx
 
Digitalisasi Pengawasan Partisipatif
Digitalisasi Pengawasan PartisipatifDigitalisasi Pengawasan Partisipatif
Digitalisasi Pengawasan Partisipatif
 
Tantangan Penerapan e-Voting di Indonesia
Tantangan Penerapan e-Voting di IndonesiaTantangan Penerapan e-Voting di Indonesia
Tantangan Penerapan e-Voting di Indonesia
 
Dana kampanye pemilu serentak 2019
Dana kampanye pemilu serentak 2019Dana kampanye pemilu serentak 2019
Dana kampanye pemilu serentak 2019
 
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, WalikotaRestatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
 
Potret politik perempuan.pdf
Potret politik perempuan.pdfPotret politik perempuan.pdf
Potret politik perempuan.pdf
 
Tantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemilu
Tantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemiluTantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemilu
Tantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemilu
 
Science and Research
Science and Research Science and Research
Science and Research
 
Hans Kelsen: Law & Moral
Hans Kelsen: Law & MoralHans Kelsen: Law & Moral
Hans Kelsen: Law & Moral
 
Kelembagaan pengawas pemilu di aceh
Kelembagaan pengawas pemilu di acehKelembagaan pengawas pemilu di aceh
Kelembagaan pengawas pemilu di aceh
 
Penyitaan oleh bawaslu
Penyitaan oleh bawasluPenyitaan oleh bawaslu
Penyitaan oleh bawaslu
 
Menyoal revisi UU MD3
Menyoal revisi UU MD3Menyoal revisi UU MD3
Menyoal revisi UU MD3
 
Tantangan pembangunan hukum di indonesia
Tantangan pembangunan hukum di indonesiaTantangan pembangunan hukum di indonesia
Tantangan pembangunan hukum di indonesia
 
Perlindungan suara pemilih
Perlindungan suara pemilihPerlindungan suara pemilih
Perlindungan suara pemilih
 
Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017
Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017
Memahami UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017
 
Gender & hukum islam di indonesia
Gender & hukum islam di indonesiaGender & hukum islam di indonesia
Gender & hukum islam di indonesia
 
Isu Krusial dalam Pilkada 2018
Isu Krusial dalam Pilkada 2018Isu Krusial dalam Pilkada 2018
Isu Krusial dalam Pilkada 2018
 
Evaluasi pengawasan netralitas asn dalam pilkada 2017
Evaluasi pengawasan netralitas asn dalam pilkada 2017Evaluasi pengawasan netralitas asn dalam pilkada 2017
Evaluasi pengawasan netralitas asn dalam pilkada 2017
 
Strategi penelusuran penyumbang dana kampanye dalam pemilukada
Strategi penelusuran penyumbang dana kampanye dalam pemilukadaStrategi penelusuran penyumbang dana kampanye dalam pemilukada
Strategi penelusuran penyumbang dana kampanye dalam pemilukada
 
Peran sekretariat dalam musyawarah sengketa pemilihan
Peran sekretariat dalam musyawarah sengketa pemilihanPeran sekretariat dalam musyawarah sengketa pemilihan
Peran sekretariat dalam musyawarah sengketa pemilihan
 

Keterbukaan Informasi Pemilu

  • 1. MEMBANGUN KETERBUKAAN INFORMASI PEMILU AHSANUL MINAN, MH Disampaikan dalam acara “Ngabuburit Pengawasan Partisipatif Tahun 2023” Selasa, 4 April 2023
  • 2. APADANMENGAPAPERLU KETERBUKAANINFORMASI? 1. Keterbukaan informasi adalah sebuah sistem yang mendorong seluruh badan publik untuk membuka akses informasi terkait dengan pelayanan publik kepada masyarakat. 2. Keterbukaan informasi diperlukan untuk memastikan bahwa negara yang menganut sistem demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan atas negara dapat menjalankan kontrol atas pelaksanaan kekuasaan negara. 3. Kontrol rakyat ini dapat terlaksana dengan pra-syarat: 1) adanya pengaturan tentang sistem kontrol rakyat atas negara dan pemerintahan (misalnya melalui pemilu, hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik dan pemerintahan, dll); 2) dijaminnya hak untuk mengakses informasi publik; 3) adanya kewajiban badan publik untuk membuka akses informasi kepada publik; 4) terbangunnya kemampuan rakyat dalam mengakses dan memanfaatkan data publik.
  • 3. Mandatdalam Konstitusi Pasal 28f “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia” • UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi à Prinsip, PPID, Komisi Informasi • UU Pelayanan Publik à SIPP • UU Administrasi Pemerintahan à Prinsip AP • UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 3 Mandatdalam Per-UU-an PemiludanKeterbukaanInformasiPublik
  • 4. Apamanfaatnya? Keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemilu bermanfaat untuk: • Mendorong terwujudnya akuntabilitas lembaga penyelenggara pemilu • Menyediakan informasi yang diperlukan masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya • Mendorong munculnya kepercayaan dan legitimasi masyarakat terhadap proses dan hasil pemilu Badan Publik Keterbukaan informasi dapat mencegah munculnya korupsi dan maladministrasi, serta dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja Badan Publik Masyarakat (WNI) Bagi masyarakat (WNI), keterbukaan informasi akan mempermudah dalam mengakses layanan publik, menyediakan bahan untuk melakukan kontrol terhadap jalannya pemerintahan Masyarakat non- WNI Keterbukaan informasi bagi masyarakat non-WNI dapat meningkatkan kepercayaan mereka, dan menumbuhkan minat investasi 4
  • 5. Tantangan di ranah Badan Publik • Awareness dan political will Badan Publik masih lemah • Masih banyak Badan Publik yang tidak memahami substansi dan arah UU Keterbukaan Informasi • Belum tersedia insentif dan disinsentif yang memadai Tantangan di ranah stakeholder utama • Kinerja PPID masih lemah • Komisi Informasi belum hadir di semua wilayah Tantangan di ranah Masyarakat • Banyak yang belum memahami hak-hak rakyat terkait dengan keterbukaan infromasi • Skill dalam memanfaatkan informasi publik masih kurang ApaTantangandanHambatandalamImplementasiKeterbukaanInformasi? 5
  • 6. 6 DimanaPosisi Indonesia? The Global Open Data Index (GODI) is the annual global benchmark for publication of open government data, run by the Open Knowledge Network. https://index.okfn.org/place/
  • 7. Profil Parpol • Visi-Misi-Program • Profil Pengurus Pusat dan Daerah Profil Calon • Capres-Cawapres • Caleg • Cakada Janji Kampanye • Parpol • Capres-cawapres, caleg & Cakada Laporan Dana Kampanye • Parpol • Capres-cawapres, caleg & Cakada ApaSajaJenisInformasiPublikdalamPemiluyangPerludipublikasikan? 7 Terdapat beberapa jenis informasi penting dan krusial terkait dengan PESERTA PEMILU yang perlu dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat:
  • 8. Profil Penyelenggara Pemilu • Profil penyelenggara • LHKPN Jadwal Tahapan Pemilu • Capres-Cawapres • Caleg • Cakada Peraturan dan Keputusan Penyelenggara Pemilu • Daftar pemilih • Hasil penghitungan & rekap suara Laporan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye • Parpol • Capres-cawapres, caleg & Cakada ApaSajaJenisInformasiPublikdalamPemiluyangPerluDipublikasikan? 8 Terdapat beberapa jenis informasi penting dan krusial terkait dengan PENYELENGGARAAN PEMILU yang perlu dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat:
  • 9. Bagaimana membudayakan Accessto Information? Optimalisasi Kampanye Kampanye perlu dioptimalkan baik kepada masyarakat maupun Badan Publik Memperkuat kinerja PPID Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Penegakan hukum Penegakan Hukum dengan mengkombinasikan pendekatan hukum administrasi dan pidana Capacity Building Memperkuat data literacy dan utilization of public data/information 9
  • 10. ApadanBagaimanaPeran Masyarakatdalam MemanfaatkanKeterbukaan InformasiPemilu? • Masyarakat dapat memanfaatkan informasi publik terkait profil peserta pemilu sebagai sarana untuk menilai dan menjatuhkan pilihan dalam pemilu • Masyarakat dapat memanfaatkan informasi tentang visi, misi dan janji kampanye sebagai sarana untuk meminta akuntabilitas pejabat terpilih • Masyarakat dapat memanfaatkan informasi laporan dana kampanye sebagai sarana untuk mengkaji fenomena “trading of influence” penyumbang dana kampanye terhadap kebijakan pejabat terpilih • Masyarakat dapat memanfaatkan informasi hasil penghitungan suara untuk mengontrol akurasi & validitas hasil pemilu. 10