1. STRATEGI PENGAWASAN PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDENdiluarnegeri Bahan Bimtek PPLN untukPemiluPresidendanWakilPresidentahun 2009 Oleh: AhsanulMinan (Konsultan UNDP Election-MDP untukBawaslu RI)

2. PENGANTAR UMUM

3. VISI Terciptanya pengawasan pemilu yang efektif dan efisien melalui pengawas pemilu yang berintegritas dan professional untuk mewujudkan pemilu yang demokratis • 3

5. Membangun dan meningkatkan integritas dan kapasitas pengawas pemilu.

6. Menjalin sinergi dengan para pemangku kepentingan serta lembaga penegak hukum.

7. Membangun dan meningkatkan pengawasan pemilu yang partisipatif.• 4

8. PENGAWASAN PEMILU Kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa dan menilai proses penyelenggaraan pemilu sesuai peraturan perundang-undangan (Peraturan Bawaslu No 4/2008) • 5

9. STRATEGI PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM Problem potensial Preemptive Skenario building PENCEGAHAN Problem latent PENGAWASAN YANG EFEKTIF Panwas Preventive Rapid respons Problem mencuat Represive Sistem penanganan Problem terbuka PENGAWASAN PARTISIPATIF

11. Pre-emptive = menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya pelanggaran (peserta menjadi takut untuk melakukan pelanggaran), misalnya dengan mempublikasikan ancaman sanksi atas pelanggaran, informasikan bahwa Panwaslu akan memelototi semua tahapan dan semua peserta pemilu.

14. Strategi Pengawasan Identifikasi Titik Rawan dan Pelanggaran: Identifikasi dan petakan titik rawan pelanggaran di daerah pengawasan masing-masing Pengawas Pemilu. Pencegahan: Mencegah kemungkinan terjadinya kekacauan, kecurangan atau pelanggaran dalam tahapan kampanye Pemilu, dengan cara menyampaikan masukan kepada KPU/KPU Prov/KPU Kab/Kota sebagai pembuat peraturan teknis Pemilu dan penggerak serta pengendali Pemilu. Peringatan: Memperingatkan kemungkinan terjadinya kekacauan, kecurangan atau pelanggaran dalam tahapan kampanye Pemilu, dengan cara memberitahukan secara tertutup (melalui surat khusus) dan atau secara terbuka (melalui media massa) kepada KPU dan jajarannya agar mereka segera mengambil tindakan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekacauan, kecurangan atau pelanggaran tersebut. Pelaporan: Melaporkan dan atau menindaklanjuti peristiwa kekacauan, kecurangan atau pelanggaran dalam dalam tahapan kampanye Pemilu, kepada lembaga yang berwenang agar mereka cepat bertindak sesuai dengan kapasitas hukum yang dimilikinya.

15. PENGAWASAN PILPRES DI LUAR NEGERI

16. TAHAPAN PILPRES Penyusunan Daftar Pemilih; PendaftaranBakalPasanganCalon; Penetapan Pasangan Calon; Masa Kampanye; Masa tenang; Pemungutan dan penghitungan suara; PenetapanhasilPemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden.

17. Aspekpenting non-tahapan yang perludiawasi Pengadaandandistribusilogistik Pelaporandanakampanye Penyusunanregulasi KPU

18. BEBERAPA PERBEDAAN PILEG DAN PILPRES UNTUK PEMILIHAN DI LUAR NEGERI

19. PRIORITAS PENGAWASAN PRIORITAS PENGAWASAN BERDASARKAN ISU Netralitasdanimparsialitaspejabatdan PNS di KBRI Netralitasdanimparsialitas PPLN Kepatuhan PPLN kepadaketentuanperaturan PRIORITAS PENGAWASAN BERDASARKAN TAHAPAN Tahapkampanye Tahappemungutandanpenghitungansuara Tahaprekapitulasisuara

20. DASAR HUKUM UU Nomor 42 tahun 2008 Peraturan KPU nomor 28 tahun 2009 tentangPedomanTeknisKampanyePemilupresidendanWakilpresidentahun 2009 Peraturan KPU nomor 14 tahun 2009 tentangPenyusunanDaftarPemilihTetap PP nomor 14 tahun 2009 tentang Tata Cara bagiPejabat Negara DalamMelakukanKampanyePemilu Peraturan KPU nomor 31 tahun 2008 tentangKodeEtikPenyelenggaraPemilu

21. PROBLEMATIKA PENGAWASAN DI LUAR NEGERI KeterbatasanpersonelPengawas LN Luasnyawilayah yang harusdiawasi Terbatasnyainstrumenpenegakanhukumpemilu Terbatasnyakerangkahukum yang mengaturtentangteknispenyelenggaraanpilpresdi LN

23. Pemetaanpotensipelanggaran

24. Sosialisasibentuk-bentukpelanggaran

25. Law enforcement

28. Manipulasi laporan dana kampanye

30. Politik uang

31. Penyalahgunaan jabatan dan fasilitas negara

33. Pemilih fiktif

34. Manipulasi daftar pemilih oleh penyelenggara pemilu

36. Pemilih memberikan suara lebih dari satu kali

37. Penggelembungan dan atau manipulasi suaraTitik Rawan Utama: Manipulasi hasil pemilu Titik Rawan Utama: Pelanggaran persayaratan calon

38. STRATEGI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH DI LUAR NEGERI (1)

39. STRATEGI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH tambahan DI LUAR NEGERI (2)

40. STRATEGI PENGAWASAN LOGISTIK PILPRES DI LUAR NEGERI

41. STRATEGI PENGAWASAN KAMPANYE PILPRES DI LUAR NEGERI

42. STRATEGI PENGAWASAN KAMPANYE PILPRES DI LUAR NEGERI

43. STRATEGI PENGAWASAN KAMPANYE PILPRES DI LUAR NEGERI

44. STRATEGI PENGAWASAN PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI SUARA PILPRES DI LUAR NEGERI

45. STRATEGI PENGAWASAN PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI SUARA PILPRES DI LUAR NEGERI

46. STRATEGI PENGAWASAN PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI SUARA PILPRES DI LUAR NEGERI

47. STRATEGI PENGAWASAN PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI SUARA PILPRES DI LUAR NEGERI

48. BAB XIX KETENTUAN PIDANA Pasal 207 Setiapanggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, dan PPLN yang tidakmenindaklanjutitemuanBawaslu, Panwasluprovinsi, Panwaslukabupaten/kota, Panwaslukecamatan, PengawasPemiluLapangan, danPengawasPemiluLuarNegeridalammelakukanenyusunandanpengumumanDaftarPemilihSementara, perbaikanDaftarPemilihSementara, penetapanDaftarPemilihTetap, yang merugikanWarga Negara Indonesia yang memilikihakpilihsebagaimanadimaksuddalamPasal 32 ayat (2), dipidanadenganpidanapenjara paling singkat 6 (enam) bulandan paling lama 36 (tigapuluhenam) bulandandenda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enamjuta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tigapuluhenamjuta rupiah). Pasal 249 Ketuadananggota KPPS/KPPSLN yang dengansengajatidakmembuatdan/ataumenandatanganiberitaacaraperolehansuaraPasanganCalon, dipidanadenganpidanapenjara paling singkat12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (duabelasjuta rupiah).

49. Pasal 258 KetuadananggotaBawaslu, Panwasluprovinsi, Panwaslukabupaten/kota, Panwaslukecamatan, PengawasPemiluLapangan, atauPengawasPemiluLuarNegeri yang dengansengaja tidak menindaklanjuti temuan dan/atau laporan pelanggaranPemiluPresidendanWakilPresiden yang dilakukanolehanggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS/PPLN, dan/atau KPPS/KPPSLN dalamsetiaptahapanpenyelenggaraanPemiluPresidendanWakilPresiden, dipidanadengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tigajuta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tigapuluhenamjuta rupiah). Pasal 250 Setiap KPPS/KPPSLN yang dengansengajatidakmemberikansalinansatueksemplarberita acara pemungutan dan penghitungansuaradan/atausertifikathasilpenghitungansuarakepadasaksiPasanganCalon, PengawasPemiluLapangan, PengawasPemiluLuarNegeri, PPS, PPLN, dan PPK melalui PPS sebagaimanadimaksuddalamPasal 139 ayat (2) danayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tigajuta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (duabelasjuta rupiah).

50. Pasal 251 Setiap KPPS/KPPSLN yang tidakmenjaga, mengamankankeutuhankotaksuara, danmenyerahkankotaksuaratersegel yang berisisuratsuara, beritaacarapemungutansuara, dansertifikathasilpenghitungansuara, kepada PPK melalui PPS ataukepada PPLN bagi KPPSLN padahari yang samasebagaimanadimaksuddalamPasal 139 ayat (4) danayat (5), dipidanadenganpidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 18 (delapanbelas) bulandandenda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enamjuta rupiah) dan paling banyak Rp18.000.000,00 (delapanbelasjuta rupiah).

51. THANK YOU