Sosiaslisasi tentang peraturan NPWP dan Pajak penghasilan orang pribadi

1. Selamat Datang
Welcome
Peserta Pelatihan Perpajakan
Lembaga Manajemen Formasi
Dalam Pelatihan Perpajakan:
Tema
: PPh Pasal 21 dan PPh Orang Pribadi
Tempat
: Hotel Blue Sky, Balikpapan

2. Dasar Hukum











UU No. 28 Tahun 2007  UU KUP;
UU No. 36 Tahun 2008  UU PPh;
PMK No. 250/PMK.03/2008  By. Jabatan untuk Pegawai Tetap & By. Pensiun untuk
Pensiunan.
PMK No. 252/PMK.03/2008  Juklak Pasal 21 ayat (8) UU PPh.
PMK No. 254/PMK.03/2008  Batasan PTKP Pegawai Harian dan Mingguan serta
Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan PPh;
PER-31/PJ./2009  Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan
PPh Pasal 21/26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi;
PER-57/PJ/2009  Perubahan PER-31/PJ/2009;
PER-32/PJ./2009  Bentuk Formulir SPM PPh Pasal 21 dan/ atau Pasal 26 dan Bukti
Pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26;
SE-62/PJ/2009  Pengantar PER-32
PP No. 68 Tahun 2009 PPh Pasal 21 atas Pesangon, Manfaat Pensiun, THT, JHT
PMK No. 16/PMK.03/2010  Tatacara Pemotngan PPh Pasal 21 atas Pesangon,
Manfaat Pensiun, THT, JHT.
LM Formasi

3. KONSEP DASAR:
RUANG LINGKUP PPh 21/26
1
Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah,
honorarium, tunjangan dan imbalan lain
dengan nama apapun sehubungan dengan
pekerjaan, jabatan, jasa dan atau kegiatan
yang diterima oleh orang pribadi.
SPDN
PPh Psl 21
SPLN
PPh Psl 26

4. KONSEP DASAR: KARAKTERISTIK
Kalau duduk diem dapet duit,
berarti passive income.
Hmmm… enaknya
PPh 21 = active income yang
diterima OP sbg SPDN
1

5. KONSEP DASAR: PEMOTONG PPh Psl 21/26
1




Pemberi Kerja
 Orang pribadi;
 Badan: pusat, cabang, perwakilan atau unit
Bendaharawan atau pemegang kas pemerintah;
Dana pensiun, penyelenggara JAMSOSTEK, atau badan lain yang
membayar uang pensiun dan THT atau JHT;
Penyelenggara kegiatan

6. BAGAN : Kewajiban Pemotong PPh 21/26
Daftar NPWP
Menghitung &
Memotong PPh
Ps. 2 UU KUP
Bukti
Potong
Saat memenuhi
Syarat subjektif
Dan Objektif
Setor Pajak
Lapor
SPT
Menyimpan
Data
Psl. 28 (11)
UU KUP
Min. 10 thn.
PMK-184/PMK.03/2007

7. 1
KONSEP DASAR:
KEWAJIBAN MEMBUAT BUKTI POTONG
Subjek
Pegawai Tetap
Penghitungan PPh Pasal 21
-
-
Non Pegawai
Tetap
Penghitungan masa;
(Jan-Nov) estimasi;
Penghitungan Masa Pajak
Terakhir (Bulan kary. berhenti
kerja, pindah cabang, atau
Desember) Realisasi
Setiap masa sesuai dengan saat
terutangnya penghasilan.
Pembuatan Bukti Potong
Psl 23 (1) dan (2), PER31/PJ./2009Max. 1 bulan setelah:
- Tahun kalender berakhir;
- Berhenti bekerja;
Setiap kali dilakukannya pemotongan
PPh

8. 1
Konsep Dasar: SETOR DAN LAPOR PAJAK
( PMK-184/PMK.03/2007)
Batas Akhir Penyetoran Pajak (Pasal 3 PMK-184/PMK.03/2007)
 Bila tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak
bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur
nasional, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada
hari kerja berikutnya.
Batas Akhir Pelaporan (Pasal 8 PMK-184/PMK.03/2007)
 Bila bertepatan pada hari libur (sabtu atau hari libur nasional),
pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
Termasuk hari libur:
 Hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang
ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang
ditetapkan oleh Pemerintah.

9. 1
KONSEP DASAR: KEWAJIBAN DAN HAK
KARYAWAN

Kewajiban:
♣
♣
♣
Daftar NPWP;
Menyerahkan surat pernyataan jumlah tanggungan kepada
pemberi kerja pada saat mulai kerja/pensiun, dan di awal tahun
takwim;
Menyerahkan BP PPh 21 kepada:




Hak:
♣
Pemotong kantor cabang baru (dipindahkan);
Pemotong tempat kerja baru (Pindah kerja);
Pemotong pajak DP (mulai pensiun tahun berjalan).
Minta bukti potong PPh Pasal 21

10. 1
KONSEP DASAR:
SAAT TERUTANG PPh PASAL 21/26
Pasal 21 PMK-252/PMK.03/2008:

Bagi penerima penghasilan

Saat pembayaran; atau

Saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan.

Bagi pemotong PPh  terutang setiap masa, yaitu akhir bulan:

Dilakukannya pembayaran; atau

Terutangnya penghasilan yang bersangkutan (Saat dibebankan
sebagai biaya).

11. KONSEP DASAR:
TEMPAT TERUTANG PPh PASAL 21
1
Butir 1 SE-23/PJ.43/2000:
•
Pemotong PPh 21/26: Pusat, cabang, BUT, perwakilan atau unit;
•
Pemotongan Pajak tersebut juga dilakukan oleh kantor cabang, perwakilan
atau unit tempat pembayaran imbalan jasa ketenagakerjaan dimaksud
dilakukan yang pada umumnya menunjuk pada tempat pelaksanaan
pekerjaan, jasa dan kegiatan.
•
UU PPh tidak mengatur mekanisme pemusatan (sentralisasi) pemotongan,
penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21.

12. 2
OBJEK PPH 21: MACAM-MACAM
PENGHASILAN
a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan
b.
c.
d.
e.
f.
yang bersifat teratur maupun tidak teratur;
Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa
uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan
sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon,
uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran
lain yang sejenis;
Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah
mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan;
Imbalan kepada bukan pegawai, seperti: honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenis
dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan
pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan;
Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi,
uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk
apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.

13. OBJEK PPH 21: CIRI-CIRI OBJEK PPh PSL 21
2
Ph. yang terkait dengan pekerjaan atau jasa:
 Benefit in cash (tunai);
 Benefit in kinds (non tunai), yang diberikan oleh:
♣
♣


WP yang telah dikenai PPh Final;
WP yang dikenai PPh berdasarkan NPK (deem profit);
Penggantian (reimbursement) yang dibayarkan langsung kepada karyawan—
yang secara substansi merupakan benefit in cash;
Premi asuransi dibayar pemberi kerja (KKJDB).
Ph. Terkait dengan kegiatan:
 Khusus Hadiah:
Diterima atau diperoleh dalam bentuk apapun, Objek PPh Pasal 21.
 Selain hadiah/penghargaan: hanya benefit in cash

14. 2
OBJEK PPH 21:
REIMBURSEMENT DAN PERSYARATANNYA
Penggantian (reimbursement) kepada orang pribadi, tidak dibayarkan kepada pihak
ketiga
Syarat
Reimbursement
Material:
- Tidak ada mark up/mark down;
- Bukti asli diserahkan kepada penanggung beban sebenarnya.
Formal:
- Bukti transaksi atas nama penanggung beban sebenarnya;
- Diatur dalam kontrak.

15. 2
OBJEK PPH 21: ASPEK PAJAK ATAS
REIMBURSEMENT
Taxable income (Objek PPh 21):


Tidak terpenuhi syaratnya;
Dianggap pembayaran tunai kepada karyawan (benefit in cash).
Non Taxable Income (Non Objek PPh 21):


Reimbursement terpenuhi syaratnya;
Kenikmatan untuk karyawan (Benefit in kind).

16. 2
OBJEK PPH 21: PREMI ASURANSI YANG
DITANGGUNG PEMBERI KERJA
Asuransi: Kesehatan, Kecelakaan, Jiwa, Dwiguna, Bea Siswa (KKJDB)
PPh 21
PPh badan
Ditanggung oleh perusahaan
TI
DE
Dipotong dari penghasilan karyawan
TI
-
Pasal 9 (1) UU PPh:
Premi Asuransi (KKJDB) yang dibayar oleh orang pribadi, tidak boleh jadi
pengurang.

17. 2
OBJEK PPH 21: DIKECUALIKAN SBG OBJEK
PPh 21 ATAS IURAN PENSIUN YANG
DITANGGUNG PEMBERI KERJA
Yaitu : Iuran Pensiun kepada Dana Pensiun yang pendiriannya sudah disahkan
Menkeu dan Iuran JHT kepada JAMSOSTEK.
Bagi pemberi kerja bersifat Deductible Expense (DE)
PPh 21
PPh badan
Ditanggung oleh perusahaan
NTI
DE
Dipotong dari penghasilan karyawan
NTI
-

18. Aspek Pajak atas premi Jamsostek
No.
Keterangan
1.
Tunjangan Hari Tua (THT)
2.
THT – Dipotong dr. kary.
3.
Jaminan Kematian (JK)
4.
Jaminan Kecelakaan Kerja
(JKK)
5.
Jaminan Perawatan
Kesehatan (JPK)
Besarnya
DE-PPh
Bdn
TI-PPh 21
3,70% Pensiun


2,0% Pensiun

0,30% Asuransi


0,24% Asuransi
/
variasi




variasi
Sifat
Asuransi
Pengurang
Ph. bruto

19. 2 NON OBJEK PPH 21: MACAM-MACAM
PENGHASILAN YANG DIKECUALIKAN DARI
OBJEK PPh PSL. 21

Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan,
kecelakaan, jiwa, dwiguna, dan beasiswa;

Natura/kenikmatan yang diberikan oleh Wajib Pajak atau oleh pemerintah;

Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah
disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran THT atau iuran JHT kepada badan
penyelenggara THT atau badan penyelenggara JAMSOSTEK yang dibayar oleh
pemberi kerja;

Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung pemberi kerja, termasuk yang
ditanggung oleh pemerintah;

Beasiswa sepanjang memenuhi ketentuan yang disyaratkan oleh Menteri
Keuangan;

Zakat yang diterima orang pribadi dari badan LAZ yang dibentuk & disahkan
pemerintah. Sumbangan Wajib Keagamaan yang diterima oleh OP dari lembaga
keagamaan yang disahkan oleh Pemerintah.

20. NON OBJEK PPH 21: BEASISWA
PMK No. 246/PMK.03/2008 stdd PMK No.
154/PMK.03/2009:
Beasiswa bukan Objek PPh dengan syarat:
1.
Diterima atau diperoleh WNI dari WP pemberi beasiswa untuk mengikuti
pendidikan formal dan atau non formal yang dilaksanakan di dalam
negeri dan/atau di luar negeri pada tingkat pendidikan dasar, menengah,
dan tinggi;
2.
Penerima beasiswa tidak mempunyai hubungan istimewa dengan
pemilik, komisaris, direktur, atau pengurus dari Wajib Pajak pemberi
beasiswa.

21. 4
PERHITUNGAN PPH PASAL 21: TARIF PAJAK
Pasal 17 huruf a UU PPh No. 36/2008)
Lapisan Penghasilan Kena Pajak
Tarif Pajak
NPW
P
Non NPW
P
sd Rp50.000.000,00
5%
6%
> Rp50.000.000,00 sd Rp250.000.000,00
15%
18%
> Rp250.000.000,00 sd Rp500.000.000,00
25%
30%
> Rp500.000.000,00
30%
36%
Pasal 21 (5a) UU PPh 2008, W
POP yang tidak ber-NPW dikenai tarif lebih tinggi 20%.
P

22. 4
Contoh Penghitungan:
Ph. KP = Rp600 juta
UU PPh 2000
UU PPh 2008
25 juta x 5%
1.250.000,- 50 juta x 5%
2.500.000,-
25 juta x 10%
2.500.000,- -
50 juta x 15%
7.500.000,- 200 juta x 15%
30.000.000,-
100 juta x 25%
25.000.000,- 250 juta x 25%
62.500.000,-
400 juta x 35%
140.000.000,- 100 juta x 30%
30.000.000,-
Jml: 600 juta
176.250.000,- Jml: 600 juta
-
125.000.000,-

23. 4
PERHITUNGAN PPH PASAL 21: MENURUT
PENERIMA PENGHASILAN
Pegawai:
4.1. PPh Psl 21 Pegawai Tetap.
4.2. PPh Psl 21 Pegawai Harian/ Satuan/ Mingguan/ Borongan.
4.3. PPh Psl 21 Mantan Pegawai/ Komisaris Yang Tidak
Merangkap Sebagai Pegawai Tetap/Penarikan Dapen oleh
Pegawai yang masih aktif.
Selain Pegawai:
4.4
PPh Psl 21 Peserta Kegiatan.
4.5
PPh Psl 21 Selain Pegawai Lainnya.

24. 4.1 PEGAWAI TETAP : PENGHASILAN KENA
PAJAK

Pegawai Tetap:
Ph. KP
Ph. Neto

= Ph. Neto – PTKP
= Ph. Bruto – B. Jabatan – Iuran Pensiun/
THT
Penerima Pensiun:
Ph. KP
Ph Neto
= Ph. Neto – PTKP
= Ph. Bruto – B. Pensiun

25. 4.1 PEGAWAI TETAP :
PENGURANG PENGHASILAN




Biaya Jabatan:
♣
5% x Ph. Bruto;
♣
max Rp500.000,- per bulan atau Rp6.000.000,- per tahun;
♣
Bdskn. Jml bulan kerja/perolehan yg sebenarnya.
Biaya Pensiun:
♣
5% x Pensiun;
♣
max. Rp200.000,- per bulan atau Rp2.400.000,- per tahun
♣
Bdskn. Jml bulan perolehan yg sebenarnya.
Iuran pensiun dan JHT ditanggung karyawan;
♣
Dapen yang disahkan Menkeu;
♣
JHT kepada penyelenggara jamsostek.
PTKP

26. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
Besarnya PTKP Pegawai:
UU PPh 2000
Diri WP sendiri
UU PPh 2008
13.200.000,-
15.840.000,-
Status kawin
1.200.000,-
1.320.000,-
Tanggungan
1.200.000,-
1.320.000,-
Maks. Tanggungan
3
 WNI
 Ditentukan menurut kondisi di awal tahun
 WNA
 Bulan saat WNA menjadi SPDN
3

27. Contoh Penghasilan Tidak Kena Pajak
Sesuai Status WPOP
Status
UU PPh 2000
UU PPh 2008
TK/0
13.200.000,-
15.840.000,-
K/0
14.400.000,-
17.160.000,-
K/1
15.600.000,-
18.480.000,-
K/2
16.800.000,-
19.800.000,-
K/3
18.000.000,-
21.120.000,-

28. PTKP Pegawai Wanita
STATUS KAWIN
STATUS KAWIN SUAMI TDK
MENERIMA/MEMPEROLEH
PENGHASILAN
STATUS TDK
KAWIN
HANYA UTK DIRI
SENDIRI, YAITU
Rp15.840.000,SETAHUN
- UTK DIRI SENDIRI
- STATUS KAWIN
- TANGGUNGAN MAKS.
3 ORG
- UTK DIRI SENDIRI
- TANGGUNGAN
MAKS 3 ORG
SYARAT
MENUNJUKKAN KET. TERTULIS DARI
PEMERINTAH DAERAH SETEMPAT
SERENDAH-RENDAHNYA KECAMATAN

29. 4.1 PEGAWAI TETAP : KONSEP PENGHITUNGAN
Penghitungan Masa
(Atas Dasar Estimasi Penghasilan Yang Disetahunkan )
Penghitungan Masa pajak terakhir
(Atas Dasar realisasi Penghasilan):
Untuk Masa Pajak:
1. Masa Desember, atau
2. Masa pajak karyawan berhenti bekerja

30. 4.1 PEGAWAI TETAP :
Jan - Nov
Masa
Ph. bruto sebulan / setahun
Des
Masa Terakhir
2.000.000
24.000.000
- Biaya jabatan (5% x Rp2.000.000,-)
100.000
1.200.000
- Iuran THT
100.000
1.200.000
Dikurangi:
Contoh:
Tommy, status TK/0.
Gaji sebulan
Rp2.000.000,Tommy ikut program
pensiun dengan
iuran sebulan
Rp100.000,-
Ph neto sebulan
Perkiraan Ph. neto setahun / real setahun
1.800.000
21.600.000
21.600.000
PTKP
15.840.000
15.840.000
PhKP
5.760.000
5.760.000
PPh 21 setahun
288.000
288.000
PPh 21 sebulan
24.000
Dikurangi:
PPh 21 dipotong/ disetor Jan - Nov
(11 bulan x Rp24.000,- )
PPh 21 terutang Des
264.000
24.000

31. Penghitungan PPh Pasal 21 Masa
Ph. Bruto
Sebulan
(-)
Pengurang Ph.
Bruto
=
Ph. Neto
Sebulan
Perk. Ph. neto
setahun (x 12) *
(-)
Dikurangi
PTKP
=
Ph. yang
menjadi
Objek PPh
Pasal 21.
B. Jabatan,
Iuran Pensiun,
dan THT.
Ph KP
x trf Psl
17
PPh 21 Sebulan =
PPh 21 setahun /12
PPh 21
Setahun

32. Perkiraan Penghasilan Neto Setahun
(PPh 21 Masa)
Kewajiban Pajak Subjektif Pegawai Tetap
SPDN
Dimulai/ada Sejak Awal Tahun (Setahun Penuh)
Mulai kerja di awal tahun (Januari)
Perk. Ph. Neto Setahun = Ph neto sebulan x 12
Mulai kerja setelah Januari
Perk. Ph. Neto Sth = Ph neto sebulan x n bln
Ex: Mulai kerja Maret
Perk Ph neto sth = Ph neto 1 bln x 10 bln
Dimulai/ada Setelah Permulaan
/Pertengahan Tahun Pajak (Tdk setahun penuh)
Mulai kerja setelah Januari
Perk. Ph. Neto Sth = Ph neto sebulan x 12 bln
Ex: Mulai kerja Maret
Perk Ph neto sth = Ph neto 1 bln x 12 bln
Disetahunkan
Kewajiban pajak subjektif adalah kewajiban pajak yang melekat pada subjek (diri Wajib Pajak).

33. Variasi Penghitungan PPh Pasal 21 Masa
-
Bekerja sejak awal tahun
Pegawai menerima rapel
Pegawai menerima bonus
Bekerja di pertengahan tahun:
- Kewajiban pajak subjektif dimulai dari awal tahun;
- Pegawai baru;
- Pegawai pindahan yang membawa 1721 A1 dari tempat
kerja sebelumnya;
- Kewajiban pajak subjektif dimulai setelah awal tahun (pertengahan tahun);

34. Bekerja sejak awal tahun – Modul hal. 20
(Contoh: Ahmad Zakaria)
Gaji sebulan
Pengurangan:
1. Biaya Jabatan: 5% x Rp2.500.000,2. Iuran pensiun
Rp 2.500.000,Rp 125.000,Rp 100.000,- (+)
Penghasilan neto sebulan
Penghasilan neto setahun adalah
12 x Rp2.275.000,PTKP setahun
- Untuk WP sendiri
Rp15.840.000,- Tambahan WP kawin
Rp 1.320.000,- (+)
Rp 225.000,- ( - )
Rp 2.275.000,Rp27.300.000,-
Rp17.160.000,- ( - )
Rp10.140.000,-
Penghasilan Kena Pajak setahun
PPh Pasal 21 terutang: 5% x Rp10.140.000,- = Rp 507.000,PPh Pasal 21 sebulan: Rp507.000,- : 12
= Rp 42.250,Bila tdk ber-NPWP  PPh 21 = 120% x Rp42.250,-
= Rp50.700,-

35. PPh 21 Rapel
Rapel = Kenaikan gaji yang berlaku surut
=
PPh 21 Setelah
Kenaikan Gaji
dikurangi
PPh 21 Sebelum
Kenaikan Gaji
Contoh Hal 21:
Gaji Jan: Rp2.500.000,Gaji Jun: Rp3.500.000,- berlaku
surut sejak Jan. (Rapel: 5bln x
Rp1.000.000,-= Rp5.000.000,-)
Gaji
Jumlah Teratur sebulan
Pengurangan:
- Biaya Jabatan
(maksimum Rp500.000,- sebulan)
- Iuran terkait dengan gaji – THT
Jumlah
Ph. neto sebulan
Perkiraan Ph neto setahun =
(12 x Ph neto sebulan)
Dikurangi:
- PTKP: K/0
Ph. Kena Pajak
Ph. Kena Pajak Dibulatkan
PPh Pasal 21 Setahun
PPh Pasal 21 sebulan
PPh 21 (Jan - Mei) seharusnya:
(5 x Rp89.750,-)
PPh 21 yang telah dipotong (Jan - Mei) 2009
(5 x Rp42.250,-)
Sebelum
Kenaikan
2.500.000 (+)
2.500.000
Setelah
Kenaikan
3.500.000 (+)
3.500.000
125.000
100.000 (+)
225.000 (-)
2.275.000
175.000
100.000 (+)
275.000 (-)
3.225.000
27.300.000
38.700.000
17.160.000 (-) 17.160.000 (-)
10.140.000
21.540.000
10.140.000
21.540.000
507.000
1.077.000
42.250
89.750
448.750
211.250

36. PPh 21 Bonus/Ph Tdk teratur
Ph tdk teratur=
Ph. Peg. tetap selain Ph yang
bersifat teratur, yang diterima sekali
dalam satu tahun atau periode
lainnya, antara lain berupa bonus,
THR, Jaspro, tantiem, gratifikasi,
atau imbalan sejenis lainnya dengan
nama apapun.
PPh Pasal 21 Bonus =
PPh 21 atas Ph Bonus
dan gaji – PPh 21 gaji.
Contoh, lihat modul hal.
22
Gaji + Bonus PPh 21 Gaji
Penghasilan teratur
- Gaji
- JKK : 1 %
- JKM : 0,30%
Jml Ph. Bruto teratur sebulan
Jml. Ph Bruto teratur setahun
Bonus
Jml Ph teratur + tdk teratur
Pengurangan:
- Biaya Jabatan (max. Rp6.000.000,- setahun)
- Iuran pensiun setahun
- Iuran terkait dengan gaji – THT
Jumlah
Jml Ph. Neto setahun
Dikurangi: PTKP-- TK/0
Ph. Kena Pajak
Ph. KP dibulatkan
PPh 21 setahun
PPh atas Ph. teratur setahun
PPh 21 atas Bonus saja
PPh 21 sebulan—gaji (Ph teratur)
PPh 21 terutang bulan ini
(Rp190.000,- + Rp61.071,-)
2.750.000 2.750.000
27.500
27.500
8.250
8.250
2.785.750 2.785.750
33.429.000 33.429.000
4.000.000
37.429.000 33.429.000
1.871.450
600.000
660.000
3.131.450
34.297.550
15.840.000
18.457.550
18.457.000
922.850
1.671.450
600.000
660.000
2.931.450
30.497.550
15.840.000
14.657.550
14.657.000
732.850
190.000
61.070
251.070
(+)
(-)

37. Kerja di Pertengahan Tahun
Penghasilan teratur
Gaji
6.000.000
Jumlah Ph. Bruto sebulan
6.000.000
Pengurangan:
- Biaya Jabatan
(max. Rp500.000,- sebulan)
- Iuran pensiun
Jumlah
Contoh – Hal 25:
Budiyanta (K/0), bekerja pada PT
Xiang Malam sebagai pegawai
tetap sejak 1 September 2009.
Budiyanta menerima gaji
sebulan sebesar Rp6.000.000,dan Budiyanta membayar iuran
pensiun setiap bulan sebesar
Rp150.000,-.
Jml Ph. neto sebulan
Perkiraan Ph. Neto setahun
(4 bln x Ph neto 1 bln)
300.000
150.000
(+)
450.000
(-)
5.550.000
22.200.000
Dikurangi:
- PTKP: K/0
17.160.000
Ph. Kena Pajak
5.040.000
Ph. Kena Pajak Dibulatkan
5.040.000
PPh Pasal 21 terutang
5% x Rp5.040.000,PPh Pasal 21 sebulan (Rp252.000,- : 4)
252.000
63.000
(-)

38. Pindahan membawa 1721 A1
Contoh penghitungan PPh 21 cabang baru hal 24
Contoh:
Agus Saparudin pindah ke PT
Nusantara Mandiri di Bandung
bulan Juni 2010, dgn gaji
Rp3.500.000,- dan bayar iuran
pensiun Rp100.000,-.
Agus saparudin membawa 1721
A1 dari tempat kerja
sebelumnya dgn Ph. Neto
sebesar Rp16.125.000,-, dan PPh
21 terutang sebesar
Rp476.250,-.
PPh 21 di tempat yang baru – Masa Pajak Juni
Gaji
Jumlah Ph. neto sebulan /realisasi
Pengurangan:
1.
Biaya Jabatan – sebulan/setahun
(maksimum Rp500.000,- sebulan)
2.
Iuran Pensiun
Jumlah pengurang
Jumlah Ph neto sebulan
Perkiraan Ph neto setahun (7 bln x Rp3.225.000,-)
Ph. neto masa sebelumnya
Ph neto total
Dikurangi:
PTKP – TK/0:
Ph. Kena Pajak (dibulatkan)
PPh Pasal 21 Setahun
5% x Rp22.860.000,PPh 21 masa sebelumnya:
PPh 21 - Setahun tempat kerja baru (1.143.000 - 476.250)
PPh 21 sebulan (666.750,-/7)
3.500.000
3.500.000
175.000
100.000
275.000
3.225.000
22.575.000
16.125.000
38.700.000
15.840.000
22.860.000
1.143.000
476.250
666.750
95.250

39. Mulai kerja di tengah tahun
(Kewajiban pajak subjektif dimulai setelah bulan Januari)
Contoh – Hal. 26:
David Raisita (K/3) mulai
bekerja 1 September 2009
dengan gaji per bulan
Rp20.000.000,-
Penghasilan
Gaji
Rp 20.000.000,- (+)
Jumlah Ph. Bruto sebulan
Rp 20.000.000,Pengurangan:
Biaya Jabatan
(maksimum Rp500.000,- sebulan)
Rp
500.000,- (-)
Jumlah Ph. neto sebulan
Rp 19.500.000,Jumlah. Ph. neto disetahunkan
Rp 234.000.000,(12 x Rp19.500.000,-)
Dikurangi: PTKP – K/3:
Rp 21.120.000,- (-)
Ph. Kena Pajak Dibulatkan
Rp 212.880.000,PPh Pasal 21 terutang
- 5% x Rp50.000.000,- = Rp 2.500.000,- 15% x Rp162.880.000,- = Rp 24.432.000,- (+)
Jumlah
Rp 26.932.000,PPh Pasal 21 terutang sebulan
Rp 2.244.333,(Rp26.932.000,- : 12 bln)
Bila kewajiban pajak subjektif David Raisita telah ada sejak bulan Januari, maka jumlah Ph. Neto
setahun = 4 x Ph neto sebulan.

40. Skema Penghitungan PPh 21
Masa Pajak Terakhir
Ph. Bruto real
(( -- )
)
Pengurang Ph.
Bruto real 1 thn
=
=
Ph. Neto real
setahun
(( -- ))
Dikurangi
PTKP
=
=
Ph. yang menjadi
Objek PPh Pasal
21.
B. Jabatan, Iuran
Pensiun, dan THT.
Ph KP
x
x
Trf. Psl 17
Trf. Psl 17
PPh 21 terutang =
PPh 21 setahun – PPh 21 disetor di masa pajak
sebelumnya


PPh 21 Setahun
(real)
Penghitungan PPh 21 di masa pajak terakhir didasarkan pada penghasilan sebenarnya karyawan yang
Penghitungan PPh 21 di masa pajak terakhir didasarkan pada penghasilan sebenarnya karyawan yang
bersangkutan;
bersangkutan;

41. Ph. Neto Setahun & Ph. Neto Disetahunkan
(Masa terakhir)
Ph Neto Setahun
Realisasi penghasilan
=
Akumulasi penghasilan
dari masa pajak awal
hingga masa pajak
terakhir
Tidak dikali
dengan 12/n
PPh 21 =
Tdk dikali n/12
Ph. Neto Disetahunkan
Realisasi penghasilan
=
Akumulasi penghasilan
dari masa pajak awal
hingga masa pajak terakhir
x 12/n
n = banyaknya bulan masa
kerja
PPh 21 =
Dikali dengan n/12

42. Ph. Neto Setahun & Ph. Neto Disetahunkan
(Masa terakhir)
Ph Neto Setahun
Kewajiban Pajak
Subjektif ada
sejak awal tahun/
Ada di Indonesia
Sejak Awal Tahun
Termasuk pindah kerja
di pertengahan tahun
Ph. Neto Disetahunkan
Kewajiban Pajak Subjektif
Tidak setahun penuh.
Kewajiban Pjk Subjektif:
- Mulai di tengah tahun (WNA
masuk tengah thn)
- Berakhir di tengah tahun
(Meninggalkan Indonesia
Selamanya – Meninggal dunia)
WNI Broken Period:
- WNI Pindah Cabang

43. DASAR PENGHITUNGAN
PPh Psl. 21
Kewajiban Pajak Subjektif
Pegawai Tetap SPDN
Setahun Penuh
Setahun Penuh
Tidak setahun penuh
Mulai kerja sejak Januari/
Setelah bulan Januari, termasuk pegawai
yang sebelumnya bekerja pada
pemberi kerja lainnya
Kewajiban pjk subjektif dimulai/berakhir
di tahun berjalan
Jumlah Ph yang sebenarnya diterima/
Diperoleh dalam tahun
takwim/bagian tahun takwim
Jml Ph yang sebenarnya diterima
yang disetahunkan

44. Variasi Penghitungan PPh 21 Masa Terakhir
- Penghitungan PPh 21 pegawai yang kewajiban pajak subjektifnya setahun penuh:
- Masa terakhir Desember;
- Masa terakhir – Berhenti kerja di tengah tahun;
- Masa terakhir – Pindah cabang di tengah tahun.
- Penghitungan PPh 21 untuk pegawai yang tidak setahun penuh:
- Masa Desember WNA yg mulai kerja di pertengahan tahun;
- Masa terakhir – WNA pergi meninggalkan Indonesia selamanya;
- WNI meninggal dunia di pertengahan tahun;

45. Penghitungan PPh 21 Masa Terakhir (Masa Desember)
Contoh– Hal 31:
Jaka Lelana, TK/0, bekerja di
PT Lazuardi Internusa dengan
memeroleh gaji dan
tunjangan setiap bulan
sebesar Rp5.500.000,-, dan
membayar iuran pensiun ke
Dapen yang telah disahkan
oleh Menteri Keuangan
setiap bulan Rp200.000,-.
Mulai bulan Juli 2009, Jaka
Lelana memeroleh kenaikan
penghasilan tetap setiap
bulan menjadi Rp7.000.000,-.
Gaji
Jml Ph bruto sebulan / setahun
Pengurangan:
1.
Biaya Jabatan
(maksimum Rp500.000,- sebulan)
2.
Iuran pensiun
Jumlah
Jumlah Ph. neto sebulan / setahun (real)
Jumlah Perkiraan Ph. neto setahun
(12 bulan x Jml. Ph. neto sebulan)
Dikurangi:
- PTKP – TK/0:
Ph. Kena Pajak (Ph KP) Dibulatkan
PPh Pasal 21 Setahun
Trf Psl 17 x PhKP
PPh Pasal 21 sebulan
PPh 21 dipotong s.d November 2009
(6 x Rp185.250,-) + (5 x Rp256.500,-)
PPh 21 dipotong bln Desember 2009
PPh21 Masa
(Jan - Jun)
5.500.000
5.500.000
PPh21 Masa
(Jul - Nov)
7.000.000
7.000.000
75.000.000*
75.000.000
275.000
350.000
3.750.000
200.000
475.000
5.025.000
60.300.000
200.000
550.000
6.450.000
77.400.000
2.400.000
6.150.000
68.850.000
(+)
(-)
15.840.000
44.460.000
15.840.000
61.560.000
15.840.000
53.010.000
(-)
2.223.000
185.250
4.234.000
352.833
2.951.500
1.111.500
1.764.167
2.875.667
75.833
Des - 09

46. Berhenti Tengah Tahun
Contoh – Hal 26:
Arip Marwanto (TK/0), pegawai pada PT Mahakam. Sejak 1 Oktober 2009, berhenti bekerja. Gaji Arip
Marwanto setiap bulan sebesar Rp3.500.000,- dan iuran pensiun yang dibayar kepada Dana Pensiun
sejumlah Rp100.000,- setiap bulan.
Gaji
Jumlah Ph bruto sebulan / (Jan-Sep)
Pengurangan:
1.
Biaya Jabatan max. Rp500.000,- sebulan
2.
Iuran pensiun
Jumlah
Jumlah Ph. neto sebulan
Est. jml Ph. neto setahun (12 bln x Rp3.225.000,-)
Dikurangi: PTKP – TK/0
Ph. KP Dibulatkan
PPh Pasal 21 Setahun (5% x PhKP dibulatkan)
PPh Pasal 21 sebulan
PPh 21 yang telah dipotong (Jan - Agt) 2009
(8 x Rp95.250,-)
PPh 21 kurang (lebih) bayar
Januari - Agustus
3.500.000
3.500.000
175.000
100.000
275.000
3.225.000
38.700.000
15.840.000
22.860.000
1.143.000
95.250
PPh 21 LB dikembalikan ke Arip oleh PT Mahakam pada saat memberikan 1721 A1
September
3.500.000 31.500.000
31.500.000
100.000
1.575.000
900.000 (+)
2.475.000 (-)
29.025.000
15.840.000 (-)
13.185.000
659.250
762.000
(102.750)

47. Masa Terakhir Pindah Cabang
Januari
Contoh – Hal 23.:
Agus Saparudin, TK/0 adalah
pegawai PT Nusantara
Mandiri di Jakarta. Sejak 1
Juni 2009 dipindahtugaskan
ke kantor cabang di Bandung
Gaji Agus Saparudin sebesar
Rp3.500.000,- dan
pembayaran iuran pensiun
yang dibayar sendiri sebulan
sejumlah Rp100.000,-.
Jumlah Ph. Bruto gaji sebulan/ realisasi
Pengurangan:
1. Biaya Jabatan (sebulan/setahun)
2. Iuran Pensiun
Jumlah Pengurang
Jumlah Ph neto sebulan / setahun
Jumlah Ph neto setahun: 12 bulan x Rp3.225.000,Ph neto disetahunkan (12/5 x Rp16.125.000,-)
Dikurangi: PTKP – TK/0
Ph. Kena Pajak Dibulatkan
PPh Pasal 21 Setahun (5% x Rp22.860.000,- )
PPh 21 (Jan - Mei) -- disetahunkan:
(5/12 x Rp1.143.000,-)
PPh 21 sebulan
PPh 21 yang telah dipotong (4 x Rp95.250,-)
PPh 21 kurang (lebih) bayar
3.500.000,175.000,100.000,275.000,3.225.000,38.700.000,15.840.000,22.860.000,1.143.000,-
Mei (Masa
Terakhir)
17.500.000,875.000,500.000,1.375.000,16.125.000,38.700.000,15.840.000,22.860.000,1.143.000,476.250,-
95.250,381.000,95.250,-
Secara prinsip, penghitungan ini juga berlaku untuk penghitungan PPh 21 pegawai yang meninggal dunia di tengah
tahun dan ekspatriat yang datang-pergi di pertengahan tahun.

48. Konsep Penghitungan Masa Pajak Terakhir
PPh 21 atas penghasilan real selama setahun (12 bulan) dikurangi
PPh 21 yang telah dipotong selama 11 bulan (Jan – Nov).
12 – 11 = 1
PPh 21 Kurang Bayar Sebulan
(Desember)

49. Akankah Lebih Bayar???

Fluktuasi penghasilan


Perbedaan lapisan tarif pengenaan pajak saat
menghitung PPh 21 Masa dan PPh 21 Masa Pajak
Terakhir.
Banyak pegawai keluar di pertengahan tahun

Perbedaan estimasi penghasilan yang disetahunkan
dengan penghasilan sebenarnya.

50. Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap Estimasi dan
Realisasi
Uraian
2009
Penghitungan Estimasi
11 bulan (Jan s.d Nov)
Basis Penghitungan Realisasi
(Tahunan)
Ph. Januari s.d Desember
PPh Kurang (lebih) bayar di akhir
tahun
PPh 21 Real - Akm. PPh 21 sebulan bdsk
penghitungan Estimasi (Jan - Nov)
Saldo Normal di Akhir Tahun
SPT Desember = Kurang Bayar

51. 5
PPh Pasal 21 atas Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, THT dan JHT
yang Dibayarkan Sekaligus
PP Nomor 68 Tahun 2009:

Uang pesangon;

Uang manfaat pensiun;

THT;

JHT
Berlaku mulai 16 November 2009
Pembayaran uang pesangon, uang manfaat pensiun, THT dan JHT yang
dibayarkan sekaligus sebelum 16 November 2009, ikut PP Nomor 149 Tahun
2000.

52. 5
Tarif PPh Pasal 21--PP No. 68 Tahun 2009
(Pesangon, uang manfaat pensiun, THT, JHT)
Pesangon
Penghasilan
Uang Manfaat Pensiun, THT, JHT
Tarif
Penghasilan
Tarif
s.d. Rp50.000.000,-
0%
s.d. Rp50.000.000,-
0%
> Rp50.000.000,- s.d Rp100.000.000,-
5%
> Rp50.000.000,-
5%
> Rp100.000.000,- s.d Rp500.000.000,-
15%
> Rp500.000.000,-
25%
Dianggap dibayarkan sekaligus:
Uang pesangon, uang manfaat pensiun, THT, JHT yang dibayarkan sebagian atau seluruh
pembayarannya dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun kalender.