SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 17
Direktorat Pembinaan Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan R.I.
“Kebijakan Pembentukan dan
Pengembangan Badan Layanan Umum”
Disampaikan oleh Direktur Pembinaan PK BLU dalam Seminar
“Aspek Legal dan Pembentukan Peraturan Perundangan dalam Rangka Pendirian
BLU untuk Optimalisai Pengelolaan Kekayaan Negara”
Kamis, 6 Maret 2014
Millenium Hotel Jakarta
Pendahuluan1
Kebijakan Pembentukan/Pengembangan BLU
Isu-Isu Terkait Pengembangan BLU3
4
2
Kebijakan Pengelolaan Aset BLU4
A
 Dasar Hukum
 Pengertian
 Tujuan
 Karakteristik
C
1. PENDAHULUAN
UU Nomor 1 Tahun 2004
Tentang Perbendaharaan Negara
Pasal 68 dan 69
PP Nomor 23 Tahun 2005 Jo
PP 74 Tahun 2011
Tentang Pola PK BLU dan perubahannya
PMK sebagai rincian dari
PP Nomor 23 Tahun 2005 dan
Perdirjen Perbendaharaan sebagai
Juknis PMK
Dasar Hukum
Pengelolaan
Keuangan (PK)
BLU
BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang
dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat
berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa
mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan
kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan
produktivitas.
(Pasal 1 PP Nomor 23 Tahun 2005)
Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka
memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan
kehidupan bangsa melalui:
 Fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan
prinsip ekonomi dan produktivitas
 Penerapan praktek bisnis yang sehat
(Pasal 2 PP No. 23/2005)
Karakteristik Pokok
Satker BLU
A
 Persyaratan Substantif
 Persyaratan Teknis
 Persyaratan Administratif
C
2. KEBIJAKAN PEMBENTUKAN/
PENGEMBANGAN BLU
Substantif Teknis Administratif
Penetapan satker untuk menerapkan pola pengelolaan
keuangan Badan Layanan Umum, harus memenuhi
persyaratan :
Satker yang tidak memenuhi persyaratan substantif :
 penyediaan jasa pelayanan umum yang hanya dapat dilaksanakan oleh dan
merupakan tanggung jawab Pemerintah : kejaksaan, peradilan, pertahanan dan
keamanan.
 pelayanan administratif seperti : KTP, SIM, IMB, Akta Kelahiran dll dokumen yang
diperlukan penduduk untuk menjalani hidupnya
1
Penyediaan barang
dan/atau jasa
pelayanan umum
2 3Pengelolaan
wilayah/kawasan
tertentu
Satker menyelenggarakan pelayanan umum berupa :
Pengelolaan dana
khusus
layanan layak
dikelola dan
ditingkatkan
pencapaiannya
Satker yang
Memenuhi
Persyaratan
Teknis
keuangan sehat
 PNBP : 15 Milyar
 Nilai aset
 Rasio Biaya
Operasional :
PNBP
 Rasio Belanja
SDM : Biaya
Operasional
Catt.: RPMK
Kebijakan untuk BLU yang mengelola aset tetap  20% PNBP setor ke kas negara
TERPENUHINYA PERSYARATAN
ADMINISTRATIF
Penilaian Dokumen
Administratif
Standar
Pelayanan
Minimal
Rencana
Strategi
Bisnis
Pola Tata
Kelola
Pernyataan
Kesanggupan
Peningkatan
Kinerja
Laporan
Keuangan
Pokok
Lap Audit/
Bersedia
diaudit
A
C
3.ISU-ISU TERKAIT
PENGEMBANGAN BLU
1
Risiko timbulnya
Kerugian Negara
2 3
BLU bukan
perusahaan 
tidak dapat
memiliki TDP dan
SIUP*
Pemanfaatan
aset tetap yang
tidak terkait
tupoksi satker
BLU  mengikuti
ketentuan PP
6/2006, PNBP
setor kas negara
* TDP : Tanda Daftar Perusahaan
SIUP : Surat Ijin Usaha Perusahaan
A
C
4. KEBIJAKAN PENGELOLAAN
ASET BLU
 Pendayagunaan Aset dengan pola Kerja Sama
Operasional (RPMK)
A
C
Kerja Sama Operasional
Prinsip  tidak mengakibatkan utang bagi BLU;
 biaya pelaksanaan KSO tidak boleh dibebankan pada Rupiah
Murni APBN;
 objek KSO tidak boleh dijadikan sebagai agunan oleh pihak lain
 tidak berakibat terjadinya pengalihan Aset kepada pihak lain
 tarif ditetapkan oleh pemimpin BLU dan dituangkan dalam
naskah perjanjian kerjasama
Tujuan  meningkatkan pemberian pelayanan umum kepada masyarakat
 mengoptimalkan daya guna Aset
 meningkatkan pendapatan BLU
Objek tanah dan bangunan milik BLU
Mitra Pemda, BUMN, BUMD, Perorangan, Perusahaan Swasta, Yayasan,
Koperasi dan pihak lainnya
Bentuk  mitra mendayagunakan tanah/bangunan  maks. 5 thn
 mitra mendirikan bangunan pada tanah BLU dan diserahkan
pada BLU  maks. 25 thn
PNBP pendapatan KSO dapat digunakan langsung oleh BLU
PPK BLU

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Teknik penyusunan rka & dpa skpd (bahan tommy 2013
Teknik penyusunan  rka & dpa skpd (bahan tommy 2013Teknik penyusunan  rka & dpa skpd (bahan tommy 2013
Teknik penyusunan rka & dpa skpd (bahan tommy 2013tommy irawan
 
Rakor Penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Pro...
Rakor Penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Pro...Rakor Penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Pro...
Rakor Penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Pro...ushfia
 
pengertian penatausahaan Barang Milik Daerah
pengertian penatausahaan Barang Milik Daerahpengertian penatausahaan Barang Milik Daerah
pengertian penatausahaan Barang Milik Daerahyudi prihanto
 
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)Khalid Mustafa
 
Pengelolaan Aset Daerah
Pengelolaan Aset DaerahPengelolaan Aset Daerah
Pengelolaan Aset DaerahDadang Solihin
 
Perencanaan Penganggaran APBN
Perencanaan Penganggaran APBNPerencanaan Penganggaran APBN
Perencanaan Penganggaran APBNPSEKP - UGM
 
Organisasi pengelolaan keuangan daerah
Organisasi pengelolaan keuangan daerahOrganisasi pengelolaan keuangan daerah
Organisasi pengelolaan keuangan daerahSunar Shun Shun
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
Sistem Akuntansi Pemerintah PusatSistem Akuntansi Pemerintah Pusat
Sistem Akuntansi Pemerintah PusatSujatmiko Wibowo
 
Bagan Alir Permendagri 13 tahun 2006
Bagan Alir Permendagri 13 tahun 2006Bagan Alir Permendagri 13 tahun 2006
Bagan Alir Permendagri 13 tahun 2006Rizki Amalia
 
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanTata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanAhmad Abdul Haq
 
Akuntabilitas Keuangan Daerah. (Local Finance Accountability)
Akuntabilitas Keuangan Daerah. (Local Finance Accountability)Akuntabilitas Keuangan Daerah. (Local Finance Accountability)
Akuntabilitas Keuangan Daerah. (Local Finance Accountability)Deddy Supriady Bratakusumah
 
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara Tatang Suwandi
 
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan PemerintahPerencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan PemerintahSujatmiko Wibowo
 
Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran PembangunanAnggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran PembangunanDadang Solihin
 
Penyusunan Anggaran
Penyusunan AnggaranPenyusunan Anggaran
Penyusunan AnggaraniyonZ
 
Manajemen belanja daerah
Manajemen belanja daerahManajemen belanja daerah
Manajemen belanja daerahMaylana Febrina
 

La actualidad más candente (20)

Teknik penyusunan rka & dpa skpd (bahan tommy 2013
Teknik penyusunan  rka & dpa skpd (bahan tommy 2013Teknik penyusunan  rka & dpa skpd (bahan tommy 2013
Teknik penyusunan rka & dpa skpd (bahan tommy 2013
 
Rakor Penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Pro...
Rakor Penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Pro...Rakor Penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Pro...
Rakor Penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Pro...
 
pengertian penatausahaan Barang Milik Daerah
pengertian penatausahaan Barang Milik Daerahpengertian penatausahaan Barang Milik Daerah
pengertian penatausahaan Barang Milik Daerah
 
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)
 
Pengelolaan Aset Daerah
Pengelolaan Aset DaerahPengelolaan Aset Daerah
Pengelolaan Aset Daerah
 
Perencanaan Penganggaran APBN
Perencanaan Penganggaran APBNPerencanaan Penganggaran APBN
Perencanaan Penganggaran APBN
 
Organisasi pengelolaan keuangan daerah
Organisasi pengelolaan keuangan daerahOrganisasi pengelolaan keuangan daerah
Organisasi pengelolaan keuangan daerah
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
Sistem Akuntansi Pemerintah PusatSistem Akuntansi Pemerintah Pusat
Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
 
APBD, pengertian
APBD, pengertianAPBD, pengertian
APBD, pengertian
 
Bagan Alir Permendagri 13 tahun 2006
Bagan Alir Permendagri 13 tahun 2006Bagan Alir Permendagri 13 tahun 2006
Bagan Alir Permendagri 13 tahun 2006
 
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanTata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
 
Akuntabilitas Keuangan Daerah. (Local Finance Accountability)
Akuntabilitas Keuangan Daerah. (Local Finance Accountability)Akuntabilitas Keuangan Daerah. (Local Finance Accountability)
Akuntabilitas Keuangan Daerah. (Local Finance Accountability)
 
pengukuran dan evaluasi kinerja
pengukuran dan evaluasi kinerja pengukuran dan evaluasi kinerja
pengukuran dan evaluasi kinerja
 
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
 
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan PemerintahPerencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
 
pembiayaan desa
pembiayaan desapembiayaan desa
pembiayaan desa
 
Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran PembangunanAnggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
 
Undang undang nomor 9 tahun 2018 tentang penerimaan negara bukan pajak
Undang undang nomor 9 tahun 2018 tentang penerimaan negara bukan pajakUndang undang nomor 9 tahun 2018 tentang penerimaan negara bukan pajak
Undang undang nomor 9 tahun 2018 tentang penerimaan negara bukan pajak
 
Penyusunan Anggaran
Penyusunan AnggaranPenyusunan Anggaran
Penyusunan Anggaran
 
Manajemen belanja daerah
Manajemen belanja daerahManajemen belanja daerah
Manajemen belanja daerah
 

Destacado

Seminar blu aset 6mar2014
Seminar blu aset 6mar2014Seminar blu aset 6mar2014
Seminar blu aset 6mar2014Ambara Sugama
 
Akuntansi skpd rtm ib
Akuntansi skpd rtm ibAkuntansi skpd rtm ib
Akuntansi skpd rtm ibAmbara Sugama
 
Jenis jenis anggaran pemerintah
Jenis jenis anggaran pemerintahJenis jenis anggaran pemerintah
Jenis jenis anggaran pemerintahfarums
 
Akuntansi skpd rtm part ia
Akuntansi skpd rtm part iaAkuntansi skpd rtm part ia
Akuntansi skpd rtm part iaAmbara Sugama
 
Beban dan Belanja Akuntansi Sektor Publik
Beban dan Belanja Akuntansi Sektor PublikBeban dan Belanja Akuntansi Sektor Publik
Beban dan Belanja Akuntansi Sektor PublikArshad Liantono
 
Paparan Sosialisasi Sun Renja 2010
Paparan Sosialisasi Sun Renja 2010Paparan Sosialisasi Sun Renja 2010
Paparan Sosialisasi Sun Renja 2010RENBANG
 
LLAT 2016Seksi Bank
LLAT 2016Seksi BankLLAT 2016Seksi Bank
LLAT 2016Seksi Bankkppn137
 
Handout ppt pk blu
Handout ppt pk bluHandout ppt pk blu
Handout ppt pk bluanantasmiths
 
Sistem dan Prosedur Penatausahaan Penerimaan
Sistem dan Prosedur Penatausahaan PenerimaanSistem dan Prosedur Penatausahaan Penerimaan
Sistem dan Prosedur Penatausahaan PenerimaanDeddi Nordiawan
 
Presentasi badan layanan umum (blu) dan blu rumah sakit
Presentasi badan layanan umum (blu) dan blu rumah sakitPresentasi badan layanan umum (blu) dan blu rumah sakit
Presentasi badan layanan umum (blu) dan blu rumah sakitanantasmiths
 

Destacado (20)

Badan layanan umum
Badan layanan umumBadan layanan umum
Badan layanan umum
 
Seminar blu aset 6mar2014
Seminar blu aset 6mar2014Seminar blu aset 6mar2014
Seminar blu aset 6mar2014
 
AKUNTANSI PEMERINTHAN
AKUNTANSI PEMERINTHANAKUNTANSI PEMERINTHAN
AKUNTANSI PEMERINTHAN
 
Akuntansi skpd rtm ib
Akuntansi skpd rtm ibAkuntansi skpd rtm ib
Akuntansi skpd rtm ib
 
Jenis jenis anggaran pemerintah
Jenis jenis anggaran pemerintahJenis jenis anggaran pemerintah
Jenis jenis anggaran pemerintah
 
Pertemuan 11 akuntansi belanja
Pertemuan 11 akuntansi belanjaPertemuan 11 akuntansi belanja
Pertemuan 11 akuntansi belanja
 
Akuntansi skpd rtm part ia
Akuntansi skpd rtm part iaAkuntansi skpd rtm part ia
Akuntansi skpd rtm part ia
 
Beban dan Belanja Akuntansi Sektor Publik
Beban dan Belanja Akuntansi Sektor PublikBeban dan Belanja Akuntansi Sektor Publik
Beban dan Belanja Akuntansi Sektor Publik
 
Pertemuan 8 akuntansi pendapatan
Pertemuan 8 akuntansi pendapatanPertemuan 8 akuntansi pendapatan
Pertemuan 8 akuntansi pendapatan
 
Paparan Sosialisasi Sun Renja 2010
Paparan Sosialisasi Sun Renja 2010Paparan Sosialisasi Sun Renja 2010
Paparan Sosialisasi Sun Renja 2010
 
Peta Konsep APBD
Peta Konsep APBDPeta Konsep APBD
Peta Konsep APBD
 
Peta konsep
Peta konsepPeta konsep
Peta konsep
 
LLAT 2016Seksi Bank
LLAT 2016Seksi BankLLAT 2016Seksi Bank
LLAT 2016Seksi Bank
 
Peta konsep APBN
Peta konsep APBNPeta konsep APBN
Peta konsep APBN
 
sisdur akuntansi penerimaan kas
 sisdur akuntansi penerimaan kas sisdur akuntansi penerimaan kas
sisdur akuntansi penerimaan kas
 
Apa itu-rba
Apa itu-rbaApa itu-rba
Apa itu-rba
 
Handout ppt pk blu
Handout ppt pk bluHandout ppt pk blu
Handout ppt pk blu
 
KONSEP ANGGARAN
KONSEP ANGGARANKONSEP ANGGARAN
KONSEP ANGGARAN
 
Sistem dan Prosedur Penatausahaan Penerimaan
Sistem dan Prosedur Penatausahaan PenerimaanSistem dan Prosedur Penatausahaan Penerimaan
Sistem dan Prosedur Penatausahaan Penerimaan
 
Presentasi badan layanan umum (blu) dan blu rumah sakit
Presentasi badan layanan umum (blu) dan blu rumah sakitPresentasi badan layanan umum (blu) dan blu rumah sakit
Presentasi badan layanan umum (blu) dan blu rumah sakit
 

Similar a PPK BLU

penjelasan, dasar hukum, tujuan, dll tentang BADAN LAYANAN UMUM (BLU).pdf
penjelasan, dasar hukum, tujuan, dll tentang BADAN LAYANAN UMUM (BLU).pdfpenjelasan, dasar hukum, tujuan, dll tentang BADAN LAYANAN UMUM (BLU).pdf
penjelasan, dasar hukum, tujuan, dll tentang BADAN LAYANAN UMUM (BLU).pdffathiaumara
 
Pembekalan magang blu blud
Pembekalan magang blu bludPembekalan magang blu blud
Pembekalan magang blu bludsridermawani
 
Teknis pembentukan rsud blud
Teknis pembentukan rsud bludTeknis pembentukan rsud blud
Teknis pembentukan rsud bludapotek agam farma
 
Pengelolaan Keuangan.ppt
Pengelolaan Keuangan.pptPengelolaan Keuangan.ppt
Pengelolaan Keuangan.pptHMToha1
 
BENGKAYANG PERUMDA .pptx
BENGKAYANG PERUMDA .pptxBENGKAYANG PERUMDA .pptx
BENGKAYANG PERUMDA .pptxbandi2340
 
3. iapi jatim pbj blud online
3. iapi jatim pbj blud online3. iapi jatim pbj blud online
3. iapi jatim pbj blud onlineSiti Aisyah
 
Manajemen keuangan negara
Manajemen keuangan negaraManajemen keuangan negara
Manajemen keuangan negaraBPKP
 
BADAN LAYANAN UMUM-AKNT SEKTOR PUBLIK
BADAN LAYANAN UMUM-AKNT SEKTOR PUBLIKBADAN LAYANAN UMUM-AKNT SEKTOR PUBLIK
BADAN LAYANAN UMUM-AKNT SEKTOR PUBLIKrohima _yesung
 
Pedoman akuntansi dan pengelolaan piutang satuan kerja kemenristekdikti cop...
Pedoman akuntansi dan pengelolaan piutang satuan kerja kemenristekdikti   cop...Pedoman akuntansi dan pengelolaan piutang satuan kerja kemenristekdikti   cop...
Pedoman akuntansi dan pengelolaan piutang satuan kerja kemenristekdikti cop...Asyim Muhammad
 
8. Slide Optimalisasi Aset pada BLU - Materi Bimtek Kanwil 2018.pptx
8. Slide Optimalisasi Aset pada BLU - Materi Bimtek Kanwil 2018.pptx8. Slide Optimalisasi Aset pada BLU - Materi Bimtek Kanwil 2018.pptx
8. Slide Optimalisasi Aset pada BLU - Materi Bimtek Kanwil 2018.pptxCheetahShop14
 
Akuntansi & penyusunan lkd
Akuntansi & penyusunan lkdAkuntansi & penyusunan lkd
Akuntansi & penyusunan lkdgreeneyes85
 
UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan NegaraUU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negaraatambua
 
Permendagri 79 2018 BLUD
Permendagri 79 2018 BLUDPermendagri 79 2018 BLUD
Permendagri 79 2018 BLUDzuhrimail
 
72471 permendagri-79-tahun-2018-tentang-blud dengan lampiran
72471 permendagri-79-tahun-2018-tentang-blud dengan lampiran72471 permendagri-79-tahun-2018-tentang-blud dengan lampiran
72471 permendagri-79-tahun-2018-tentang-blud dengan lampiranssuser279f7e
 
Ketentuan Penerapan BLU-BLUD_ Materi Workshop "Penyusunan RENCANA BISNIS & AN...
Ketentuan Penerapan BLU-BLUD_ Materi Workshop "Penyusunan RENCANA BISNIS & AN...Ketentuan Penerapan BLU-BLUD_ Materi Workshop "Penyusunan RENCANA BISNIS & AN...
Ketentuan Penerapan BLU-BLUD_ Materi Workshop "Penyusunan RENCANA BISNIS & AN...Kanaidi ken
 
Tata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi Negeri
Tata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi NegeriTata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi Negeri
Tata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi NegeriSujatmiko Wibowo
 
136~pmk.05~2016 aset blu
136~pmk.05~2016 aset blu136~pmk.05~2016 aset blu
136~pmk.05~2016 aset bluMeyda Charisma
 
Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Lay...
Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Lay...Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Lay...
Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Lay...Penataan Ruang
 

Similar a PPK BLU (20)

penjelasan, dasar hukum, tujuan, dll tentang BADAN LAYANAN UMUM (BLU).pdf
penjelasan, dasar hukum, tujuan, dll tentang BADAN LAYANAN UMUM (BLU).pdfpenjelasan, dasar hukum, tujuan, dll tentang BADAN LAYANAN UMUM (BLU).pdf
penjelasan, dasar hukum, tujuan, dll tentang BADAN LAYANAN UMUM (BLU).pdf
 
Pembekalan magang blu blud
Pembekalan magang blu bludPembekalan magang blu blud
Pembekalan magang blu blud
 
Teknis pembentukan rsud blud
Teknis pembentukan rsud bludTeknis pembentukan rsud blud
Teknis pembentukan rsud blud
 
Pengelolaan Keuangan.ppt
Pengelolaan Keuangan.pptPengelolaan Keuangan.ppt
Pengelolaan Keuangan.ppt
 
BENGKAYANG PERUMDA .pptx
BENGKAYANG PERUMDA .pptxBENGKAYANG PERUMDA .pptx
BENGKAYANG PERUMDA .pptx
 
3. iapi jatim pbj blud online
3. iapi jatim pbj blud online3. iapi jatim pbj blud online
3. iapi jatim pbj blud online
 
2.-Pengelolaan-Keuangan-BLU.pptx
2.-Pengelolaan-Keuangan-BLU.pptx2.-Pengelolaan-Keuangan-BLU.pptx
2.-Pengelolaan-Keuangan-BLU.pptx
 
Materi BLUD Mahulu.pptx
Materi BLUD Mahulu.pptxMateri BLUD Mahulu.pptx
Materi BLUD Mahulu.pptx
 
Manajemen keuangan negara
Manajemen keuangan negaraManajemen keuangan negara
Manajemen keuangan negara
 
BADAN LAYANAN UMUM-AKNT SEKTOR PUBLIK
BADAN LAYANAN UMUM-AKNT SEKTOR PUBLIKBADAN LAYANAN UMUM-AKNT SEKTOR PUBLIK
BADAN LAYANAN UMUM-AKNT SEKTOR PUBLIK
 
Pedoman akuntansi dan pengelolaan piutang satuan kerja kemenristekdikti cop...
Pedoman akuntansi dan pengelolaan piutang satuan kerja kemenristekdikti   cop...Pedoman akuntansi dan pengelolaan piutang satuan kerja kemenristekdikti   cop...
Pedoman akuntansi dan pengelolaan piutang satuan kerja kemenristekdikti cop...
 
8. Slide Optimalisasi Aset pada BLU - Materi Bimtek Kanwil 2018.pptx
8. Slide Optimalisasi Aset pada BLU - Materi Bimtek Kanwil 2018.pptx8. Slide Optimalisasi Aset pada BLU - Materi Bimtek Kanwil 2018.pptx
8. Slide Optimalisasi Aset pada BLU - Materi Bimtek Kanwil 2018.pptx
 
Akuntansi & penyusunan lkd
Akuntansi & penyusunan lkdAkuntansi & penyusunan lkd
Akuntansi & penyusunan lkd
 
UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan NegaraUU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
 
Permendagri 79 2018 BLUD
Permendagri 79 2018 BLUDPermendagri 79 2018 BLUD
Permendagri 79 2018 BLUD
 
72471 permendagri-79-tahun-2018-tentang-blud dengan lampiran
72471 permendagri-79-tahun-2018-tentang-blud dengan lampiran72471 permendagri-79-tahun-2018-tentang-blud dengan lampiran
72471 permendagri-79-tahun-2018-tentang-blud dengan lampiran
 
Ketentuan Penerapan BLU-BLUD_ Materi Workshop "Penyusunan RENCANA BISNIS & AN...
Ketentuan Penerapan BLU-BLUD_ Materi Workshop "Penyusunan RENCANA BISNIS & AN...Ketentuan Penerapan BLU-BLUD_ Materi Workshop "Penyusunan RENCANA BISNIS & AN...
Ketentuan Penerapan BLU-BLUD_ Materi Workshop "Penyusunan RENCANA BISNIS & AN...
 
Tata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi Negeri
Tata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi NegeriTata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi Negeri
Tata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi Negeri
 
136~pmk.05~2016 aset blu
136~pmk.05~2016 aset blu136~pmk.05~2016 aset blu
136~pmk.05~2016 aset blu
 
Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Lay...
Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Lay...Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Lay...
Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Lay...
 

Más de Ambara Sugama

Bahan raker bpkimi 2014 edited 2
Bahan raker bpkimi 2014 edited 2Bahan raker bpkimi 2014 edited 2
Bahan raker bpkimi 2014 edited 2Ambara Sugama
 
Pendampingan pra rekonsiliasi2
Pendampingan pra rekonsiliasi2Pendampingan pra rekonsiliasi2
Pendampingan pra rekonsiliasi2Ambara Sugama
 
Aplikasi sak 2013 dan simulasinya
Aplikasi sak 2013 dan simulasinyaAplikasi sak 2013 dan simulasinya
Aplikasi sak 2013 dan simulasinyaAmbara Sugama
 
Akuntansi Keuangan Daerah - Diklat RTM- Part II
Akuntansi Keuangan Daerah - Diklat RTM- Part IIAkuntansi Keuangan Daerah - Diklat RTM- Part II
Akuntansi Keuangan Daerah - Diklat RTM- Part IIAmbara Sugama
 
Demo aplikasi sappawd 2013
Demo aplikasi sappawd 2013Demo aplikasi sappawd 2013
Demo aplikasi sappawd 2013Ambara Sugama
 
Penatausahaan piutang grand zuri fix
Penatausahaan piutang grand zuri fixPenatausahaan piutang grand zuri fix
Penatausahaan piutang grand zuri fixAmbara Sugama
 
Review pelaksanaan anggaran 2012
Review pelaksanaan anggaran 2012Review pelaksanaan anggaran 2012
Review pelaksanaan anggaran 2012Ambara Sugama
 
Gkm akuntansi keuangan daerah
Gkm akuntansi keuangan daerahGkm akuntansi keuangan daerah
Gkm akuntansi keuangan daerahAmbara Sugama
 
Penyusutan aset tetap untuk gkm
Penyusutan aset tetap untuk gkmPenyusutan aset tetap untuk gkm
Penyusutan aset tetap untuk gkmAmbara Sugama
 
Pedoman umum sistem akuntansi pemerintah
Pedoman umum sistem akuntansi pemerintahPedoman umum sistem akuntansi pemerintah
Pedoman umum sistem akuntansi pemerintahAmbara Sugama
 

Más de Ambara Sugama (12)

Bahan raker bpkimi 2014 edited 2
Bahan raker bpkimi 2014 edited 2Bahan raker bpkimi 2014 edited 2
Bahan raker bpkimi 2014 edited 2
 
Pendampingan pra rekonsiliasi2
Pendampingan pra rekonsiliasi2Pendampingan pra rekonsiliasi2
Pendampingan pra rekonsiliasi2
 
Aplikasi sak 2013 dan simulasinya
Aplikasi sak 2013 dan simulasinyaAplikasi sak 2013 dan simulasinya
Aplikasi sak 2013 dan simulasinya
 
Akuntansi Keuangan Daerah - Diklat RTM- Part II
Akuntansi Keuangan Daerah - Diklat RTM- Part IIAkuntansi Keuangan Daerah - Diklat RTM- Part II
Akuntansi Keuangan Daerah - Diklat RTM- Part II
 
Demo aplikasi sappawd 2013
Demo aplikasi sappawd 2013Demo aplikasi sappawd 2013
Demo aplikasi sappawd 2013
 
Penatausahaan piutang grand zuri fix
Penatausahaan piutang grand zuri fixPenatausahaan piutang grand zuri fix
Penatausahaan piutang grand zuri fix
 
Review pelaksanaan anggaran 2012
Review pelaksanaan anggaran 2012Review pelaksanaan anggaran 2012
Review pelaksanaan anggaran 2012
 
Span dan sakti alt
Span dan sakti altSpan dan sakti alt
Span dan sakti alt
 
Gkm akuntansi keuangan daerah
Gkm akuntansi keuangan daerahGkm akuntansi keuangan daerah
Gkm akuntansi keuangan daerah
 
UAPPA W dalam SAPP
UAPPA W dalam SAPPUAPPA W dalam SAPP
UAPPA W dalam SAPP
 
Penyusutan aset tetap untuk gkm
Penyusutan aset tetap untuk gkmPenyusutan aset tetap untuk gkm
Penyusutan aset tetap untuk gkm
 
Pedoman umum sistem akuntansi pemerintah
Pedoman umum sistem akuntansi pemerintahPedoman umum sistem akuntansi pemerintah
Pedoman umum sistem akuntansi pemerintah
 

Último

KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskalKELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskalAthoillahEconomi
 
Perhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).ppt
Perhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).pptPerhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).ppt
Perhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).pptSalsabillaPutriAyu
 
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.ppt
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.pptSlide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.ppt
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.pptwxmnxfm57w
 
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga KeuanganPresentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuanganzulfikar425966
 
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.pptModal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.pptFrida Adnantara
 
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalela
DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalelaDAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalela
DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalelaarmanamo012
 
PSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptx
PSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptxPSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptx
PSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptxRito Doank
 
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...ChairaniManasye1
 
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.ppt
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.pptBab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.ppt
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.pptatiakirana1
 
KEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNIS
KEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNISKEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNIS
KEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNISHakamNiazi
 
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptxPPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptxZefanya9
 
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro IMateri Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro IIkaAliciaSasanti
 
Ekonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usaha
Ekonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usahaEkonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usaha
Ekonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usahaWahyuKamilatulFauzia
 
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptxPERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptxHakamNiazi
 
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptxCryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptxumusilmi2019
 
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnya
Ukuran Letak Data  kuartil  dan  beberapa pembagian  lainnyaUkuran Letak Data  kuartil  dan  beberapa pembagian  lainnya
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnyaIndhasari3
 
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...OknaRyana1
 
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non BankPresentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bankzulfikar425966
 

Último (19)

KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskalKELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
 
Perhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).ppt
Perhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).pptPerhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).ppt
Perhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).ppt
 
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.ppt
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.pptSlide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.ppt
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.ppt
 
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga KeuanganPresentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
Presentasi Tentang Asuransi Pada Lembaga Keuangan
 
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.pptModal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
 
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
 
DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalela
DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalelaDAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalela
DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalela
 
PSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptx
PSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptxPSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptx
PSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptx
 
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
 
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.ppt
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.pptBab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.ppt
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.ppt
 
KEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNIS
KEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNISKEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNIS
KEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNIS
 
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptxPPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
 
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro IMateri Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
 
Ekonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usaha
Ekonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usahaEkonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usaha
Ekonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usaha
 
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptxPERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
 
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptxCryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
 
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnya
Ukuran Letak Data  kuartil  dan  beberapa pembagian  lainnyaUkuran Letak Data  kuartil  dan  beberapa pembagian  lainnya
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnya
 
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
 
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non BankPresentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
 

PPK BLU

  • 1. Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan R.I. “Kebijakan Pembentukan dan Pengembangan Badan Layanan Umum” Disampaikan oleh Direktur Pembinaan PK BLU dalam Seminar “Aspek Legal dan Pembentukan Peraturan Perundangan dalam Rangka Pendirian BLU untuk Optimalisai Pengelolaan Kekayaan Negara” Kamis, 6 Maret 2014 Millenium Hotel Jakarta
  • 2. Pendahuluan1 Kebijakan Pembentukan/Pengembangan BLU Isu-Isu Terkait Pengembangan BLU3 4 2 Kebijakan Pengelolaan Aset BLU4
  • 3. A  Dasar Hukum  Pengertian  Tujuan  Karakteristik C 1. PENDAHULUAN
  • 4. UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 68 dan 69 PP Nomor 23 Tahun 2005 Jo PP 74 Tahun 2011 Tentang Pola PK BLU dan perubahannya PMK sebagai rincian dari PP Nomor 23 Tahun 2005 dan Perdirjen Perbendaharaan sebagai Juknis PMK Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan (PK) BLU
  • 5. BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. (Pasal 1 PP Nomor 23 Tahun 2005)
  • 6. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui:  Fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas  Penerapan praktek bisnis yang sehat (Pasal 2 PP No. 23/2005)
  • 8. A  Persyaratan Substantif  Persyaratan Teknis  Persyaratan Administratif C 2. KEBIJAKAN PEMBENTUKAN/ PENGEMBANGAN BLU
  • 9. Substantif Teknis Administratif Penetapan satker untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, harus memenuhi persyaratan :
  • 10. Satker yang tidak memenuhi persyaratan substantif :  penyediaan jasa pelayanan umum yang hanya dapat dilaksanakan oleh dan merupakan tanggung jawab Pemerintah : kejaksaan, peradilan, pertahanan dan keamanan.  pelayanan administratif seperti : KTP, SIM, IMB, Akta Kelahiran dll dokumen yang diperlukan penduduk untuk menjalani hidupnya 1 Penyediaan barang dan/atau jasa pelayanan umum 2 3Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu Satker menyelenggarakan pelayanan umum berupa : Pengelolaan dana khusus
  • 11. layanan layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya Satker yang Memenuhi Persyaratan Teknis keuangan sehat  PNBP : 15 Milyar  Nilai aset  Rasio Biaya Operasional : PNBP  Rasio Belanja SDM : Biaya Operasional Catt.: RPMK Kebijakan untuk BLU yang mengelola aset tetap  20% PNBP setor ke kas negara
  • 12. TERPENUHINYA PERSYARATAN ADMINISTRATIF Penilaian Dokumen Administratif Standar Pelayanan Minimal Rencana Strategi Bisnis Pola Tata Kelola Pernyataan Kesanggupan Peningkatan Kinerja Laporan Keuangan Pokok Lap Audit/ Bersedia diaudit
  • 14. 1 Risiko timbulnya Kerugian Negara 2 3 BLU bukan perusahaan  tidak dapat memiliki TDP dan SIUP* Pemanfaatan aset tetap yang tidak terkait tupoksi satker BLU  mengikuti ketentuan PP 6/2006, PNBP setor kas negara * TDP : Tanda Daftar Perusahaan SIUP : Surat Ijin Usaha Perusahaan
  • 15. A C 4. KEBIJAKAN PENGELOLAAN ASET BLU  Pendayagunaan Aset dengan pola Kerja Sama Operasional (RPMK)
  • 16. A C Kerja Sama Operasional Prinsip  tidak mengakibatkan utang bagi BLU;  biaya pelaksanaan KSO tidak boleh dibebankan pada Rupiah Murni APBN;  objek KSO tidak boleh dijadikan sebagai agunan oleh pihak lain  tidak berakibat terjadinya pengalihan Aset kepada pihak lain  tarif ditetapkan oleh pemimpin BLU dan dituangkan dalam naskah perjanjian kerjasama Tujuan  meningkatkan pemberian pelayanan umum kepada masyarakat  mengoptimalkan daya guna Aset  meningkatkan pendapatan BLU Objek tanah dan bangunan milik BLU Mitra Pemda, BUMN, BUMD, Perorangan, Perusahaan Swasta, Yayasan, Koperasi dan pihak lainnya Bentuk  mitra mendayagunakan tanah/bangunan  maks. 5 thn  mitra mendirikan bangunan pada tanah BLU dan diserahkan pada BLU  maks. 25 thn PNBP pendapatan KSO dapat digunakan langsung oleh BLU