Tugas menjawab soal PPKn kelas VIII terdiri dari 10 pertanyaan mengenai lembaga-lembaga negara, sistem pemerintahan, dan pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah.

1. TUGAS MENJAWAB SOAL
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Kelas VIII, Semester 2, Tahun Pelajaran 2022-2023
NAMA LENGKAP :
KELAS/ SEMESTER : VIII/ 2
NOMOR ABSEN :
JAWABAN BOLEH BUKA BUKU PAKET
1. Lembaga Penyelenggara Negara. Kalian pasti tahu berbagai organisasi yang ada di sekolah. Jika kalian
cermati, komposisi organisasi di sekolah merupakan miniatur organisasi negara. Ada Organisasi Siswa
Intera Sekolah (OSIS) yang menjalankan fungsi eksekutif.
Osis menyusun berbagai rencana kerja dan anggaran tahunan serta melaksanakanya dalam satu periode
kepengurusan. Ada juga Majelis Permusyawaratan Kelas (MPK), di beberapa sekolah namanya kongres
siswa, yang menjalankan legislatif.
Demikian pula halnya dalam lingkup negara. Ada lembaga penyeleggara negara yang menjalankan tugas
pokok dan fungsi (Tupoksi) sesuai Undang-undang. Jika di sekola hanya ada lembaga eksekutif dan
legislatif, maka dalam konteks negara ada tambahan satu lagi, yaitu lembaga..........
2. Dalam hukum ketatanegaraanya, Indonesia lebih dekat kepada pembagian kekuasaan daripada pemisahan
kekuasaan. Kekuasaan didistribusikan menjadi tiga lembaga negara, yaitu legislatif, eksekutif dan
yudikatif. Ketiga lembaga negara ini tidak terpisah, melainkan saling terkait menjalankan prinsip check
and balances (Saling mengawasi dan mengimbangi).
Sebutkan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dari ketiaga lembaga tersebut!
1. Legislatif
2. Eksekutif
3. Yudikatif
4. Sistem Pemerintahan. Apaka kalian pernah berkunjung ke Amerika Serikat?. Setidaknya membaca baca
seputar Negara Amerika, baik bidang politik, pertahanan, ekonomi, maupun sosial budaya.secara umum
ada dua jenis sistem pemerintahan yang berjalan di berbagai negara di dunia, yaitu sistem presidensil atau
presidensial dan sistem parlementer.
Tuliskan 5 (Lima) Perbandingan Sistem Presidensil dengan Parlementer tersebut.....
5. Dalam sejarahnya, Negara Indonesia pertama kali menganut sistem presidensil. Presiden berfungsi sebagai
kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Kemudian mengalami perubahan, mulai masa Republik
Indonesia Serikat (RIS) 27 Desember 1949 sampai dikeluarkanya Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959. Dalam
rentang waktu itu, sistem pemerintahan berubah menjadi parlementer. Nah bagaimana dengan sekarang?
Apakah sistem pemerintahan Indonesia masih menganut presidensil? Jika kita cermati, Negara Indonesia
tidak sepenuhnya menganut sistem presidensil, sebagaimana Amerika Serikat. Ada beberapa penyesuaian
yang dilakukan. Ada sisi parlementer yang diadaptasi.
Menurut Syamsul Bachri, dalam Jurnal Konsep Pemerintahan Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945
yang dikutip oleh Daniel Susilo, istilah yang sering digunakan adalah sistem presidensil konstitusional.....
Tuliskan 11 (Sebelas) Karakteristik sistem pemerintahan presidensil konstitusional tersebut!

2. 6. Pemerintahan Daerah Provinsi, kota dan Kabupaten. Jika diibaratkan keluarga, dalam keluarga ada
orang tua dan beberapa anak. Setiap anak memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Namun setiap
anak terikat dan tergabung dalam suatu keluarga yang sama. Nah jika kita tarik dalam konteks
negara, kalian pasti tahu negara Indonesia terdiri atas berbagai provinsi. Dalam setiap provinsi
terdapat beberapa kota dan kabupaten. Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah
pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas,
efisiensi,eksternalitas dan kepentingan strategis nasional. Tuliskan apa sajakah Kriteria urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat!
7. Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah
kabupaten/kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi,eksternalitas dan kepentingan strategis
nasional. Tuliskan apa sajakah Kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
pemerintahan daerah provinsi. Jawab!
8. Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah
kabupaten/kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi,eksternalitas dan kepentingan strategis
nasional. Tuliskan apa saakah Kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan
daerah kabupaten/ kota. Jawab!
9. Urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah
sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Tuliskan apa sajakah Ketentuan mengenai pembagian
urusan pemerintahan daerah dan pemerintah pusat dalam urusan pilihan tersebut. Jawab!
10. Ketentuan tentang Daerah Istimewah diatur dalam Pasal 18 B ayat 1 UUD NRI Tahun 1945, Negara
mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat
istimewah yang diatur dengan undang-undang. Namun demikian UUD NRI Tahun 1945 tidak
memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan satuan pemerintahan daerah yang bersifat
istimewah. Selain itu, UUD NRI 1945 dan UU Nomor 23 Tahun 2014 juga tidak menjelaskan indikator
yang menjadi acuan sebuah daerah menjadi Daerah Istimewah. Untuk memahami apa yang dimaksud
Daerah Istimewah dalam pasal tersebut yaitu mesti menggunakan pendekatan Sejarah. Sejarah
menjelaskan bahwa Daerah Istimewa merupakan daerah yang asal mulanya berbentuk
kerajaan/kesultanan (Daerah Swapraja). Apakah yang dimaksud dengan daera swapraja tersebut.
Jawab!