1. LIPUTAN6
KejambenarkelakuanGumalangBeatusTambaaliasBeatusini.Gara-garatidakditerimaditegur
karenamembuangpuntungdanabu rokok,Beatustegamengguntinglidahistrinya,Debora
Darmauli br Situmorang.
KejadianitudipaparkanolehJaksa PenuntutUmumdalam(JPU) sidangperdanayangdigelardi
PengadilanNegeri (PN) Simalungun,SumateraUtara,Rabu 2 Februari 2014.
Dalamsurat dakwaanitu,Beatusyang jugapendudukJalanBona-BonaNagori DolokMarlawanitu
mengguntinglidahDeborapada6 November2013.
JaksaJuliusMichael menguraikanpadawaktuituDeboramenegurBeatusyangmembuangpuntung
rokokdan abu di dalamkamar secara sembarangan.Tidakterimadenganteguranitu,Beatusmarah
sehinggaterjadi pertengkaran.
Pertengkaranituberujungpadapenganiayaan.BeatusmemegangmulutDebora.SaatlidahDebora
keluar,Beatusmengguntingnyahinggaberdarah.
"TerdakwakitakenakanUndang-undangKekerasanDalamRumahTanggaNomor23 Tahun2004
Pasal 44 ayat 20 dan 1," kata Julius.
Sedangkan, Deborayangmenjadi saksi bersediaberdamai denganBeatus.Namuntidakmaurujuk
kembali karenaperbuatanBeatusyangselalumemukulnyasejakmerekamenikah3tahun lalu.
(Ant/Eks)
KOMPAS.COM
Jumat,23 Januari 2015 | 15:21 WIB - Seorangiburumah tangga di Bandungan,Kabupaten
Semarang,melaporkansuami,ibumertuadanbapakmertuanyaatastuduhanpenganiayaandan
kekerasandalamrumahtangga(KDRT) ke UnitPerlindunganPerempuandanAnak(PPA) Polres
Semarang,Jumat(22/1/2015)
Kamis,27 November2014 | 15:28 WIB - Seorangpembanturumahtangga bernamamuhimahdi
daerahMenteng,JakartaPusat,melaporkanmajikannyake Polda MetroJaya,karenadi aniayad
siramair panas dandi setrikaolehmajikanny.kamis(27/11/2014)
Rabu,1 Oktober2014 | 19:38 WIB - Api cemburumembuatHendri BayuIrawan(25) nekatmencekik
leheristrinyasendiri,RinaAprilia(24) hinggatewas.PembunuhansadisitudilakukanHendri di
rumah merekadi DusunRejosari,DesaGrabag,KecamatanGrabag, KabupatenMagelang

2. HAK-HAK SUAMI
Hak-hak suasmi dapat disebutkan pada pokoknya ialah hak ditaati mengenai hal-hal yang
menyangkut hidup perkawinan dan hak memberi peajaran kepada istri dengan cara yang baik
dan layak dengan kedudukan suami-istri
1.Hak ditaati QS. An-nisa ayat 34 mengajarkan bahwa kaum laki-laki (suami) berkewajiban
memimpin kaum perempuan (istri) karna laki-laki memiliki kelebihan atas kaum perempuan
(dari segi kodrat kejadiannya), dan adanya kewajiban laki-laki memberi nafkah untuk
keperluan keluarganya. Dari bagian pertama ayat 34 QS. An- nisa tersebut dapat
diperoleh ketentuan bahwa kewajiban suami memimpin istri itu tidak akan terselenggara
dengan baik apabila istri tidak taat kepada suami. Isi dari pengertian taat adalah :
a.Istri supaya bertempat tinggal bersama suami dirumah yang telah disediakan Istri
berkwajiban memenuhi hak suami bertempat tinggal dirumah yang telah disediakan apabila
memenuhi syarat sebagai berikut:
ntuk istri
dan alat yang diperlukan untuk hidup berumah tangga
jauh dengan tetangga dan penjaga keamanan
b.Taat kepada perintah-perintah suami, kecuali apabila melanggar larangan Allah Istri wajib
memenuhi hak suami, taat kepada perintah-perintahnya apabila memenuhi syarat sebagai
berikut :
-hal yang ada hubungannya dengan kehidupan
rumahtangga. Dengan deamikian apabila misalnya suami memerintahkan istri untuk
membelanjakan harta milik pribadinya sesuai dengan keinginan suami, istri tidak wajib taat
sebab pembe;anjaan milik harta pribadi istri sebenarnya menjadi hak istri yang tidak dapat
dicampuri oleh suami.
memerintahkan istri untuk menjalankan hal-hal yang bertentangan dengan syariat, perintah
itu tidak perlu ditaati.
-kewajibannya yang menjadi hak istri, baik yang bersifat
kebendaaan maupun yang bersifat bukan kebendaan.
c.Berdiam dirumah, tidak keluar kecuali dengan ijin suami Istri wajib beriam dirumah, dan
tidak keluar kecuali dengan ijin suami apabila terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
apabila suami melarang istri menjenguk keluarganya, istri tidak wajib taat. Ia boleh keluar
rumah untuk berkunjung, tetapi tidak boleh bermalam tanpa ijin suami.
d.Tidak menerima masuknya seseorang tanpa ijin suami Hak suami agar istri tidak
menerimamasuknya seseorang tanpa ijinnya, dimaksudkan agar ketentraman hidup rumah
tangga tetap terpelihara. Ketentuan tersebut berlaku apabila orang yang datang itu bukan
mahram istri. Apabila orang yang datang merupakan mahramnya, seperti ayah, saudara,
paman dan sebagainya, dibenarkan dengan menerima kedatangan mereka tanpa ijin suami.

3. Kewajiban Suami Kewajiban Suami diatur dalam Kompilasi HukumIslambukuItentangHukum
perkawinan pasal 80 yaitu
1.Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumahtangganya, akan tetap mengenai hal-hal
urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami-istri bersama
2.Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah
tangga sesuai dengan kemampuannya
3Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kessempatan
belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa
4.Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung :
Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri
5.Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) diatas, mulai berlaku
sesudah adKompilasi HukumIslambukuItentangHukumperkawinana tamkin sempurna dari
istrinya
6.Istri dapat membebaskan suaminya dari keawjiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut
pada ayat (4)
7.Kewajiban suami sebagaimana dmaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz
Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A.,
Hukum Perdata Islam Indonesia
(Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 150-151
Ibid., hlm. 153-154
http://www.academia.edu/8734304/HAK_and_KEWAJIBAN_SUAMI_ISTRI_DALAM_HUKUM_PERKA
WINAN_ISLAM_Disusun_untuk_memenuhi_salah_satu_tugas_mata_kuliah_Hukum_Islam
hak-hakperempuandi bidang
1. Politikdanpemerintahan
2. Terlepas dari itu dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa,
segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerntahan dan
wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.[2] Ini
menjelaskan bahwa tidak adanya diskriminasi dalam hukum dan pemerintahan yang
ada di Indonesia, tidak terkecuali laki-laki dan perempuan, suku-suku, agama, adat
istiadat maupun ras akan tetapi porsi bagi setiap warga Negara dalam hukum dan
pemerintahan adalah sama.
3. Hal ini diperjelas lagi dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 (amandemen II),
setiap warga Negara memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Ini
menunjukkan bagi warga Negara apakah laki-laki ataupun perempuan tetap
mempunyai kesempatan yang sama dalam hal pemerintahan.
4. Dalam era reformasi sekarang ini keterlibatan perempuan dalam hal
pemerintahan sudah sangat mewarnai Negara Indonesia, hal ini terbukti dengan
Negara Indonesia sudah pernah dipimpin oleh seorang wanita yakni Megawati
Soekarno Putri sebagai Kepala Negara yang sekaligus sebagai Kepala Pemerintahan.

4. 5. Apabila kita kembali ke sejarah jauh sebelum perempuan-perempuan yang
sekarang berjuang dalam pembangunan bangsa Indonesia sudah terlebih dahulu lahir
putra-putri bangsa yang memiliki keperdulian terhadap bangsa melalui
perjuangannya, seperti dapat kita lihat bagaimana perjuangan Cut Nyak Dien di
Banda Aceh yang berusaha untuk mengusir penjajah kala itu, yang menunjukkan
eksistensi perempuan yang tidak dapat dipandang sebelah mata.
6. Namun untuk zaman modern seperti ini perjuangan perempuan sudah
mengarah pada usaha ikut serta dalam pembangunan Indonesia, hak-hak inilah yang
dimaksudkan dengan hak-hak asasi aktif atau demoratis, adapun dasar hak-hak ini
adalah keyakinan akan kedaulatan rakyat yang menuntut agar rakyat memerintahi
dirinya sendiri dan setiap pemerintah berada di bawah kekuasaan rakyat. Hak-hak itu
disebut aktif karena merupakan suatu aktifitas manusia, yaitu hak untuk ikut
menentukan arah perkembangan masyarakat.[3]
7. Dimulai dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 Tentang Pemilu, yaitu
untuk memilih anggota konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, hak
memilih diberikan kepada seluruh warga Negara Indonesia yang sudah berumur 18
tahun atau sudah kawin (Pasal 1 Ayat (1)) yang tidak diperkenankan memilih
hanyalah mereka yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih.[4] Keterlibatan
perempuan dalam bidang politik sudah ditunjukkan dalam UU tersebut, meskipun
tidak dinyatakan secara jelas, akan tetapi dapat ditarik ratio yang terkandung dalam
Pasal 1 Ayat (1) tersebut.
8. Keterlibatan perempuan dalam bidang politik sebagai motor dalam
pemerintahan juga sangat mendukung perempuan ikut serta didalamnya, hal ini
tercermin dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai
Politik yang menyatakan bahwa, memberikan hak rekrutmen dalam hal pengisian
jabatan politik yang memperhatikan kesetaraan gender. Dalam aturan tersebut
ditetapkan kesetaraan gender dalam artian yang bukan asasi akan tetapi gender yang
ditentukan oleh Undang-Undang.
9. Gender yang di gadang-gadangkan oleh sebagian besar para perempuan telah
banyak menimbulkan kesalah tafsiran, gender dalam Kamus Bahasa Inggris
merupakan jenis kelamin, namun dalam pengertian secara etimologi dapat dipahami
sebagai pembagian peran yang diberikan masyarakat kepada laki-laki dan perempuan
yang oleh karena itu ia akan berbeda dari suatu masyarakat dengan masyarakat yang
lainnya, dari suatu wilayah dengan wilayah lainnya dan juga akan berbeda dari waktu
ke waktu.
10. Dengan demikian gender tersebut bukanlah merupakan hak asasi yang kodrati,
yakni hak-hak yang dibawa sejak lahir akan tetapi ia merupakan hak-hak asasi yang
diberikan kepada individu oleh hukum. Gender yang dimaksudkan disini dapat dilihat
dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu, yakni Pasal
15 huruf d “surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan
keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) sesuai
dengan peraturan perundang-undangan”.
11. Namun demikian apabila kita menganalisa ketentuan tersebut telah
menunjukkan dukungan yang sangat kuat dari pemerintah untuk perempuan untuk

5. ikut dalam pembangunan Negara, ini merupakan sisi positif dari aturan tersebut,
meskipun dalam kenyataannya kuota tersebut tidak semua partai politik peserta
Pemilu tahun 2009 belum dapat memenuhinya, hal ini dapat dipahami karena di
Indonesia minat kaum perempuan dalam perpolitikan belum sama dengan perempuan-
perempuan di Negara barat, jadi meskipun telah ditentukan oleh UU tentang aturan
tersebut masih ada partai yang belum dapat memenuhinya.
12. Disisi yang lain aturan yang sudah ditetapkan tersebut memiliki sisi yang
menurut penulis, karena dengan aturan itu telah memaksa bagi partai politik untuk
memenuhi kuota 30% itu, jadi beberapa partai politik harus memaksakan untuk
terpenuhi terlepas dari apakah perempuan tersebut tertarik atau tidak dengan partai
politik bukanlah merupakan suatu hambatan, karena yang terpenting adalah kuota itu
harus terpenuhi.
13. Namun meskipun demikian kiprah perempuan dalam catur perpolitikan sudah
harus disetarakan dengan laki-laki karena, setiap warga Negara memiliki hak yang
sama tanpa memandang jenis kelamin dan yang lain-lain.
14. Aturan lain yang memberikan kesetaraan antara hak laki-laki dan perempuan
adalah dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi
Manusia. Yakni pada bagian kesembilan dari pasal 45 sampai dengan pasal 51, yang
mengatur tentang hak wanita. Pasal 46 “Sistim pemilihan umum, kepartaian,
pemilihan anggota badan legislatif dan sistim pengangkatan di bidang eksekutif,
yudikatif, harus menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan.[5]
Dan dalam Pasal 49 ayat (1) “Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam
pekerjaan, jabatan dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-
undangan
15. A. Bazar Harahap dan Nawangsih Sutardi, Hak Asasi Manusia dan Hukumnya (Edisi
Baru), PERCIRINDO, Jakarta, 2007, hal. 1.
16. [2] Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga dan
Keempat, Senandung Ilmu Surakarta, Jakarta, 2007, hal. 24.
17. [3] Bambang Sunggono dan Aries Harianto, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia,
Mandar Maju, Bandung, 2001, hal. 80
18. [4] Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 72
19. [5] A. Bazar Harahap dan Nawangsih Sutardi, Op.Cit, hal. 135
20. [6] Ibid
21. A. Bazar Harahap dan Nawangsih Sutardi, Hak Asasi Manusia dan Hukumnya (Edisi
Baru), PERCIRINDO, Jakarta, 2007, hal. 1.
22. [2] Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga dan
Keempat, Senandung Ilmu Surakarta, Jakarta, 2007, hal. 24.
23. [3] Bambang Sunggono dan Aries Harianto, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia,
Mandar Maju, Bandung, 2001, hal. 80
24. [4] Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 72
25. [5] A. Bazar Harahap dan Nawangsih Sutardi, Op.Cit, hal. 135
26. [6] Ibid
27. A. Bazar Harahap dan Nawangsih Sutardi, Hak Asasi Manusia dan Hukumnya (Edisi
Baru), PERCIRINDO, Jakarta, 2007, hal. 1.
28. [2] Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga dan
Keempat, Senandung Ilmu Surakarta, Jakarta, 2007, hal. 24.

6. 29. [3] Bambang Sunggono dan Aries Harianto, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia,
Mandar Maju, Bandung, 2001, hal. 80
30. [4] Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 72
31. [5] A. Bazar Harahap dan Nawangsih Sutardi, Op.Cit, hal. 135
32. [6] Ibid
Hak-hak wanita di bidangpolitikdan pemerintahan
 Jaminandalaminstrumen-instrumeninternasional
 Pasal 21 DUHAM butir1 dan 2
 ICCPRPasal 25
 CEDAW Pasal 7 dan Pasal 8
 Pasal 7 Undang-undangNo. 2 Tahun2008 tentangPartai Politik
 UU No.10 Tahun2008 TentangPEMILU
Hak-hak wanita di bidangkewarganegaraan
 Undang-undangKewarganegaraanRImenyatakanbahwakewarganegaraanseoranganak
didasarkanhanyapada kewarganegaraanayahnya( asasiussanguinis)
 DUHAM Pasal 15
 CEDAW Pasal 9
 Konvensi tentangKewarganegaraanWanitaKawin,Pasal 1,2 dan 3
 Konvensi tentangKewarganegaraanWanita,Pasal 1
 AmandemenIIUndang-UndangDasar1945 mengaturtentanghakkewarganegaraanyang
terdapatdi dalam Pasal 28 D (4),
 Pasal 47 UU HAM
Hak-hak wanita di bidangpendidikandan pengajaran
 DUHAM Pasal 26 ayat (1),
 CEDAW Pasal 10,
 Kovenan tentanghak-hakEkonomi Sosial danBudayaPasal 13 ayat (2),
 Konvensi melawandiskriminasidalamPendidikan,Pasal 4(d)
 AmandemenIIUndang-UndangDasar1945 Pasal 28 C ayat (1)
Undang-undangHAM Pasal 48
Hak-hakwanitadi bidang ketenagakerjaan
 DUHAM Pasal 23
 Kovenan Internasional tentanghak-hak Ekonomi Sosial danBudaya, Pasal 6 ayat (1),Pasal
7 dan Pasal 8 ayat 1 butir(a) dan (b),
 Konvensi ILONo.111,Pasal 2
 Konvensi tentangHak-hakPolitikWanita,di dalamPasal 3
 AmandemenIIUndang-UndangDasar1945 Pasal 28 D ayat (2), Pasal 28 E ayat (1), Pasal 49
ayat (1)
 Undang-undangNo.13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaanparagraph 3 tentang
perempuan, yaitupadaPasal 76
 CEDAW Pasal 11 ayat 2 butir(a)

7. Hak-hak wanita di bidang kesehatan
 Pasal 25 UniversalDeclaration of Human Rights
 Undang-UndangDasar 1945 Pasal 28 H
 Pasal 12 ayat (1) Konvensi Internasional tentangHakEkonomi,Sosial danBudaya
 Pasal 49 ayat (2) Undang-UndangHAM
 Pasal 4 Undang-UndangNo.23 Tahun 1992 tentangkesehatan
Hak-hak wanita untuk melakukan perbuatan hukum
 Pasal 50 Undang-UndangHAM RI
 MenurutHukum Islam,seorangwanitadianggapdewasajikatelahakilbaliq,yaitusetelahia
mendapatmenstruase ( pada usiaantara 13 – 15 tahun )
 hukumadat,seorangwanitatelahdianggapdewasajikasudahberusia15 tahun
 PerdataBarat, seorangwanitatelahdianggapdewasasetelahberusia16 tahun
 Pasal 50 Undang-UndangHAM RI
 MenurutHukum Islam,seorangwanitadianggapdewasajikatelahakilbaliq,yaitusetelahia
mendapatmenstruase ( pada usiaantara 13 – 15 tahun )
 hukumadat,seorangwanitatelahdianggapdewasajikasudahberusia15 tahun
 PerdataBarat, seorangwanitatelahdianggapdewasasetelahberusia16 tahun
Hak-hakwanitadalamikatan/putusnyaperkawinan
 Hak-hakwanitadalamikatan/putusnyaperkawinan
 Undang-UndangNo.1 Tahun1974 tentangPerkawinan,mengenai ikatandanputusnya
perkawinandiaturdi dalamPasal 30, 34, 35-37, dan Pasal 38-41
 Undang-UndangHAM, hak-hakwanitasebagai seorangistri diaturdi dalamPasal 51
 Pasal 51 ayat (1) UU no.39/1999
 Pasal 3 ayat (1) UU no.39/1999
https://fhuiguide.files.wordpress.com/.../kuliah-10-dan-11-hak-perempuan