KEBIJAKAN PENGISIAN PERANGKAT DESA SESUAI PER UU DAN KONDISI YANG ADA

1. KEBIJAKAN PENGISIAN PERANGKAT DESA
Andyka Fatra/Kasubbid Pemdes/Kel Badan PMPD Kab.OKI
KEBIJAKAN PENGISIAN PERANGKAT DESA
NO KONDISI YANG ADA PERATURAN PER-UU-AN KEBIJAKAN/ANALISA
1. Kondisi Awal Sekdes diangkat
dari PNS 3 (2007,2008&2009)
Tahap dan ada yang mutasi dari
OPD lain menjadi Sekdes
dengan total 182 orang.
Sekretaris Desa yang diangkat menjadi PNS dapat dimutasikan
setelah menjalani masa jabatan Sekretaris Desa sekurang-
kurangnya 6 (enam) tahun. (Pasal 14, PP No.45 Tahun2007)
Perangkat Desa terdiri atas: a. sekretariat Desa; b. pelaksana
kewilayahan; dan c. pelaksana teknis” (Pasal 48,UU No.6 Tahun
2014)
Pasal 49, UU No.6 Th.2014, juga menyebutkan bahwa Perangkat
Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas
dan wewenangnya, diangkat oleh Kepala Desa setelah
dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati serta bertanggung
jawab kepada Kepala Desa.
Selanjutnya di Pasal 50 disebutkan bahwa “Persyaratan Perangkat
Desa (Termasuk Sekdes) diangkat dari warga Desa yang memenuhi
persyaratan mutlak:
a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang
sederajat;
b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh
dua) tahun;
c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa
paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.
Diperkuat dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014
Tentang Peraturan Pelaksanaan Uu No.6 Th. 2014 Tentang Desa
Pasal 62 menyebutkan bahwa: “Sekretariat Desa dipimpin oleh
Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas
membantu kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan”.
PP.43 Tahun 2014, Pasal 67
PNS yang akan diangkat menjadi perangkat Desa harus
mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian,
dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat
Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.
 Mutasi adalah Hak Sekdes PNS apabila sudah
menjalankan tugas minimal 6 (enam) tahun;
 Pangkat dan Golongan merupakan Hak PNS
sesuai dengan Ijazah ybs;
 Apabila jabatan Sekretaris Desa kosong dapat
dirangkap oleh salah satu perangkat desa
dengan memprioritaskan kaur pemerintahan
sebagai pelaksana harian Sekretaris Desa
sampai dengan ditetapkan Sekdes Defenitif.
 Sekdes dapat diangkat dari Non PNS dengan
persyaratan sesuai dengan Peraturan
 Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah
Desa (SOTK Pemdes) Sesuai dengan Peraturan
Bupati No.12 & 16 Tahun 2016 Tatang
Perangkat Desa & SOTK Pemdes terdiri atas:
a. Sekretariat Desa;
- Pimpinannya Sekdes
- Terdiri dari:
1.Kaur TU dan Umum
2.Kaur Perencanaan & Keuangan
b.pelaksana kewilayahan;
yaitu Kepala Dusun
c. pelaksana teknis, terdiri dari:
1.Kasi Pemerintahan;
2.Kasi Kesejahteraan & Pelayanan.
Ketentuan Pengangkatan Sekdes Non.PNS sudah
diatur sedemikian rupa sampai dengan
Penghasilan tetap yang bersangkutan sebagaimana
di Peraturan Pemerintahan Nomor 47 Tahun 2015.
Dengan harapan apabila Sekdes diangkat dari
umum akan terjadi sinkronisasi dan harmonisasi
antara kepala desa dan Sekretaris Desa lebih baik
lagi karena sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
perangkat desa termasuk sekretaris desa adalah
membantu kepala Desa dalam melaksanakan tugas
dan wewenangnya yaitu dibidang Pemerintahan,
Pembangunan, Kemasyarakatan dan Pembedayaan
Masyarakat.
2. Adanya ketidak Harmonisan
Sekdes dan Kades, Faktor
Karier, meninggal dunia dll
terjadi pengurangan Sekdes
sehingga sekarang menjadi 130
orang.
3. Sekdes PNS yang diangkat
adalah Formasi 2007, 2008 dan
2009
4.  Sekdes berijazah SLTA dan
Sarjana diangkat dalam
Golongan II/a
 Sekdes yang berijazah
dibawah SLTA diangkat
sesuai dengan dalam
pangkat/golongan ruang
sesuai dengan ijasah yang
dimiliki.
5. Jumlah Desa = 314 dan Sekdes
Defentif/PNS yang ada = 130,
kekurangannya = 184 Sekdes.
Sehingga Sekdes banyak dijabat
oleh Pelaksana Harian yang
dirangkap oleh Perangkat Desa
Lainnya.

2. KEBIJAKAN PENGISIAN PERANGKAT DESA
Andyka Fatra/Kasubbid Pemdes/Kel Badan PMPD Kab.OKI
6. Susunan Tata Kerja Perangkat
Desa Perangkat Desa yang lama
sesuai dengan PP 72 Tahun
2005 dan Perda No.9 Tahun
2010 Tentang Tata Cara
Pengangkatan Perangkat Desa,
yaitu:
1. Sekdes (PNS)
2. Kaur Pemerintahan
3. Kaur Pembangunan
4. Kaur Umum dan Kadus
Pasal 68
(1) Perangkat Desa berhenti karena:
a. meninggal dunia;
b. permintaan sendiri; atau
c. diberhentikan.
(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c karena:
a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
b. berhalangan tetap;
c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47
TAHUN 2015, Pasal 81
(1) Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa dianggarkan
dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
(2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala Desa dan
perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:
a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam
puluh per seratus);
b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus
juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus
juta rupiah) digunakan antara Rp300.000.000,00 (tiga ratus
juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh
per seratus);
c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp700.000.000,00 (tujuh
ratus juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00
(sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara
Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai
dengan paling banyak 40% (empat puluh per seratus); dan
d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp900.000.000,00 (sembilan
ratus juta rupiah) digunakan antara Rp360.000.000,00 (tiga
ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak
30% (tiga puluh per seratus).
(3) Pengalokasian batas minimal sampai dengan maksimal
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan
mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas
tugas pemerintahan, dan letak geografis.
Perangkat Desa harus berijazah SLTA karena ini
merupakan Perintah dari UU No.Tahun 2014
mengenai alasan tidak ada yang berijazah SLTA
di desa tersebut sudah dijawab melalui Putusan
Mahkamah Kontitusi Nomor: 128/PUU-
XIII/2015 Tanggal 23 Agustus 2016 yang intinya
mengabulkan permohonan para pemohon (Asosiasi
Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI)) untuk
sebagian pengujian konstitusional UU Desa :
- pasal 33 huruf g dan pasal 50 ayat (1) huruf
(c), UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
terkait domisili bagi calon kepala desa yang
bertentangan dengan UUD 1945 yang
seyogyanya kepala desa dan perangkat desa
tidak perlu dibatasi dengan syarat harus
terdaftar sebagai penduduk dan bertempat
tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu)
tahun sebelum pendaftaran;
- Pengujian Pasal 50 ayat (1) huruf (a) UU Desa
mengenai syarat pendidikan bagi perangkat
desa, pemohon tidak menguraikan
argumentasinya sehingga pemohonan a quo
tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
Untuk Perangkat Desa yang sudah melebih Umur
20 s.d 42 tapi masih aktif dapat dialihkan
jabatan
Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 12
Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan
Pemberhentian Perangkat Desa
Pasal 8, Dalam hal tidak terdapat calon perangkat
desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 huruf k, dapat
dikecualikan berumur paling rendah 20 (dua
puluh) tahun dan paling tinggi 45 (empat puluh
lima) tahun pada saat pendaftaran dengan syarat
yang bersangkutan pernah menjabat sebagai
perangkat desa dibuktikan dengan surat
keterangan dari pejabat yang berwenenang dan
7. Perangkat Desa banyak yang
masih berijazah SMP dengan
asumsi terakhir masa jabatan
paling lambat/akhir yaitu
Tahun 2019, sedangkan UU
meminta harus berijazah SLTA.
8. Umur Perangkat Desa saat ini
banyak yang melebihi usia
persyaratan 20 sd 42 Tahun
9. Perangkat Desa yang PNS tidak
ada yang memiliki Izin dari
Pejabat Pembina Kepegawaian
dan Masih rangkap jabatan di
Instansi yang bersangkutan.

3. KEBIJAKAN PENGISIAN PERANGKAT DESA
Andyka Fatra/Kasubbid Pemdes/Kel Badan PMPD Kab.OKI
4) Bupati/walikota menetapkan besaran penghasilan tetap:
a. kepala Desa;
b. sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus)
dan paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari
penghasilan tetap kepala Desa per bulan; dan
c. perangkat Desa selain sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima
puluh per seratus) dan paling banyak 60% (enam puluh per
seratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dan persentase
penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dan ditetapkan
dengan peraturan bupati/walikota.
melampirkan surat keputusan pengangkatan
sebagai perangkat desa yang dilegalisir pejabat
berwenang.
Pasal 10, Ayat (1) Pegawai negeri sipil kabupaten
yang akan diangkat menjadi perangkat Desa harus
mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina
kepegawaian. Ayat (2) Dalam hal pegawai negeri
sipil kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa,
yang bersangkutan dibebaskan sementara dari
jabatannya selama menjadi perangkat Desa tanpa
kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.
Pasal 11, Ayat (1) Kepala Desa dapat melakukan
alih jabatan perangkat desa dalam rangka
kelancaran operasional pemerintah desa. Ayat (2)
Alih jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan antar unsur sekretariat, pelaksana
kewilayahan dan pelaksana teknis. Ayat (3) Alih
jabatan perangkat desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) harus memperhatikan aspek domisili,
keahlian dan pendidikan perangkat desa.
Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 16
Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata
Kerja Pemerintah Desa, Pasal 28, Perangkat Desa
yang ada pada saat Peraturan Bupati tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Desa ditetapkan dapat dialihkan jabatannya sesuai
ketentuan dan melaksanakan tugas sampai habis
masa jabatannya.