Dokumen tersebut membahas kebijakan mengenai sekretaris desa PNS, termasuk ketentuan mutasi Sekdes PNS ke OPD lain setelah menjabat minimal 6 tahun, pengangkatan Sekdes dari non-PNS, dan pengaturan penghasilan tetap Sekdes. Dokumen ini juga menganalisis pro-kontra apabila Sekdes PNS tetap di desa atau dimutasi, serta memberikan alternatif kebijakan terkait pengangkatan dan mutasi Sek

1. KEBIJAKAN SEKRETARIS DESA PNS
Andyka Fatra/Kasubbid Pemdes/Kel Badan PMPD Kab.OKI
KEBIJAKAN SEKRETARIS DESA PNS
NO KONDISI YANG ADA PERATURAN PER-UU-AN KEBIJAKAN/ANALISA
1. Adanya Sekdes yang Mutasi ke
OPD (Organisasi Perangkat
Daerah) lain
Sekretaris Desa yang diangkat menjadi PNS dapat dimutasikan setelah
menjalani masa jabatan Sekretaris Desa sekurang-kurangnya 6 (enam)
tahun. (Pasal 14, PP No.45 Tahun2007)
Perangkat Desa terdiri atas: a. sekretariat Desa; b. pelaksana
kewilayahan; dan c. pelaksana teknis” (Pasal 48,UU No.6 Tahun 2014)
Pasal 49, UU No.6 Th.2014, juga menyebutkan bahwa Perangkat Desa
bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan
wewenangnya, diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan
Camat atas nama Bupati serta bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
Selanjutnya di Pasal 50 disebutkan bahwa “Persyaratan Perangkat Desa
(Termasuk Sekdes) diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan
mutlak:
a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang
sederajat;
b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua)
tahun;
c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling
kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.
Diperkuat dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Uu No.6 Th. 2014 Tentang Desa Pasal 62
menyebutkan bahwa: “Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa
dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala
Desa dalam bidang administrasi pemerintahan”.
PP.43 Tahun 2014, Pasal 67
PNS yang akan diangkat menjadi perangkat Desa harus mendapatkan
izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian, dibebaskan sementara
dari jabatannya selama menjadi perangkat Desa tanpa kehilangan hak
sebagai pegawai negeri sipil.
 Mutasi adalah Hak Sekdes PNS apabila sudah
menjalankan tugas minimal 6 (enam) tahun;
 Pangkat dan Golongan merupakan Hak PNS
sesuai dengan Ijazah ybs;
 Apabila jabatan Sekretaris Desa kosong dapat
dirangkap oleh salah satu perangkat desa
dengan memprioritaskan kaur pemerintahan
sebagai pelaksana harian Sekretaris Desa
sampai dengan ditetapkan Sekdes Defenitif.
 Sekdes dapat diangkat dari Non PNS dengan
persyaratan sesuai dengan Peraturan
 Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah
Desa (SOTK Pemdes) terdiri atas:
a. Sekretariat Desa;
- Pimpinannya Sekdes
- Terdiri dari:
1.Kaur TU dan Umum
2.Kaur Perencanaan & Keuangan
b.pelaksana kewilayahan;
yaitu Kepala Dusun
c. pelaksana teknis, terdiri dari:
1.Kasi Pemerintahan;
2.Kasi Kesejahteraan & Pelayanan.
2. Adanya ketidak Harmonisan
Sekdes dan Kades
3. Sekdes PNS yang diangkat
adalah Formasi 2007, 2008 dan
2009
4.  Sekdes berijazah SLTA dan
Sarjana diangkat dalam
Golongan II/a
 Sekdes yang berijazah
dibawah SLTA diangkat
sesuai dengan dalam
pangkat/golongan ruang
sesuai dengan ijasah yang
dimiliki.
5. Sekdes banyak dijabat oleh
Pelaksana Harian yang
dirangkap oleh Perangkat Desa
Lainnya.

2. KEBIJAKAN SEKRETARIS DESA PNS
Andyka Fatra/Kasubbid Pemdes/Kel Badan PMPD Kab.OKI
JUMLH DESA = 314
PENGANGKATAN SEKDES
TAHAP I = 83
TAHAP II = 43
TAHAP III = 54
(TERMASUK 2 DARI KEL)
JUMLAH = 178
DIANGKAT DILUAR JALUR
PENGANGATAN = 2
JUMLH SEKDES = 182
...............................................
MUTASI SEKDES
KE OPD LAIN = 30
PENSIUN = 7
MENINGGAL = 9
BERHENTI/MENGU- DURKAN
DIRI = 2
DIPERBANTUKAN = 2
JADI KADES = 2
JUMLAH = 52
..............................................
JML SEKDES = 182
JML MUTASI = 52
SISA SEKDES = 130
.............................................
JML DESA = 314
JML SEKDES = 130
SEKDES KOSONG = 184
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN
2015, Pasal 81
(1) Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa dianggarkan
dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
(2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat
Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:
a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus
juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh per seratus);
b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)
digunakan antara Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai
dengan paling banyak 50% (lima puluh per seratus);
c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta
rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta
rupiah) digunakan antara Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh
juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh per
seratus); dan
d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp900.000.000,00 (sembilan ratus
juta rupiah) digunakan antara Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam
puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh per
seratus).
(3) Pengalokasian batas minimal sampai dengan maksimal sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi,
jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.
4) Bupati/walikota menetapkan besaran penghasilan tetap:
a. kepala Desa;
b. sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan
paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari penghasilan
tetap kepala Desa per bulan; dan
c. perangkat Desa selain sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh
per seratus) dan paling banyak 60% (enam puluh per seratus) dari
penghasilan tetap kepala Desa per bulan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dan persentase penghasilan
tetap kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) diatur dan ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.
Ketentuan Pengangkatan Sekdes Non.PNS sudah
diatur sedemikian rupa sampai dengan Penghasilan
tetap yang bersangkutan sebagaimana di Peraturan
Pemerintahan Nomor 47 Tahun 2015.
Dengan harapan apabila Sekdes diangkat dari
umum akan terjadi sinkronisasi dan harmonisasi
antara kepala desa dan Sekretaris Desa lebih baik
lagi karena sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
perangkat desa termasuk sekretaris desa adalah
membantu kepala Desa dalam melaksanakan tugas
dan wewenangnya yaitu dibidang Pemerintahan,
Pembangunan, Kemasyarakatan dan Pembedayaan
Masyarakat
Analisa Mutasi. ...

3. KEBIJAKAN SEKRETARIS DESA PNS
Andyka Fatra/Kasubbid Pemdes/Kel Badan PMPD Kab.OKI
ANALISA MUTASI SEKDES PNS KE OPD LAIN :
1. PEMANFAATAN SAAT MUTASI KE OPD LAIN
2. KEJELASAN TEMPAT MUTASI
3. LEBIH MEMBERIKAN PELUANG KEPADA KEPALA DESA UNTUK MENYUSUN PERANGKATNYA, TERUTAMA SEKDES YANG DAPAT MEMBANTU
MEWUJUDKAN VISI, MISI KEPALA DESA
4. LEBIH TERBUKANYA KARIR BAGI SEKDES YANG BERPRESTASI KARENA MERUPAKAN HAK YBS SELAKU PNS.
5. MEMENUHI KETENTUAN UNDANG-UNDANG BAHWA:
A. PERANGKAT DESA DARI PNS TERMASUK SEKDES HARUS ADA IZIN DARI PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN
B. PENGANGKATAN PERANGKAT DESA TERMASUK SEKDES MERUPAKAN KEWENANGAN DARI KEPALA DESA.
ANALISA APABILA SEKDES PNS TETAP DI DESA:
1. PENYESUAIAN PANGKAT DENGAN IJAZAH KARENA ADA YANG SARJANA
2. PENYESUAIAN SYARAT PERANGKAT DESA HARUS MINIMAL SLTA, PERLU ADA PENDIDIKAN LAGI BAGI YANG DIBAWAH SLTA.
3. SULITNYA PENGEMBANGAN KARIER SEKDES PNS (PROMOSI, PENDIDIKAN LANJUT,DLL)
4. TIDAK BOLEH RANGKAP PENGHASILAN (SILTAPNYA HANYA GAJI)
5. TEKANAN PSIKOLOGIS, AKIBAT KETIDAK NETRALAN PADA SAAT PILKADES.
KEBIJAKAN ALTERNATIF:
1. DIMUTASIKAN ATAU TIDAK, MENUNGGU HASIL RAPAT/MUSYAWARAH DI DESA (USULAN KADES) KARENA PERANGKAT DESA ITU DIANGKAT OLEH
KEPALA DESA DAN BERTANGGUNG JAWAB KEPADA KEPALA DESA.
2. SELURUHNYA DI TARIK/MUTASIKAN KE OPD KECAMATAN ATAU SKPD YANG MEMBUTUHKAN DAN APABILA DIBUTUHKAN OLEH DESA DAPAT
MENJADI SEKDES DENGAN MELENGKAPI PERSYARATAN SESUAI PERATURAN PER- UU -AN, BAIK DARI SEGI UMUR MAUPUN PENDIDIKAN.