Perlayanan terpadu pada pemerintahan desa

2. Dari beberapa
pengertian dalam KBBI
dapat ditarik
kesimpulan bahwa
pelayanan merupakan
suatu kegiatan yang
diberikan seseorang
atau badan untuk
melayani kebutuhan
orang lain.
Pengertian Pelayanan
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001 : 646),
Pengertian pelayanan adalah :

8. AgendaStrategi
Menetapkan Standar
Pelayanan Minimal
(SPM)
(ATURAN YANG
JELAS BILA
MEMUNGKINKAN
BUATKAN PERDES).
AgendaStrategi
Adanya komitmen
yang kuat antara
semua stakeholder
yang terkait dengan
pelayanan
(PEMDES YANG
DIKOORDINATOR
OLEH SEKDES).
AgendaStrategi
Mampu memberikan
pelayanan publik
yang cepat, aman,
nyaman dan efisien”.
BIDANG
PEMERINTAHAN,
PEMBANGUNAN,
PEMBINAAN
KEMASYARAKATAN
DESA DAN
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA

9. UU NO. 6 TH.2014
TENTANG
DESA
MAJU,
MANDIRI &
SEJAHTERA
9
REGULASI BAGI PEMDES
UNTUK MEMBERIKAN
PELAYANAN KEPADA
MASYARAKAT DESA
KONSTRUKSI
DESA
KE DEPAN

10. PP 72 TH 2005 TTG DESA UU NO. 6 TH 2014 TTG DESA
Naik Kelas
UU NO. 5 TAHUN 1979
PP No. 76 TAHUN 2001
PENYUSUTAN OTONOMI DESA
EKSPANSI OTONOMI DAERAH
UU NO. 22 TAHUN 1999
UU NO. 32 TAHUN 2004
UU NO. 19 TAHUN 1965
Turun
Ranjang
Siuman setelah tidur panjang

11. 1. KETENTUAN UMUM
2. KEDUDUKAN DESA DAN JENIS DESA
3. PENATAAN DESA
4. KEWENANGAN DESA
5. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
6. HAK DAN KEWAJIBAN DESA DAN MASYARAKAT DESA
7. PERATURAN DESA
8. KEUANGAN DESA DAN ASET DESA
9. PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN
10. BADAN USAHA MILIK DESA
11. KERJASAMA DESA
12. LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT
DESA
13. KETENTUAN KHUSUS DESA ADAT
14. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
15. KETENTUAN PERALIHAN
16. KETENTUAN PENUTUP
SUBSTANSI PENGATURAN
UNDANG-UNDANG TENTANG DESA
( 16 BAB, 122 PASAL )
11

12. 1. MEMBERIKAN PENGAKUAN DAN PENGHORMATAN ATAS
DESAYANG ADA DENGAN KEBERAGAMANYA
2. MEMBERIKAN KEJELASAN STATUS DAN KEPASTIAN HUKUM
ATAS DESA
3. MELESTARIKAN DAN MEMAJUKAN ADAT, TRADISI DAN BUDAYA
MASYARAKAT
4. MENDORONG PRAKARSA, GERAKAN DAN PARTISIPASI MASY
5. MEMBENTUK PEMERINTAHAN DESA YANG PROFESIONAL,
EFISIEN DAN EFEKTIF, TERBUKA, BERTANGGUNGJAWAB
6. MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK GUNA
PERWUJUDAN KESEJAHTERAAN UMUM
7. MENINGKATKAN KETAHANAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT
8. MEMAJUKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA
9. MEMPERKUAT MASY. DESA SEBAGAI SUBYEK PEMBANGUNAN
TUJUAN DAN AZAS PENGATURAN
TUJUAN PENGATURAN
12

13. 1. REKOGNISI
2. SUBSIDIARITAS
3. KEBERAGAMAN
4. KEBERSAMAAN
5. KEGOTONGROYONGAN
6. KEKELUARGAAN
7. MUSYAWARAH
8. DEMOKRASI
9. KEMANDIRIAN
10. PARTISIPASI
11. KESETARAAN
12. PEMBERDAYAAN
13. KEBERLANJUTAN
AZAS PENGATURAN
13

14.  DESA BERKEDUDUKAN DI WILAYAH
KABUPATEN/KOTA
 DESA TERDIRI DESA DAN DESA ADAT
Penyebutan Desa dan Desa adat
disesuaikan dengan penyebutan
di daerah setempat
KEDUDUKAN
DAN
JENIS DESA
14

15. PEMERINTAH, PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KAB/KOTA
DAPAT MELAKUKAN PENATAAN DESA
TUJUAN PENATAAN DESA:
a. MEWUJUDKAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PEMDES
b. MEMPERCEPAT PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASY DESA
c. MEMPECEPAT PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
d. MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA PEMDES
e. MENINGKATKAN DAYA SAING DESA
PENATAAN DESA, meliputi:
a. PEMBENTUKAN
b. PENGHAPUSAN
c. PENGGABUNGAN
d. PERUBAHAN STATUS
e. PENETAPAN DESA
PENATAAN DESA
15

16. LANJUTAN………
 PEMBENTUKAN DESA MERUPAKAN TINDAKAN MENGADAKAN DESA BARU DENGAN
MEMPERTIMBANGKAN PRAKARSA MASYARAKAT DESA, ASAL USUL, ADAT ISTIADAT,
KONDISI SOSIAL BUDAYA, KEMAMPUAN DAN POTENSI DESA, SERTA MEMENUHI
SYARAT (a.l. JUMLAH PENDUDUK, AKSES TRANSPORTASI, SARANA DAN PRASARANA
PEMERINTAHAN DESA, dll).
 PEMBENTUKAN DESA DILAKUKAN MELALUI DESA PERSIAPAN, DENGAN JANGKA
WAKTU 1 – 3 TAHUN DAN DIEVALUASI UNTUK DITETAPKAN MENJADI DESA
 DESA DAPAT DIHAPUS KARENA BENCANA ALAM DAN ATAU KEPENTINGAN
PROGRAM NASIONAL
 PEMERINTAH DAPAT MEMPRAKARSAI PEMBENTUKAN DESA DI KAWASAN YANG
BERSIFAT KHUSUS DAN STRATEGIS BAGI KEPENTINGAN NASIONAL
16

17. LANJUTAN………
 PENGGABUNGAN DESA DILAKUKAN DENGAN MENGGABUNGKAN
DUA (2) DESA ATAU LEBIH BERDASARKAN KESEPAKATAN DESA DAN SESUAI
PERSYARATAN
 PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN DIDASARKAN PRAKARSA
PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN
MEMPERHATIKAN SARAN DAN PENDAPAT MASYARAKAT SERTA MEMENUHI SYARAT
UNTUK MENJADI KELURAHAN
 PERUBAHAN STATUS KELURAHAN MENJADI DESA BERDASARKAN PRAKARSA
MASYARAKAT YANG MEMENUHI SYARAT SEBAGAI DESA.
 PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN, DAN PERUBAHAN STATUS DESA
MENJADI KELURAHAN SERTA KELURAHAN MENJADI DESA DIATUR DALAM
PERATURAN DAERAH KAB/KOTA DAN DIUNDANGKAN SETELAH MENDAPAT NOMOR
REGISTRASI DARI GUBERNUR DAN KODE DESA OLEH MENTERI
17

18. 1. KEWENANGAN YG SUDAH ADA BERDASARKAN HAK ASAL USUL (SEPERTI
TANAH KAS DESA, ORGANISASI MASY ADAT, PRANATA DAN HUKUM ADAT,
KELEMBAGAAN MASY).
2. KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA (SEPERTI PASAR DESA, SALURAN
IRIGASI, JALAN DESA, TAMBATAN PERAHU).
3. KEWENANGAN YANG DITUGASKAN PEMERINTAH, PEMERINTAH PROV,
PEMERINTAH KAB/KOTA
4. KEWENANGAN LAINNYA YANG DITUGASKAN PEMERINTAH, PEMERINTAH
PROV, PEMERINTAH KAB/KOTA SESUAI PERATURAN PERUNDANGAN
CATATAN:
 KEWENANGAN NOMOR 1 DAN 2, DIATUR DAN DIURUS OLEH DESA
 KEWENANGAN NOMOR 3 DAN 4, DIURUS OLEH DESA. ( PENUGASAN INI DISERTAI BIAYA )
KEWENANGAN DESA
18

19. PEMERINTAHAN DESA DISELENGGARAKAN OLEH
PEMERINTAH DESA
PEMERINTAH DESA TERDIRI DARI KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA ATAU SEBUTAN LAIN
PERANGKAT DESA TERDIRI DARI SEKRETARIAT DESA,
PELAKSANA KEWILAYAHAN DAN PERANGKAT TEKNIS .
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA
19

20. KEPALA DESA BERTUGAS MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN
DESA, PEMBANGUNAN DESA, PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA.
MASA JABATAN KEPALA DESA 6 (ENAM) TAHUN SEJAK TANGGAL
PELANTIKAN DAN DAPAT MENJABAT PALING BANYAK 3 (TIGA) KALI
MASA JABATAN.
KEPALA DESA YANG TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN DAN
MELANGGAR LARANGAN, DIBERI SANKSI ; TEGURAN LISAN,
TERTULIS, PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN
TUGAS KEPALA DESA
20

21. 21
HAK KEPALA DESA
MENGUSULKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMDES
MENGAJUKAN RANCANGAN DAN MENETAPKAN PERDES
MENERIMA PENGHASILAN TETAP SETIAP BULAN, TUNJANGAN,
DAN PENERIMAAN LAINNYA YG SAH SERTA JAMINAN KESEHATAN
MENDAPATKAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KEBIJAKAN YG
DILAKSANAKAN
MEMBERIKAN MANDAT PELAKSANAAN TUGAS KPD PERANGKAT
DESA

22. 22
KEWAJIBAN KEPALA DESA
 MEMEGANG TEGUH PANCASILA,UUD 1945, MEMPERTAHANKAN NKRI DAN
BHINEKA TUNGGAL IKA
 MENINGKATKAN KESEJAHGTERAAN MASY DESA
 MEMELIHARA TRANTIB
 MENAATI DAN MENEGAKKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
 MELAKSANAKAN TATA PEMERINTAHAN DESA YG GOOD GOVERNANCE
 MENJALIN KERJASAMA DAN KOORDINASI DGN SELURUH PEMANGKU
KEPENTINGAN
 MENYELENGGARAKAN ADM PEMDES
 MENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DESA
 MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN YG MENJADI KEWENANGANNYA
 MENYELESAIKAN PERSELISIHAN MASY DESA
 MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN MASY DESA
 MEMELIHARA DAN MELESTARIKAN NILAI SOSBUD MASY DESA
 MENGEMBANGKAN POTENSI SUMBER DAYA ALAM DAN MELESTARIKAN
LINGKUNGAN
 MEMBERIKAN INFORMASI KPD MASY DESA

23. 23
ATAS TUGAS, WEWENANG,
HAK DAN KEWAJIBAN
KEPALA DESA TSB
 KADES WAJIB MENYAMPAIKAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DESA SETIAP AKHIR TAHUN ANGGARAN DAN AKHIR MASA JABATAN KEPADA
BUPATI/WALIKOTA
 MEMBERIKAN LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN AKHIR
TAHUN ANGGARAN SECARA TERTULIS KEPADA BPD
 MEMBERIKAN/MENYEBARKAN INFORMASI PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN
SECARA TERTULIS KPD MASY DESA SETIAP AKHIR TAHUN ANGGARAN
 KADES TDK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN TSB DIKENAI SANKSI ADMINISTRATIF
BERUPA TREGURAN LISAN DAN /ATAU TERTULIS
 DLM HAL SANKSI TSB TDK DILAKSANAKAN DILAKUKAN PEMEBERHENTIAN
SEMENTARA DAN DPT DILANJUTKAN PEMBERHENTIAN

24. 24
LARANGAN KEPALA DESA
 MERUGIKAN KEPENTINGAN UMUM
 MEMBUAT KEPUTUSAN YG MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI, KELUARGA, PIHAK LAIN
DAN/ATAU GOLONGAN TERTENTU
 MENYALAHGUNAKAN EWENANG, TUGAS , HAK DAN KEWAJIBAN
 MELAKUKAN TINDAKAN DISKRIMINATIF
 MELAKUKAN TINDAKAN MERESAHKAN KELOMPOK TERTENTU
 MELAKUKAN KKN, MENERIMA UANG, BARANG DAN / ATAU JASA DARI PIHAK LAIN YG DAPAT
MEMPENGARUHI KEPUTUSAN ATAU TINDAKAN YG AKAN DILAKUKAN
 MENJADI PENGURUS PARTAI POLITIK
 MENJADI ANGGOTA ATAU PENGURUS ORGANISASI TERLARANG
 MERANGKAP JABATAN SEBAGAI KETUA DAN/ATAU ANGGOTA BPD, DPR RI, DPRD
PROV,KAB/KOTA, DAN JABATAN LAIN YG DITENTUKAN DLM UU
 IKUT SERTA DAN / ATAU TERLIBAT DALAM KAMPANYE PEMILU DAN /ATAU PEMILUKADA
 MELANGGAR SUMPAH DAN JANJI
 MENINGGALKAN TUGAS SELAMA 30 HARI KERJA SECARA BERTURUT-TURUT TANPA ALASAN YG
JELAS DAN TDK DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN

25.  PERANGKAT DESA BERTUGAS MEMBANTU KEPALA DESA DALAM
MELAKSANAKAN TUGAS DAN WEWENANGNYA
 PERANGKAT DESA DIANGKAT DAN DIBERHENTIKAN OLEH KEPALA DESA
SETELAH DIKONSULTASIKAN DENGAN CAMAT ATAS NAMA BUPATI
 PERANGKAT DESA DIANGKAT DARI WARGA DESA YANG MEMENUHI SYARAT
 PERANGKAT DESA YANG MELANGGAR LARANGAN, DIBERI SANKSI ; TEGURAN
LISAN, TERTULIS, PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA
25

26. MERUPAKAN FORUM PERMUSYAWARATAN YANG DIIKUTI OLEH BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA, PEMERINTAH DESA DAN UNSUR MASYARAKAT
DESA UNTUK MEMUSYAWARAHKAN HAL YANG BERSIFAT STRATEGIS
DALAM PENYELENGGARAANAN PEMERINTAHAN DESA
HAL YANG BERSIFAT STRATEGIS; PENATAAN DESA, PERENCANAAN DESA,
KERJA SAMA DESA, RENCANA INVESTASI YANG MASUK KE DESA,
PEMBENTUKAN
BUM DESA, PENAMBAHAN DAN PELEPASAN ASET DESA,
DAN KEJADIAN LUAR BIASA
MUSYAWARAH DESA DILAKSANAKAN PALING KURANG SEKALI DALAM 1
TAHUN
MUSYAWARAH DESA DIBIAYAI DARI APBDESA
MUSYAWARAH DESA
26

27.  BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) SEBAGAI LEMBAGA PERMUSYAWARATAN
DAN PERMUFAKATAN DESA
 BPD MEMPUNYAI FUNGSI;
1. MEMBAHAS DAN MENYEPAKATI RANCANGAN PERDES
BERSAMA KEPALA DESA
2. MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI
MASYARAKAT DESA
3. MELAKUKAN PENGAWASAN KINERJA KEPALA DESA
 MASA KEANGGOTAAN 6 (ENAM) TAHUN DAN DAPAT MENJABAT PALING BANYAK 3
(TIGA) KALI MASA JABATAN
 JUMLAH ANGGOTA BPD PALING SEDIKIT 5 ORANG DAN PALING BANYAK 9 ORANG
 PERESMIAN ANGGOTA BPD DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
27

28.  HAK DAN KEWAJIBAN DESA
> DESA BERHAK
1. MENGATUR DAN MENGURUS KEPENTINGAN MASYARAKAT
BERDASAR HAK ASAL-USUL, ADAT ISTIADAT DAN SOSBUD
2. MENETAPKAN DAN MENGELOLA KELEMBAGAAN DESA
3. MENDAPATKAN SUMBER PENDAPATAN
> DESA BERKEWAJIBAN
1. MELINDUNGI DAN MENJAGA PERSATUAN, KESATUAN, SERTA
KERUKUNAN MASYARAKAT DESA
2. MENINGKATKAN KUALITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT DESA
3. MENGEMBANGKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI
4. MENGEMBANGKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
5. MEMBERIKAN DAN MENINGKATKAN PELAYANAN KEPADA
MASYARAKAT DESA
HAK DAN KEWAJIBAN DESA
DAN MASYARAKAT DESA
28

29.  HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT DESA
> MASYARAKAT DESA BERHAK
1. MEMINTA DAN MENDAPATKAN INFORMASI, MENGAWASI
KEG. PEMDES, PEMBANGUNAN, PEMBERDAYAAN MASY DESA
2. MEMPEROLEH PELAYANAN
3. MENYAMPAIKAN ASPIRASI, SARAN DAN PENDAPAT
4. MEMILIH DAN DIPILIH (KADES, PERANGKAT DESA, LEMBAGA
KEMASYARAKATAN )
> MASYARAKAT DESA BERKEWAJIBAN
1. MEMBANGUN DIRI DAN LINGKUNGANNYA
2. MENDORONG TERCIPTANYA KEG. PE MDES, PEMBANGUNAN,
PEMBERDAYAAN MASY YANG BAIK
3. MENDRONG TERCIPTANYA SITUASI AMAN, NYAMAN, TENTRAM
4. MEMELIHARA NILAI PERMUSYAWARATAN, PERMUFAKATAN,
KEKELUARGAAN DAN GOTONG ROYONG
5. BERPARTISIPASI DALAM BERBAGAI KEGIATAN DI DESA
29

30.  JENIS PERATURAN DI DESA ; PERATURAN DESA, PERATURAN BERSAMA
KEPALA DESA, PERATURAN KEPALA DESA
 PERATURAN DESA DILARANG BERTENTANGAN DENGAN KEPENTINGAN
UMUM DAN PERUNDANGAN YANG LEBIH TINGGI
 DITETAPKAN OLEH KEPALA DESA SETELAH DIBAHAS DAN DISEPAKATI
BERSAMA BPD
 RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDesa, PUNGUTAN, TATA
RUANG DAN ORGANISASI MASYARAKAT DESA HARUS MENDAPAT EVALUASI
DARI BUPATI/WALIKOTA
 PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA DIUNDANGKAN DALAM
LEMBARAN DESA DAN BERITA DESA OLEH SEKRETARIS DESA
 PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA DITETAPKAN OLEH KEPALA DESA DARI 2
DESA ATAU LEBIH YANG MELAKUKAN KERJASAMA ANTAR DESA
PERATURAN DESA
30

31. PENDAPATAN DESA BERSUMBER DARI :
1. PENDAPATAN ASLI DESA TERDIRI DARI HASIL USAHA, HASIL ASET DESA, SWADAYA,
PARTISIPASI, GOTONG ROYONG DAN LAIN-LAIN
2. ALOKASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
3. BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN/KOTA
4. ALOKASI DANA DESA YANG MERUPAKAN BAGIAN DARI DANA PERIMBANGAN YANG
DITERIMA KABUPATEN/KOTA
5. BANTUAN KEUANGAN DARI APBN, APBD PROVINSI DAN APBD KAB/KOTA.
6. HIBAH DAN SUMBANGAN YANG TIDAK MENGIKAT DARI PIHAK KETIGA
7. LAIN-LAIN PENDAPATAN DESA YANG SAH
 KEKAYAAN MILIK DESA BERUPA TANAH DISERTIFIKATKAN ATAS NAMA PEMERINTAH
DESA, DAN BANGUNAN MILIK DESA DILENGKAPI BUKTI KEPEMILIKAN DAN
DITATAUSAHAKAN SECARA TERTIB
KEUANGAN DAN ASET DESA
31

32.  ALOKASI ANGGARAN APBN BERSUMBER DARI BELANJA PUSAT
DENGAN MENGEFEKTIFKAN PROGRAM YANG BERBASIS DESA SECARA
MERATA DAN BERKEADILAN.
 BESARAN ALOKASI ANGGARAN YANG DIPERUNTUKAN KE
DESA DITENTUKAN 10% DARI DAN DILUAR DANA TRANSFER
DAERAH (ON TOP) SECARA BERTAHAP
 ANGGARAN YANG BERSUMBER DARI APBN DIHITUNG
BERDASARKAN JUMLAH PENDUDUK, ANGKA KEMISKINAN,
LUAS WILAYAH DAN TINGKAT KESULITAN GEOGRAFIS
>>> APBN YANG DIPERUNTUKKAN BAGI DESA DAN DESA ADAT
DITRANSFER MELALUI APBD KAB/KOTA UTK MEMBIAYAI
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN SERTA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
ALOKASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA
32

33. BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH KABUPATEN/KOTA
PALING SEDIKIT 10%
DARI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
BAGIAN DARI HASIL PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA
33

34. ALOKASI DANA DESA (ADD) PALING SEDIKIT 10%
DARI DANA PERIMBANGAN YANG DITERIMA
KAB/KOTA DALAM APBD SETELAH DIKURANGI
DANA ALOKASI KHUSUS
> KAB/KOTA YANG TIDAK MEMBERIKAN ALOKASI DANA DESA
(ADD), PEMERINTAH DAPAT MELAKUKAN PENUNDAAN
DAN/ATAU PEMOTONGAN SEBESAR ALOKASI YANG
SEHARUSNYA DISALURKAN KE DESA
ALOKASI DANA DESA
BAGIAN DARI DANA PERIMBANGAN
34

35. PEMBANGUNAN DESA:
1 PEMERINTAH DESA MENYUSUN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA MENGACU
PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAB/KOTA.
2 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA TERDIRI DARI RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA)
6 TAHUNAN DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP) TAHUNAN,
DITETAPKAN DENGAN PERATURAN DESA DAN MERUPAKAN SATU-SATUNYA
DOKUMEN PERENCANAAN DI DESA
3 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DIDASARKAN PADA DATA DAN INFORMASI
YANG AKURAT
PEMBANGUNAN DESA
DAN
KAWASAN PERDESAAN
35

36. 4. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA SEBAGAI SALAH SATU
MASUKAN UTAMA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA
5. PROGRAM PEMERINTAH ATAU PEMERINTAH DAERAH YANG
BERSKALA LOKAL DESA DIKOORDINASIKAN DAN ATAU DIDELEGASIKAN
PELAKSANAANNYA KEPADA DESA
6 PELAKSANAAN PROGRAM-PROGRAM SEKTOR YANG MASUK KE DESA HARUS
DIINFORMASIKAN KEPADA PEMDES UTK DIINTEGRASIKAN DENGAN
PEMBANGUNAN DESA.
LANJUTAN
36

37. LANJUTAN……..
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
 PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN MERUPAKAN PERPADUAN PEMBANGUNAN
ANTAR DESA DALAM SATU KAB/KOTA
 PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DILAKSANAKAN UTK MEMPERCEPAT DAN
MENINGKATKAN PELAYANAN, PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MELALUI PENDEKATAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF
 RANCANGAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DIBAHAS BERSAMA
PEMERINTAH, PEMERINTAH PROV, KAB/KOTA DAN PEMERINTAH DESA
 PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN YANG BERSKALA LOKAL DESA WAJIB
DISERAHKAN PELAKSANAANNYA KEPADA DESA ATAU KERJASAMA ANTAR DESA
37

38.  PENDIRIAN BUM DESA DISEPAKATI DALAM MUSYAWARAH DESA
DAN PENDIRIAN DITETAPKAN DENGAN PERDES
 BUM DESA MENJALANKAN USAHA DIBIDANG EKONOMI, DAN
PELAYANAN UMUM
 HASIL USAHA DIMANFAATKAN UNTUK PENGEMBANGAN USAHA
DAN PEMBANGUNAN DESA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PEMBERIAN BANTUAN UNTUK MASYARAKAT MISKIN
 BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) MERUPAKAN BADAN
USAHA BERCIRIKAN DESA, SECARA SPESIFIK TIDAK DAPAT
DISAMAKAN DENGAN PERSEROAN TERBATAS, CV, KOPERASI
BADAN USAHA MILIK DESA
(BUM DESA)
38

39.  PENGEMBANGAN USAHA BERSAMA UNTUK MENCAPAI NILAI
EKONOMI YANG BERDAYA SAING
 KEGIATAN KEMASYARAKATAN, PELAYANAN, PEMBANGUNAN, DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 BIDANG KEAMANAN DAN KETERTIBAN
 KERJA SAMA ANTAR- DESA DITUANGKAN DALAM PERATURAN
BERSAMA KEPALA DESA MELALUI KESEPAKATAN MUSYAWARAH
ANTAR-DESA
 KERJA SAMA ANTAR DESA DILAKSANAKAN OLEH BADAN KERJA
SAMA ANTAR DESA YANG DIBENTUK DENGAN PERATURAN
BERSAMA KEPALA DESA
 DALAM PELAYANAN USAHA ANTAR DESA DAPAT DIBENTUK
BUM Desa YANG MERUPAKAN MILIK 2 DESA ATAU LEBIH
KERJA SAMA DESA
39

40. LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
1. DESA MENDAYAGUNAKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
YANG ADA DALAM MEMBANTU PELAKSNAAN FUNGSI
PENYELANGGARAAN PEMERINTAH DESA, PEMBANGUNAN DESA,
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
2. LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA MERUPAKAN WADAH
PARTISIPASI MASYARAKAT DESA SEBAGAI MITRA PEMDES
3. TUGAS ; MELAKUKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, IKUT
SERTA MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN
SERTA MENINGKATKAN PELAYANAN MASYARAKAT DESA
4. PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMERINTAH,
PROVINSI, KAB/KOTA DAN LEMBAGA NON PEMERINTAH WAJIB
MEMBERDAYAKAN DAN MENDAYAGUNAKAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN YANG SUDAH ADA DI DESA
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
DAN
LEMBAGA ADAT DESA
40

41. LEMBAGA ADAT DESA
1. PEMERINTAH DESA DAN MASYARAKAT DESA DAPAT MEMBENTUK
LEMBAGA ADAT DESA
2. LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN FUNGSI ADAT ISTIADAT DAN
MENJADI BAGIAN DARI SUSUNAN ASLI DESA YG TUMBUH DAN
BERKEMBANG ATAS PRAKARSA MASYARAKAT
3. TUGAS : MEMBANTU PEMERINTAH DESA DAN SEBAGAI MITRA DALAM
MEMBERDAYAKAN, MELESTARIKAN DAN MENGEMBANGKAN ADAT
ISTIADAT SEBAGAI WUJUD PENGAKUAN TERHADAP ADAT ISTIADAT
MASYARAKAT DESA
LANJUTAN
41

42. 42
TUGAS SEKRETARIS DESA
Sekretaris Desa
Membantu KADES
menyusun kebijakan &
mengkoordinasikan
penyelenggaraan urusan
PEMDES termasuk
pengelolaan
KEUANGAN DESA
Mempunyai tugas koordinasi di bidang :
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
pengelolaan APB-Des dan barang milik desa;
penyusunan rancangan RAPB-Desa dan
RPAPB-Desa;
penyusunan Raperdes APB-Desa, PAPB-Desa,
dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB-
Desa;
tugas-tugas Perangkat Desa lainnya yang
berkenaan dengan penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Desa, serta peaksanaan dan
penatausahaan keuangan desa.
penyusunan laporan KEUDES dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan APB-Desa
menyiapkan petunjuk pelaksanaan APB-Desa
dan pengelolaan barang milik desa;
Melaksanakan tugas-tugas koordinasi
pengelolaan KEUDES lainnya berdasarkan
kuasa yang dilimpahkan oleh KADES.
Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas
kepada KADES.
Pelaksana Teknis Pengelolaan
Keuangan Desa/PTPKD, yakni
Perangkat Desa yang ditunjuk oleh
Kepala Desa untuk melaksanakan
pengelolaan KEUANGAN DESA
Pelaksana Teknis Pengelolaan
Bendahara adalah perangkat desa yang
ditunjuk oleh Kepala Desa untuk
menerima, menyimpan, menyetorkan,
menatausahakan, membayarkan dan
mempertanggungjawabkan keuangan
desa dalam rangka pelaksanaan
APBDesa.

43. 43
PENGELOLA KEUANGAN DESA
KEPALA DESA: (a) Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa;
dan (b) Mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa
yang dipisahkan.
SEKRETARIS DESA: (a) Koordinator pelaksanaan keuangan desa; (b)
Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Desa; (c) Menguji Tagihan (sesuai
Surat Permintaan Pembayaran/SPP dari PPTKD), dan Memerintahkan
Pembayaran (menerbitkan Surat Perintah Membayar/SPMU).
UNSUR PELAKSANA TEKNIS LAPANGAN (SEPERTI KEPALA SEKSI):
Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa.
BENDAHARA DESA: (a) Bendahara Umum Desa; (b) Bendahara
Penerimaan; (c) Bendahara Pengeluaran; (d) Bendahara Barang.

45. PENTINGNYA PELAYANAN PRIMA
• Alasan Pelayanan Prima Penting
Pelayanan adalah tempat berkumpulnya
kepentingan, keuangan dan pekerjaan.
Kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh
pelayanaan yang diberikan oleh Aparatur
Pemerintahan Desa.
Pemahaman yang semakin baik terhadap kualitas
dan kuantitas pelayananan oleh Aparatur Desa
memberikan kenyamanan dan ketentraman desa.
Pelayanan bermutu memberikan kepuasan
kepada masyarakat.

46. TUGAS PEMERINTAHAN DESA ITU SANGAT BERAT
(24 JAM NON STOP) YANG HARUS DIDUKUNG OLEH
KEMAUAN UNTUK MELAYANI :
Melalui Pendekatan kemauan (willingness) yang
disingkat dengan istilah “WTS” yaitu
- willing to see
- willing to say
- willing to save
- willing to solve
- willing to serve

47. Kemauan untuk melayani
• Kemauan untuk melihat (WIILING SEE)
Melihat yang dilakukan orang lain, sebagai studi banding. Bila tidak ada yang
dilihat, sebaiknya upayakan untuk mau mencari (willing to search) apa
permasalahan dan kendala di desa.
• Kemauan untuk mengatakan (WIILING SAY)
Kemauan diri untuk mau berkomunikasi efektif. Untuk mengembangkan
suasana harmonis di desa sehingga aspirasi mudah diserap.
• Kemauan untuk menyimpan (WIILING SAVE)
Kemauan untuk mengambil, menyimpan dan memelihara sesuatu yang baik
dari hasil melihat/mendengar, mencari, dan berkomunikasi yang selanjutnya
akan dikaji lebih lanjur menjadi suatu kebijakan.
• Kemauan untuk memecahkan berbagai masalah (WIILING SOLVE)
Kemauan untuk memecahkan masalah dan kendala secara cermat, tepat,
dan bijaksana sehigga segala permasalahan dapat diselesaikan.
• Kemauan untuk melayani (WIILING SERVE)
Pelayanan yang baik baru terlaksana bila kita mempunyai kemauan untuk
melayani dengan baik dan sesuai dengan ketentuan tanpa ada kepentingan
apapun yang melatar belakangi

48. PONDASI PELAYANANAN YANG DILAKUKAN :
• Kekuatan (power)
Berkaitan dengan kewenangan untuk melakukan tindakan yang
berkaitan dengan pelayanan dan kekuatan kepribadian sesuai
kapasitas masing-masing.
• Kemampuan (ability)
Seseorang yang melakukan pelayanan harus memiliki pengetahuan
dan keterampilan yang memadai dalam bidangnya.
• Moral (morality)
Pelayanan yang baik hanya muncul dari seseorang yang bermoral
baik
• Integritas (integrity)
Seseorang harus mempunyai integritas yang tinggi kepada
pekerjaan dan organisasi dimana ia bekerja
• Tanggungjawab Total (total accountability)
Kesungguhan dalam bekerja merupakan wujud tanggung jawab
total, baik bagi diri sendiri, desa maupun masyarakat.

49. KATA KUNCI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
• Peranan Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat
meliputi 3 hal yaitu pembinaan masyarakat, pelayanan terhadap
masyarakat dan pengembangan terhadap masyarakat.
• Ketiga variabel tersebut telah berjalan secara maksimal.
• Pembinaan terhadap masyarakat meliputi kegiatan keagamaan,
kegiatan sosial budaya dan pelayanan kesehatan,
• Pelayanan masyarakat meliputi pelayanan di bidang pertanian,
kesehatan dan perekonomian, sedangkan:
• Pengembangan masyarakat lebih banyak difokuskan pada
pengembangan SDM melalui pembangunan infrastruktur baik
formal maupun non formal, termasuk pula diantaranya
pengembangan ekonomi kerakyatan.

50. DISKUSI .....???
• SEBUTKAN PELAYANAN YANG TELAH
DILAKUKAN OLEH DESA MASING-MASING..?
• SEBUTKAN PELAYANAN YANG BELUM
DILAKUKAN OLEH DESA MASING-MASING..??
• KENDALA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN
..???

51. Kualitas Pelayanan dipengaruhi oleh
Pendidikan, Ketrampilan, Pengetahuan dan
tujuan yang baik
“PENGABDIAN TERHADAP MASYARAKAT DESA
HARUS DILANDASI OLEH KOMITMEN YANG KUAT
UNTUK KEMAJUAN DAN KESEJAHTERAAN
BERSAMA DENGAN NIAT TULUS & IKHLAS“
SEKIAN DAN TERIMA KASIH