SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 13
Pajak Penghasilan Pasal 22
Dosen Pengampu: Anissa Windarti, M.Sc
Pemungut PPh pasal 22:
1. Bendahara pemerintah
2. Badan tertentu yg melakukan kegiatan impor
3. WP badan atas penjualan/pembelian barang sangat mewah
PMK RI No. 210/PMK.03/2008 pemungut :
1. Bank Devisa Dirjen Bea Cukai
2. Dirjen Perbendaharaan, Bendaharawan pemerintah
3. BUMN, BUMD
4. BI, PPA, BULOG, Telkom, PLN, GIA, Indosat, Krakatau
Steel, Pertamina, bank BUMN, BUMD
5. Badan usaha bidang insdustri semen, kertas, baja dan otomotif.
6. Produsen dan penjual bahan bakar minyak, gas pelumas
7. Industri dan eksportir sektor perhutanan, perkebunan, pertanian
dan perikanan.
2
Objek PPh pasal 22:
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

Impor barang
Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh Direktorat
Bendaharawan Pemerintah
Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh BUMN, BUMD
Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh BI, PPA,
BULOG, Telkom, PLN, GIA, Indosat, Krakatau Steel, Pertamina, bank
BUMN, BUMD
Penjualan produksi DN yang dilakukan oleh Badan usaha bidang insdustri
semen, kertas, baja dan otomotif
Penjualan hasil produksi oleh produsen atau importir bahan bakar minyak,
gas pelumas
Pembelian bahan bakar utk keperluan industri atau eksportir sektor
perhutanan, perkebunan, pertanian dan perikanan.

3
Saat terutangnya PPh pasal 22 :
Jenis Pajak

Saat Terutang

Atas impor barang

Saat pembayaran bea masuk, jika
dibebaskan bea masuk maka
terutang saat penyelesaian
dokumen Pemberitahuan Impor
untuk Dipakai (PUID)

Atas pembelian barang dengan
dana APBN/APBD

Saat pembayaran

Atas pembelian barang dari badanbadan tertentu

Saat pembayaran

Atas penjualan hasil produksi
semen, kertas, baja dan otomotif

Saat pembayaran

Atas penjualan hasil produksi BBM, Saat penerbitan Surat Perintah
gas dan pelumas
Pengeluaran Barang
Atas pembelian bahan-bahan utk
keperluan industri atau ekspor

Saat pembelian
4
Dasar pemungutan PPh pasal 22:
1. Nilai impor = CIF + bea masuk + pungutan lain
2. Harga jual lelang
3. Harga pembelian
4. Harga penjualan

5
Tarif pemungutan PPh pasal 22:
Jenis Pajak

Tarif pemungutan

Atas impor barang

a. Dengan API = 2,5% x nilai impor
b. Tanpa API = 7,5% x nilai impor
c. Tidak dikuasai = 7,5% x harga jual
lelang

Atas pembelian barang dengan
dana APBN/APBD

1,5% x harga pembelian

Atas pembelian barang dari
badan-badan tertentu

1,5% x harga pembelian

Atas penjualan hasil produksi
semen, kertas, baja dan otomotif

a.
b.
c.
d.

Atas pembelian bahan-bahan utk
keperluan industri atau ekspor

1,5% x harga pembelian tidak
termasuk PPN

Atas pembelian barang sangat
mewah

5% x penjualan

Ind semen = 0,25% x DPP PPN
Ind kertas = 0,10% x DPP PPN
Ind otomotif = 0,45% x DPP PPN
Ind baja = 0,3% x DPP PPN

6
Tarif pemungutan atas penjualan produksi DN
SPBU Swastanisasi

SPBU Pertamina

Permium

0,3% x penjualan

0,25% x penjualan

Solar

0,3% x penjualan

0,25% x penjualan

Premix/Super TT

0,3% x penjualan

0,25% x penjualan

Minyak tanah

-

0,3% x penjualan

Gas/LPG

-

0,3% x penjualan

Pelumas

-

0,3% x penjualan

7
Sifat pemungutan PPh pasal 22
Bersifat final :
1.
Penjualan atas hasil produksi DN yang dilakukan oleh importir BBM,
gas, dan pelumas SPBU swastanisasi
2.
Penyerahan hasil produksi industri baja
3.
Penyerahan hasil produksi Pertamina atau badan usaha lain sejenis
kepada agen
Tidak bersifat final :
1.
Penyerahan hasil produksi Pertamina atau badan usaha lain sejenis
kepada pabrikan
2.
Penyerahan hasil produksi industri semen, kertas, otomotif
3.
Pembelian barang yg dibayar dengan dana APBN/APBD
4.
Pembelian barang oleh instansi atau badan usaha tertentu
5.
Impor barang
6.
Pembelian bahan atau ekspor hasil industri perkebunan,
perhutanan, pertanian, perikanan
8
Contoh Kasus 1
1. PPh pasal 22 atas impor
PT Perdana adalah importir barang elektronik yang
mempunyai API. Pada bulan Mei 2011 melakukan
impor barang dari Jepang dengan harga faktur US$
200.000. Biaya asuransi yg dibayar di luar negeri dan
biaya angkut pengapalan barang dari Jepang ke dalam
daerah Pabean (Indonesia) masing-masing sebesar
2% dan 5% dari harga faktur. Tarif bea masuk dan bea
masuk tambahan masing-masing sebesar 20% dan
10% dari CIF. Kurs yg ditetapkan Menkeu pada saat itu
adalah US$1 = Rp 10.000,00
PPh pasal 22 = ….
9
Contoh Kasus 2
2. Pembelian barang oleh instansi pemerintah
Pada tgl 1 April 2012, Dinas Perindustrian Kota Jakarta
Selatan membeli komputer dan peralatan kantor
lainnya senilai Rp 300.000.000,00 (termasuk PPN
10%).
PPh pasal 22 = ……

10
Contoh Kasus 3
3. Pembelian barang oleh BUMN/BUMD dgn dana
dari APBN/APBD
PT Pertamina membeli mobil seharga Rp
200.000.000,00 untuk keperluan transportasi karyawan.
Dari jumlah pembayaran tersebut, Rp 75.000.000,00
didanai dari APBN. Jumlah pembayaran tersebut sudah
termasuk PPN 10%
PPh pasal 22 = ……

11
Contoh Kasus 4
4. Pembelian barang oleh instansi tertentu
Pada tgl 7 Oktober 2011 PT Wisesa menyerahkan
barang kena pajak kepada PT Telkom Kantor Wilayah
Jakarta. Harga barang tersebut adalah Rp
450.000.000,00 harga termasuk PPN 10% dan PPnBM
20%.

PPh pasal 22 = ….

12
Contoh Kasus 5
5. Penyerahan hasil produksi industri tertentu
PT Amanda dalam bulan Maret 2012 menjual beberapa
jenis kertas hasil produksinya dengan total harga
sebesar Rp 75.000.000,00 kepada Penerbit Andi.
Harga tersebut sudah termasuk PPN 10%
PPh pasal 22 = ……

13

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPn) by Andri Saputra
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPn) by Andri SaputraPAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPn) by Andri Saputra
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPn) by Andri SaputraIndah Mawarni
 
PPN Pemungutan PPN
 PPN   Pemungutan PPN PPN   Pemungutan PPN
PPN Pemungutan PPNkaromah95
 
PPN Faktur Pajak
PPN   Faktur PajakPPN   Faktur Pajak
PPN Faktur Pajakkaromah95
 
PPT Perpajakan "PPN dan PPNBM" dosen Taufikur Rahman S.E,.M.Si
PPT Perpajakan "PPN dan PPNBM" dosen Taufikur Rahman S.E,.M.SiPPT Perpajakan "PPN dan PPNBM" dosen Taufikur Rahman S.E,.M.Si
PPT Perpajakan "PPN dan PPNBM" dosen Taufikur Rahman S.E,.M.SiIqbal Fauzi
 
6 , 7 menyelesaikan siklus akuntansi (laporan keuangan)
6 , 7   menyelesaikan siklus akuntansi (laporan keuangan)6 , 7   menyelesaikan siklus akuntansi (laporan keuangan)
6 , 7 menyelesaikan siklus akuntansi (laporan keuangan)Mainatul Ilmi
 
Bab 5 pajak penghasilan pasal 22 & pasal 24
Bab 5 pajak penghasilan pasal 22 & pasal 24Bab 5 pajak penghasilan pasal 22 & pasal 24
Bab 5 pajak penghasilan pasal 22 & pasal 24Sidik Abdullah
 
011 simulasi contoh pph21
011 simulasi contoh pph21011 simulasi contoh pph21
011 simulasi contoh pph21Tobagus Makmun
 
Metode harga-pokok-pesanan-full-costing
Metode harga-pokok-pesanan-full-costingMetode harga-pokok-pesanan-full-costing
Metode harga-pokok-pesanan-full-costingImam Nor Chamid
 
Revenue ( Pengakuan Pendapatan ) Bag 2
Revenue ( Pengakuan Pendapatan ) Bag 2Revenue ( Pengakuan Pendapatan ) Bag 2
Revenue ( Pengakuan Pendapatan ) Bag 2iyandri tiluk wahyono
 
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
Pengembalian Kelebihan Pembayaran PajakPengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
Pengembalian Kelebihan Pembayaran PajakFair Nurfachrizi
 
PPN dan PPnBM
PPN dan PPnBMPPN dan PPnBM
PPN dan PPnBMIcha Icha
 
Masalah khusus kantor pusat, kantor cabang,
Masalah khusus kantor pusat, kantor cabang,Masalah khusus kantor pusat, kantor cabang,
Masalah khusus kantor pusat, kantor cabang,Annisa Galih Sarasati
 
SURAT TAGIHAN PAJAK
SURAT TAGIHAN PAJAKSURAT TAGIHAN PAJAK
SURAT TAGIHAN PAJAKYABES HULU
 
PPN pengkreditan pajak masukan
PPN   pengkreditan pajak masukanPPN   pengkreditan pajak masukan
PPN pengkreditan pajak masukankaromah95
 
akuntasi PPH potong pungut
akuntasi PPH potong pungutakuntasi PPH potong pungut
akuntasi PPH potong pungutAsep suryadi
 

La actualidad más candente (20)

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPn) by Andri Saputra
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPn) by Andri SaputraPAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPn) by Andri Saputra
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPn) by Andri Saputra
 
PPN Pemungutan PPN
 PPN   Pemungutan PPN PPN   Pemungutan PPN
PPN Pemungutan PPN
 
PPh 23
PPh 23PPh 23
PPh 23
 
PPN Faktur Pajak
PPN   Faktur PajakPPN   Faktur Pajak
PPN Faktur Pajak
 
PPT Perpajakan "PPN dan PPNBM" dosen Taufikur Rahman S.E,.M.Si
PPT Perpajakan "PPN dan PPNBM" dosen Taufikur Rahman S.E,.M.SiPPT Perpajakan "PPN dan PPNBM" dosen Taufikur Rahman S.E,.M.Si
PPT Perpajakan "PPN dan PPNBM" dosen Taufikur Rahman S.E,.M.Si
 
6 , 7 menyelesaikan siklus akuntansi (laporan keuangan)
6 , 7   menyelesaikan siklus akuntansi (laporan keuangan)6 , 7   menyelesaikan siklus akuntansi (laporan keuangan)
6 , 7 menyelesaikan siklus akuntansi (laporan keuangan)
 
Pajak pph pasal 22
Pajak pph pasal 22Pajak pph pasal 22
Pajak pph pasal 22
 
Bab 5 pajak penghasilan pasal 22 & pasal 24
Bab 5 pajak penghasilan pasal 22 & pasal 24Bab 5 pajak penghasilan pasal 22 & pasal 24
Bab 5 pajak penghasilan pasal 22 & pasal 24
 
011 simulasi contoh pph21
011 simulasi contoh pph21011 simulasi contoh pph21
011 simulasi contoh pph21
 
Metode harga-pokok-pesanan-full-costing
Metode harga-pokok-pesanan-full-costingMetode harga-pokok-pesanan-full-costing
Metode harga-pokok-pesanan-full-costing
 
Revenue ( Pengakuan Pendapatan ) Bag 2
Revenue ( Pengakuan Pendapatan ) Bag 2Revenue ( Pengakuan Pendapatan ) Bag 2
Revenue ( Pengakuan Pendapatan ) Bag 2
 
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
Pengembalian Kelebihan Pembayaran PajakPengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
 
PPN dan PPnBM
PPN dan PPnBMPPN dan PPnBM
PPN dan PPnBM
 
Masalah khusus kantor pusat, kantor cabang,
Masalah khusus kantor pusat, kantor cabang,Masalah khusus kantor pusat, kantor cabang,
Masalah khusus kantor pusat, kantor cabang,
 
Pph 21
Pph 21Pph 21
Pph 21
 
SURAT TAGIHAN PAJAK
SURAT TAGIHAN PAJAKSURAT TAGIHAN PAJAK
SURAT TAGIHAN PAJAK
 
PPN pengkreditan pajak masukan
PPN   pengkreditan pajak masukanPPN   pengkreditan pajak masukan
PPN pengkreditan pajak masukan
 
P ph pasal 22
P ph pasal 22P ph pasal 22
P ph pasal 22
 
PPh PASAL 24
PPh PASAL 24PPh PASAL 24
PPh PASAL 24
 
akuntasi PPH potong pungut
akuntasi PPH potong pungutakuntasi PPH potong pungut
akuntasi PPH potong pungut
 

Destacado (18)

Pajak Penghasilan Pasal 26
Pajak Penghasilan Pasal 26Pajak Penghasilan Pasal 26
Pajak Penghasilan Pasal 26
 
Teknik penyusunan kisi kisi (praktek)
Teknik penyusunan kisi   kisi (praktek)Teknik penyusunan kisi   kisi (praktek)
Teknik penyusunan kisi kisi (praktek)
 
Contoh Kasus PPh Pasal 22
Contoh Kasus PPh Pasal 22Contoh Kasus PPh Pasal 22
Contoh Kasus PPh Pasal 22
 
pph pasal 24 25 dan 26
pph pasal 24 25 dan 26pph pasal 24 25 dan 26
pph pasal 24 25 dan 26
 
PPh Pasal 26
PPh Pasal 26PPh Pasal 26
PPh Pasal 26
 
Presentasi pph
Presentasi pphPresentasi pph
Presentasi pph
 
PPh Pasal 25
PPh Pasal 25PPh Pasal 25
PPh Pasal 25
 
PPH Pasal 23
PPH Pasal 23PPH Pasal 23
PPH Pasal 23
 
Slide presentasi PPh pasal 21
Slide presentasi PPh pasal 21Slide presentasi PPh pasal 21
Slide presentasi PPh pasal 21
 
Istc
IstcIstc
Istc
 
2. p ph pasal 22
2. p ph pasal 222. p ph pasal 22
2. p ph pasal 22
 
5. p ph final
5. p ph final5. p ph final
5. p ph final
 
19. pph pasal 25
19. pph pasal 2519. pph pasal 25
19. pph pasal 25
 
P ph pasal 25
P ph pasal 25P ph pasal 25
P ph pasal 25
 
Pajak bab 19 20
Pajak bab 19 20Pajak bab 19 20
Pajak bab 19 20
 
Bab 6 pajak penghasilan pasal 23 & 26
Bab 6 pajak penghasilan pasal 23 & 26Bab 6 pajak penghasilan pasal 23 & 26
Bab 6 pajak penghasilan pasal 23 & 26
 
Pph 21 dan atau 26
Pph 21 dan atau 26Pph 21 dan atau 26
Pph 21 dan atau 26
 
pph pasal 24
pph pasal 24pph pasal 24
pph pasal 24
 

Similar a PPH22

Bagian 5 selvi
Bagian 5 selviBagian 5 selvi
Bagian 5 selvienjiem
 
Rencana pelaksanaan pembelajaran 22
Rencana pelaksanaan pembelajaran 22Rencana pelaksanaan pembelajaran 22
Rencana pelaksanaan pembelajaran 22Dede Azis Nagara
 
Fffffffffffff
FffffffffffffFffffffffffff
Ffffffffffffffebri2nd
 
(6) PPh 22_MATERI VERSI ONLINE.ppt
(6) PPh 22_MATERI VERSI ONLINE.ppt(6) PPh 22_MATERI VERSI ONLINE.ppt
(6) PPh 22_MATERI VERSI ONLINE.pptyudhaerlianto
 
PPt PPh Pasal 22 Part 2.pptx
PPt PPh Pasal 22 Part 2.pptxPPt PPh Pasal 22 Part 2.pptx
PPt PPh Pasal 22 Part 2.pptxREFALDIRIHSAN
 
Bendahara pemerintah-p ph-222342-ppn_4
Bendahara pemerintah-p ph-222342-ppn_4Bendahara pemerintah-p ph-222342-ppn_4
Bendahara pemerintah-p ph-222342-ppn_4tondok
 
01 PENGHITUNGAN CAPAIAN TKDN - BARANG.pptx
01 PENGHITUNGAN CAPAIAN TKDN - BARANG.pptx01 PENGHITUNGAN CAPAIAN TKDN - BARANG.pptx
01 PENGHITUNGAN CAPAIAN TKDN - BARANG.pptxFero Liju Syafanta
 
PMK 224/PMK.011/2012 (PPH Psl. 22)
PMK 224/PMK.011/2012 (PPH Psl. 22)PMK 224/PMK.011/2012 (PPH Psl. 22)
PMK 224/PMK.011/2012 (PPH Psl. 22)Sidik Abdullah
 
Pph pot put 22, 23, 36, 4(1), 15
Pph pot put 22, 23, 36, 4(1), 15Pph pot put 22, 23, 36, 4(1), 15
Pph pot put 22, 23, 36, 4(1), 15Maiya Maiya
 
Tabel PPh Pasal 22
Tabel PPh Pasal 22Tabel PPh Pasal 22
Tabel PPh Pasal 22Dudi Wahyudi
 
PMK No 16 thn 2016 :: Tentang Perubahan Ke Lima atas Peraturan Menteri Keuang...
PMK No 16 thn 2016 :: Tentang Perubahan Ke Lima atas Peraturan Menteri Keuang...PMK No 16 thn 2016 :: Tentang Perubahan Ke Lima atas Peraturan Menteri Keuang...
PMK No 16 thn 2016 :: Tentang Perubahan Ke Lima atas Peraturan Menteri Keuang...Roko Subagya
 
Pajak Penghasilan.pptx
Pajak Penghasilan.pptxPajak Penghasilan.pptx
Pajak Penghasilan.pptxEka Meiyanti
 

Similar a PPH22 (20)

PPH 22.pptx
PPH 22.pptxPPH 22.pptx
PPH 22.pptx
 
Bagian 5 selvi
Bagian 5 selviBagian 5 selvi
Bagian 5 selvi
 
Rencana pelaksanaan pembelajaran 22
Rencana pelaksanaan pembelajaran 22Rencana pelaksanaan pembelajaran 22
Rencana pelaksanaan pembelajaran 22
 
Pph 22
Pph 22Pph 22
Pph 22
 
Pphpasal22
Pphpasal22Pphpasal22
Pphpasal22
 
Fffffffffffff
FffffffffffffFffffffffffff
Fffffffffffff
 
(6) PPh 22_MATERI VERSI ONLINE.ppt
(6) PPh 22_MATERI VERSI ONLINE.ppt(6) PPh 22_MATERI VERSI ONLINE.ppt
(6) PPh 22_MATERI VERSI ONLINE.ppt
 
Pph psl 22
Pph psl 22Pph psl 22
Pph psl 22
 
PPh Pot-Put 22.pptx
PPh Pot-Put 22.pptxPPh Pot-Put 22.pptx
PPh Pot-Put 22.pptx
 
Pph 22
Pph 22Pph 22
Pph 22
 
PPt PPh Pasal 22 Part 2.pptx
PPt PPh Pasal 22 Part 2.pptxPPt PPh Pasal 22 Part 2.pptx
PPt PPh Pasal 22 Part 2.pptx
 
Bendahara pemerintah-p ph-222342-ppn_4
Bendahara pemerintah-p ph-222342-ppn_4Bendahara pemerintah-p ph-222342-ppn_4
Bendahara pemerintah-p ph-222342-ppn_4
 
01 PENGHITUNGAN CAPAIAN TKDN - BARANG.pptx
01 PENGHITUNGAN CAPAIAN TKDN - BARANG.pptx01 PENGHITUNGAN CAPAIAN TKDN - BARANG.pptx
01 PENGHITUNGAN CAPAIAN TKDN - BARANG.pptx
 
PMK 224/PMK.011/2012 (PPH Psl. 22)
PMK 224/PMK.011/2012 (PPH Psl. 22)PMK 224/PMK.011/2012 (PPH Psl. 22)
PMK 224/PMK.011/2012 (PPH Psl. 22)
 
Pph pot put 22, 23, 36, 4(1), 15
Pph pot put 22, 23, 36, 4(1), 15Pph pot put 22, 23, 36, 4(1), 15
Pph pot put 22, 23, 36, 4(1), 15
 
Tabel PPh Pasal 22
Tabel PPh Pasal 22Tabel PPh Pasal 22
Tabel PPh Pasal 22
 
PMK No 16 thn 2016 :: Tentang Perubahan Ke Lima atas Peraturan Menteri Keuang...
PMK No 16 thn 2016 :: Tentang Perubahan Ke Lima atas Peraturan Menteri Keuang...PMK No 16 thn 2016 :: Tentang Perubahan Ke Lima atas Peraturan Menteri Keuang...
PMK No 16 thn 2016 :: Tentang Perubahan Ke Lima atas Peraturan Menteri Keuang...
 
Tugas pajak penghasilan
Tugas pajak penghasilanTugas pajak penghasilan
Tugas pajak penghasilan
 
Pasal 22
Pasal 22Pasal 22
Pasal 22
 
Pajak Penghasilan.pptx
Pajak Penghasilan.pptxPajak Penghasilan.pptx
Pajak Penghasilan.pptx
 

Más de Aprian Hidayat

Teknis penyusunan instrumen non tes
Teknis penyusunan instrumen non tesTeknis penyusunan instrumen non tes
Teknis penyusunan instrumen non tesAprian Hidayat
 
Soal bentuk pg bs dan menjodohkan
Soal bentuk pg bs dan menjodohkanSoal bentuk pg bs dan menjodohkan
Soal bentuk pg bs dan menjodohkanAprian Hidayat
 
contoh Soal bentuk uraian
contoh Soal bentuk  uraiancontoh Soal bentuk  uraian
contoh Soal bentuk uraianAprian Hidayat
 
Aspek aspek penilaian dalam pembelajaran ips
Aspek aspek penilaian dalam pembelajaran ipsAspek aspek penilaian dalam pembelajaran ips
Aspek aspek penilaian dalam pembelajaran ipsAprian Hidayat
 
sejaran nasional indonesia: Kerajaan majapahit
sejaran nasional indonesia: Kerajaan majapahitsejaran nasional indonesia: Kerajaan majapahit
sejaran nasional indonesia: Kerajaan majapahitAprian Hidayat
 
Indonesia dari sisi geografis
Indonesia dari sisi geografisIndonesia dari sisi geografis
Indonesia dari sisi geografisAprian Hidayat
 
masuknya belanda ke pulau sumatra
masuknya belanda ke pulau sumatramasuknya belanda ke pulau sumatra
masuknya belanda ke pulau sumatraAprian Hidayat
 

Más de Aprian Hidayat (13)

Teknis penyusunan instrumen non tes
Teknis penyusunan instrumen non tesTeknis penyusunan instrumen non tes
Teknis penyusunan instrumen non tes
 
Soal bentuk pg bs dan menjodohkan
Soal bentuk pg bs dan menjodohkanSoal bentuk pg bs dan menjodohkan
Soal bentuk pg bs dan menjodohkan
 
contoh Soal bentuk uraian
contoh Soal bentuk  uraiancontoh Soal bentuk  uraian
contoh Soal bentuk uraian
 
Penilaian kelas
Penilaian kelasPenilaian kelas
Penilaian kelas
 
Aspek aspek penilaian dalam pembelajaran ips
Aspek aspek penilaian dalam pembelajaran ipsAspek aspek penilaian dalam pembelajaran ips
Aspek aspek penilaian dalam pembelajaran ips
 
sejaran nasional indonesia: Kerajaan majapahit
sejaran nasional indonesia: Kerajaan majapahitsejaran nasional indonesia: Kerajaan majapahit
sejaran nasional indonesia: Kerajaan majapahit
 
Bab ii
Bab iiBab ii
Bab ii
 
Cover
CoverCover
Cover
 
Indonesia dari sisi geografis
Indonesia dari sisi geografisIndonesia dari sisi geografis
Indonesia dari sisi geografis
 
PPh Pasal 23
PPh Pasal 23PPh Pasal 23
PPh Pasal 23
 
PPH Pasal 21
PPH Pasal 21PPH Pasal 21
PPH Pasal 21
 
Multinational company
Multinational companyMultinational company
Multinational company
 
masuknya belanda ke pulau sumatra
masuknya belanda ke pulau sumatramasuknya belanda ke pulau sumatra
masuknya belanda ke pulau sumatra
 

Último

Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptxKesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptxDwiYuniarti14
 
PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.
PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.
PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.aechacha366
 
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...Kanaidi ken
 
alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptx
alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptxalat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptx
alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptxRioNahak1
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...Kanaidi ken
 
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfAKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfTaqdirAlfiandi1
 
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptxIPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptxErikaPuspita10
 
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques Rousseau.pdf
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques  Rousseau.pdfPEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques  Rousseau.pdf
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques Rousseau.pdfMMeizaFachri
 
PPT TEKS TANGGAPAN KELAS 7 KURIKUKULM MERDEKA
PPT TEKS TANGGAPAN KELAS 7 KURIKUKULM MERDEKAPPT TEKS TANGGAPAN KELAS 7 KURIKUKULM MERDEKA
PPT TEKS TANGGAPAN KELAS 7 KURIKUKULM MERDEKARenoMardhatillahS
 
Pembahasan Soal UKOM gerontik persiapan ukomnas
Pembahasan Soal UKOM gerontik persiapan ukomnasPembahasan Soal UKOM gerontik persiapan ukomnas
Pembahasan Soal UKOM gerontik persiapan ukomnasAZakariaAmien1
 
PRESENTASI PEMBELAJARAN IPA PGSD UT MODUL 2
PRESENTASI PEMBELAJARAN IPA PGSD UT MODUL 2PRESENTASI PEMBELAJARAN IPA PGSD UT MODUL 2
PRESENTASI PEMBELAJARAN IPA PGSD UT MODUL 2noviamaiyanti
 
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...MarwanAnugrah
 
MTK BAB 5 PENGOLAHAN DATA (Materi 2).pptx
MTK BAB 5 PENGOLAHAN DATA (Materi 2).pptxMTK BAB 5 PENGOLAHAN DATA (Materi 2).pptx
MTK BAB 5 PENGOLAHAN DATA (Materi 2).pptxssuser0239c1
 
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptxPanduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptxsudianaade137
 
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajii
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajiiEdukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajii
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajiiIntanHanifah4
 
aksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmm
aksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmmaksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmm
aksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmmeunikekambe10
 
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptxadap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptxmtsmampunbarub4
 
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptxPPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptxalalfardilah
 
Materi power point Kepemimpinan leadership .ppt
Materi power point Kepemimpinan leadership .pptMateri power point Kepemimpinan leadership .ppt
Materi power point Kepemimpinan leadership .pptAcemediadotkoM1
 
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptxTopik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptxsyafnasir
 

Último (20)

Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptxKesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
 
PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.
PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.
PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.
 
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
 
alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptx
alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptxalat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptx
alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptx
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
 
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfAKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
 
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptxIPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
 
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques Rousseau.pdf
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques  Rousseau.pdfPEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques  Rousseau.pdf
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques Rousseau.pdf
 
PPT TEKS TANGGAPAN KELAS 7 KURIKUKULM MERDEKA
PPT TEKS TANGGAPAN KELAS 7 KURIKUKULM MERDEKAPPT TEKS TANGGAPAN KELAS 7 KURIKUKULM MERDEKA
PPT TEKS TANGGAPAN KELAS 7 KURIKUKULM MERDEKA
 
Pembahasan Soal UKOM gerontik persiapan ukomnas
Pembahasan Soal UKOM gerontik persiapan ukomnasPembahasan Soal UKOM gerontik persiapan ukomnas
Pembahasan Soal UKOM gerontik persiapan ukomnas
 
PRESENTASI PEMBELAJARAN IPA PGSD UT MODUL 2
PRESENTASI PEMBELAJARAN IPA PGSD UT MODUL 2PRESENTASI PEMBELAJARAN IPA PGSD UT MODUL 2
PRESENTASI PEMBELAJARAN IPA PGSD UT MODUL 2
 
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
 
MTK BAB 5 PENGOLAHAN DATA (Materi 2).pptx
MTK BAB 5 PENGOLAHAN DATA (Materi 2).pptxMTK BAB 5 PENGOLAHAN DATA (Materi 2).pptx
MTK BAB 5 PENGOLAHAN DATA (Materi 2).pptx
 
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptxPanduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
 
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajii
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajiiEdukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajii
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajii
 
aksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmm
aksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmmaksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmm
aksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmm
 
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptxadap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
 
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptxPPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
 
Materi power point Kepemimpinan leadership .ppt
Materi power point Kepemimpinan leadership .pptMateri power point Kepemimpinan leadership .ppt
Materi power point Kepemimpinan leadership .ppt
 
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptxTopik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
 

PPH22

  • 1. Pajak Penghasilan Pasal 22 Dosen Pengampu: Anissa Windarti, M.Sc
  • 2. Pemungut PPh pasal 22: 1. Bendahara pemerintah 2. Badan tertentu yg melakukan kegiatan impor 3. WP badan atas penjualan/pembelian barang sangat mewah PMK RI No. 210/PMK.03/2008 pemungut : 1. Bank Devisa Dirjen Bea Cukai 2. Dirjen Perbendaharaan, Bendaharawan pemerintah 3. BUMN, BUMD 4. BI, PPA, BULOG, Telkom, PLN, GIA, Indosat, Krakatau Steel, Pertamina, bank BUMN, BUMD 5. Badan usaha bidang insdustri semen, kertas, baja dan otomotif. 6. Produsen dan penjual bahan bakar minyak, gas pelumas 7. Industri dan eksportir sektor perhutanan, perkebunan, pertanian dan perikanan. 2
  • 3. Objek PPh pasal 22: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Impor barang Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh Direktorat Bendaharawan Pemerintah Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh BUMN, BUMD Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh BI, PPA, BULOG, Telkom, PLN, GIA, Indosat, Krakatau Steel, Pertamina, bank BUMN, BUMD Penjualan produksi DN yang dilakukan oleh Badan usaha bidang insdustri semen, kertas, baja dan otomotif Penjualan hasil produksi oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas pelumas Pembelian bahan bakar utk keperluan industri atau eksportir sektor perhutanan, perkebunan, pertanian dan perikanan. 3
  • 4. Saat terutangnya PPh pasal 22 : Jenis Pajak Saat Terutang Atas impor barang Saat pembayaran bea masuk, jika dibebaskan bea masuk maka terutang saat penyelesaian dokumen Pemberitahuan Impor untuk Dipakai (PUID) Atas pembelian barang dengan dana APBN/APBD Saat pembayaran Atas pembelian barang dari badanbadan tertentu Saat pembayaran Atas penjualan hasil produksi semen, kertas, baja dan otomotif Saat pembayaran Atas penjualan hasil produksi BBM, Saat penerbitan Surat Perintah gas dan pelumas Pengeluaran Barang Atas pembelian bahan-bahan utk keperluan industri atau ekspor Saat pembelian 4
  • 5. Dasar pemungutan PPh pasal 22: 1. Nilai impor = CIF + bea masuk + pungutan lain 2. Harga jual lelang 3. Harga pembelian 4. Harga penjualan 5
  • 6. Tarif pemungutan PPh pasal 22: Jenis Pajak Tarif pemungutan Atas impor barang a. Dengan API = 2,5% x nilai impor b. Tanpa API = 7,5% x nilai impor c. Tidak dikuasai = 7,5% x harga jual lelang Atas pembelian barang dengan dana APBN/APBD 1,5% x harga pembelian Atas pembelian barang dari badan-badan tertentu 1,5% x harga pembelian Atas penjualan hasil produksi semen, kertas, baja dan otomotif a. b. c. d. Atas pembelian bahan-bahan utk keperluan industri atau ekspor 1,5% x harga pembelian tidak termasuk PPN Atas pembelian barang sangat mewah 5% x penjualan Ind semen = 0,25% x DPP PPN Ind kertas = 0,10% x DPP PPN Ind otomotif = 0,45% x DPP PPN Ind baja = 0,3% x DPP PPN 6
  • 7. Tarif pemungutan atas penjualan produksi DN SPBU Swastanisasi SPBU Pertamina Permium 0,3% x penjualan 0,25% x penjualan Solar 0,3% x penjualan 0,25% x penjualan Premix/Super TT 0,3% x penjualan 0,25% x penjualan Minyak tanah - 0,3% x penjualan Gas/LPG - 0,3% x penjualan Pelumas - 0,3% x penjualan 7
  • 8. Sifat pemungutan PPh pasal 22 Bersifat final : 1. Penjualan atas hasil produksi DN yang dilakukan oleh importir BBM, gas, dan pelumas SPBU swastanisasi 2. Penyerahan hasil produksi industri baja 3. Penyerahan hasil produksi Pertamina atau badan usaha lain sejenis kepada agen Tidak bersifat final : 1. Penyerahan hasil produksi Pertamina atau badan usaha lain sejenis kepada pabrikan 2. Penyerahan hasil produksi industri semen, kertas, otomotif 3. Pembelian barang yg dibayar dengan dana APBN/APBD 4. Pembelian barang oleh instansi atau badan usaha tertentu 5. Impor barang 6. Pembelian bahan atau ekspor hasil industri perkebunan, perhutanan, pertanian, perikanan 8
  • 9. Contoh Kasus 1 1. PPh pasal 22 atas impor PT Perdana adalah importir barang elektronik yang mempunyai API. Pada bulan Mei 2011 melakukan impor barang dari Jepang dengan harga faktur US$ 200.000. Biaya asuransi yg dibayar di luar negeri dan biaya angkut pengapalan barang dari Jepang ke dalam daerah Pabean (Indonesia) masing-masing sebesar 2% dan 5% dari harga faktur. Tarif bea masuk dan bea masuk tambahan masing-masing sebesar 20% dan 10% dari CIF. Kurs yg ditetapkan Menkeu pada saat itu adalah US$1 = Rp 10.000,00 PPh pasal 22 = …. 9
  • 10. Contoh Kasus 2 2. Pembelian barang oleh instansi pemerintah Pada tgl 1 April 2012, Dinas Perindustrian Kota Jakarta Selatan membeli komputer dan peralatan kantor lainnya senilai Rp 300.000.000,00 (termasuk PPN 10%). PPh pasal 22 = …… 10
  • 11. Contoh Kasus 3 3. Pembelian barang oleh BUMN/BUMD dgn dana dari APBN/APBD PT Pertamina membeli mobil seharga Rp 200.000.000,00 untuk keperluan transportasi karyawan. Dari jumlah pembayaran tersebut, Rp 75.000.000,00 didanai dari APBN. Jumlah pembayaran tersebut sudah termasuk PPN 10% PPh pasal 22 = …… 11
  • 12. Contoh Kasus 4 4. Pembelian barang oleh instansi tertentu Pada tgl 7 Oktober 2011 PT Wisesa menyerahkan barang kena pajak kepada PT Telkom Kantor Wilayah Jakarta. Harga barang tersebut adalah Rp 450.000.000,00 harga termasuk PPN 10% dan PPnBM 20%. PPh pasal 22 = …. 12
  • 13. Contoh Kasus 5 5. Penyerahan hasil produksi industri tertentu PT Amanda dalam bulan Maret 2012 menjual beberapa jenis kertas hasil produksinya dengan total harga sebesar Rp 75.000.000,00 kepada Penerbit Andi. Harga tersebut sudah termasuk PPN 10% PPh pasal 22 = …… 13