Pajak penghasilan pasal 22 memberlakukan pemungutan pajak atas impor barang, pembelian barang oleh instansi pemerintah dan BUMN, penjualan produk industri tertentu, dan pembelian bahan baku oleh industri dan eksporir. Tarifnya berkisar antara 1,5%-7,5% tergantung objek pajaknya.
2. Pemungut PPh pasal 22:
1. Bendahara pemerintah
2. Badan tertentu yg melakukan kegiatan impor
3. WP badan atas penjualan/pembelian barang sangat mewah
PMK RI No. 210/PMK.03/2008 pemungut :
1. Bank Devisa Dirjen Bea Cukai
2. Dirjen Perbendaharaan, Bendaharawan pemerintah
3. BUMN, BUMD
4. BI, PPA, BULOG, Telkom, PLN, GIA, Indosat, Krakatau
Steel, Pertamina, bank BUMN, BUMD
5. Badan usaha bidang insdustri semen, kertas, baja dan otomotif.
6. Produsen dan penjual bahan bakar minyak, gas pelumas
7. Industri dan eksportir sektor perhutanan, perkebunan, pertanian
dan perikanan.
2
3. Objek PPh pasal 22:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Impor barang
Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh Direktorat
Bendaharawan Pemerintah
Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh BUMN, BUMD
Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh BI, PPA,
BULOG, Telkom, PLN, GIA, Indosat, Krakatau Steel, Pertamina, bank
BUMN, BUMD
Penjualan produksi DN yang dilakukan oleh Badan usaha bidang insdustri
semen, kertas, baja dan otomotif
Penjualan hasil produksi oleh produsen atau importir bahan bakar minyak,
gas pelumas
Pembelian bahan bakar utk keperluan industri atau eksportir sektor
perhutanan, perkebunan, pertanian dan perikanan.
3
4. Saat terutangnya PPh pasal 22 :
Jenis Pajak
Saat Terutang
Atas impor barang
Saat pembayaran bea masuk, jika
dibebaskan bea masuk maka
terutang saat penyelesaian
dokumen Pemberitahuan Impor
untuk Dipakai (PUID)
Atas pembelian barang dengan
dana APBN/APBD
Saat pembayaran
Atas pembelian barang dari badanbadan tertentu
Saat pembayaran
Atas penjualan hasil produksi
semen, kertas, baja dan otomotif
Saat pembayaran
Atas penjualan hasil produksi BBM, Saat penerbitan Surat Perintah
gas dan pelumas
Pengeluaran Barang
Atas pembelian bahan-bahan utk
keperluan industri atau ekspor
Saat pembelian
4
5. Dasar pemungutan PPh pasal 22:
1. Nilai impor = CIF + bea masuk + pungutan lain
2. Harga jual lelang
3. Harga pembelian
4. Harga penjualan
5
6. Tarif pemungutan PPh pasal 22:
Jenis Pajak
Tarif pemungutan
Atas impor barang
a. Dengan API = 2,5% x nilai impor
b. Tanpa API = 7,5% x nilai impor
c. Tidak dikuasai = 7,5% x harga jual
lelang
Atas pembelian barang dengan
dana APBN/APBD
1,5% x harga pembelian
Atas pembelian barang dari
badan-badan tertentu
1,5% x harga pembelian
Atas penjualan hasil produksi
semen, kertas, baja dan otomotif
a.
b.
c.
d.
Atas pembelian bahan-bahan utk
keperluan industri atau ekspor
1,5% x harga pembelian tidak
termasuk PPN
Atas pembelian barang sangat
mewah
5% x penjualan
Ind semen = 0,25% x DPP PPN
Ind kertas = 0,10% x DPP PPN
Ind otomotif = 0,45% x DPP PPN
Ind baja = 0,3% x DPP PPN
6
7. Tarif pemungutan atas penjualan produksi DN
SPBU Swastanisasi
SPBU Pertamina
Permium
0,3% x penjualan
0,25% x penjualan
Solar
0,3% x penjualan
0,25% x penjualan
Premix/Super TT
0,3% x penjualan
0,25% x penjualan
Minyak tanah
-
0,3% x penjualan
Gas/LPG
-
0,3% x penjualan
Pelumas
-
0,3% x penjualan
7
8. Sifat pemungutan PPh pasal 22
Bersifat final :
1.
Penjualan atas hasil produksi DN yang dilakukan oleh importir BBM,
gas, dan pelumas SPBU swastanisasi
2.
Penyerahan hasil produksi industri baja
3.
Penyerahan hasil produksi Pertamina atau badan usaha lain sejenis
kepada agen
Tidak bersifat final :
1.
Penyerahan hasil produksi Pertamina atau badan usaha lain sejenis
kepada pabrikan
2.
Penyerahan hasil produksi industri semen, kertas, otomotif
3.
Pembelian barang yg dibayar dengan dana APBN/APBD
4.
Pembelian barang oleh instansi atau badan usaha tertentu
5.
Impor barang
6.
Pembelian bahan atau ekspor hasil industri perkebunan,
perhutanan, pertanian, perikanan
8
9. Contoh Kasus 1
1. PPh pasal 22 atas impor
PT Perdana adalah importir barang elektronik yang
mempunyai API. Pada bulan Mei 2011 melakukan
impor barang dari Jepang dengan harga faktur US$
200.000. Biaya asuransi yg dibayar di luar negeri dan
biaya angkut pengapalan barang dari Jepang ke dalam
daerah Pabean (Indonesia) masing-masing sebesar
2% dan 5% dari harga faktur. Tarif bea masuk dan bea
masuk tambahan masing-masing sebesar 20% dan
10% dari CIF. Kurs yg ditetapkan Menkeu pada saat itu
adalah US$1 = Rp 10.000,00
PPh pasal 22 = ….
9
10. Contoh Kasus 2
2. Pembelian barang oleh instansi pemerintah
Pada tgl 1 April 2012, Dinas Perindustrian Kota Jakarta
Selatan membeli komputer dan peralatan kantor
lainnya senilai Rp 300.000.000,00 (termasuk PPN
10%).
PPh pasal 22 = ……
10
11. Contoh Kasus 3
3. Pembelian barang oleh BUMN/BUMD dgn dana
dari APBN/APBD
PT Pertamina membeli mobil seharga Rp
200.000.000,00 untuk keperluan transportasi karyawan.
Dari jumlah pembayaran tersebut, Rp 75.000.000,00
didanai dari APBN. Jumlah pembayaran tersebut sudah
termasuk PPN 10%
PPh pasal 22 = ……
11
12. Contoh Kasus 4
4. Pembelian barang oleh instansi tertentu
Pada tgl 7 Oktober 2011 PT Wisesa menyerahkan
barang kena pajak kepada PT Telkom Kantor Wilayah
Jakarta. Harga barang tersebut adalah Rp
450.000.000,00 harga termasuk PPN 10% dan PPnBM
20%.
PPh pasal 22 = ….
12
13. Contoh Kasus 5
5. Penyerahan hasil produksi industri tertentu
PT Amanda dalam bulan Maret 2012 menjual beberapa
jenis kertas hasil produksinya dengan total harga
sebesar Rp 75.000.000,00 kepada Penerbit Andi.
Harga tersebut sudah termasuk PPN 10%
PPh pasal 22 = ……
13