Dokumen ini membahas analisis kebijakan pemerintah terhadap program imunisasi dasar lengkap di Indonesia. Ringkasannya adalah: (1) program imunisasi merupakan investasi kesehatan masa depan yang penting untuk mencegah penyakit, (2) cakupan imunisasi di Indonesia masih perlu ditingkatkan meskipun mengalami peningkatan, dan (3) rekomendasi kebijakan terkait peningkatan kesadaran masyarakat, kerja s

1. Tugas Mata Kuliah Analisis kebijakan & program kesehatan
Dosen : Ede Surya Darmawan
POLICY BRIEF
ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP
PROGRAM IMUNISASI DASAR LENGKAP
DISUSUN
O
L
E
H
Nama : Nina Rahmatina
NPM: 1510210021
Kelas : A
FAKULTAS MAGISTER KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
TAHUN 2016

2. POLICY BRIEF
ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP
PROGRAM IMUNISASI DASAR LENGKAP
Oleh : Nina Rahmatina
10 februari 2016
1. Tujuan
- Untuk mendorong adanya perluasan dan peningkatan terhadap program imunisasi agar
masyarakat Indonesia lebih sehat dan terhindar dari berbagai macam pennyakit yang
dapat dicegah melalui Imunisasi
- Untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat Penyakit-penyakit yang Dapat
Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I)
2. Latar Belakang
Imunisasi merupakan investasi kesehatan masa depan karena pencegahan penyakit
melalui imunisasi merupakan cara perlindungan terhadap infeksi yang paling efektif dan jauh
lebih murah dibanding mengobati seseorang apabila telah jatuh sakit dan harus dirawat di rumah
sakit. Dengan imunisasi, anak akan terhindar dari penyakit infeksi berbahaya, maka mereka
memiliki kesempatan beraktifitas, bermain, belajar tanpa terganggu masalah kesehatan. Namun
demikian, sampai saat ini masih terdapat masalah-masalah dalam pemberian imunisasi, antara
lain pemahaman orang tua yang masih kurang pada sebagian masyarakat, mitos salah tentang
imunisasi, sampai jadwal imunisasi yang terlambat.
Data terakhir WHO, terdapat kematian balita sebesar 1,4 juta jiwa per tahun akibat
penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, misalnya: batuk rejan 294.000 (20%), tetanus
198.000 (14%), campak 540.000 (38%). Di Indonesia sendiri, UNICEF mencatat sekitar 30.000-
40.000 anak di Indonesia setiap tahun meninggal karena serangan campak, ini berarti setiap dua
puluh menit seorang anak Indonesia meninggal karena campak." (Vrydag, 29 Maart 2013)
Para orang tua selayaknya menjadikan imunisasi sebagai satu dari berbagai hak anak
yang harus diberikan. Dengan imunisasi, anak terhindar dari kesakitan, kecacatan bahkan

3. kematian yang dapat disebabkan oleh penyakit-penyakit yang sebenarnya dapat dicegah oleh
imunisasi, seperti: Hepatitis B, TBC, Polio, Difteria, Pertusis, Tetanus, Campak, Pneumonia dan
Meningitis. Perlu diketahui, penyakit-penyakit yang disebutkan di atas dapat menyebar dengan
cepat, bahkan melewati batas negara. Dengan imunisasi, kita melindungi anak-anak kita dan
anak-anak di seluruh dunia.
3. Data Imunisasi Di Indonesia
- Data kelengkapan imunisasi
Kelengkapan imunisasi pada tahun 2007 sebanyak 41.6 %, tidak lengkap 53.8 %
dan tidak di imunisasi 9.1 %. Pada tahun 2008 yang mendapat imunisasi lengkap
sebanyak 53.8 %, tidak lengkap 33.5 %, dan tidak di imunisasi 12.7 % dan pada tahun
2013 terjadi sedikit peningkatan yaitu pada imunisasi lengkap sebanyak 59.2%, tidak
lengkap 32.1%, dan tidak di imunisasi 8.7%. (riskesdas & kementrian kesehatan, 2013)
- Data Cakupan Imunisasi
Menurut Data update march tahun 2015 bayi yang mendapatkan imunisasi dasar
lengkap pada tahun 2010 dan 2011 hanya 88,9%, dan terjadi penurunan pada tahun 2012
sebesar 86.9%, kembali terjadi peningkatan pada tahun 2013 sebanyak 90%, akan tetapi
terjadi lagi penurunan pada tahun 2014 sebanyak 86,9%. Hal ini masih menjadi masalah
karena cakupan imunisasi blom mencapai target yaitu 90% pada tahun 2014. (riskesdas &
kementrian kesehatan, 2013). Dengan demikian kebijakan tentang program imunisasi
harus ditingkatkan lagi demi pencapaian target cakupan imunisasi dasar lengkap.
4. Berbagai tantangan dan alasan anak tidak di imunisasi :
1. Anak demam 28.8%
2. Keluarga tidak mengizinkan 26.3%
3. Anak sering sakit 6.8%
4. Sibuk/repot 16.3%
5. Tidak tahu Tempat Imunisasi 6.7%
6. Tempat imunisasi jauh 21.9%. (Riskesdas, 2013)

4. 5. Analisi Kebijakan
a. Landasan Hukum UUD 1945
1. Pasal 28B ayat 2 : Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh &
berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan & diskriminasi.
2. Pasal 28 H ayat 1 : Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir & batin, bertempat
tinggal & mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sehat serta berhak memperoleh
pelayanan kesehatan
3. UU Perlindungan Anak No.23 tahun 2002 : “Setiap anak berhak memperoleh
pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental,
spiritual dan sosial.”
4. UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 : Setiap anak berhak memperoleh imunisasi
dasar sesuai dg ketentuan utk mencegah terjadinya penyakit yg dapat dihindari
melalui imunisasi Pemerintah wajib memberikan imunisasi lengkap kepada setiap
bayi dan anak
5. Permenkes No. 42/2013 tentang Penyelenggaraan Imunisasi.
b. Alternatif Untuk Kebijakan
1. Penyelenggaraan imunisasi dilaksanakan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat,
dengan prinsip keterpaduan
2. Mengupayakan kesinambungan penyelenggaraan melalui perencanaan program dan
anggaran terpadu (APBN, APBD, LSM dan masyarakat)
3. Perhatian khusus diberikan untuk wilayah rawan sosial, rawan penyakit (KLB) dan
daerah-daerah sulit secara geografis
4. Melaksanakan kesepakatan global: Eradikasi Polio, Eliminasi, Tetanus Maternal
dan Neonatal, Eliminasi Campak, Pengendalian Rubella dan mutu pelayanan sesuai
standar
c. Opsi Kebijakan
Demi tercapainya cakupan imunisasi maka kebijakan yang disaran adalah :
a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dengan memberikan penyuluhan dan
informasi kepada masyarakat bahwa vaksin yang disediakan pemerintah aman,

5. telah melalui tahapan-tahapan uji klinik dan izin edar dari BPOM. Vaksin yang
dipakai program imunisasi juga sudah mendapat pengakuan dari Badan
International WHO dan lolos PQ (praqualifikasi).
b. Meningkatkan kemitraan yang lebih erat lagi untuk penyelenggaraan imunisasi
antar Pemerintah, swasta dan masyarakat, orang tua, petugas keesehatan, LSM
maupun akademi dengan mempertahankan prinsip keterpaduan antara pihak terkait.
c. Mengupayakan pemerataan jangkauan, akses dan kualitas pelayanan imunisasi baik
terhadap sasaran masyarakat maupun sasaran wilayah, misalnya dengan lebih
memperhartikan daerah-daerah khusus, wilayah rawan social, rawan penyakit
(KLB) dan daerah-daerah sulit secara geografis
d. Meningkatkan manajemen koordinasi puskesmas untuk menjamin ketersediaan dan
kecukupan vaksin, peralatan rantai vaksin dan alat suntik dalam pelayanan
imunisasi serta mengupayakan kesinambungan penyelengaraan melalui
perencanaan program dan anggaran terpadu.
e. Memperkuat disain, implementasi dan monitoring peraturan
d. Rekomendasi Strategis
1. Untuk Provinsi
- Pengiriman logistik dari provinsi ke kab/kota
- Asistensi, monitoring dan evaluasi
- Peningkatan kapasitas SDM pengelola program imunisasi
- Memasukkan kegiatan imunisasi dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD)
- Monev secara berjenjang dan berkelanjutan
2. Untuk Kabupaten
a. Penyediaan dana operasional meliputi
- Pengiriman logistik ke Puskesmas,
- Pertemuan diseminasi informasi
- Transport kader
- Transport petugas Puskesmas ke pos pelayanan,
b. Peningkatan kapasitas SDM Pengelola Imunisasi kabupaten/kota

6. c. Memasukkan Kegiatan Imunisasi Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD)
d. Melibatkan stakeholder terkait, yang konstruktif untuk peningkatan pelayanan
imunisasi
e. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan masyarakat
f. Monev secara berjenjang dan berkelanjutan
Kesimpulan
1. Kebijakan dalam program imunisasi menjadi salah satu hal yang harus diperhartikan
demi masa depan anak bangsa yang lebih sehat, agar anak dapat terhindar dari berbagai
macam penyakit, terhindar dari kecatatan, bahkan kematian yang dapat disebabkan oleh
penyakit-penyakit seperti: Hepatitis B, TBC, Polio, Difteria, Pertusis, Tetanus, Campak,
Pneumonia dan Meningitis.
2. Dalam perencanaan program kebijakan imunisasi selalu ada hambatan dan rintangan
yang dihadapi, untuk itu pemerintah harus terus berupaya meningkatkan pemberdaayaan
dan kemitraan dengan masyarakat, salah satunya adalah dengan meningkatkan pelayanan
yang bermutu pada tempat-tempat pelayanan imunisasi seperti :
- Poskesdes / Posyandu
- Puskesmas pembantu
- Sekolah dasar / sederajat
- Unit pelayanan swasta ( RS, RB, BP, dll )
- Puskesmas
3. Memperkuat disain, implementasi dan monitoring peraturan dalam program imusisasi
merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan agar dapat berjalan sesuai dengan
perencanaan. Kebijakan harus difokuskan Pada dareah-daerah yang rawan sosial dan
rawan penyakit (KLB)

7. Lampiran
Lampiran 1. Grafik cakupan Imunisasi dasar lengkap tahun 2010 hingga 2014
Lampiran 2. Grafik kelengkapan imunisasi di Indonesia tahun 2007, 2008 dan tahun 2013

8. Lampiran 3. Persentase Alasan Anak Tidak di Imunisasi

9. Lampiran 4. Undang-Undang Tentang Imunisasi