SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 10
Disampaikan pada Rapat Koordinasi Nasional
Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi
Jakarta, 31 Maret 2015
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
Dr. Ir. Suprayoga Hadi, MSP
(Plt. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa)
Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi
PENJELASAN ATAS
PERATURAN MENTERI DESA, PDT DAN
TRANSMIGRASI
NOMOR 1,2,3,4 dan 5 TAHUN 2015
DALAM RANGKA IMPLEMENTASI UU DESA
PRODUK HUKUM PERMEN DESA, PDT DAN
TRANSMIGRASI
PERMENDESA NOMOR 1 TAHUN 2015
PEDOMAN KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
PERMENDESA NOMOR 1 TAHUN 2015
PEDOMAN KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
PERMENDESA NOMOR 2 TAHUN 2015
PEDOMAN TATA TERTIB DAN MEKANISME
PENGAMBILAN KEPUTUSAN MUSYAWARAH DESA
PERMENDESA NOMOR 2 TAHUN 2015
PEDOMAN TATA TERTIB DAN MEKANISME
PENGAMBILAN KEPUTUSAN MUSYAWARAH DESA
PERMENDESA NOMOR 3 TAHUN 2015
PENDAMPINGAN DESA
PERMENDESA NOMOR 3 TAHUN 2015
PENDAMPINGAN DESA
PERMENDESA NOMOR 4 TAHUN 2015
PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN DAN
PEMBUBARAN BUM DESA
PERMENDESA NOMOR 4 TAHUN 2015
PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN DAN
PEMBUBARAN BUM DESA
PERMENDESA NOMOR 5 TAHUN 2015
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2015
PERMENDESA NOMOR 5 TAHUN 2015
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2015
2
PERMENDESA NOMOR 2 TAHUN 2015
PEDOMAN TATA TERTIB DAN MEKANISME
PENGAMBILAN KEPUTUSAN MUSYAWARAH DESA
3
SUBSTANSI PENGATURAN
PERMENDESA NOMOR 2 TAHUN
2015
1. KETENTUAN UMUM
2. TATA TERTIB MUSYAWARAH DESA
3. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN
4. HAL-HAL YANG BERSIFAT STRATEGIS
5. KETENTUAN PENUTUP
4
MUSYAWARAH DESA
1. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara Badan
Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur
masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan
Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang
bersifat strategis.
2. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil
keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk
kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara
Kesepakatan Musyawarah Desa yang di tandatangani
oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala
Desa.
5
TATA CARA MUSYAWARAH DESA
1. Perencanaan Kegiatan
2. Penyusunan Bahan Pembahasan
3. Pembentukan dan Penetapan Panitia
4. Penyiapan Jadwal Kegiatan, Tempat dan
Sarana/Prasarana
5. Penyiapan Dana
6. Penyiapan Susunan Acara dan Media Pembahasan
7. Pengundangan Peserta, Undangan, dan Pendamping
6
1. Pimpinan, Sekretaris dan Pemandu Acara Musyawarah
Desa
2. Pendaftaraan Peserta
3. Penjelasan Susunan Acara
4. Penundaan Kegiatan
5. Penjelasan Materi Pembicaraan
TATA CARA PENYELENGGARAAN
MUSYAWARAH DESA
7
1. Pimpinan Musyawarah Desa menjaga agar permusyawaratan Desa
berjalan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan tentang Tata
Tertib Musyawarah Desa.
2. Pembicara dalam mengajukan aspirasinya tidak boleh menyimpang
dari pokok pembicaraan tentang hal yang bersifat strategis.
3. Pimpinan Musyawarah Desa dapat menutup atau menunda
Musyawarah Desa apabila berpendapat bahwa acara Musyawarah
Desa tidak mungkin dilanjutkan karena terjadi peristiwa yang yang
mengganggu ketertiban Musyawarah Desa atau perbuatan yang
menganjurkan peserta Musyawarah Desa untuk melakukan tindakan
yang bertentangan dengan hukum.
4. Dalam hal kejadian luar biasa, Pimpinan Musyawarah Desa dapat
menutup atau menunda acara Musyawarah Desa yang sedang
berlangsung dengan meminta persetujuan dari peserta Musyawarah
Desa.
TATA CARA PERMUSYAWARATAN
8
1. Pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa pada
dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk
mufakat.
2. Dalam hal cara pengambilan keputusan tidak terpenuhi,
keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
3. Tata Cara Penetapan Keputusan
4. Tindak Lanjut Keputusan Musyawarah Desa
5. Penyelesaian Perselisihan
6. Hal-hal yang bersifat strategis
MEKANISME PENGAMBILAN
KEPUTUSAN
9
Sosialisasi permendesa no 2 tahun 2015

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Surat edaran musrenbang 2015
Surat edaran musrenbang  2015Surat edaran musrenbang  2015
Surat edaran musrenbang 2015
M Handoko
 

La actualidad más candente (20)

Desa & Kota [sebuah kolaborasi]
Desa & Kota [sebuah kolaborasi]Desa & Kota [sebuah kolaborasi]
Desa & Kota [sebuah kolaborasi]
 
18. penyusunan rpjm desa
18. penyusunan rpjm desa18. penyusunan rpjm desa
18. penyusunan rpjm desa
 
Pedoman Musrenbang Integrasi Desa/Kelurahan - Bappeda
Pedoman Musrenbang Integrasi Desa/Kelurahan - BappedaPedoman Musrenbang Integrasi Desa/Kelurahan - Bappeda
Pedoman Musrenbang Integrasi Desa/Kelurahan - Bappeda
 
Pedoman Musrenbang Integrasi Desa/Kelurahan - Bappeda
Pedoman Musrenbang Integrasi Desa/Kelurahan - BappedaPedoman Musrenbang Integrasi Desa/Kelurahan - Bappeda
Pedoman Musrenbang Integrasi Desa/Kelurahan - Bappeda
 
KEWENANGAN DESA PRESPEKTIF PERMENDESA NO. 1/2015
KEWENANGAN DESA PRESPEKTIF  PERMENDESA NO. 1/2015KEWENANGAN DESA PRESPEKTIF  PERMENDESA NO. 1/2015
KEWENANGAN DESA PRESPEKTIF PERMENDESA NO. 1/2015
 
MATERI TOT BAGI KPMD
MATERI TOT BAGI KPMDMATERI TOT BAGI KPMD
MATERI TOT BAGI KPMD
 
Surat edaran musrenbangdes 2015
Surat edaran musrenbangdes 2015Surat edaran musrenbangdes 2015
Surat edaran musrenbangdes 2015
 
2. draft contoh naskah rkp des
2. draft contoh naskah rkp des2. draft contoh naskah rkp des
2. draft contoh naskah rkp des
 
Surat keputusan kepala desa
Surat keputusan kepala desaSurat keputusan kepala desa
Surat keputusan kepala desa
 
Skema Kebijakan Publik di Desa
Skema Kebijakan Publik di DesaSkema Kebijakan Publik di Desa
Skema Kebijakan Publik di Desa
 
Materi perencanaan pembangunan desa bpmpd mei 2013
Materi perencanaan pembangunan desa bpmpd mei 2013Materi perencanaan pembangunan desa bpmpd mei 2013
Materi perencanaan pembangunan desa bpmpd mei 2013
 
Konsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desaKonsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desa
 
Penyusunan RKP Desa
Penyusunan RKP DesaPenyusunan RKP Desa
Penyusunan RKP Desa
 
Uu desa
Uu desaUu desa
Uu desa
 
001 prioritas dan arah kebijakan pembangunan desa da kawasan perdesaan tahun ...
001 prioritas dan arah kebijakan pembangunan desa da kawasan perdesaan tahun ...001 prioritas dan arah kebijakan pembangunan desa da kawasan perdesaan tahun ...
001 prioritas dan arah kebijakan pembangunan desa da kawasan perdesaan tahun ...
 
Badan permusyawaratan desa
Badan permusyawaratan desaBadan permusyawaratan desa
Badan permusyawaratan desa
 
Penyusunan RPJMDes dan RKPDes
Penyusunan RPJMDes dan RKPDesPenyusunan RPJMDes dan RKPDes
Penyusunan RPJMDes dan RKPDes
 
POKOK KEBIJAKAN TEKNIS PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA TAHUN 2021
POKOK KEBIJAKAN TEKNIS  PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA TAHUN 2021POKOK KEBIJAKAN TEKNIS  PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA TAHUN 2021
POKOK KEBIJAKAN TEKNIS PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA TAHUN 2021
 
Analisa Perencanaan dan Penganggaran Desa
Analisa Perencanaan dan Penganggaran DesaAnalisa Perencanaan dan Penganggaran Desa
Analisa Perencanaan dan Penganggaran Desa
 
Surat edaran musrenbang 2015
Surat edaran musrenbang  2015Surat edaran musrenbang  2015
Surat edaran musrenbang 2015
 

Destacado

Permendesa nomor 2 tahun 2015
Permendesa nomor 2 tahun 2015Permendesa nomor 2 tahun 2015
Permendesa nomor 2 tahun 2015
Rumah Kolaborasi
 
Permendesa no 2_ta_2015 - pedoman tatib musyawarah desa
Permendesa no 2_ta_2015 - pedoman tatib musyawarah desaPermendesa no 2_ta_2015 - pedoman tatib musyawarah desa
Permendesa no 2_ta_2015 - pedoman tatib musyawarah desa
Angling Darma
 
Sosialisasi permendesa no 4 tahun 2015
Sosialisasi permendesa no 4 tahun 2015Sosialisasi permendesa no 4 tahun 2015
Sosialisasi permendesa no 4 tahun 2015
Agus hariyanto
 
4. paparan dir arah kebijakan uu desa 05032014 (ditjen pmd kemendagri)
4. paparan dir arah kebijakan uu desa 05032014 (ditjen pmd kemendagri)4. paparan dir arah kebijakan uu desa 05032014 (ditjen pmd kemendagri)
4. paparan dir arah kebijakan uu desa 05032014 (ditjen pmd kemendagri)
Bpd Desa Kasokandel
 
Sk karang-taruna bhakti mandiri 02
Sk karang-taruna bhakti mandiri 02Sk karang-taruna bhakti mandiri 02
Sk karang-taruna bhakti mandiri 02
Nie Andini
 
Berita acara mus. dusun
Berita acara mus. dusunBerita acara mus. dusun
Berita acara mus. dusun
galaxytoto
 

Destacado (20)

Permendesa nomor 2 tahun 2015
Permendesa nomor 2 tahun 2015Permendesa nomor 2 tahun 2015
Permendesa nomor 2 tahun 2015
 
Permendesa no 2_ta_2015 - pedoman tatib musyawarah desa
Permendesa no 2_ta_2015 - pedoman tatib musyawarah desaPermendesa no 2_ta_2015 - pedoman tatib musyawarah desa
Permendesa no 2_ta_2015 - pedoman tatib musyawarah desa
 
Das citarum
Das citarumDas citarum
Das citarum
 
Rekrutmen SDM
Rekrutmen SDMRekrutmen SDM
Rekrutmen SDM
 
Permendagri nomor 114 tahun 2014
Permendagri nomor 114 tahun 2014Permendagri nomor 114 tahun 2014
Permendagri nomor 114 tahun 2014
 
Sosialisasi permendesa no 4 tahun 2015
Sosialisasi permendesa no 4 tahun 2015Sosialisasi permendesa no 4 tahun 2015
Sosialisasi permendesa no 4 tahun 2015
 
Bahan sosialisasi permendagri 111 tahun 2014
Bahan sosialisasi permendagri 111 tahun 2014Bahan sosialisasi permendagri 111 tahun 2014
Bahan sosialisasi permendagri 111 tahun 2014
 
SK Karang Taruna Cinta Damai Desa Warungering
SK Karang Taruna Cinta Damai Desa WarungeringSK Karang Taruna Cinta Damai Desa Warungering
SK Karang Taruna Cinta Damai Desa Warungering
 
4. paparan dir arah kebijakan uu desa 05032014 (ditjen pmd kemendagri)
4. paparan dir arah kebijakan uu desa 05032014 (ditjen pmd kemendagri)4. paparan dir arah kebijakan uu desa 05032014 (ditjen pmd kemendagri)
4. paparan dir arah kebijakan uu desa 05032014 (ditjen pmd kemendagri)
 
17. persiapan musyawarah desa
17. persiapan musyawarah desa17. persiapan musyawarah desa
17. persiapan musyawarah desa
 
23. persiapan pemilihan kepala desa
23. persiapan pemilihan kepala desa23. persiapan pemilihan kepala desa
23. persiapan pemilihan kepala desa
 
Permendagri 5 th 2007 kelembagaan masyarakat desa
Permendagri 5 th 2007 kelembagaan masyarakat desaPermendagri 5 th 2007 kelembagaan masyarakat desa
Permendagri 5 th 2007 kelembagaan masyarakat desa
 
Perencanaan pembangunan desa
Perencanaan pembangunan desaPerencanaan pembangunan desa
Perencanaan pembangunan desa
 
Sk karang-taruna bhakti mandiri 02
Sk karang-taruna bhakti mandiri 02Sk karang-taruna bhakti mandiri 02
Sk karang-taruna bhakti mandiri 02
 
Berita acara mus. dusun
Berita acara mus. dusunBerita acara mus. dusun
Berita acara mus. dusun
 
16. musyawarah desa (pendahuluan)
16. musyawarah desa (pendahuluan)16. musyawarah desa (pendahuluan)
16. musyawarah desa (pendahuluan)
 
Surat permohonan untuk diterima menjadi tenaga pengabdi
Surat permohonan untuk diterima menjadi tenaga pengabdiSurat permohonan untuk diterima menjadi tenaga pengabdi
Surat permohonan untuk diterima menjadi tenaga pengabdi
 
13. bum desa bersama
13. bum desa bersama13. bum desa bersama
13. bum desa bersama
 
21. hutan desa
21. hutan desa21. hutan desa
21. hutan desa
 
19. alur pembuatan peraturan desa
19. alur pembuatan peraturan desa19. alur pembuatan peraturan desa
19. alur pembuatan peraturan desa
 

Similar a Sosialisasi permendesa no 2 tahun 2015

Presentasi permendes no 2 tahun 2015 musdes
Presentasi permendes no 2 tahun 2015 musdesPresentasi permendes no 2 tahun 2015 musdes
Presentasi permendes no 2 tahun 2015 musdes
Salim SAg
 
Kelembagaan+peran masy dlm pr
Kelembagaan+peran masy dlm prKelembagaan+peran masy dlm pr
Kelembagaan+peran masy dlm pr
Sigit Pramulia
 
6.Penyesuaian Administrasi Desa dan BUM Desa Bersama.pptx
6.Penyesuaian Administrasi Desa dan BUM Desa Bersama.pptx6.Penyesuaian Administrasi Desa dan BUM Desa Bersama.pptx
6.Penyesuaian Administrasi Desa dan BUM Desa Bersama.pptx
cahgunung3
 

Similar a Sosialisasi permendesa no 2 tahun 2015 (20)

Paparan acara asia foundation yogya 1 3 2018
Paparan acara asia foundation yogya 1 3 2018Paparan acara asia foundation yogya 1 3 2018
Paparan acara asia foundation yogya 1 3 2018
 
KONSEP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.pptx
KONSEP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.pptxKONSEP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.pptx
KONSEP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.pptx
 
Paparan tkpsda ws citraum 20 april 2016
Paparan tkpsda ws citraum 20 april 2016Paparan tkpsda ws citraum 20 april 2016
Paparan tkpsda ws citraum 20 april 2016
 
Materi paparan Dirjen Bina Pemdes Kemendagri
Materi paparan Dirjen Bina Pemdes KemendagriMateri paparan Dirjen Bina Pemdes Kemendagri
Materi paparan Dirjen Bina Pemdes Kemendagri
 
01. RPJM Desa.pdf
01. RPJM Desa.pdf01. RPJM Desa.pdf
01. RPJM Desa.pdf
 
01. RPJM Desa.ppsx
01. RPJM Desa.ppsx01. RPJM Desa.ppsx
01. RPJM Desa.ppsx
 
Perangkat Desa_DPMD-SOTK BWI.pdf
Perangkat Desa_DPMD-SOTK BWI.pdfPerangkat Desa_DPMD-SOTK BWI.pdf
Perangkat Desa_DPMD-SOTK BWI.pdf
 
Materi Ngopi bersama PSM Eps.26 - Sinergi dalam Implementasi Prioritas Penggu...
Materi Ngopi bersama PSM Eps.26 - Sinergi dalam Implementasi Prioritas Penggu...Materi Ngopi bersama PSM Eps.26 - Sinergi dalam Implementasi Prioritas Penggu...
Materi Ngopi bersama PSM Eps.26 - Sinergi dalam Implementasi Prioritas Penggu...
 
Permenhut ri no 78 th 2014 ttg pedoman penyusunan programa penyuluhan kehutanan
Permenhut ri no 78 th 2014 ttg pedoman penyusunan programa penyuluhan kehutananPermenhut ri no 78 th 2014 ttg pedoman penyusunan programa penyuluhan kehutanan
Permenhut ri no 78 th 2014 ttg pedoman penyusunan programa penyuluhan kehutanan
 
Perbup 26 th. 2016 sotk pemdes
Perbup 26 th. 2016 sotk pemdesPerbup 26 th. 2016 sotk pemdes
Perbup 26 th. 2016 sotk pemdes
 
Paparan Narasumber_Kemendagri_Tata Cara dan Prosedur Evaluasi RTRW Provinsi K...
Paparan Narasumber_Kemendagri_Tata Cara dan Prosedur Evaluasi RTRW Provinsi K...Paparan Narasumber_Kemendagri_Tata Cara dan Prosedur Evaluasi RTRW Provinsi K...
Paparan Narasumber_Kemendagri_Tata Cara dan Prosedur Evaluasi RTRW Provinsi K...
 
Materi .pptx
Materi .pptxMateri .pptx
Materi .pptx
 
P41 2010 programa penyuluhan kehutanan
P41 2010 programa penyuluhan kehutananP41 2010 programa penyuluhan kehutanan
P41 2010 programa penyuluhan kehutanan
 
Teknis Penyusunan RPJMDesa.pptx
Teknis Penyusunan RPJMDesa.pptxTeknis Penyusunan RPJMDesa.pptx
Teknis Penyusunan RPJMDesa.pptx
 
REKOMENDASI_TUKAR_MENUKAR_TANAH_KAS_DESA_(TKD).doc
REKOMENDASI_TUKAR_MENUKAR_TANAH_KAS_DESA_(TKD).docREKOMENDASI_TUKAR_MENUKAR_TANAH_KAS_DESA_(TKD).doc
REKOMENDASI_TUKAR_MENUKAR_TANAH_KAS_DESA_(TKD).doc
 
SOTK Desa
SOTK DesaSOTK Desa
SOTK Desa
 
Presentasi permendes no 2 tahun 2015 musdes
Presentasi permendes no 2 tahun 2015 musdesPresentasi permendes no 2 tahun 2015 musdes
Presentasi permendes no 2 tahun 2015 musdes
 
Kelembagaan+peran masy dlm pr
Kelembagaan+peran masy dlm prKelembagaan+peran masy dlm pr
Kelembagaan+peran masy dlm pr
 
6.Penyesuaian Administrasi Desa dan BUM Desa Bersama.pptx
6.Penyesuaian Administrasi Desa dan BUM Desa Bersama.pptx6.Penyesuaian Administrasi Desa dan BUM Desa Bersama.pptx
6.Penyesuaian Administrasi Desa dan BUM Desa Bersama.pptx
 
Pelatihan PKAPD.pdf
Pelatihan PKAPD.pdfPelatihan PKAPD.pdf
Pelatihan PKAPD.pdf
 

Más de Agus hariyanto

Más de Agus hariyanto (15)

Slide pedoman umum kompetisi inovasi pelayanan Publik
Slide pedoman umum kompetisi inovasi pelayanan PublikSlide pedoman umum kompetisi inovasi pelayanan Publik
Slide pedoman umum kompetisi inovasi pelayanan Publik
 
Panduan membuka website dan mengirim inovasi di jipp jatim
Panduan membuka website dan mengirim inovasi di jipp jatimPanduan membuka website dan mengirim inovasi di jipp jatim
Panduan membuka website dan mengirim inovasi di jipp jatim
 
Daftar inovasi JIPP Jatim 2016
Daftar inovasi JIPP Jatim 2016 Daftar inovasi JIPP Jatim 2016
Daftar inovasi JIPP Jatim 2016
 
Seri 6 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Perencanaan pembangunan desa
Seri 6 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Perencanaan pembangunan desaSeri 6 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Perencanaan pembangunan desa
Seri 6 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Perencanaan pembangunan desa
 
Seri 7 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Badan Usaha Milik Desa
Seri 7 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Badan Usaha Milik DesaSeri 7 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Badan Usaha Milik Desa
Seri 7 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Badan Usaha Milik Desa
 
Seri 10 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Regulasi baru desa baru
Seri 10 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Regulasi baru desa baruSeri 10 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Regulasi baru desa baru
Seri 10 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Regulasi baru desa baru
 
Seri 9 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Membangun jaringan dan kemitraan
Seri 9 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Membangun jaringan dan kemitraanSeri 9 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Membangun jaringan dan kemitraan
Seri 9 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Membangun jaringan dan kemitraan
 
Seri 8 Buku UU No 6 Tahun 2014 - Ketahanan masyarakat desa
Seri 8 Buku UU No 6 Tahun 2014 - Ketahanan masyarakat desaSeri 8 Buku UU No 6 Tahun 2014 - Ketahanan masyarakat desa
Seri 8 Buku UU No 6 Tahun 2014 - Ketahanan masyarakat desa
 
Buku 5 Desa mandiri desa membangun
Buku 5 Desa mandiri desa membangunBuku 5 Desa mandiri desa membangun
Buku 5 Desa mandiri desa membangun
 
Seri 4 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Kader Desa Penggerak Prakarsa D...
Seri 4 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Kader Desa Penggerak Prakarsa D...Seri 4 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Kader Desa Penggerak Prakarsa D...
Seri 4 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Kader Desa Penggerak Prakarsa D...
 
Seri Buku 3 Demokratisasi desa
Seri Buku 3 Demokratisasi desaSeri Buku 3 Demokratisasi desa
Seri Buku 3 Demokratisasi desa
 
Seri Buku 2 Kepemimpinan desa
Seri Buku 2 Kepemimpinan desaSeri Buku 2 Kepemimpinan desa
Seri Buku 2 Kepemimpinan desa
 
Buku 1 Kewenangan dan regulasi desa
Buku 1 Kewenangan dan regulasi desaBuku 1 Kewenangan dan regulasi desa
Buku 1 Kewenangan dan regulasi desa
 
Ice breaking pelatihan joke
Ice breaking pelatihan jokeIce breaking pelatihan joke
Ice breaking pelatihan joke
 
Materi Sosialisasi PKKPM P2B
Materi Sosialisasi PKKPM P2B Materi Sosialisasi PKKPM P2B
Materi Sosialisasi PKKPM P2B
 

Sosialisasi permendesa no 2 tahun 2015

  • 1. Disampaikan pada Rapat Koordinasi Nasional Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Jakarta, 31 Maret 2015 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA Dr. Ir. Suprayoga Hadi, MSP (Plt. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa) Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi PENJELASAN ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI NOMOR 1,2,3,4 dan 5 TAHUN 2015 DALAM RANGKA IMPLEMENTASI UU DESA
  • 2. PRODUK HUKUM PERMEN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI PERMENDESA NOMOR 1 TAHUN 2015 PEDOMAN KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA PERMENDESA NOMOR 1 TAHUN 2015 PEDOMAN KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA PERMENDESA NOMOR 2 TAHUN 2015 PEDOMAN TATA TERTIB DAN MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN MUSYAWARAH DESA PERMENDESA NOMOR 2 TAHUN 2015 PEDOMAN TATA TERTIB DAN MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN MUSYAWARAH DESA PERMENDESA NOMOR 3 TAHUN 2015 PENDAMPINGAN DESA PERMENDESA NOMOR 3 TAHUN 2015 PENDAMPINGAN DESA PERMENDESA NOMOR 4 TAHUN 2015 PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN DAN PEMBUBARAN BUM DESA PERMENDESA NOMOR 4 TAHUN 2015 PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN DAN PEMBUBARAN BUM DESA PERMENDESA NOMOR 5 TAHUN 2015 PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2015 PERMENDESA NOMOR 5 TAHUN 2015 PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2015 2
  • 3. PERMENDESA NOMOR 2 TAHUN 2015 PEDOMAN TATA TERTIB DAN MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN MUSYAWARAH DESA 3
  • 4. SUBSTANSI PENGATURAN PERMENDESA NOMOR 2 TAHUN 2015 1. KETENTUAN UMUM 2. TATA TERTIB MUSYAWARAH DESA 3. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN 4. HAL-HAL YANG BERSIFAT STRATEGIS 5. KETENTUAN PENUTUP 4
  • 5. MUSYAWARAH DESA 1. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 2. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Desa yang di tandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa. 5
  • 6. TATA CARA MUSYAWARAH DESA 1. Perencanaan Kegiatan 2. Penyusunan Bahan Pembahasan 3. Pembentukan dan Penetapan Panitia 4. Penyiapan Jadwal Kegiatan, Tempat dan Sarana/Prasarana 5. Penyiapan Dana 6. Penyiapan Susunan Acara dan Media Pembahasan 7. Pengundangan Peserta, Undangan, dan Pendamping 6
  • 7. 1. Pimpinan, Sekretaris dan Pemandu Acara Musyawarah Desa 2. Pendaftaraan Peserta 3. Penjelasan Susunan Acara 4. Penundaan Kegiatan 5. Penjelasan Materi Pembicaraan TATA CARA PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH DESA 7
  • 8. 1. Pimpinan Musyawarah Desa menjaga agar permusyawaratan Desa berjalan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan tentang Tata Tertib Musyawarah Desa. 2. Pembicara dalam mengajukan aspirasinya tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan tentang hal yang bersifat strategis. 3. Pimpinan Musyawarah Desa dapat menutup atau menunda Musyawarah Desa apabila berpendapat bahwa acara Musyawarah Desa tidak mungkin dilanjutkan karena terjadi peristiwa yang yang mengganggu ketertiban Musyawarah Desa atau perbuatan yang menganjurkan peserta Musyawarah Desa untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum. 4. Dalam hal kejadian luar biasa, Pimpinan Musyawarah Desa dapat menutup atau menunda acara Musyawarah Desa yang sedang berlangsung dengan meminta persetujuan dari peserta Musyawarah Desa. TATA CARA PERMUSYAWARATAN 8
  • 9. 1. Pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. 2. Dalam hal cara pengambilan keputusan tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. 3. Tata Cara Penetapan Keputusan 4. Tindak Lanjut Keputusan Musyawarah Desa 5. Penyelesaian Perselisihan 6. Hal-hal yang bersifat strategis MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN 9