1.
Disampaikan pada Rapat Koordinasi Nasional
Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi
Jakarta, 31 Maret 2015
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
Dr. Ir. Suprayoga Hadi, MSP
(Plt. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa)
Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi
PENJELASAN ATAS
PERATURAN MENTERI DESA, PDT DAN
TRANSMIGRASI
NOMOR 1,2,3,4 dan 5 TAHUN 2015
DALAM RANGKA IMPLEMENTASI UU DESA

2.
PRODUK HUKUM PERMEN DESA, PDT DAN
TRANSMIGRASI
PERMENDESA NOMOR 1 TAHUN 2015
PEDOMAN KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
PERMENDESA NOMOR 1 TAHUN 2015
PEDOMAN KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
PERMENDESA NOMOR 2 TAHUN 2015
PEDOMAN TATA TERTIB DAN MEKANISME
PENGAMBILAN KEPUTUSAN MUSYAWARAH DESA
PERMENDESA NOMOR 2 TAHUN 2015
PEDOMAN TATA TERTIB DAN MEKANISME
PENGAMBILAN KEPUTUSAN MUSYAWARAH DESA
PERMENDESA NOMOR 3 TAHUN 2015
PENDAMPINGAN DESA
PERMENDESA NOMOR 3 TAHUN 2015
PENDAMPINGAN DESA
PERMENDESA NOMOR 4 TAHUN 2015
PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN DAN
PEMBUBARAN BUM DESA
PERMENDESA NOMOR 4 TAHUN 2015
PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN DAN
PEMBUBARAN BUM DESA
PERMENDESA NOMOR 5 TAHUN 2015
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2015
PERMENDESA NOMOR 5 TAHUN 2015
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2015
2

3.
PERMENDESA NOMOR 2 TAHUN 2015
PEDOMAN TATA TERTIB DAN MEKANISME
PENGAMBILAN KEPUTUSAN MUSYAWARAH DESA
3

4.
SUBSTANSI PENGATURAN
PERMENDESA NOMOR 2 TAHUN
2015
1. KETENTUAN UMUM
2. TATA TERTIB MUSYAWARAH DESA
3. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN
4. HAL-HAL YANG BERSIFAT STRATEGIS
5. KETENTUAN PENUTUP
4

5.
MUSYAWARAH DESA
1. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara Badan
Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur
masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan
Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang
bersifat strategis.
2. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil
keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk
kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara
Kesepakatan Musyawarah Desa yang di tandatangani
oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala
Desa.
5

6.
TATA CARA MUSYAWARAH DESA
1. Perencanaan Kegiatan
2. Penyusunan Bahan Pembahasan
3. Pembentukan dan Penetapan Panitia
4. Penyiapan Jadwal Kegiatan, Tempat dan
Sarana/Prasarana
5. Penyiapan Dana
6. Penyiapan Susunan Acara dan Media Pembahasan
7. Pengundangan Peserta, Undangan, dan Pendamping
6

7.
1. Pimpinan, Sekretaris dan Pemandu Acara Musyawarah
Desa
2. Pendaftaraan Peserta
3. Penjelasan Susunan Acara
4. Penundaan Kegiatan
5. Penjelasan Materi Pembicaraan
TATA CARA PENYELENGGARAAN
MUSYAWARAH DESA
7

8.
1. Pimpinan Musyawarah Desa menjaga agar permusyawaratan Desa
berjalan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan tentang Tata
Tertib Musyawarah Desa.
2. Pembicara dalam mengajukan aspirasinya tidak boleh menyimpang
dari pokok pembicaraan tentang hal yang bersifat strategis.
3. Pimpinan Musyawarah Desa dapat menutup atau menunda
Musyawarah Desa apabila berpendapat bahwa acara Musyawarah
Desa tidak mungkin dilanjutkan karena terjadi peristiwa yang yang
mengganggu ketertiban Musyawarah Desa atau perbuatan yang
menganjurkan peserta Musyawarah Desa untuk melakukan tindakan
yang bertentangan dengan hukum.
4. Dalam hal kejadian luar biasa, Pimpinan Musyawarah Desa dapat
menutup atau menunda acara Musyawarah Desa yang sedang
berlangsung dengan meminta persetujuan dari peserta Musyawarah
Desa.
TATA CARA PERMUSYAWARATAN
8

9.
1. Pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa pada
dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk
mufakat.
2. Dalam hal cara pengambilan keputusan tidak terpenuhi,
keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
3. Tata Cara Penetapan Keputusan
4. Tindak Lanjut Keputusan Musyawarah Desa
5. Penyelesaian Perselisihan
6. Hal-hal yang bersifat strategis
MEKANISME PENGAMBILAN
KEPUTUSAN
9