1. Paparan pada
PELATIHAN TEKNIS FUNGSIONAL CALON PANITERA
PERADILAN UMUM SELURUH INDONESIA
Balitbangdiklatkumdil
2011
Aria Suyudi, SH., LLM
Koordinator Tim Asistensi Pembaruan Peradilan
Mahkamah Agung RI

2. Lingkup Pemaparan
• UU Pelayanan Publik, keberlakuan dan
Relevansi bagi Pengadilan
• Sistem Informasi Pelayanan Publik
• Mengenai Standard Operating Procedure
• Penyelesaian pengaduan

3. Mengenai Undang-undang Pelayanan Publik
• Diatur pada UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
• Pada prinsipnya sudah berlaku secara otomatis pada tanggal pengundangan (ps 62), dengan
beberapa catatan:
– Semua peraturan atau ketentuan mengenai penyelenggaraan pelayanan publik wajib
disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini paling lambat 2 (dua) tahun.
– PP mengenai lingkup pelayanan publik (ps 5 ay (6))(6 bulan)
– PP mengenai Sistem Pelayanan Terpadu (ps 9 ay (2)) (6 bulan)
– PP mengenai pedoman penyusunan standar pelayanan publik (ps 20 ay (5)) (6 bulan))
– Penyelenggara menyusun standar pelayanan (6 bulan setelah PP pedoman penyusunan
standar pelayanan disahkan)
– PP mengenai proporsi akses dan kategori masyarakat (ps 30 ay (3)) (6 bulan)
– PP mengenai tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam pelayanan publik (ps 39 (4)) (6
bulan)
– PP mengenai mekanisme dan ketentuan pemberian ganti rugi (pasal 50 (8)) (6 bulan)
– Pelaksanaan ganti rugi diatur lebih lanjut oleh Presiden (pasal 50 ayat (8))
– Kewajiban negara untuk menanggung biaya tarif pelayanan (ps 31 (3)) (tahun 2011)

4. UU Pelayanan Publik dan Keterbukaan
Informasi
• Pelaksanaan Keterbukaan merupakan salah
satu elemen pelayanan
• Pelaksanaan keterbukaan tunduk kepada
ketentuan pemberian pelayanan publik

5. Beberapa Hal Penting dalam UU No. 25/1999
tolok ukur yang dipergunakan
sebagai pedoman penyelenggaraan
pelayanan dan acuan penilaian
kualitas pelayanan sebagai
Standar Pelayanan kewajiban dan janji Penyelenggara
kepada masyarakat dalam rangka
pelayanan yang
berkualitas, cepat, mudah, terjangk
au, dan terukur.
Lembaga Pernyataan tertulis yang berisi
keseluruhan rincian kewajiban dan
Pelayanan Publik Maklumat Pelayanan janji yang terdapat dalam standar
pelayanan.
Rangkaian kegiatan yang meliputi
Sistem Informasi penyimpanan dan pengelolaan
informasi serta mekanisme
Pelayanan Publik penyampaian informasi dari
Penyelenggara kepada masyarakat

6. Pelaksana Pelayanan Publik
Pembina Nasional • Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
• pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian, pimpinan
Pembina lembaga pemerintah nonkementerian, pimpinan lembaga komisi
negara atau yang sejenis, dan pimpinan lembaga lainnya
Pimpinan Kesekretariatan • Dalam hal lembaga adalah lembaga non departemen, maka
Lembaga (Penyelenggara) pimpinan adalah sekretaris jenderal lembaga yang bersangkutan
Pelaksana • Pada masing-masing satuan kerja

7. Relevansi Bagi Pengadilan
• Pengadilan adalah lembaga publik sebagaimana
didefinisikan pada Pasal 1 ayat (2) UUPP
• Pengadilan memberikan pelayanan publik berupa
:
– proses peradilan (perkara perdata [gugatan maupun
permohonan mis. Naturalisasi, pengangkatan
anak, ijin nikah bagi mempelai dibawah 21
tahun, penerbitan akta kelahiran bagi anak diatas 1
tahun], pidana, bantuan hukum, dan lain-lain
– layanan informasi peradilan

8. SISTEM INFORMASI PELAYANAN
PUBLIK

9. Sistem Informasi Pelayanan Publik
• Sistem informasi pelayanan publik yang selanjutnya
disebut Sistem Informasi adalah rangkaian kegiatan yang
meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta
mekanisme penyampaian informasi dari Penyelenggara
kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk
lisan, tulisan Latin, tulisan dalam huruf Braile, bahasa
gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara
manual ataupun elektronik.
• Sistem Informasi publik dikelola oleh penyelenggara dari
seluruh tingkatan.
• Undang-undang menyatakan perlunya sistem informasi
pelayanan publik berskala nasional [ps 23 (1)]

10. Muatan Sistem Informasi Pelayanan
Publik
• Penyelenggara berkewajiban mengelola Sistem Informasi yang terdiri atas
sistem informasi elektronik atau nonelektronik, sekurang-kurangnya
meliputi:
a. profil Penyelenggara;
b. profil Pelaksana;
c. standar pelayanan;
d. maklumat pelayanan;
e. pengelolaan pengaduan; dan
f. penilaian kinerja.
• Semua sistem informasi yang dapat digunakan publik untuk mengakses
layanan pengadilan.
– Elektronik
– Konvensional
• Dalam pelayanan publik Undang-undang sudah memberi peluang untuk
menggunakan dokumen/akta elektronik sebagai dokumen yang sah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan

11. Desain Umum Standar Pelayanan Publik Pengadilan
Mahkamah
Standar Pelayanan dan
Agung
Maklumat Pelayanan
Mahkamah Agung
Kepaniteraan
Pengawasan
MARI
Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan
Ditjen Peradilan Ditjen Peradilan
Ditjen Miltun
Umum Agama
Pengadilan Pengadilan
Peradilan Militer Pengadilan TUN
masing-masing Pengadilan
Banding Banding
Nasional
Standar Pelayanan dan
Maklumat Pelaynaan
Pengadilan Tk Pengadilan Tk Pengadilan Pengadilan
Pertama Pertama Banding Banding
Pengadilan Tk Pengadilan Tk
Pertama Pertama
Standar Pelayanan dan Maklumat
Pelayanan Per Lingkungan Pengadilan

12. Sistem Informasi Pelayanan Publik
• Profil Mahkamah Agung dan Pengadilan (situs web
Mahkamah Agung, Ditjen dan pengadilan)
• Informasi perkara pengadilan
(http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara)
• Informasi putusan pengadilan
(http://putusan.mahkamahagung.go.id)
• Informasi penggunaan panjar uang perkara pada
Pengadilan (http://sms.mahkamahagung.go.id)
• Sistem manajemen perkara pengadilan (dikelola oleh
masing-masing satuan kerja)
• Sistem manajemen pengaduan (dikelola oleh Badan
Pengawasan
(http://www.mahkamahagung.go.id/di_web3/index.asp)

13. STANDARD OPERATING
PROCEDURES

14. Mengenai SOP
• SOP bukanlah Standar Layanan maupun Maklumat
Pelayanan
• SOP adalah adalah serangkaian instruksi tertulis yang
dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan
administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus
dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
• Aturan mengenai penyusunan SoP bagi
Kementrian/Lembaga diatur pada Permenpan RB Nomor
PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur (sop) Administrasi
Pemerintahan
• SOP digunakan untuk internal – Standar Pelayanan
digunakan pengguna jasa

15. Mengapa Kementrian/Lembaga
memerlukan SOP ?
• Memastikan tertibnya jalan administrasi
pemerintahan
• Menghindari terjadinya penyimpangan, apabila
terjadi penyimpangan
• Meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik

16. Muatan SOP
Langkah-langkah kegiatan pelaksanaan dari sebuah
prosedur yang distandarkan, yang dilengkapi
dengan keterkaitannya dengan SOP
lainnya, peringatan yang memberikan penjelasan
mengenai kemungkinan- kemungkinan yang terjadi
diluar kendali ketika prosedur dilaksanakan (atau
tidak dilaksanakan), kualifikasi personel yang
melaksanakan, peralatan dan perlengkapan yang
diperlukan, standar mutu dari setiap langkah-
langkah kegiatan yang dilakukan dan formulir-
formulir apa yang harus diisi oleh pelaksana.

17. Prinsip Penyusunan SOP
1. Kemudahan dan kejelasan;
2. Efisiensi dan efektivitas.;
3. Keselarasan;
4. Keterukuran;
5. Dinamis;
6. Berorientasi pada pengguna (mereka yang
dilayani);
7. Kepatuhan hukum;
8. Kepastian hukum.
9. tuntutan hukum.

18. Struktur Isi SOP
1. Halaman Judul (Cover) d) tanggal pembuatan
2. Lembar Pengesahan Dokumen e) tanggal revisi
SOP (Keputusan Pimpinan f) tanggal efektif
Kementerian/Lembaga/ g) pengesahan oleh pejabat
Pemda) yang berkompeten
3. Daftar isi dokumen SOP h) dasar hukum
4. Penjelasan singkat i) Keterkaitan
penggunaan j) Peringatan
5. Standard Operating k) Kualifikasi Personel
Procedures Setiap SOP, harus l) Peralatan dan Perlengkapan
dilengkapi dengan beberapa m) Uraian SOP
hal sebagai berikut:
a) Nama SOP
b) Satuan Kerja/unit kerja
c) Nomor dokumen

19. Contoh Format SOP

20. PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK

21. SKEMA PENGAWASAN DIBAWAH UU PELAYANAN
PUBLIK
PENGAWASAN
INTERNAL EKSTERNAL
MASYARAKAT/
ATASAN LANGSUNG /
OMBUDSMAN/DEWAN
FUNGSIONAL
PERWAKILAN
PENYELESAIAN PENYELESAIAN
PENGADUAN PENGADUAN
SANKSI

22. Penyelesaian Pengaduan
Yang Terlibat
Pemberi Penerima Pengawas
pelayanan Pelayanan Pelayanan
Penerima Laporan/
Pelapor / Yang menyelesaikan laporan/
Terlapor/ Yang dilaporkan
Melaporkan / Yang Memberikan
/Yang.diadukan
Mengadukan rekomendasi/ mencegah
maladministrasi

23. Organisasi Penyelenggara Pelayanan
Publik
1. Wajib menyelenggarakan PP sesuai tujuan pembentukannya
2. Penyelenggaraan PP sekurang-kurangnya meliputi :
a. Pelaksanaan pelayanan
b. Pengelolaan pengaduan masyarakat
c. Pengelolaan informasi
d. Pengawasan internal.
e. Penyuluhan kepada masyarakat
f. Pelayanan konsultasi
3. Penyelenggara dan seluruh bagian organisasinya bertanggung jawab
atas ketidak mampuan, pelanggaran dan kegagalan
penyelenggaraan pelayanan
4. Untuk mempermudah penyelenggaraan berbagai bentuk PP dapat
dilakukan penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu.
(Ps. 8 dan 9)

24. Hak Masyarakat
1. Mengetahui kebenaran isi standar pelayanan
2. Mengawasi standar pelaksanaan pelayanan
3. Mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan
4. Mendapat advokasi, perlindungan dan/atau pemenuhan pelayanan
5. Memberitahukan kepada pemimpin penyelenggara untuk memperbaiki
pelayanan
6. pelayanan yang diberikan sesuai pelayanan apabila tidak dengan standar
Memberitahukan kepada pelaksana untuk memperbaiki pelayanan apabila
pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan
7. Mengadukan pelaksana yang melakukan penyimpangan standar pelayanan
dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada penyelenggara dan ombudsman
8. Mengadukan penyelenggara yang melakukan penyimpangan standar pelayanan
dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada pembina penyelenggara dan
ombudsman
9. Mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan
(Pasal 18)

25. Pengaduan
1. Masyarakat berhak mengadukan penyelenggaraan PP kepada
Ombudsman dan / DPR / DPRD Propinsi / DPRD Kabupaten/Kota
2. Alasan pengaduan adalah :
a. Penyelenggara tidak melaksanakan kewajiban dan / melanggar
larangan.
b. Pelaksana pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan
3. Pengadu adalah : orang yang dirugikan atau pihak lain yang
mewakili pengadu
4. Pengaduan dilakukan paling lambat 30 hari sejak pengadu
menerima pelayanan
5. Pengadu dapat memasukkan tuntutan ganti rugi sesuai dengan
kerugian materiil atau immateriil yang diklaim dideritanya
(Ps. 40)

26. Pengaduan Pelayanan Publik
• Jalur UU Pelayanan Publik
 Tunduk kepada instrumen tersedia pada UU Pelayanan Publik
• Jalur UU Keterbukaan Informasi
 Karena pelayanan informasi juga bisa diargumentasikan sebagai salah
satu bentuk pelayanan publik dan tunduk kepada SK KMA Nomor 1-
144 KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Keterbukaan Informasi di
Pengadilan
 Alasan keberatan dalam UU Keterbukaan Informasi :
• Adanya penolakan atas permohonan informasi;
• Tidak disediakannya informasi yang wajib diumumkan secara berkala;
• Tidak ditanggapinya permohonan informasi;
• Permohonan ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
• Tidak dipenuhinya permohonan informasi;
• Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
• Penyampaian informasi melebihi waktu yang diatur dalam Pedoman ini

27. PENGADUAN BERDASARKAN UU
PELAYANAN PUBLIK

28. Penanganan Pengaduan oleh
Penyelenggara
• Pengaduan terhadap Pelaksana ditujukan
kepada atasan Pelaksana.
• Pengaduan terhadap Penyelenggara ditujukan
kepada atasan satuan kerja Penyelenggara.
• Pengaduan terhadap Penyelenggara yang
berbentuk korporasi dan lembaga independen
ditujukan kepada pejabat yang bertanggung
jawab pada instansi pemerintah yang
memberikan misi atau penugasan.

29. Alur Penanganan Pengaduan oleh
Penyelenggara
Jika tidak lengkap-
Dikembalikan maks 30
hari harus dimasukkan
kembali
Tanggapan Putusan
• Max 30 hari • Independensi, non • Max 14 hari
• Oleh yang dirugikan/ diskriminasi, tidak •Max 60 hari setelah
• Diterima setelah
wakilnya memihak, tanpa •Apabila ada ganti
lengkap putus
biaya rugi, menyebut
• Wajib menerima jumlah dan periode
• Tanggapan pembayaran Penyampaian
Pengaduan Pemeriksaan
Maksimal 14 hari putusan
sejak diterima
• Mediasi, konsilia
si, ajudikasi
khusus
Ombudsman

30. Penanganan Pengaduan Oleh
Ombudsman Republik Indonesia (ORI) (1)
• Peran Ombudsman:
– UU No.37/2008:
– Mengawasi, menerima laporan, membuat
rekomendasi atas laporan
– Produk pemeriksaan Ombudsman:
– Menolak laporan; atau
– menerima Laporan dan memberikan Rekomendasi
• Perluasan Peran Ombudsman:
– UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik:
– melakukan mediasi dan konsiliasi, memutuskan
pengaduan melalui adjudikasi khusus

31. Penanganan Pengaduan Oleh
Ombudsman Republik Indonesia (ORI) (2)
1. Ombudsman wajib menerima dan berwenang
memproses pengaduan oleh masyarakat
mengenai penyelenggaraan Pelayanan Publik
2. Ombudsman wajib menyelesaikan pengaduan
oleh Apabila pengadu menghendaki
penyelesaian tidak dilakukan oleh
penyelenggara
3. Ombudsman wajib membentuk perwakilan di
daerah yang bersifat hirarkis untuk mendukung
tugas dan fungsi Ombudsman dalam kegiatan
penyelenggaraan Pelayanan Publik

32. Obyek Investigasi ORI
Maladministrasi (pasal 1 point 3)
• Perilaku atau Perbuatan Melawan Hukum (PMH)
• Perbuatan melampaui wewenang
• Perbuatan menggunakan wewenang utk tujuan
lain. (Abuse of power)
• Kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum
(undue delay)
• Dilakukan penyelenggara negara/pemerintah
dalam lingkup pelayanan publik
• Menimbulkan kerugian materiil dan/atau
immateriil bagi masyarakat dan perorangan.

33. Perbuatan Melawan Hukum
Administrasi
TERMASUK DALAM RUANG LINGKUP :
• Bersikap tidak profesional
• Bersikap tidak adil/nyata-nyata berpihak (.not.impartiality.)..
• Bersikap.diskriminatif,.sifat.tidak.patut.yg.tidak.sesuai.dengan.
• aturan/fakta.
• Pemalsuan / Persekongkolan (forgery/ conspiracy)
• Intervensi (intervention)
• Inkompetensi (incompetence)
• Imbalan/praktek KKN.(Bribery/Nepotism)
• Penyimpangan prosedur (procedure deviation)
• Penggelapan barang bukti/penguasaan tanpa hak (illegal possesion &
illegal ownership.)
• Bertindak tidak layak (inappropriate.practices)
• Melalaikan kewajiban (.neglecting.obligation)

34. Penyelesaian Ganti Rugi
1. Dalam hal penyelesaian ganti rugi, Ombudsman dapat
melakukan mediasi dan konsiliasi, dan ajudikasi khusus
2. Ajudikasi khusus tersebut dilaksanakan paling lambat 5
tahun sejak diundangkannya Undang-Undang PP
3. Pelaksanaan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata
cara ajudikasi khusus diatur oleh Peraturan Ombudsman
4. Mekanisme dan ketentuan pembayaran ganti rugi diatur
lebih lanjut dalam Peraturan Presiden
5. Penyelenggara wajib memberikan tembusan keputusan
kepada pengadu mengenai penyelesaian perkara yang
diadukan
(Ps. 50 ayat 3,4,5,6,7dan 8)

35. Gugatan Terhadap Penyelenggara
Pelayanan Publik
• Masyarakat dapat menggugat penyelenggara / pelaksana
melalui peradilan TUN apabila pelayanan yang diberikan
menimbulkan kerugian di bidang TUN [pasal 51]
• Masyakat dapat mengajukan gugatan terhadap
penyelenggara pelayanan publik ke pengadilan dalam hal
penyelenggara melakukan perbuatan melawan hukum
dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik [pasal 52]
• Pengajuan gugatan terhadap penyelenggara tidak
menghapus kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan
keputusan Ombudsman dan / atau penyelenggara
(Ps. 52)

36. Gugat ke Pengadilan
• Dapat diajukan gugatan ke PTUN apabila
pelayanan yang diberikan menimbulkan
kerugian di bidang tata usaha negara.
• Dapat diajukan gugatan ke Pengadilan, apabila
penyelenggara melakukan perbuatan
melawan hukum dalam penyelenggaraan
pelayanan publik sebagaimana diatur dalam
undang-undang ini

37. Tuntutan Pidana
1. Dalam hal penyelenggara diduga melakukan
tindak pidana dalam penyelenggaraan
Pelayanan Publik, masyarakat dapat
melaporkannya kepada pihak berwenang
2. Laporan tersebut, tidak menghapus
kewajiban penyelenggara untuk
melaksanakan Keputusan Ombudsman /
Penyelenggara
(Ps. 53)

39. Penghargaan dan Sanksi
• Pelaksanaan pemberian layanan publik akan di
evaluasi berkala
• Pemberi pelayanan Terbaik dapat diberi penghargaan
• Yang tidak memenuhi pelayanan publik, dapat
dikenakan sanksi adminsitratif dari teguran
tertulis, penurunan pangkat, pembebasan dari
jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak
dengan permohonan sendiri, sampai pemberhentian
dengan tidak hormat.
• Sanksi dikenakan kepada Pimpinan Penyelenggara

40. Jenis-jenis Sanksi dalam Pelayanan
Publik
1. Teguran tertulis
2. Teguran Tertulis, Dan Apabila Dalam Waktu 3 (Tiga)
Bulan Tidak Melaksanakan Ketentuan Dimaksud
Dikenai Sanksi Pembebasan Dari Jabatan
3. Sanksi Penurunan Gaji Sebesar Satu Kali Kenaikan Gaji
Berkala Untuk Paling Lama 1 (Satu) Tahun
4. Pembebasan Dari Jabatan
5. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan
sendiri
6. Pemberhentian Dengan Hormat

41. Pemberian Sanksi
• Atasan satuan kerja penyelenggara berwenang
menjatuhkan sanksi kepada satuan kerja Penyelenggara
yang tidak memenuhi kewajiban dan/atau melanggar
larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat
(3) huruf a.
• Atasan Pelaksana menjatuhkan sanksi kepada
Pelaksana yang melakukan pelanggaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b.
• Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) dilakukan berdasarkan aduan masyarakat
dan/atau berdasarkan kewenangan

42. Bentuk-bentuk Sanksi Lainnya
1. Pembekuan misi dan / atau izin yang
diberikan oleh instansi pemerintah
2. Pencabutan izin yang diterbitkan oleh
instansi pemerintah
3. Ganti Rugi
4. Denda
5. Pidana
(Ps. 55,56,57 dan 58)

43. PENGADUAN BERDASARKAN UU
KETERBUKAAN INFORMASI

44. Pihak-pihak dalam UU Keterbukaan Informasi
PENGELOLA PENGADILAN TINGKAT MAHKAMAH
PERTAMA/BANDING AGUNG
Pengadilan Umum / Pengadilan Agama/
TUN MIliter
Atasan Pejabat Pimpinan Pengadilan Pimpinan Pengadilan Perkara : Panitera MA
Pengelola Informasi & Non Perkara :
Dokumentasi Sekretaris MA
Pejabat Pengelola Panitera/Sekretaris Perkara : Panitera/ PPID MA : Kepala Biro
Informasi dan Kepala Kepaniteraan Hukum & Humas,
Dokumentasi (PPID) Non Perkara : Badan Urusan
Sekretaris/ Ka TU Administrasi MARI
Dalam PPID Satker : Setiap
Dirjen/ Kepala Badan
Petugas Informasi Panitera Muda Panitera Muda MA/BUA : Kasubag data &
Pelayanan Informasi
Hukum/ pegawai lain Hukum/ pegawai lain Ditjen : Kasubag Dokumentasi
yang ditunjuk Ketua yang ditunjuk Ketua & Informasi
Pengadilan Pengadilan Balitbangdiklat : Kasubag TU
Penanggung Jawab Pimpinan unit kerja Pimpinan unit kerja Pimpinan unit kerja
Informasi setingkat eselon IV setingkat eselon IV setingkat eselon IV

45. Jalur Pengajuan Keberatan
(Keterbukaan Informasi)
Tanggapan
• Mendukung putusan PPID Pemberitahuan
• Kepada Atasan Tertulis • Membatalkan putusan
PPID PPID •Max 2 hari setelah
• Max 20 hari
• Memerintahkan PPID diterima dari atasan PPID
untuk menjalankan •Dapat banding max 14
kewajibannya hari setelah putusan
• Menetapkan biaya yang diterima
Keberatan wajar Isi Tanggapan
Keberatan ke
Pengadilan
•PN apabila badan
publik adalah privat
•PTUN apabila
badan publik
adalah pemerintah

46. Ancaman Sanksi
• UU No. 14/2008
– Ancaman pidana penjara maks 1 tahun dan/atau denda Rp. 5
juta bagi
• Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak
memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa
Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib
diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia
setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar
permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan mengakibatkan
kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan atau denda (ps 52
UU 14/2008)
• Setiap orang yang dengan sengaja membuat informasi yang tidak
benar dan menyesatkan dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain
(ps 55 UU 14/2008)
• PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri
Sipil

47. aria@pembaruan.mahkamahagung.go.id
SELESAI