Dokumen tersebut membahas tentang sistem pemungutan pajak di Indonesia yang menerapkan self assessment dimana wajib pajak menghitung dan melaporkan sendiri pajaknya berdasarkan pembukuan yang dilakukan secara teratur. Pembukuan harus memenuhi syarat-syarat tertentu sesuai ketentuan perpajakan agar dapat digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang terutang.

24. Penghitungan PPh pasal 21 setiap bulan Gaji Rp 4.000.000 Tunjangan transport Rp 400.000 Tunjangan makan Rp 400.000 Premi JKK Rp 9.600 Premi JKM Rp 12.000 Penghasilan Bruto Rp 4.821.600 Pengurang Biaya Jabatan (5% x Rp4.821.600) Maksimum Rp108.000 Iuran JHT Rp 80.000 Iuran Pensiun Rp 50.000 Jumlah pengurang Rp. 238.000 Penghasilan neto sebulan Rp. 4.583.600 Penghasilan neto setahun Rp. 55.003.200 PTKP (TK/-) Rp. 13.200.000 Penghasilan Kena Pajak Rp. 41.803.200 5% x Rp25.000.000 =Rp 1.250.000 10% x Rp16.803.000 = Rp 1.680.300 PPh pasal 21 terutang setahun Rp. 2.930.300 PPh pasal 21 terutang sebulan Rp. 244.191

27. Perhitungan PPh Pasal 21 pada hari ke-1 s/d 7 Upah sehari Rp 150.000,- Batas tidak kena pajak Rp 110.000,- Penghasilan kena pajak sehari Rp 40.000,- PPh Pasal 21 terutang sehari Rp 2.000,- Perhitungan pada hari ke-8 (ketika melebihi Rp 1.100.000,-) Upah sehari Rp 150.000,- Penghasilan tidak kena pajak (TK/-) Rp 36.667,- Penghasilan kena pajak sehari Rp 113.000,- PPh Pasal 21 terutang sehari Rp 5.650,- PPh Pasal 21 yang dipotong pada hari ke-8 adalah: = {(Rp 5.650,- - Rp 2.000,-)x7} + Rp 5.650,- = Rp 31.200,- PPh pasal 21 hari ke-9 sampai dengan hari ke-15 masing-masing sebesar Rp5.650. Total PPh yang terutang adalah :84.750

51. 5.000.000 (5.000.000) Kompensasi PPN yg lebih dibayar 4 (5.000.000) 5.000.000 PPN Lebih (kurang) dibayar 3 20.000.000 30.000.000 PPN Masukan (uang muka PPN 2 25.000.000 25.000.000 PPN Keluaran (utang PPN) 1 Februari Januari Penjelasan No

54. Kasus 2 23.000.000 8.000.000 15.000.000 PPN masukan 4 25.000.000 0 25.000.000 PPN keluaran 3 230.000.000 80.000.000 150.000.000 Pers brg dagangan 2 350.000.000 100.000.000 250.000.000 Penjualan 1 total Tdk tutg pjk Terutang pajak Penjelasan no

88. Perlakuan Perpajakan Memotong PPh ps 23 sesuai tarif Memungut PPN jasa sewa yang diberikan Tidak boleh menyusutkan karena milik lessor Menyusutkan aktiva yg di SGU karena kepemilikan Biaya sewa yg dibayar/ terutang boleh menjadi pengurang Seluruh pembayaran sewa yg diterima obyek PPh pasal 23 Lesse Lessor

90. Jawaban Tidak ada Penyusutan Sesuai metode Penyusutan 8.440.000 Dibayar 8.440.000 Diterima 360.000 Memotong PPh ps 23 360.000 Dipotong PPh ps 23 800.000 Bayar PPN 800.000 Pungut PPN 8.000.000 Bayarsewa 8.000.000 Terimasewa PT. Z Lessee PT. X Lessor

92. Perlakuan perpajakan Jasa pembiayaan tdk terutang PPN. Penyerahan terutang PPN Besarnya PPh pasal 25 triwulanan Tidak dipungut PPN Kerugian dibebankan pd akm.cad.piutang ragu2 Tidak memotong PPh pasal 23 atas angsuran Dapat membentuk cad piutang ragu-ragu Tidak ada penyusutan Tidak ada penyusutan Seluruh pembayaran boleh menjadi pengurang Ph yg menjadi obyek PPh adl seluruh pembayaran Lessee Lessor

94. jawaban Tidak memungut PPh pasal 23 2.5% x saldo piut Debet biaya pnyisihan piut Tidak ada Penyusut Tidak ada Penyusutan 8.000.000 Byr sewa 8.000.000 Jumlah 5.555.555 Terimapokok 2.444.445 Terima bunga 288 juta Mencatat piutang PT Y Lessee PT X Lessor

99. PP 51 tahun 2008 Jasa konstruksi (final) 6% 6% 4% Non Kualifikasi 4% 4% 3% Usaha besar/menengah 4% 4% 2% Usaha kecil Pengawasan Perencanaan Pelaksanaan