Dokumen tersebut membahas tentang SDGs Desa sebagai acuan untuk perencanaan pembangunan desa yang berkelanjutan dan terarah untuk mewujudkan desa yang makmur dan mandiri. SDGs Desa merupakan turunan dari tujuan pembangunan nasional berkelanjutan yang mencakup 18 tujuan pembangunan di bidang ekonomi, lingkungan, sosial dan budaya. SDGs Desa diharapkan dapat mengarahkan penggunaan dana desa unt

1. DG Desa
DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Disampaikan dalam Peningkatan Kapasitas Pendamping P3MD
Didik Fatkurrohman
Anak Desa

2. PENGERTIAN SDGs DESA ?
SDGs Desa merupakan tujuan pembangunan berkelanjutan yang akan masuk dalam program prioritas
penggunaan Dana Desa Tahun 2021
SDGs Desa merupakan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan
pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan atau SDGs Nasional. Agar SDGs Nasional bisa
terwujud, kemudian diturunkan SDGs Nasional menjadi SDGs Desa. SDGs Desa diharapkan sebagai acuan
untuk pembangunan desa tahun 2020-2024.

3. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi
tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah
perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan. Dalam bahasa Inggrisnya Sustainable Development Goals disingkat SDGs

4. Dengan SDGs Desa maka arah tujuan
pembangunan di desa akan lebih terarah dan
terukur untuk makmur dan mandiri dengan
melibatkan semua pihak yang ada di desa
serta mengoptimalkan potensi desa yang ada
Sebelum SDGs Desa, desa melakukan
pembangunan belum terarah dan
berkelanjutan untuk mewujudkan desa yang
makmur dan mandiri
SEBELUM
SDGs DESA

5. TUJUAN DAN SASARAN SDGs DESA
Mengutip dari Permendesa 13/2020 setidaknya ada 18 tujuan dan
sasaran pembangunan melalui SDGs Desa tersebut, yaitu :
1. Desa tanpa kemiskinan
2. Desa tanpa kelaparan
3. Desa sehat dan sejahtera
4. Pendidikan desa berkualitas
5. Desa berkesetaraan gender
6. Desa layak air bersih dan sanitasi
7. Desa yang berenergi bersih dan terbarukan
8. Pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi desa
9. Inovasi dan infrastruktur desa
10.Desa tanpa kesenjangan
11.Kawasan pemukiman desa berkelanjutan
12.Konsumsi dan produksi desa yang sadar lingkungan
13.Pengendalian dan perubahan iklim oleh desa
14.Ekosistem laut desa
15.Ekosistem daratan desa
16.Desa damai dan berkeadilan
17.Kemitraan untuk pembangunan desa
18.Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

9. CONTOH PENG-APLIKASIANYA :
1. BLT - Dana Desa
2. Pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat yang
mendukung meningkatnya ekonomi masyarakat
3. Pembangunan sarana irigasi pertanian.
4. Penciptaan lapangan kerja melalui PKTD
5. Pendayagunaan potensi desa yang bernilai
ekonomi tinggi.
6. Pembangunan embung desa
7. Pengadaan alat produksi yang mendukung potensi
desa.
8. Pendirian Badan Usaha Milik Desa yang
menyediakan alat pertanian, pupuk, serta
menyalurkan hasil ekonomi masyarakat desa
9. Dll.

10. CONTOH PENG-APLIKASIANYA :
1. Pembangunan Posyandu, Poskesdes dll.
2. Pembangunan sarana air bersih.
3. Pembangunan MCK
4. Pengelolaan sampah rumah tangga
5. Pengelolaan sarana pengolahan air limbah
6. Pemberian makanan tambahan untuk balita
7. Sosialisasi kesehatan masyarakat
8. Pelayanan pemeriksaan bumil dan balita
9. Pemeriksaan kesehatan secara berkala
10.Pengelolaan balai pengobatan desa dan
persalinan
11.Pendampingan pasca persalinan
12.Pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi,
kesehatan, air bersih, sanitasi, pengasuhan anak,
stimulasi, pola konsumsi dll.
13.Dll.

11. CONTOH PENG-APLIKASIANYA :
1. Pembangunan PAUD,TK,TPA,TPQ dan sejenisnya
beserta kelengkapanya.
2. Kegiatan bimbingan belajar gratis yang disediakan
oleh desa.
3. Penyediaan layanan internet gratis bagi warga
4. Pembangunan Perpustakaan Desa
5. Bantuan insentif kader PAUD
6. Pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak
berkebutuhan khusus
7. Bantuan pendampingan bagi anak tidak sekolah
(ATS)
8. Pelatihan pelaku ekonomi kreatif
9. Pendidikan/pelatihan guru PAUD
10.dll

12. CONTOH PENG-APLIKASIANYA :
1. Pelatihan ketrampilan perempuan (menjahit,
membatik, pembuatan kerajinan, pembuatan
makanan olahan, dll.
2. Kampanye dan promosi hak-hak anak,
ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan
anak serta pencegahan perkawinan usia dini.
3. Pelatihan pengembangan apotek desa dan produk
holtikultura.
4. Peningkatan kapasitas kelompok usaha
peningkatan pendapatan keluarga sejahtera
(UPPKS).
5. Menyertakan keterlibatan perempuan setiap
kegiatan desa
6. Pelatihan ketrampilan perlindungan perempuan
dan ketrampilan kerja bagi remaja yang akan
memasuki dunia kerja
7. Dll.

13. CONTOH PENG-APLIKASIANYA :
1. Pelatihan pembuatan Biogas, Bio Ethanol,
PLTMH, Solar sel dll.
2. Konservasi dan reboisasi
3. Rehabilitasi lahan gambut
4. Pembersihan daerah aliran sungai
5. Rehabilitasi terumbu karang
6. Pemeliharaan hutan bakau
7. Rehabilitasi mangrove
8. Pengelolaan limbah rumah tangga
9. Pengolahan sampah
10.Kampanye penggunaan jaring ikan yang ramah
lingkungan
11.Penanggulangan abrasi pantai
12.Dll.

14. CONTOH PENG-APLIKASIANYA :
1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan
pemeliharaan sarana prasarana produksi dan
pengolahan hasil usaha pertanian/perikanan untuk
ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala
produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan
pengembangan produk unggulan desa atau produk
unggulan kawasan perdesaan.
2. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan
pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha
industri kecil / home industri yang difokuskan pada
potensi desa.
3. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan
pemeliharaan sarana prasarana pemasaran yang
difokuskan kepada pembentukan dan
pengembangan produk unggulan desa/kawasan
perdesaan.
4. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan
pemeliharaan sarana prasarana desa wisata.
5. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan
pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian
lingkungan hidup.
6. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan
pemeliharaan sarana prasarana untuk
penanggulangan bencana alam, non alam dan
kejadian luar biasa.

15. CONTOH PENG-APLIKASIANYA :
1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan pengolahan hasil usaha
pertanian/perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan
pengembangan produk unggulan desa atau produk unggulan kawasan perdesaan.
(Bendungan berskala kecil, irigasi, pencetakan lahan pertanian, kolam ikan, kapal penangkap ikan, kandang ternak, mesin
pakan ternak, gudang penyimpanan hasil produksi, tempat pengeringan hasil pertanian, tambak garam, gudang pendingin,
mesin penetas telur, karamba jaring apung)
2. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil / home industri
yang difokuskan pada potensi desa.
(Peningkatan kapasitas produk kemasan, pelatihan penggunaan penjualan secara online dll.)
3. Pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa/kawasan perdesaan.
(mesin jahit, mesin penepung ikan, mesin penepung ketela pohon, mesin mebelair, mesin packaging kemasan, roaster kopi,
mesin percetakan, docking kapal dll)
4. Pembentukan dan pengembangan pemasaran produk unggulan desa/kawasan perdesaan.
(Pasar desa, pasar sayur, pasar ikan, pasar hewan, tempat pelelangan ikan, toko online, gudang barang, dll)
5. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana desa wisata.
(Ruang ganti/toilet, gazebo, lampu taman, pagar pembatas, pondok wisata, panggung kesenian, kios cenderamata, pusat
jajanan kuliner, tempat ibadah, menara pandang, gapura identitas, wahana permainan anak dan outbond, angkutan wisata,
peralatan wisata, sarana dan prasarana kebersihan, pembuatan media promosi, dll.)
6. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup.
(Terasiring, bak mata air, plengsengan sungai, talud, pencegahan kebakaran hutan, pencegahan abrasi, pemulihan stock ikan
lokal, rahabiltasi kawaan mangrove, penanaman bakau dll.)
7. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam, non alam
dan kejadian luar biasa.
(kegiatan tanggap darurat bencana, pembangunan jalan evakuasi, gedung pengungsian, kegiatan desa tanggap covid-19,
pembersihan lingkungan, rehabilitasi danrekonstruksi lingkungn permukiman yang terdampak bencana alam dll.)

16. CONTOH PENG-APLIKASIANYA :
1. Bantuan pemberdayaan bidang seni, budaya,
agama, olahraga dan pendidikan non formal lainya.
2. Pelatihan alat musik khas daerah setempat.
3. Pengembangan sistim informasi desa (SID)
4. Pengembangan pusat kemasyarakatan desa atau
balai rakyat, rumah desa sehat.
5. Penyusunan rancangan program/kegiatan
pembangunan desa yang berkelanjutan.
6. Pendataan potensi dan aset desa.
7. Penyusunan profil desa.
8. Penyusunan peta desa rawan bencana
9. Pemantauan pembangunan berbasis komunitas.
10.Pengembangan unit pengaduan di desa.
11.Pengembangan bantuan hukum dan paralegal desa
untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh
desa.
12.Dll.

19. POINT PENTING SE-MENDES PDTT NO.17 TAHUN 2020
TENTANG PERCEPATAN PENGGUNAAN DANA DESA 2021

20. DIMANAKAH
MELETAKAN SDGs DESA ??

21. SDGs DESA DALAM SISTEMATIKA
TAHAPAN PENYUSUNAN RPJMDESA

22. DIMANAKAH MELETAKAN SDGS DESA DALAM
PROSES PERENCANAAN DESA ??
1. Apabila kepala desa baru maka pada saat
menuangkan visi dan misi kepala desa
kedalam RPJMDes selama 6 tahun harus
menyelaraskan dengan SDGs Desa.
2. Apabila kepala desa yang lama maka SDGs
Desa dapat menjadi acuan saat penyusunan
rancangan RKP Desa

23. JADWAL PENYUSUNAN APBDES

24. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 24
TAHAPAN PMK 205/PMK.07/2019 PMK 40/PMK.07/2020 PMK 50/PMK.07/2020 PMK 101/PMK.07/2020
Tahap I
(40%)
1. Perkada Tatacara Pengalokasian dan
Rician DD per Desa
2. Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana
Desa dari Kepala Daerah
3. Perdes APBDes
1. Perbup/walikota mengenai
penetapan rincian Dana Desa setiap
Desa
2. Perdes mengenai APBDes
3. Surat Kuasa Pemindahbukuan dari
Kepala Derah
1. Peraturan/Keputusan
bupati/walikota mengenai
penetapan rincian Dana Desa
setiap Desa
2. Surat Kuasa Pemindahbukuan
dari Kepala Derah
1. Peraturan/Keputusan
bupati/walikota mengenai
penetapan rincian Dana Desa
setiap Desa
2. Surat Kuasa Pemindahbukuan
dari Kepala Derah
Tahap II
(40%)
1. Laporan Realisasi Penyerapan dan
Capaian Keluaran TA sebelumnya
2. Laporan Realisasi Penyerapan Tahap
I min 50 % DAN Capaian Keluaran
Tahap I min 35%
Laporan realisasi penyerapan dan
capaian keluaran Dana Desa TA
sebelumnya
Tidak ada dokumen persyaratan,
pemda hanya melakukan tagging
atas Desa layak salur
Tidak ada dokumen persyaratan,
pemda hanya melakukan tagging
atas Desa layak salur
Tahap III
(20%)
1. Laporan Realisasi Penyerapan s/d
Tahap 2 min 90% dan Capaian
Keluaran s/d Tahap 2 min 75%
2. Laporan Konvergensi Pecegahan
Stunting
1. Laporan realisasi penyerapan s.d.
tahap II min 75 % dan capaian
keluaran min 50%
2. Laporan konvergensi pencegahan
stunting
3. Perkades mengenai penetapan
keluarga penerima manfaat BLT
Desa
1. Perbup/walikota mengenai
penetapan rincian Dana Desa
setiap Desa dan perubahannya
2. Perdes mengenai APBDes
3. Laporan Realisasi Penyerapan
dan Capaian Keluaran TA
sebelumnya
4. Laporan realisasi penyerapan
s.d. tahap II min 50 % dan
capaian keluaran min 50%
5. Laporan konvergensi
pencegahan stunting
1. Perbup/walikota mengenai
penetapan rincian Dana Desa
setiap Desa dan
Perbup/walikota mengenai
perubahan penetapan rincian
Dana Desa setiap Desa
2. Perdes mengenai APBDes
3. Laporan Realisasi Penyerapan
dan Capaian Keluaran TA
sebelumnya
PERSYARATAN PENYALURAN REGULER

25. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 25
PERSYARATAN PENYALURAN DESA MANDIRI
TAHAPAN PMK 205/PMK.07/2019 PMK 40/PMK.07/2020 PMK 50/PMK.07/2020 PMK 101/PMK.07/2020
Tahap I
(60%)
1) Perkada Tatacara Pengalokasian dan
Rincian DD per Desa
2) Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana
Desa dari Kepala Daerah
3) Perdes mengenai APBDes
1) Perbup/walikota mengenai
penetapan rincian Dana Desa
setiap Desa
2) Perdes mengenai APBDes
3) Surat Kuasa Pemindahbukuan
Dana Desa dari Kepala Daerah
1) Peraturan/Keputusan
Bupati/Walikota Mengenai
Penetapan Rincian Dana
Desa Setiap Desa
2) Surat Kuasa
Pemindahbukuan Dana
Desa dari Kepala Daerah
1) Peraturan/Keputusan
Bupati/Walikota Mengenai
Penetapan Rincian Dana
Desa Setiap Desa
2) Surat Kuasa
Pemindahbukuan Dana Desa
dari Kepala Daerah
Tahap II
(40%)
1) Laporan Realisasi Penyerapan dan
Capaian Keluaran TA Sebelumnya
2) Laporan Realisasi Penyerapan tahap
I min 50% dan Capaian Keluaran
min 35%
3) Laporan Konvergensi Pencegahan
Stunting
1) Laporan Realisasi Penyerapan dan
Capaian Keluaran TA Sebelumnya
2) Laporan Realisasi Penyerapan
tahap I min 75% dan Capaian
Keluaran min 50%
3) Laporan Konvergensi Pencegahan
Stunting
4) Perkades Mengenai Penetapan
Keluarga Penerima Manfaat BLT
Desa
1) Perbup/walikota mengenai
penetapan rincian Dana
Desa setiap Desa dan
perubahannya
2) Perdes mengenai APBDes
3) Laporan Realisasi
Penyerapan dan Capaian
Keluaran TA Sebelumnya
4) Laporan Realisasi
Penyerapan tahap I min
50% dan Capaian Keluaran
min 50%
5) Laporan Konvergensi
Pencegahan Stunting
1. Perbup/walikota mengenai
penetapan rincian Dana
Desa setiap Desa dan
Perbup/walikota mengenai
perubahan penetapan
rincian Dana Desa setiap
Desa
2. Perdes mengenai APBDes
3. Laporan Realisasi
Penyerapan dan Capaian
Keluaran TA sebelumnya

26. TERIMAKASIH
Didik Fatkurrohman