9. be gg, ari satria saputra, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma, ethics rights, privileges, problems and protection, universitas mercu buana, 2019

1. Nama : Ari Satria Saputra
NIM : 55118110159
Mata Kuliah : Business Ethics & Good Governance
Tema : Ethics Rights, Privileges, Problems and Protection
Dosen : Prof. Dr. Hapzi Ali, Ir, MM, CMA, MPM.
EXECUTIVE SUMMARY
1. Introduction
Etika bisnis mengacu pada standar organisasi kontemporer, prinsip, rangkaian nilai dan
norma yang mengatur tindakan dan perilaku individu dalam organisasi bisnis. Etika
bisnis memiliki dua dimensi, etika bisnis normatif atau etika bisnis deskriptif. Sebagai
praktik perusahaan dan spesialisasi karir, bidang ini terutama bersifat normatif.
Akademisi yang mencoba memahami perilaku bisnis menggunakan metode deskriptif.
Kisaran dan kuantitas masalah etika bisnis mencerminkan interaksi perilaku
memaksimalkan laba dengan masalah non-ekonomi.
Minat etika bisnis meningkat secara dramatis selama tahun 1980-an dan 1990-an, baik
di dalam perusahaan besar maupun di kalangan akademisi. Sebagai contoh, sebagian
besar perusahaan besar hari ini mempromosikan komitmen mereka terhadap nilai-nilai
non-ekonomi di bawah judul seperti kode etik dan piagam tanggung jawab sosial.
Adam Smith berkata, "Orang-orang dari perdagangan yang sama jarang bertemu
bersama, bahkan untuk kegembiraan dan pengalihan, tetapi percakapan berakhir
dalam konspirasi melawan publik, atau dalam beberapa penemuan untuk menaikkan
harga." Pemerintah menggunakan hukum dan peraturan untuk menunjukkan perilaku
bisnis dalam apa yang mereka anggap sebagai arah yang menguntungkan. Etika
secara implisit mengatur area dan rincian perilaku yang berada di luar kendali
pemerintah. Munculnya perusahaan besar dengan hubungan terbatas dan kepekaan
terhadap masyarakat di mana mereka beroperasi mempercepat pengembangan rezim
etika formal.
2. Etika Korporat
Etik korporat adalah bentuk etika terapan atau etika profesional, yang meneliti prinsip-
prinsip etika dan masalah moral atau etika yang dapat timbul dalam lingkungan bisnis.
Ini berlaku untuk semua aspek perilaku bisnis dan relevan dengan perilaku individu dan
seluruh organisasi. Etika ini berasal dari individu, pernyataan organisasi atau dari
sistem hukum. Norma-norma, nilai-nilai, etika, dan praktik yang tidak etis inilah yang
digunakan untuk memandu bisnis. Mereka membantu bisnis tersebut mempertahankan
hubungan yang lebih baik dengan para pemangku kepentingan mereka.
a. Etika dan nilai-nilai perusahaan
Etika perusahaan dan nilai-nilai menggambarkan perilaku yang diharapkan dari
organisasi. Salah satu peran kunci dari dewan termasuk menetapkan budaya, nilai-nilai
dan etika perusahaan. Adalah penting bahwa Dewan menetapkan "nada dari atas."
Para direktur harus memimpin dengan memberi contoh dan memastikan standar

2. perilaku yang baik meresap ke seluruh tingkat organisasi. Ini akan membantu
mencegah perilaku tidak senonoh, tidak etis, dan mendukung penyampaian
kesuksesan jangka panjang.
b. Kepentingan umum
Dalam hal etika dan nilai-nilai perusahaan ini menyoroti bahwa patokan di mana
lembaga harus dinilai adalah yang berlaku untuk organisasi yang beroperasi di sektor
public. Perusahaan meyakini prinsip bisnis yang baik adalah bisnis yang beretika, yakni
bisnis dengan kinerja unggul dan berkesinambungan yang dijalankan dengan mentaati
kaidah-kaidah etika sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Sejak
disadarinya pentingnya aktivitas bisnis dilakukan dengan bermoral, maka banyak
perusahaan maupun organisasi menyusun kode etik organisasi atau korporasi
(Corporate Code of Conduct, Code of Ethics or Organization’s Code of Ethical
Conduct).
Aturan-aturan disusun untuk membantu semua pegawai dan anggota organisasi untuk
berperilaku yang bermoral dengan menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip moral
seharusnya diterapkan dalam kerja atau memberikan pedoman yang lebih spesifik atau
perilaku yang diperbolehkan dan yang dilarang (permitted and prohibited behavior).
Manfaat dari kode etik korporasi adalah sebagai berikut :
1) Untuk mendorong banyak orang dalam organisasi untuk berpikir, mendiskusikan visi,
misi mereka dan tanggung jawab yang penting sebagai kelompok dan individu terhadap
perusahaan, pihak-pihak lain dalam perusahaan, dan terhadap stakeholders lainnya.
2) Suatu kode etik yang telah disusun dapat digunakan untuk menghasilkan diskusi
yang positif bagi penyempurnaan dan kemungkinan untuk modifikasi.
3) Dapat membantu karyawan baru dalam rangka penyesuaian diri, menanamkan
perlunya berpikir atas aspek-aspek moral dalam tindakan mereka, serta menanamkan
pentingnya mengembangkan sifat-sifat luhur yang sesuai dengan posisi mereka dalam
organisasi.
4) Digunakan sebagai dokumen untuk referensi bila mereka meragukan tindakan atau
perintah yang harus dilakukannya.
5) Digunakan untuk meyakinkan pihak luar atas fakta bahwa perusahaan berpegang
pada prinsip-prinsip moral, dan memberikan mereka kriteria untuk mengukur tindakan
perusahaan.
c. Aspek-aspek atau Unsur-unsur Kode Etik Korporasi
Aspek-aspek atau unsur-unsur penting dalam etika perusahaan atau korporasi yang
diatur dalam kode etik adalah sebagai berikut:
1) Perilaku Dewan Direksi, Komisaris, dan Karyawan:
· suap, hadiah, dan komisi;
· entertainment;
· penyalahgunaan informasi;
· konflik kepentingan;
· kecurangan penggunaan aset dan sumber daya korporasi;
· utang/pinjaman; dan
· perilaku individu, termasuk pekerjaannya di luar korporasi.

3. 2) Hubungan dengan supplier dan kontraktor
· kompetisi yang adil dan terbuka;
· pemenuhan kepentingan umum dan akuntabiitas;
· prosedur lelang dan tender;
· praktik suap dan KKN; dan
· prosedur pembayaran.
3) Tanggung jawab kepada pemilik/pemegang saham
· perkembangan yang berkelanjutan;
· jujur dan transparan dalam informasi;
· prosedur dan kebijakan akuntansi yang benar dan adil; dan
· insider trading.
4) Hubungan dengan pelanggan dan konsumen
· pelayanan;
· produk yang berkualitas dan harga yang wajar;
· keamanan, kesehatan dan kejelasan dalam penggunaan instruksi; dan
· kebijakan produk dan harga.
5) Hubungan dengan karyawan
· jaminan keamanan dan kesehatan;
· kesempatan kerja yang sama;
· kebebasan berkreasi bagi individu dan hak pribadi;
· komunikasi;
· pengembangan dan remunerasi; dan
· kebijakan berkaitan dengan rokok, narkoba, dan obat terlarang.
6) Tanggung jawab sosial
· kebijakan lingkungan;
· partisipasi dalam komunitas;
· kebijakan dan praktik pemberian sumbangan;
· kegiatan politik; dan
· pelanggaran dan sanksi atas code of conduct serta rehabilitasi bagi yang
dikenakan sanksi.
3. Hak
Secara umum, hak adalah klaim atau kepemilikan individu atau sesuatu. Seseorang
dikatakan memiliki hak jika dia memiliki klaim untuk melakukan tindakan dalam suatu
cara tertentu atau jika orang lain berkewajiban melakukan tindakan dalam suatu cara
tertentu kepadanya.
Hak juga berasal dari sistem standar moral yang tidak bergantung pada sistem hokum
tertentu. Hak untuk bekerja, misalnya, tidak dijamin dalam Konstitusi Amerika, namun
banyak yang menyatakan bahwa ini adalah hak yang dimiliki oleh semua manusia. Hak
merupakan sebuah sarana atau cara yang penting dan bertujuan agar memungkinkan
Individu untuk memilih dengan bebas apa pun kepentingan atau aktivitas mereka dan
melindungi pilihan-pilihan mereka.
Hak Negatif dan Positif
Sejumlah hak yang disebut hak negative dapat digambarkan dari fakta bahwa hak-hak
yang termasuk di dalamnya dapat didefinisikan sepenuhnya dalam kaitannya dengan

4. kewajiban orang lain untuk tidak ikut campur dalam aktivitas-aktivitas tertentu dari orang
yang memiliki hak tersebut. Contohnya, jika saya memiliki hak privasi, ini berarti semua
orang, termasuk atasan saya, berkewajiban tidak ikut campur dalam urusan atau
aktivitas-aktivitas pribadi saya.
Sebaliknya, hak positif tidak hanya memberikan kewajiban negative, namun juga
mengimplikasikan bahwa pihak lain (tidak selalu jelas siapa mereka) memiliki kewajiban
positif pada si pemilik hak untuk memberikan apa yang dia perlukan untuk dengan
bebas mencari atau mengejar kepentingan-kepentingannya. Contohnya, jika saya
punya hak untuk memperoleh kehidupan yang layak, maka ini tidak hanya berarti orang
lain tidak boleh ikut campur namun juga berarti jika saya tidak bisa memperoleh
penghasilan yang layak, maka harus ada pihak lain (mungkin pemerintah) yang wajib
memberikan pekerjaan dengan penghasilan yang layak.
Teori Hak merupakan suatu aspek dari teori deontologi, karena berkaitan dengan
kewajiban. Hak dan kewajiban bagaikan dua sisi uang logam yang sama. Dalam
pemikiran moral dewasa ini barangkali teori hak ini adalah pendekatan yang paling
banyak dipakai untuk mengevaluasi baik buruknya suatu perbuatan atau perilaku.
Teori ini memecahkan dilema-dilema moral dengan terlebih dahulu menentukan hak dan
tuntutan moral mana yang terlibat di dalamnya, kemudian dilema-dilema itu dipecahkan
dengan berpegang pada hierarki hak-hak. Dalam teori ini yang penting adalah bahwa
tuntutan-tuntutan moral seseorang yaitu haknya ditanggapi dengan serius. Contoh :
asisten rumah tangga yang mempunyai hak untuk mendapatkan gaji bulanannya setelah
ia melakukan kewajibannya mengurus rumah dan sebagainya.
4. Hak Istimewa
Hak privilege merupakan jaminan khusus yang didasarkan pada undang-undang. Hak
privilege atau hak istimewa adalah hak yang didahulukan. Mengenai hak privilege dapat
Anda lihat dalam Pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”), yaitu
suatu hal yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga
tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan
sifat piutangnya.
Menurut J. Satrio dalam bukunya yang berjudul Hukum Jaminan Hak Jaminan
Kebendaan, mengatakan bahwa dari perumusan dalam Pasal 1134 KUHPer, tampak
bahwa hak istimewa diberikan oleh undang-undang, artinya: piutang-piutang tertentu,
yang disebutkan oleh undang-undang, secara otomatis mempunyai kedudukan yang
didahulukan. Hak privilege ini bersifat accesoir dan tidak dapat berdiri sendiri.
Lebih lanjut J. Satrio (ibid, hal. 28-29) mengatakan bahwa para pihak tidak dapat
memperjanjikan suatu privilege, artinya memperjanjikan bahwa tagihan yang timbul dari
perjanjian yang mereka tutup mengandung privilege; semua privilege adanya
ditentukan secara limitatif oleh undang-undang dan bahkan orang tidak diperkenankan
untuk memperluasnya dengan jalan penafsiran terhadap perikatan-perikatan (tagihan-
tagihan), yang tidak secara tegas di dalam undang-undang, dinyatakan sebagai hak
tagihan yang diistimewakan.
Menurut J. Satrio (ibid, hal. 29-30) privilege harus dituntut, harus dimajukan, artinya
kalau pemilik tagihan yang diistimewakan tinggal diam saja, maka tagihannya dianggap
sebagai tagihan biasa (konkuren). Pemilik tagihan tersebut harus menuntut agar ia

5. dimasukkan dalam daftar tingkatan menurut tingkat yang diberikan kepadanya menurut
undang-undang dan dengan demikian mendapat pelunasan menurut urutan tingkatnya
dalam daftar.
Privilege lain daripada gadai, hipotik, hak tanggungan dan fidusia, ia bukan merupakan
hak kebendaan. Pemilik hak tagih yang diistimewakan pada asasnya tidak mempunyai
hak-hak yang lebih dari orang lain. Ia tidak mempunyai hak untuk menjual sendiri
benda-benda atas mana ia mempunyai hak yang didahulukan untuk mengambil
pelunasan, ia tidak mempunyai hak yang mengikuti bendanya kalau benda itu ada di
tangan pihak ketiga (droit de suite). Kelebihannya hanya bahwa atas hasil penjualan
benda tertentu/semua benda milik debitur, ia didahulukan di dalam mengambil
pelunasannya. Mengenai apa saja yang termasuk ke dalam hak privilege ini dapat
dilihat dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUHPer.
5. Masalah dan Perlindungan
Konsumen ialah orang yang memakai barang atau jasa guna untuk memenuhi
keperluan dan kebutuhannya. Dalam ilmu ekonomi dapat dikelompokkan pada
golongan besar suatu rumah tangga yaitu golongan Rumah Tangga Konsumsi (RTK),
dan golongan Rumah Tangga Produksi (RTP). Perlindungan konsumen adalah
perangkat yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak sebagai contoh para
penjual diwajibkan menunjukka tanda harga sebagai tanda pemberitahuan kepada
konsumen. Dengan kata lain, segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum
untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
Oleh karena itu, Sebagai pemakai barang/jasa, konsumen memiliki sejumlah hak dan
kewajiban. Pengetahuan tentang hak-hak konsumen sangat penting agar orang bisa
bertindak sebagai konsumen yang kritis dan mandiri. Tujuannya, jika adanya tindakan
yang tidak adil terhadap dirinya, ia secara spontan menyadari akan hal itu. Konsumen
kemudian bisa bertindak lebih jauh untuk memperjuangkan hak-haknya. Dengan kata
lain, ia tidak hanya tinggal diam saja ketika menyadari bahwa hak-haknya telah
dilanggar oleh pelaku usaha.
Di Indonesia, dasar hukum yang menjadikan seorang konsumen dapat mengajukan
perlindungan adalah :
Undang Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (1),
Pasal 27 , dan Pasal 33.
Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 1999 No. 42 Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia No. 3821.
Undang Undang No. 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Usaha Tidak Sehat.
Undang Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbritase dan Alternatif Penyelesian
Sengketa.
Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan dan
Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

6. Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No. 235/DJPDN/VII/2001 Tentang
Penangan pengaduan konsumen yang ditujukan kepada Seluruh dinas Indag
Prop/Kab/Kota.
Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 795
/DJPDN/SE/12/2005 tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan Konsumen.
Menurut Undang- undang no.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen :
Pasal 1 butir 1,2 dan 3 :
Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum
untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam
masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk
hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan
Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan taua badan usaha, baik yang
berbentuk badan hukum maupun buka badan hukum yang didirikan dan berkedudukan
atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri
maupun bersama- sama melalui perjanjian menyelenggaraka kegiatan usaha dalam
berbagai bidang ekonomi. Seperti dalam UU Perlindungan Konsumen Pasal 3,
disebutkan bahwa tujuan perlindungan konsumen adalah sebagai berikut :
Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi
diri;
Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari
ekses negatif pemakaian barang dan / atau jasa;
Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut
hak-haknya sebagai konsumen;
Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian
hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan
konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang, menjamin kelangsungan usaha
produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan
konsumen.

7. DAFTAR PUSTAKA
Hapzi Ali, 2019. Modul BE & GG, Univeristas Mercu Buana.
Fernando, A. C. (2012). Business Ethics and Corporate Governance, Second Edition.
india. Pearson.
LoRusso, James Dennis. (2017). Spirituality, Corporate Culture, and American
Business: The Neoliberal Ethic and the Spirit of Global Capital (Critiquing Religion:
Discourse, Culture, Power), London. Bloomsbury.

8. Jawaban Forum Minggu 6
A. Latar Belakang dan Tata Perilaku (Code of Conduct)
PT Len Industri (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), berkomitmen
untuk melaksanakan praktik-praktik Good Corporate Governance atau Tata Kelola
perusahaan yang baik sebagai bagian dari usaha untuk pencapaian Visi dan Misi
perusahaan. Penyusunan Code of Conduct ini merupakan salah satu wujud komitmen
tersebut dan menjabarkan nilai-nilai dalam Budaya Kerja PT Len Industri (Persero) ke
dalam interpretasi perilaku yang terkait dengan etika usaha dan tata perilaku.
Etika Usaha dan Tata Perilaku (Code of Conduct) ini disusun untuk menjadi acuan
perilaku bagi Komisaris termasuk perangkatnya, Direksi dan karyawan sebagai Insan
Len dalam mengelola perusahaan guna mencapai Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan
melalui peningkatan daya saing dan memberikan nilai tambah kepada perusahaan.
B. Tujuan Etika Usaha dan Tata Perilaku (Code of Conduct)
Penerapan Etika Usaha dan Tata Perilaku (Code of Conduct) ini dimaksudkan untuk:
a. Mengidentifikasikan nilai-nilai dan standar etika selaras dengan Visi dan Misi
perusahaan.
b. Menjabarkan Tata Nilai sebagai landasan etika yang harus diikuti oleh Insan Len
dalam melaksanakan tugas.
c. Menjadi acuan perilaku Insan Len dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab
masing-masing dan berinteraksi dengan stakeholders perusahaan.
d. Menjelaskan secara rinci standar etika agar Insan Len dapat menilai bentuk
kegiatan yang diinginkan dan membantu memberikan pertimbangan jika menemui
keragu-raguan dalam bertindak.
C. Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan
1. Visi Perusahaan
PT Len Industri (Persero) adalah satu-satunya BUMN yang bergerak dalam bisnis
elektronika industri dan infrastruktur. Arah pengembangan perusahaan dijelaskan
dalam visi perusahaan, yaitu:
“Menjadi Perusahaan Elektronika Kelas Dunia”. Dengan penetapan visi tersebut,
diharapkan perusahaan dapat beroperasi dengan standar bisnis internasional serta
mampu bermain di pasar global.

9. Usaha untuk mencapai visi perusahaan tersebut, tercermin dalam Rencana Jangka
Panjang Perusahaan Tahun 2012–2016 dengan skenario pengembangan perusahaan
yang dibagi dalam 3 (tiga) periode, yaitu:
1. Periode Penguatan Basis Manufaktur dan Bisnis Kontraktor/EPC (Engineering,
Procurement dan Contractor) (2012)
2. Periode National Standard & Domestic Player (2013-2014)
3. Periode Global Standard & Regional Player (2015-2016)
2. Misi Perusahaan
Misi perusahaan ditetapkan sebagai berikut:
“Meningkatkan Kesejahteraan Stakeholder Melalui Inovasi Produk Elektronika Industri
dan Prasarana “
Dengan misi tersebut perusahaan mempunyai komitmen untuk selalu meningkatkan
benefit kepada seluruh stakeholder. Kepada pelanggan, perusahaan akan senantiasa
memberikan layanan produk dan jasa dengan kualitas tinggi, harga yang kompetitif
serta pelayanan yang memuaskan. Sedangkan kepada karyawan, perusahaan akan
memberikan penghasilan yang baik, jaminan kelangsungan kerja, sistem karir yang
memadai serta rasa kebanggaan kepada perusahaan. Kepada pemegang saham,
perusahaan mempunyai komitmen untuk selalu meningkatkan dividen serta nilai pasar
(market value) perusahaan. Demikian pula untuk stakeholder lainnya (masyarakat,
pemerintah dan lain-lain), perusahaan akan memberikan benefit sesuai dengan
porsinya.
Faktor kunci sukses Len yang dijabarkan dalam misi tersebut adalah melakukan inovasi
produk elektronika yang berorientasi pasar melalui perbaikan yang berkelanjutan
(continuous product improvement) disertai penguasaan teknologi. Selanjutnya bidang
elektronika yang menjadi garapan utama adalah produk elektronika industri (barang-
barang modal untuk industri dan vendor item) serta elektronika prasarana (infrastruktur
swasta/BUMN/Pemerintah).
3. Tujuan Perusahaan
Tujuan perusahaan adalah :
“Turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang
Ekonomi dan Pembangunan Nasional pada umumnya dan khususnya dalam bidang
Industri Elektronika dan Prasarana, yang mencakup bidang-bidang Broadcasting,
Multimedia, Teknologi Informasi, Elektronika Daya, Elektronika Energi, Jaringan
Telekomunikasi, Sistem Pengendalian dan Pengaturan, Navigasi, Persinyalan Kereta
Api, Elektronika Kelautan (Maritim), Elektronika Penerbangan (Avionics), Elektronika
Pertahanan baik perangkat lunak maupun perangkat kerasnya, selanjutnya disebut
Elektronika Industri dan Prasarana serta rekayasa di bidang keteknikan lainnya serta

10. optimalisasi aset-aset Perseroan, dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan
Terbatas.”
D. Nilai Budaya
Budaya Kerja PT Len Industri (Persero) adalah 442-ICE yang terdiri dari nilai-nilai untuk
membangun :
Personal Character. Nilai-nilai budaya 4-I :
 Integrity (Integritas).
Setiap insan memiliki pandangan dan pemikiran bahwa dirinya merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari perusahaan dan selalu ingin bersikap jujur
dan memberikan kontribusi positif kepada perusahaan.
 Innovation (Inovasi). Setiap insan memiliki sikap kreatif dan dapat
mengembangkan ide -ide (out of the box) serta mampu menjabarkan ide-ide
tersebut secara operasional .
 Independence (Independensi).
Setiap insan memiliki kemandirian dalam berpikir, bertindak, bekerja dan
berani mengambil keputusan dengan memperhitungkan risiko yang
bertanggung jawab.
 Insistence (Pantang Menyerah).
Setiap insan memiliki semangat yang tinggi, gigih, pantang menyerah, dan
berusaha keras untuk kepentingan perusahaan dan memiliki motivasi yang
tinggi untuk mengembangkan perusahaan.
Working Principle. Nilai-nilai budaya 4-C :
 Customer Focus (Fokus Pada Pelanggan).
Setiap insan fokus terhadap kebutuhan dan keinginan Pelanggan dan
berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan tersebut dalam
mewujudkan kepuasan Pelanggan.
 Continuous Improvement (Perbaikan Berkesinambungan).
Setiap insan berusaha melakukan perbaikan -perbaikan terhadap kualitas
produk dan jasa secara berkesinambungan.
 Commitment (Komitmen).
Setiap insan memiliki ikatan yang kuat terhadap pekerjaan dan selalu
berusaha menghasilkan yang terbaik.

11.  Competence (Kompetensi). Setiap insan memiliki kemampuan yang sesuai
dengan kebutuhan karyawanan dan selalu berusaha meningkatkan
kemampuan.
Performance. Nilai-nilai budaya 2-E :
 Effectiveness (Efektivitas). Setiap insan menghasilkan produk atau jasa yang
sesuai dengan target atau standar ditinjau dari sudut kualitas, biaya, dan waktu.
 Efficiency (Efisiensi). Setiap insan menghasilkan produk atau jasa dengan cara
yang tepat, sehingga terjadi keseimbangan antara keluaran (output) dan
masukan (input).
E. Tanggung Jawab
1. Insan Len
1. Mempelajari secara detil Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku (Code of
Conduct) yang terkait dengan pekerjaannya. Setiap Insan Len harus memahami
standar etika yang dituangkan dalam Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku
(Code of Conduct) ini;
2. Menghubungi atasan langsung, Unit Kerja Corporate Secretary, Unit Kerja
Human Capital & General Affairs, atau pihak-pihak yang telah ditetapkan oleh
Direksi, apabila Insan Len mempunyai pertanyaan mengenai pelaksanaan
Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku (Code of Conduct);
3. Segera membicarakan kepada pihak-pihak yang telah ditetapkan oleh Direksi,
setiap dijumpai masalah mengenai kemungkinan pelanggaran terhadap
Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku (Code of Conduct);
4. Memahami prosedur yang dipakai untuk memberitahukan atau melaporkan
kemungkinan pelanggaran terhadap Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku
(Code of Conduct);
5. Bersedia untuk bekerjasama dalam proses investigasi terhadap kemungkinan
pelanggaran terhadap Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku (Code of
Conduct).
2. Pemimpin Len
1. Membangun dan menjaga budaya kepatuhan terhadap Pedoman Etika Usaha dan
Tata Perilaku (Code of Conduct) melalui:

12.  Secara pribadi mendorong kepatuhan terhadap Pedoman Etika Usaha dan Tata
Perilaku (Code of Conduct);
 Melakukan pengawasan secara teratur mengenai program-program yang
bertujuan untuk mendorong kepatuhan Insan Len terhadap Pedoman Etika
Usaha dan Tata Perilaku (Code of Conduct);
 Memberikan contoh yang baik dalam cara bersikap maupun dalam bertindak
sehari-hari.
2. Memastikan bahwa setiap Insan Len mengerti bahwa ketaatan atas Pedoman Etika
Usaha dan Tata Perilaku (Code of Conduct) sama pentingnya dengan pencapaian
unjuk kerja.
3. Mendorong Insan Len untuk bertanya mengenai berbagai masalah integritas dan
etika bisnis.
4. Mempertimbangkan masalah kepatuhan terhadap Pedoman Etika Usaha dan Tata
Perilaku (Code of Conduct) dalam mengevaluasi dan memberikan penghargaan pada
Insan Len.
5. Mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap Pedoman Etika Usaha
dan Tata Perilaku Perusahaan (Code of Conduct) melalui upaya :
 Memastikan bahwa risiko kemungkinan terjadinya pelanggaran atas Pedoman
Etika Usaha dan Tata Perilaku (Code of Conduct) yang berhubungan dengan
proses bisnis dapat diidentifikasi secara dini dan sistematis;
 Melakukan identifikasi dan melaporkan sesuai prosedur yang ditetapkan
terhadap kegiatan anak perusahaan, afiliasi serta mitra kerja yang dapat
menimbulkan kemungkinan pelanggaran terhadap Pedoman Etika Usaha dan
Tata Perilaku (Code of Conduct);
 Memastikan dilaksanakannya pendidikan dan pelatihan tentang Pedoman Etika
Usaha dan Tata Perilaku (Code of Conduct) bagi seluruh Insan Len, anak
perusahaan, afiliasi dan melakukan sosialisasi kepada mitra kerja agar pihak-
pihak tersebut mengerti dan memahami Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku
(Code of Conduct) secara menyeluruh.
6. Melakukan deteksi atas kemungkinan pelanggaran terhadap Pedoman Etika Usaha
dan Tata Perilaku (Code of Conduct) melalui:
 Menerapkan pengawasan melekat untuk memperkecil resiko kemungkinan
terjadinya pelanggaran atas Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku (Code of
Conduct);
 Menciptakan sistem pelaporan atas kemungkinan terjadinya pelanggaran atas
Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku (Code of Conduct) yang sesuai untuk
melindungi kerahasiaan dari Insan Len yang melaporkan;
 Memastikan dilaksanakannya evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan
Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku (Code of Conduct) oleh Satuan

13. Pengawasan Internal untuk menilai efektivitas pelaksanaan dan cara
memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada.
7. Menindaklanjuti laporan kemungkinan terjadinya pelanggaran atas Pedoman Etika
Usaha dan Tata Perilaku (Code of Conduct) melalui:
 Memperbaiki secara cepat kekurangan yang dijumpai dalam penilaian kepatuhan
atas pelaksanaan Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku (Code of Conduct);
 Memberikan tindakan-tindakan indisipliner yang sesuai;
 Melakukan konsultasi dengan Corporate Secretary cq Unit Kerja Legal dan
Satuan Pengawasan Internal, serta Unit Kerja Human Capital & General Affairs
jika pelanggaran terhadap Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku (iii) yang
terjadi memerlukan campur tangan penegak hukum atau pihak yang berwajib.
____________________________________________________
STANDAR ETIKA
Etika Perusahaan dengan Karyawan
Len memperlakukan karyawan secara setara (fair) dan tidak membedakan suku,
agama, ras dan antar golongan dalam segala aspek. Len menyadari bahwa karyawan
mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan
Perusahaan. Oleh karena itu setiap karyawan dituntut dapat berpartisipasi dan
berperan aktif dengan jalan meningkatkan produksi dan produktivitas kerja melalui
hubungan yang dinamis, harmonis, selaras, serasi dan seimbang antara Perusahaan
dan karyawan.
Dalam melaksanakan etika ini, Perusahaan:
1. Mengacu kepada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dalam hal kesejahteraan
karyawan, penyediaan sarana dan prasarana kerja.
2. Melaksanakan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) secara konsisten.
3. Memastikan setiap karyawan telah mendapat sosialisasi isi PKB.
4. Menempatkan Ikatan Karyawan Len (IKL) sebagai mitra Perusahaan terkait
dengan hubungan industrial.

14. Etika Perusahaan dengan Pelanggan
Len mengutamakan kepuasan dan kepercayaan pelanggan dengan:
1. Menjual produk sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.
2. Membuka layanan pelanggan dan menindaklanjuti keluhan pelanggan tanpa
melakukan diskriminasi terhadap pelanggan.
3. Melakukan promosi yang berkesinambungan secara sehat, fair, jujur, tidak
menyesatkan serta diterima oleh norma-norma masyarakat.
Etika Perusahaan dengan Pesaing
Len menempatkan pesaing sebagai pemacu peningkatan diri dan introspeksi dengan
cara:
1. Melakukan market research dan market intelligent untuk mengetahui posisi
pesaing.
2. Melakukan persaingan yang sehat dengan mengedepankan keunggulan produk
dan layanan yang bermutu.
Etika Perusahaan dengan Pemasok
Len meningkatkan iklim saling percaya, menghargai, dan memupuk kebersamaan
dengan pemasok sesuai dengan kaidah-kaidah bisnis yang berlaku dengan cara :
1. Menetapkan penyedia barang dan jasa berdasarkan kepada kemampuan dan
prestasi.
2. Melaksanakan pembayaran kepada penyedia barang dan jasa dengan tepat
waktu dan tepat jumlah.
3. Menjatuhkan sanksi yang tegas terhadap penyedia barang dan jasa yang
melakukan pelanggaran.
4. Memelihara komunikasi yang baik dengan penyedia barang dan jasa termasuk
menindaklanjuti keluhan dan keberatan.
5. Menerapkan teknologi pengadaan barang dan jasa terkini (misalnya e-
procurement).

15. Etika Perusahaan dengan Mitra Kerja
Len meningkatkan iklim saling percaya, menghargai, dan memupuk kebersamaan
dengan mitra kerja sesuai dengan kaidah-kaidah bisnis yang berlaku dengan cara:
1. Membuat perjanjian kerja yang berimbang dan saling menguntungkan dengan
mitra kerja dan tidak melanggar aturan dan prosedur.
2. Mengutamakan pencapaian hasil optimal sesuai standar yang berlaku dan
terbaik.
3. Membangun komunikasi secara intensif dengan mitra kerja untuk mencari solusi
yang terbaik dalam rangka peningkatan kinerja.
Etika Perusahaan dengan Kreditur /Investor
Len menerima pinjaman/penanaman modal hanya ditujukan untuk kepentingan bisnis
dan peningkatan nilai tambah Perusahaan dengan cara:
 Menyediakan informasi yang aktual dan prospektif bagi calon kreditur/investor.
 Memilih kreditur/investor berdasarkan aspek kredibilitas dan bonafiditas yang
dapat dipertanggungjawabkan.
 Menerima pinjaman/penanaman modal yang diikat melalui perjanjian yang sah
dengan klausul perjanjian yang mengedepankan prinsip kewajaran (fairness).
 Berkomitmen untuk memenuhi kewajiban kepada kreditur/Investor sesuai
perjanjian yang telah disepakati bersama.
 Melakukan atau tidak melakukan sesuatu untuk melindungi kepentingan
kreditur/Investor sesuai perjanjian yang telah disepakati bersama.
 Berkomitmen melaksanakan kegiatan bisnis dengan sebaik-baiknya dan berhasil
dalam upaya memberikan imbal balik yang wajar kepada investor.
 Menghindari benturan kepentingan dengan kreditur/investor.
 Mendasarkan hubungan dengan kreditur/investor pada persamaan, kesetaraan
dan saling percaya
 Memberikan informasi tentang penggunaan dana untuk meningkatkan
kepercayaan kreditur/investor.
 Menjajaki peluang bisnis dengan kreditur/Investor untuk meningkatkan
pertumbuhan Perusahaan.
Etika Perusahaan dengan Pemerintah
Len berkomitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku
dengan cara:

16. 1. Membina hubungan dan komunikasi yang baik dengan Pemerintah Pusat dan
Daerah.
2. Menerapkan standar terbaik (best practices) dengan memperhatikan peraturan
yangberlaku mengenai kualitas produk, kesehatan, keselamatan, lingkungan dan
pelayanan.
Etika Perusahaan dengan Masyarakat
Len melaksanakan program tanggung jawab sosial dan dapat bersinergi dengan
program-program Pemerintah terkait, dengan cara:
1. Memberi kesempatan kepada masyarakat yang ingin mengetahui kegiatan-
kegiatan Perusahaan dalam batas tertentu.
2. Mengoptimalkan penyaluran program-program bantuan Perusahaan kepada
masyarakat.
3. Melarang karyawan memberikan janji-janji kepada masyarakat di luar
kewenangannya.
4. Tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada diskriminasi
masyarakat berdasar suku, agama, ras dan antar golongan.
Etika Perusahaan dengan Media Massa
Len menjadikan media massa sebagai mitra dan alat promosi untuk membangun citra
yang baik dengan:
1. Memberikan informasi yang relevan dan berimbang kepada media massa.
2. Menerima dan menindaklanjuti kritik-kritik membangun yang disampaikan melalui
media massa, namun tetap memperhatikan aspek risiko dan biaya.
3. Mengundang media massa untuk mengekspose berita tentang Perusahaan.
Etika Perusahaan mengenai keterbukaan dan kerahasiaan informasi
Perusahaan berkomitmen untuk mengungkapkan informasi bersifat material yang
penting dalam pengambilan keputusan kepada pihak berkepentingan.
Pengungkapan informasi material dan relevan tentang perusahaan kepada
stakeholders perusahaan merupakan hal penting untuk penerapan transparansi dan
pembentukan citra yang baik bagi perusahaan. Namun informasi yang berakibat
menurunkan daya saing perusahaan tidak diperkenankan untuk diungkapkan.

17. Etika Perusahaan dengan Organisasi Profesi
Len menjalin kerjasama yang baik dan berkelanjutan dengan organisasi profesi untuk
memperoleh informasi perkembangan bisnis, mendapatkan peluang bisnis dan
menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan:
1. Menerapkan standar-standar yang ditetapkan organisasi profesi.
2. Memberikan perlakuan yang setara terhadap organisasi profesi.
____________________________________________________
STANDAR TATA PERILAKU
Persamaan dan Penghormatan pada Hak Asasi Manusia
1. Hak asasi manusia adalah suatu yang bersifat universal. Len senantiasa
mendorong usaha-usaha untuk menjamin terpenuhinya hak asasi manusia.
2. Len berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap kegiatan operasi perseroan
tidak melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia dan masyarakat sekitar.
Etika Kerja Sesama InsanLen
Etika kerja antar sesama InsanLen dilandasi dengan:
1. Bekerja profesional dan sadar biaya untuk menghasilkan kinerja yang optimal.
2. Jujur, sopan dan tertib.
3. Saling menghargai, terbuka menerima kritik dan saran serta menyelesaikan
masalah denganmusyawarah mufakat.
4. Saling membantu, memotivasi dan bekerja sama dalam menyelesaikan tugas.
5. Mengkomunikasikan setiap ide baru dan saling mentransfer pengetahuan dan
kemampuan.
6. Mengambil inisiatif dan mengembangkan kompetensi dalam melaksanakan
tugas.
7. Berani mendiskusikan kebijakan yang kurang tepat untuk melakukan koreksi
yang konstruktif secara santun.
8. Menghargai perbedaan suku, agama, ras dan antar golongan.

18. Menjaga Kerahasiaan Data dan Informasi Perusahaan
Insan Len memanfaatkan data dan informasi perusahaan untuk meningkatkan nilai
tambah perusahaan dan pengambilan keputusan dengan cara:
1. Menggunakan sistem keamanan data yang memadai.
2. Memberikan informasi yang relevan dan proporsional kepada stakeholders
dengan tetap mempertimbangkan kepentingan perusahaan.
3. Menghindari penyebarluasan data dan informasi kepada pihak lain yang tidak
berkepentingan baik selama bekerja maupun setelah berhenti bekerja.
4. Menyerahkan semua data yang berhubungan dengan perusahaan pada saat
berhenti bekerja.
5. Menjaga kerahasiaan informasi tentang pelanggan.
Menjaga Aset Perusahaan
Insan Len mengoptimalkan penggunaan Aset perusahaan dengan cara:
1. Bertanggung jawab atas pengelolaan aset perusahaan dan menghindarkan
penggunaannya diluar kepentingan perusahaan.
2. Mengamankan harta perusahaan dari kerusakan dan kehilangan.
3. Melakukan penghematan pemakaian energi.
Penghormatan atas hak kekayaan intelektual
1. Insan Len wajib menghormati hak kekayaan intelektual pihak lain karena setiap
penggunaan yang tidak sah atas hak milik intelektual orang lain dapat
mengakibatkan Len menanggung gugatan hukum dan ganti rugi;
2. Setiap insan Len harus berpartisipasi secara aktif untuk melindungi hak atas
kekayaan intelektual milik Len;
Menjaga Keamanan dan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan
Insan Len menjadikan keamanan dan K3L sebagai bagian dari budaya kerja untuk
menciptakan suasana kerja yang tertib, aman, handal, nyaman dan berwawasan
lingkungan dengan cara:

19. 1. Len berkomitmen untuk mencapai standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja
serta Lingkungan Perseroan (K3LH) yang tinggi;
2. Pencapaian standar yang tinggi atas implementasi Keselamatan dan Kesehatan
Kerja serta Lingkungan Perseroan tersebut merupakan tanggung jawab bersama
seluruh Insan Len.
Mencatat Data dan Pelaporan
Insan Len mengelola data secara rapi, tertib, teliti, akurat dan tepat waktu dengan cara:
1. Mencatat data dan menyusun laporan berdasarkan sumber yang benar dan
dapatdipertanggungjawabkan.
2. Menyajikan laporan secara singkat, jelas, tepat, komunikatif untuk dipergunakan
dalam pengambilan keputusan dan sebagai umpan balik guna perbaikan kinerja.
3. Tidak menyembunyikan data dan laporan yang seharusnya disampaikan.
Benturan Kepentingan
1. Benturan kepentingan adalah situasi di mana Insan Len karena kedudukan dan
wewenang yang dimilikinya dalam Perseroan, mempunyai kepentingan pribadi
yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas yang diamanatkan oleh
Perseroan secara obyektif. Benturan kepentingan timbul karena adanya
perbedaan antara kepentingan ekonomis pribadi atau keluarga dengan
kepentingan ekonomis Perseroan;
2. Setiap Insan Len harus menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang dapat
menimbulkan benturan kepentingan dengan Perseroan, seperti menerima hadiah
atau manfaat (termasuk segala bentuk penyuapan dan kick back),
menyalahgunakan sumber daya atau pengaruh Len sehingga dapat
mendiskreditkan nama baik dan reputasi Len, memanfaatkan aset Persero untuk
kepentingan pribadi, melakukan pekerjaan dimana Insan Len dapat terdorong
untuk melakukan pekerjaan tersebut selama jam kerja aktif Len atau
menggunakan peralatan atau material dari Len terlibat dalam pengelolaan
perseroan pesaing dan lain-lain;
3. Len menghormati hak dari setiap Insan Len untuk ikut ambil bagian dalam
kegiatan keuangan, usaha maupun kegiatan lain yang sah diluar pekerjaan Insan
Len dengan syarat bahwa kegiatan tersebut harus sah dan bebas dari benturan
kepentingan dengan tanggung jawab mereka sebagai Insan Len;
4. Insan Len berkewajiban untuk mengungkapkan atas setiap keterlibatannya
dalam kegiatan keuangan, kegiatan usaha maupun kegiatan lain diluar
pekerjaannya di Len kepada atasan langsung dan Unit Kerja Human Capital ;
5. Direksi, komisaris dan pejabat setingkat di bawah Direksi wajib melaporkan
kepada instansi yang berwengang sesuai dengan peraturan yang berlaku

20. tentang kegiatan yang dilakukannya atau dilakukan keluarganya yang dapat
menimbulkan benturan kepentingan dengan Perseroan;
6. Pengertian keluarga adalah hubungan keluarga yang terjadi karena keturunan
atau perkawinan sampai dengan derajat kedua baik secara horizontal maupun
vertikal. Yang dimaksud dengan hubungan karena keturunan adalah orang tua,
anak, kakek, nenek, cucu, saudara langsung dan saudara kandung dari orang
tua. Yang dimaksud dengan hubungan karena perkawinan adalah suami atau
istri, suami dan istri dari cucu dan saudara ipar beserta suami atau istrinya.
Pembayaran Tidak Wajar
1. Insan Len dilarang untuk menawarkan dan atau memberikan sesuatu yang
berharga untuk memperoleh suatu keuntungan yang tidak wajar atau perlakuan
istimewa dalam melakukan penjualan atas barang atau pemberian jasa atau
melakukan transaksi keuangan kepada pejabat Pemerintah atau pihak-pihak di
luar Len;
2. Kebijakan Pembayaran Tidak Wajar mengatur standar etika dan praktek Len
mengenai pembayaran khusus dan sumbangan politis, baik kepada pejabat
Pemerintah maupun pihak-pihak di luar Len;
3. Len tidak mentolerir praktek-praktek yang tidak memenuhi kebijakan ini. Len
akan memproses lebih lanjut pelanggaran atas kebijakan ini sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku.
Hadiah dan Hiburan
1. Penerimaan dan pemberian hadiah, hiburan atau bantuan dalam pekerjaan,
akan dapat menyebabkan benturan kepentingan serta turunnya kepercayaan
publik terhadap integritas Perseroan;
2. Insan Len dilarang menerima atau memberikan hadiah baik bentuk uang
maupun barang atau segala bentuk hiburan dalam kondisi yang dapat
menimbulkan pandangan ketidakwajaran;
3. Len menetapkan standar etika yang mengatur secara khusus mengenai
penerimaan dan pemberian hadiah atau hiburan dari pihak ketiga di luar
Perseroan.
Penyalahgunaan Narkotika dan Obat Terlarang (Narkoba) dan Minuman Keras (Miras)
Insan Len bebas dari penyalahgunaan narkoba dan miras.

21. Aktivitas Politik
Insan Len bersikap netral terhadap semua partai politik dengan cara:
1. Tidak menggunakan fasilitas Perusahaan untuk kepentingan golongan/partai
politik tertentu.
2. Tidak merangkap jabatan sebagai pengurus partai politik dan/ atau anggota
legislatif.
3. Tidak membawa, memperlihatkan, memasang, serta mengedarkan simbol,
gambar dan ornamen partai politik di lingkungan Perusahaan.
Perdagangan Internasional
Sebagai Perseroan yang mempunyai visi untuk menjadi perseroan elektronika kelas
dunia, Len selalu berusaha untuk menghormati segala ketentuan hukum dan peraturan
internasional yang berkaitan dengan perdagangan internasional, termasuk masalah
perjanjian, transaksi perdagangan dan kerjasama strategis.