RDTR

1. RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
(R D T R )

2. SESUAI UNDANG-UNDANG NO.26 TAHUN 2007 TENTANG
PENATAAN RUANG DIMANA RDTR KOTA MERUPAKAN
PENJABARAN DARI RTRW KOTA
RDTR MERUPAKAN RENCANA YANG MENETAPKAN BLOK-
BLOK PERUNTUKAN PADA KAWASAN FUNGSIONAL KOTA
RDTR ADALAH RENCANA PEMANFAATAN RUANG BAGIAN
WILAYAH KOTA SECARA TERPERINCI, DALAM RANGKA
PENGATURAN ZONASI, PERIZINAN DAN PENGAWASAN
BANGUNAN
LATAR BELAKANG

3. Kedudukan RDTR dalam Penataan Ruang Kota
RTRW NASIONAL
RTRW PROVINSI
RTRW KOTA
RTR PULAU
RTR KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
RTR KAWASAN
STRATEGIS PROVINSI
RDTR KOTA STRATEGIS KOTA
RDTR KAWASAN TERTENTU
RDTR KAWASAN PERKOTAAN
PERATURAN DAERAH IJIN LOKASI/
PERUNTUKAN LAHAN
PENATAAN RUANG
PROSES IMB DAN
PENYELENGGARAAN
BANGUNAN GEDUNG
DAN LINGKUNGAN

4. Kedudukan Peraturan Zonasi Dalam
Penyusunan Rencana Tata Ruang

5. KEDUDUKAN RDTR KOTA
RDTR Kota Merupakan Produk Rencana Untuk:
• Rencana Operasional arahan Pembangunan Kawasan (operational
action plan)
• Rencana Pengembangan dan peruntukan kawasan (area
development plan)
• Panduan untuk rencana aksi dan panduan rancang bangun (urban
design guidelines)

6. PERSYARATAN RDTR Kota
1. RDTR disusun menurut Bagian Wilayah Kota yang telah ditetapkan fungsi kawasannya dalam
struktur ruang RTRW Kota.
2. RDTR dapat ditentukan menurut kawasan yang mempunyai nilai sebagai kawasan yang perlu
percepatan pembangunan , pengendalian pembangunan, mitigasi bencana, dan lainnya.
3. Wilayah perencanaan mencakup sebagaian atau seluruh kawasan tertentu yang terdiri dari
beberapa unit lingkungan perencanaan, yang telah dibangun ataupun yang akan dibangun.
4. Skala 1 : 5000 atau lebih besar sesuai dengan kebutuhan tingkat kerincian dan peruntukan
perencanaanya.
5. RDTR merupakan salah satu pedoman Pembangunan daerah yang memiliki kekuatan hukum
berupa Peraturan Daerah (PERDA)
6. RDTR dilakukan dengan memeriksa kesesuaian semua rencana dan ketentuan sektoral baik
horizontal, vertikal, diagonal seperti UU, PP, Kepres, Kepmen, Perda, KepGub, KepWal atau
KepBup, SKB, NSPM dan pedoman lain yang menunjang.
7. Pedoman berkekuatan hukum yang merupakan arahan pembangunan daerah untuk:
Perizinan Pemanfaatan Ruang
Perizinan letak bangunan dan bukan bangunan
Kapasitas dan intensitas bangunan dan bukan bangunan
Penyusunan Zonasi
Pelaksanaan Program pembangunan

7. PENENTUAN KAWASAN
PERENCANAAN
MENCAKUP SUATU KAWASAN ATAU BEBERAPA KAWASAN YANG
DIDALAMNYA TERBENTUK FUNGSI-FUNGSI LINGKUNGAN
TERTENTU YANG SALING TERKAIT, DENGAN KETENTUAN:
• Bagian pusat kegiatan wilayah kota dengan batasanya
• Wilayah kota dengan tema/ karakter kawasan fungsional
• Suatau kecamatan atau lebih dengan batasan administrasinya
Deliniasi perencanaan didasarkan pada:
1. Batasan fisik dapat berupa petunjuk alam seperti sungai,
danau, dsb; Petunjuk binaan seperti jalan , gang antar
bangunan dan lainnya
2. Batasan Administrasi (Seperti Batas RT/RW, Desa/Kelurahan,
Kecamatan)

8. MUATAN RDTR KOTA
1. PERSIAPAN PENYUSUNAN RDTR
• Penetapan lokasi perencanaan
• Menyusun Kerangka Acuan Kerja
2. PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN
DATA
• Inventarisasi
• Elaborasi
3. ANALISA KAWASAN PERENCANAAN
• Analisa struktur kawasan perencanaan
• Analisa peruntukan blok rencana
• Analisa prasarana transportasi
• Analisa fasilitas umum
• Analisa amplop ruang
• Analisa kelembagaan dan peran serta
masyarakat
4. PERUMUSAN DAN KETENTUAN TEKNIS
RENCANA DETAIL
• Konsep rencana
a. Produk RDTRRencana struktur
ruang kawasan
b. Rencana Peruntukan Blok
c. Rencana penataan bangunan dan
d. lingkungan (amplop ruang)
e. Indikasi Program pembangunan
f. Legalisasi RDTR
5. PENGENDALIAN RENCANA DETAIL
• Tujuan
• Komponen pengendalian
1. Zonasi
2. Aturan insentif dan dis insentif
3. Perizinan dalam pemanfaatan ruang
6. KELEMBAGAAN DAN PERAN SERTA
AKTIF MASYARAKAT
• Peran Kelembagaan
• Peran serta masyarakat

9. FORMAT RDTR KOTA
1. SKALA PERENCANAAN 1 ; 5000
2. PENDETAILAN LEBIH RINCI MENGGUNAKAN
PETA KERJA 1 ; 1000, SEBALIKNYA PADA FUNGSI
YANG EKSTENSIF (PERTANIAN, PERKEBUNAN,
KEHUTANAN) SKALA PETA DAPAT LEBIH KECIL 1
: 25.000
3. FORMAT PETA ANALISIS SEKURANG-
KURANGNYA 1:5000, UNTUK LINGKUNGAN LEBIH
DETAIL 1:1000
4. SUMBER PETA DASAR, HASIL FOTO UDARA,
CITRA SATELIT, DISARANKAN SETIAP DAERAH
TELAH MEMILIKI FOTO UDARA PADA KAWASAN
PERKOTAAN, KAWASAN CEPAT TUMBUH, DAN
KAWASAN STRATEGIS KOTA
5. FORMAT LAPORAN A-4, KECUALI LAPORAN
AKHIR A-3 DAN ALBUM PETA A-1
6. RDTR MERUPAKAN BAGIAN DARI RENCANA
WILAYAH, YANG DITETAPKAN SESUDAHNYA
MELALUI KEPUTUSAN WALIKOTA/BUPATI

10. MASA BERLAKU RDTR KOTA
RDTR KOTA DILAKSANAKAN DALAM RENTANG WAKTU 20
(DUA PULUH) TAHUN
DAN DITINJAU KEMBALI SETIAP 5(LIMA) TAHUN.

11. PERSIAPAN PENYUSUNAN
RDTR KOTA
Penetapan Lokasi Perencanaan
Didasarkan pada arahan yang telah dirumuskan dalam RTRW, namun dapat
pula didasarkan pada URGENSI/KETERDESAKAN penanganan kawasan
tersebut.
Menyusun Kerangka Acuan Kerja
Menberikan pesan kuat terhadap arahan kebijakan dan strategi
pembangunan ruang, yaitu:
 Perumusan arahan pengembangan ruang
 Perumusan pengelolaan pembangunan ruang

12. PENGUMPULAN DAN
PENGOLAHAN DATA
1. PELAKSANAAN KEGIATAN
Mempersiapkan pelasana tenaga survey
Mempersiapkan perlengkapan dan peralatan survey
Metode dan program
a. Pengambilan data sekunder
b. Pengambilan data primer
c. observasi/ identifikasi data lapangan
2. MUATAN DATA DAN INFORMASI
Fisik dasar kawasan
Kependudukan
Perekonomian
Penggunaan Lahan
Tata Bangunan dan Lingkungan
Prasarana dan utilitas umum
Identifikasi daerah rawan bencana

13. ANALISA KAWASAN PERENCANAAN
MUATAN ANALISIS
- ANALISA STRUKTUR RUANG
- ANALISA PERUNTUKAN BLOK
- ANALISA PRASARANA TRANSPORTASI
- ANALISA UTILITAS UMUM
- ANALISA AMPLOP RUANG
- ANALISA KELEMBAGAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

14. PRODUK RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
1. RENCANA STRUKTUR RUANG
a. RENCANA PERSEBARAN PENDUDUK
b. STRUKTUR RUANG
c. RENCANA BLOK
d. RENCANA SKALA PELAYANAN KEGIATAAN
2. RENCANA SISTIM JARINGAN
a. RENCANA SISTIM JARINGAN PERGERAKAN
- Jalan Raya
- Fasilitas Jalan Raya
>TrotoarPedestrian
>Parkir
>Persimpangan
>Terminal
- Angkutan Air
- Angkutan Udara
b. RENCANA SISTIM JARINGAN UTILITAS
- Sistim jaringan air minum
- Sistim jaringan listrik
- Sistim jaringan gas
- Sistim jaringan drainase
- Sistim jaringan air limbah
- Sistim jaringan sampah

15. 3. RENCANA FASILITAS UMUM
a. FASILITAS SOSIAL DAN UMUM
b. FASILITAS EKONOMI
c. BANGUNAN BERSEJARAH
d. RUANG TERBUKA HIJAU
e. RUANG TERBUKA NON HIJAU
4. RENCANA PERUNTUKAN BLOK
a. KEGIATAN PERUMAHAN
b. KEGIATAN PERDAGANGAN DAN JASA
c. KEGIATAN INDUSTRI DAN PERGUDANGAN
d. KEGIATAN PARIWISATA
e. RTH
f. RUANG TERBUKA NON HIJAU
5. RENCANA PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
a. TATA KUALITAS LINGKUNGAN
b. TATA BANGUNAN
c. ARAHAN GARIS SEMPADAN
6. INDIKASI PROGRAM

16. PENGENDALIAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
KOMPONEN
PENGENDALIAN
1. ZONASI
Klasifikasi zonasi adalah jenis dan hierarki zona yang disusun berdasarkan kajian teoritis,
kajian perbandingan maupun kajian empirik untuk digunakan didaerah yang disusun
peraturan zonasinya
2. ATURAN INSENTIF DISINSENTIF
Insentif  mendorong / merangsang pembangunan yang sejalan dengan rencana tata
ruang, mendorong pembangunan yang memberi manfaat yang besar kepada masyarakat,
mendorong partisipasi masyarakat dan pengembang dalam melaksanakan pembangunan.
Disinstentif  Menghambat/ membatasi pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana
tata ruang, menimbulkan dampak yang cukup besar bagi masyarakat sekitarnya.
3. PERIJINAN DALAM PEMANFAATAN RUANG
Tujuan  melindungi kepentingan umum, menghindari eksternalitas negatif, menjamin
pembangunan sesuai dengan rencana, serta standart dan kualitas minimum yang
ditetapkan.
4. PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG MELALUI PENGAWASAN