14. POLA HUBUNGAN DAN KEWENANGAN PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA DALAM UUPN PRESIDEN MENTERI TEKNIS (Selaku Pengguna Anggaran/barang) KEPALA KANTOR (Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/barang) MENTERI KEUANGAN (Selaku Bendahara Umum Negara) KEPALA KPKN (Selaku Kuasa Benda- haraUmum Negara) BENDAHARA PENERIMA/ PENGELUARAN Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Program Pendelegasian Kewenangan Perbendaharaan
15. PEMISAHAN KEWENANGAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA NEGARA MENTERI TEKNIS SELAKU PENGGUNA ANGGARAN MENTERI KEUANGAN SELAKU BUN PEMBUATAN KOMITMEN PENGUJIAN & PEMBEBANAN PERINTAH PEMBAYARAN PENGUJIAN PENCAIRAN DANA PENGURUSAN ADMINISTRATIF Administratief Beheer PENGURUSAN KOMTABEL Comptabel Beheer
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28. Transfer rutin/modal yang sifatnya tidak wajib kepada negara lain atau kepada organisasi internasional. Termasuk dalam hibah adalah : - Bantuan kemanusiaan. BELANJA HIBAH
29.
30.
31. RINCIAN BELANJA NEGARA DALAM FORMAT BARU BELANJA NEGARA BELANJA PEMERINTAH PUSAT BELANJA UNTUK DAERAH
32.
33.
34.
35. DPR BAPPENAS MENKEU DJA-PK KWL DJ-PBN ESLN SATKER DEP/LEMB MENTERI DEP/LEMB MENETAPKAN PAGU SEMENTARA PER PROGRAM PEMBERITAHUAN PAGU SEMENTARA MENETAPKAN ANCAR-ANCAR ALOKASI PER SATKER PENELAAHAN SEMENTARA KONSEP RKA-KL PER SATKER RKA-KL SEMENTARA MENKEU DJA-PK PRESIDEN BAHAN PIDATO KENEGARAAN 16 AGUSTUS PEMBAHASAN BERSAMA PADA MASING-MASING KOMISI/PANJA DPR MENKEU DJA-PK DEP/LEMB PUST/DAERH MENKEU DJA-PK MENKEU/ DJPBN KW DJ-PBN KPPN DEP/LEMB KWL DEP/ SATKER PAGU DEFINITIF/ NOTA KEUANGAN RAPBN PEMBERITAHUAN PAGU DEFINITIF SPAA PUSAT/ DAERAH DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) PENELAAHAN DAN PENGESAHAN DIPA PENCAIRAN DANA ALUR PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENELAAHAN RKA-KL DEFINITIF RKA-KL DEFINITIF LK + KONSEP DIPA