1. NOTULENSI RAPAT
KOMITE KOORDINASI KESADARAN PUBLIK ACEH
JAM 10:00 – 13:30
31 Agustus 2009
Ringkasan Pertemuan
Pembukaan oleh pak Usman Budiman.
Pak Usman membuka pertemuan dengan mengutarakan bahwa di bawah project DRR-A
pemerintah Aceh bermaksud membuat sebuah forum untuk penyadaran publik guna
mensosialisasikan dan perubahan sikap masyarakat terhadap bencana dengan benar.
Pemerintah berharap bahwa semua organisasi akan berbagi dan belajar satu sama lain untuk
membentuk penyadaran public yang strategis dan sistematis guna mempromosikan budaya
selamat sesuai dengan capaian ke empat dari proyek tersebut.
Catatan dari presentasi IRC:
1. IRC menerapkan program komunikasi dua arah
2. Program tersebut memungkinkan para penerima manfaat menggunakan media tersebut
untuk memperkuat masyarakat agar mampu mengadvokasi atau menyuarakan
kepentingan mereka.
3. Advokasi merupakan unit utama program dengan menggnakan media bahkan
menggunakan pendekatan individu seperti komunikasi SMS.
4. Dari program ini ada mekanisme pengaduan atau keluhan lintas sektor mulai dari
perumahan, sanitasi, layanan publik dll.
5. Program ini menggunakan satelit dan jejaring stasiun radio.
6. Saat ini melalui program ini ada 40,000 eksemplar tabloid “Rumoh PMI” didistribusikan
secara regular.
7. Distribusi tabloid tersebut disalurkan melalui baik itu jalur formal dan informal.
8. Program TVRI ditujukan untuk menutup kesenjangan yang mereka temui.
Bapak Susil Perera dari IFRC:
1. Telah banyak diskusi dan lokakarya tentang penyadaran publik dilakukan oleh berbagai
palang merah.
2. Melalui PMI, IFRC bekerja di 300 desa target yang saat ini mencapai 2000 penerima
manfaat.
3. Melalui program ICDRR, ada 630 tenaga sukarelawan telah dilatih.
Bapak Taherul Islam Khan, Palang Merah Amerika:
1. Bersama PMI, Palang Merah Amerika bekerja di 100 desa dari empat kabupaten.
2. Dengan dukungan ini, tim komite di setiap desa telah terbentuk. Program ini juga
melibatkan sekolah membangun contingency plan.
3. Advokasi/menyuarakan kepada pemerintah lokal melalui perjanjian kesepahaman antara
Palang Merah Amerika/PMI dan TDMRC.
4. Ada pendanaan CCF yang dialokasikan bagi tanggap darurat.
5. Setiap komite di setiap desa memiliki sirene untuk sistim peringatan dini. Demikian pula
peta bahaya dan kalender musim telah dibuat di setiap 100 desa tersebut.
Melalui pertemuan ini pak Usman mengundang sekali lagi kepada hadirin untuk ikut serta dalam
pertemuan berikutnya untuk Indian Ocean Wave (IOWave09) jam 2 di tempat yang sama.
Bapak Hendra dari CWS:
1. CWS bekerja di 15 desa di Aceh Besar, Aceh Jaya dan Nagan Raya untuk pendidikan
PRB.
1

2. 2. Untuk pendidikan PRB CWS bekerja baik itu pada struktur dan non struktur dengan
menggunakan modul yang dibuat oleh PMI dan bekerja dengan komite lokal yang sudah
ada demikian pula disertakan dengan kredit simpan pinjam.
3. Untuk Aceh Besar, CWS bekerja di 8 desa yang selalu berkoordinasi dengan PMI, jika
sudah ada komite PRB di sebuah desa, CWS tidak akan membuat komite baru namun
memberdayakan dan memperkuat yang sudah ada sebelumnya.
Palang Merah Amerika:
1. Beberapa pertemuan telah dilakukan dengan walikota, bupati yang berupaya
mengkaitkan pendanaan dari pemerintah untuk inisiasi PRB di tingkat masyarakat.
2. Banyak sekali hal yang telah dilakukan oleh LSM, apa yang dibutuhkan adalah
bagaimana pemerintah mengkoordinasikan semua ini untuk kemaslahatan semua
pemangku kepentingan dalam mengerjakan PRB di Aceh.
Bapak Usman Budiman:
1. Forum ini diharapkan mendukung Indian Ocean Wave 2009 (IOWave09) untuk
mensosialisasikan perhelatan ini ke masyarakat.
2. Draft APACC ini diharapkan mendapakan tanggapan dan hadirin memberikan masukan
serta menyepakatinya.
3. Forum ini untuk membantu kita memahami siapa melakukan apa dimana, bagaimana,
kapan dan untuk berapa lama.
Bapak Man B. Thapa dari UNDP:
Melalui forum ini kita akan mengetahui berapa organisasi yang bekerja pada penyadaran publik.
Kita juga bisa menghindari tumpang tindih dan mengulangi kesalahan. Sebagai contoh dua puluh
tahun yang lalu di Nepal ada jejaring lembaga-lembaga yang bekerja pada penyadaran publik
akan PRB, salah kegiatan yang bermanfaat kepada masyarakat adalah menterjemahkan banyak
dokumen dan informasi ke dalam bahasa Nepal yang merubah pola fikir masyarakat. Demikian
pula forum ini bisa mengidentifikasi keterkaitan yang hilang dalam penyadaran public dan
menyediakan pelatihan bagi para anggota.
Bapak Usman Budiman:
1. Kita sangat membutuhkan forum ini, dari presentasi IRC; banyak dari kita telah
melakukan banyak kegiatan, melalui forum ini kita akan mengerti yang kemudian
memungkin pemerintah memberikan rekomendasi area mana dan aspek apa yang perlu
dikerjakan.
2. Forum ini seharusnya sudah ada sejak beberapa tahun yang lalu selama masa
pemulihan dan rehabilitasi guna mengkomunikasikan semua isu pemulihan.
3. Pemerintah memerlukan sebuah forum untuk mengkomunikasikan dan mengemukakan
isu-isu pembangunannya, diakui bahwa pemerintah menerima keluhan yang terkait
dengan perannya dalam masa rehabilitasi dan rekonstruksi karena tidak adanya forum
semacam ini.
Bapak Susil Perera dari IFRC:
IFRC bekerja di lima desa di setiap kabupaten menemukan bahwa pemerintah kabupaten tidak
memiliki database untuk memilih masyarakat yang tepat untuk menjadi mitra kerja. Akhirnya
IFRC memutuskan berdasarkan data sejarah yang ada saja, jika pemerintah memiliki database
akan sangat mudah memilih masyarakat yang tepat menjadi mitra.
Bapak Usman Budiman
2

3. 1. Jika ada dana kita harus memutuskan daerah mana yang tepat untuk bekerja, namun
diakui bahwa saat ini belum ada peta. Maka diharapkan bahwa melalui proyek DRR-A
pemerintah akan mengerjakan pemetaan risiko.
2. Apa yang telah dilakukan oleh PMI sudah bagus. SOP di desa seharusnya dikaitkan
dengan tingkat kabupaten/Kota dan provinsi agar menjadi terintegrasi.
Bapak Susil Ferera dari IFRC:
Agar mempertimbangkan sumber-sumber yang dimiliki Aceh saat ini, sejak empat tahun terakhir
IFRC telah melatih banyak orang. Seharusnya tidak memerlukan tenaga dari luar lagi jika kita
ingin memberdayakan orang-orang yang sudah terlatih tersebut. Pemerintah, UNDP dan PMI
seharusnya menghubungkan orang-orang yang terlatih tersebut, karena mereka merupakan
asset Indonesia.
Bapak Taherul Khan Islam, Palang Merah Amerika:
1. Agar membuat matrik siapa melakukan apa dan di mana.
2. Inventarisasi dan mengumpulkan semua modul-modul pelatihan.
3. Disepakati bahwa dengan proyek DRR-A, data yang terkait denga PRB akan
dikumpulkan.
Bapak Man B. Thapa:
Mengingat kebanyakan organisasi akan meninggalkan Aceh segera pada Desember tahun ini,
TDMRC akan mengumpulkan data dari semua organisasi, untuk itu harap dimaklumi bahwa
TDMRC akan mengunjungi semua organisasi. Sumdaya lokal menjadi prioritas sebelum mencari
dari luar.
Pak Usman Budiman:
Dia setuju untuk menggunakan sumberdaya lokal dan percaya bahwa sumberdaya lokal yang
terlatih diberdayakan, mereka akan menyampaikan pesan yang sama secara konsisten kepada
masyarakat. Forum seperti ini seharusnya sudah dilakukan dari dulu, namun BRR sudah penuh
dengan kegiatan dan kurangnya orang yang mengangkat isu ini. Apakah kita sepakat untuk
membentuk forum ini?, tentu kita setuju. Kita membutuhkan forum ini.
Kesepakatan:
Forum sepakat untuk membentuk forum ini. IRC siap mendukung dengan menggunakan mendia
mereka serta program penyadaran public yang mereka jalankan. IFRC telah lama menunggu
forum semacam ini sejak dari awal. Beberapa hal yang harus dipertimbangkan; seberapa
cakupan kegiatan penyadaran publik ini, ada 1,6 juta penerima manfaat potensial,
kesinambungan dan bagaimana ini semua masuk ke dalam mekanisme PRB.
Bapak Susil Perera dari IFRC
Mengusulkan untuk pertemuan regular ini berpindah-pindah tempat di antara para anggota
demikian pula pimpinan rapat digilir untuk memastikan rasa kepemilikan dan kebersamaan.
T. Amiruddin dari Dinas Syariat Islam:
1. Sangat mendukung pendirian forum ini, secara pribadi berterima kasih kepada semua
pihak yang telah membantu Aceh.
2. Mengingat Aceh adalah masyarakat religious, ada saran untuk mengkaitkannya dengan
kegiatan-kegiatan keagamaan.
Pak A. Aziz dari DISHUBINFOKOMTEL:
3

4. 1. Untuk mencapai masyarakat akar rumput secara efektif, ada tiga komponen yang harus
dipertimbangkan; pertama, struktur untuk memastikan sampai ke tingkat masyarakat,
kedua, fasilitas dan ketiga sumberdaya manusia.
2. Dengan adanya pemberian otonomi penuh kepada pemerintah provinsi, peran sektor
publik berkurang, phenomena ini meningkat ego sektoral, maka tantangannya adalah
mengharmonikan semua sektor.
3. Ada bukti bahwa kegiatan penyadaran public cenderung berhasil jika menggunakan
media tatap muka dibandingkan menggunakan teknologi yang kurang efektif. Contohnya
dengan meniru tukang jual obat, metode ini lebih menarik dan efektif.
4. Saat ini ada program USU dari kantornya. Program ini menyediakan telepon umum di
setiap desa seluruh Indonesia dengan bekerjasama dengan Telkomsel, lalu semua desa
akan memiliki akses internet pada tahun 2010. Kita harus mempertimbangkan fasilitas
ini.
Pak Man B. Thapa:
1. Penilaian risiko sedang dilakukan oleh TDMRC. Saat ini sedang dalam penyeleksian 10
kabupaten/kota yang paling rawan bahaya, begitu sepuluh kabupaten/kota tersebut
divalidasi, akan diinformasikan kepada semua.
2. Matik WWW, ini tidak hanya terbatas pada penyadaran publik namun juga bagi kegiatan
PRB lainnya. Dengan matrik ini kita dapat membuat presentasi untuk masukan di masa
mendatang.
Ibu Veronica dari UNHABITAT:
1. Ada dua metode penyebaran informasi; pertama, Above the line, metode ini
menggunakan radio, TV, surat kabar dll; kedua, Below line, metode ini menggunakan
pelatihan dan kegiatan tatap muka lainnya.
2. Kita harus focus pada bagaimana menyampaikan informasi dasar, contohnya bagaimana
bertindak ketika tsunami terjadi. Karena hingga sekarang kebanyakan penerima
pelatihan dari kalangan ibu rumah tangga. Demikian pula kita butuh penilaian untuk
menemukan apa yang paling disukai masyarakat.
3. Evaluasi sejauh mana keefektifan metode penyebaran informasi tersebut.
Ibu Helena Rea/bapak Will Rogers:
1. Tertarik dengan model pendekatan penjual obat. Jika pemerintah komit untuk
melanjutkan, kita dapat menentukan goal kita karena target kita adalah perubahan sikap
secara berkesinambungan yang dirubah dengan menggunakan komunikasi perubahan
sikap (BCC). Dan pemahaman mereka akan bencana menjadi berakar.
2. Sangat penting untuk membuat sebuah model sebagai rujukan.
3. IRC melakukan evaluasi, ada tingkatan kebiasaan seperti menonton TV 100% di
pedesaan, tabloid lalu radio. Di antaranya, masyarakat juga menggunakan tokoh desa
sebagai sumber informasinya.
Pak Usman Budiman:
1. Komite koordinasi penyadaran public Aceh ini dibutuhkan dan harus didirikan.
2. Langkah berikutnya UNDP akan membuat TOR yang kemudian akan didiskusikan lagi
dalam waktu dekat untuk menyempurnakan TOR tersebut.
3. Kita bisa menyepakati tempat pertemuan berikutnya.
4

5. 4. Agar mempertimbangkan pendekatan gender dalam menerapkan kegiatan ini dan terima
kasih kepada semua masukan dan keikutsertaan semuanya dalam pertemuan ini.
Aga mempertimbangkan dukungan dari forum ini bagi kegiatan Indian Ocean Wave 2009
(IOWave09).
5

6. NOTULENSI RAPAT
KOMITE KOORDINASI KESADARAN PUBLIK ACEH
17 November 2009
TDMRC Building
Summary of the meeting
Pak Usman Budiman, menyambut semua peserta dan secara resmi membuka pertemuan.
beliau menegaskan bahwa inisiatif ini dimulai oleh Pemerintah Aceh untuk membawa semua
lembaga yang bekerja dalam Kesadaran Publik (PA) untuk berkerja bersama-sama. beliau juga
menyebutkan bahwa pertemuan terakhir yang diadakan pada tanggal 31 Agustus sepakat untuk
membentuk Aceh Komite Koordinasi Kesadaran Publik (APA CC), yang dihadiri oleh sekitar 35
lembaga. Pak Usman juga menyoroti bahwa beberapa kegiatan PA telah diprakarsai oleh
lembaga yang berbeda. Namun, masih ada banyak yang harus dilakukan untuk meningkatkan
kesadaran masyarakat terhadap bencana khususnya penargetan segmen tertentu dari
masyarakat seperti lansia, wanita, anak-anak dll. Oleh karena itu, katanya, berdasarkan
pengalaman masa lalu, kita perlu bekerja secara terkoordinasi agar kita dapat mencakup daerah
yang lebih luas dan mencapai hasil yang nyata bahkan dengan sumber daya dan waktu yang
terbatas waktu. Beliau juga akan menjelaskan proses pembentukan BPBD / A.
Beliau menyebutkan bahwa, sekali BPBA sepenuhnya didirikan dan fungsional, APACC akan
menjadi bagian dari BPBD A. Dia menekankan bahwa setelah pembentukan APACC, maka akan
mudah bagi semua lembaga untuk mengidentifikasi prioritas kegiatan dan menjangkau
masyarakat miskin dan kelompok melalui koordinasi yang lebih baik dan saling berbagi informasi.
Pak Fahmi Yunus pengarahan tujuan pertemuan, yaitu:
1. Forum mekanisme
2. Untuk mengembangkan KKPA / kapasitas APACC
Dia juga sempat membagi draft acuan dari APACC dan menekankan bahwa:
• PA berkaitan dengan kegiatan lPRB di Aceh seperti Rencana Aksi Daerah.
• Database pada PA dan preferensi media dari komunitas tertentu sebagai informasi
dasar yang diperlukan untuk merancang dan melaksanakan kegiatan PA.
• Menangani secara khusus masyarakat yang lebih rentan / minoritas.
• Wartawan memiliki peran unik dan spesifik untuk berkiprah di APACC.
• pertemuan ini juga bertujuan untuk memperoleh kesepakatan mengenai sekretariat dan
langkah berikutnya.
• Minta semua peserta / lembaga untuk memberikan informasi kegiatan PA yang sedang
berjalan untuk mengidentifikasi kesenjangan dan menghindari duplikasi intervensi.
Setelah presentasi Pak Fahmi dilakukan diskusi secara terbuka.:
Ayub Dinas Syariat Islam: mengusulkan untuk memasukkan KesbanglinmasI dan menyarankan
bahwa Sekretariat berada di Dinas KOMINTEL
1. KOMINTEL: Setuju untuk menjadi tuan rumah Sekretariat dan ini akan memungkinkan
untuk memiliki kegiatan yang komprehensif dan terkoordinasi. Untuk ini perlu dibentuk
(APACC). Sejauh ini koordinasi kita tidak bersinergi. Kita harus menghindari
kelembagaan yang mengetengahkan ego pribadi. Museum tsunami masih belum benar
fungsional / digunakan. PMI ingin menggunakan museum tapi tetap tidak menemukan
kewenangan hak untuk mendapatkan kekuasaan.
2. Rukayyah, PMI Prov. Aceh. Menanyakan siapa yang akan menjadi anggota APACC;
organisasi atau individu? Sekretariat APACC harus dekat dengan semua organisasi dan
terkait satu sama lain.
3. Furkan, PMI prov.Aceh: Persetujuan memiliki sekretariat di Museum Tsunami.
sekretariat harus mempunyai tim kecil. PMI memiliki bagian yang disebut Badan
6

7. Penanggulangan Bencana. Badan ini telah melakukan berbagai kegiatan PA dan kami
melaksanakan kegiatan ini dan harus menjadi salah satu anggota APACC.
Man B. Thapa: sedikit menjelaskan latar belakang pada APACC. Dia menyebutkan bahwa pada
awal 2009, PRB-tim A dikunjungi banyak lembaga yang bekerja di PA-DRR dan dibahas tentang
kegiatan yang sedang berlangsung, tantangan dan rencana masa depan. Banyak lembaga yang
dikunjungi, menyoroti perlunya sebuah forum koordinasi di tingkat provinsi untuk berbagi tentang
kegiatan yang sedang berlangsung, rencana masa depan dan tantangan untuk menghindari
duplikasi dan menjangkau orang-orang/kelompok miskin.
Berdasarkan diskusi dan saran dari lembaga yang berbeda termasuk Pemerintah, pertemuan
awal diselenggarakan pada tanggal 31 Agustus 2009 untuk mendiskusikan kemungkinan untuk
membentuk komite koordinasi. Pertemuan ini dihadiri oleh 35 perwakilan dan semua peserta
sepakat untuk membentuk komite koordinasi formal tentang PA pada tingkat propinsi. Hari ini,
kita harus bergerak maju berdasarkan perjanjian sebelumnya. Fahmi hanya mempresentasikan
rancangan ToR APACC untuk bahan diskusi. Dia juga menyebutkan bahwa UNDP DRR-A
proyek dengan sumber daya terbatas akan mencoba yang terbaik untuk mendukung
pembentukan dan penguatan APACC. Namun, DRR-A proyek sendiri mungkin tidak dapat
memulai dan menerapkan semua kegiatan yang diperlukan untuk memperkuat APACC. Oleh
karena itu, ada kebutuhan bagi kita semua untuk bekerja sama dan berbagi tanggung jawab dan
sumber daya.
Dr Khairuddin TDMRC
Anda dapat menulis TDMRC dan tidak perlu menulis Universitas Syiah Kuala. Sekretariat
memerlukan biaya operasional, mengapa tidak kita gunakan kantor-kantor pemerintah yang ada
untuk mengurangi biaya. Selain itu, sekretariat tidak akan mampu memobilisasi semua Dinas,
untuk contoh, surat undangan harus ditandatangani oleh Gubernur atau pejabat tinggi
Pemerintah. Jadi sekretariat ini harus menjadi bagian BPBD / A untuk menjamin keberlanjutan
dan koordinasi yang lebih baik.
M. Idris Kanwil Depag Aceh: Setuju usul Dr.Khairduddin tentang sekretariat. Pemerintah daerah
harus bertanggung jawab atas sekretariat untuk menjamin keberlanjutan. Nama APACC tidak
penting, yang penting adalah peran dan tanggung jawab. Demikian juga, bagaimana dengan
status anggaran? Saya pikir kita perlu mengkristal masalah ini.
Isnandar Dinsos: Dinsos diusulkan untuk menjadi bagian dari KKPPA karena Dinsos memiliki unit
untuk menghadapi bencana. Dinsos juga telah mempunyai TAGANA atau Taruna Siaga
Bencana. Saya setuju bahwa sekretariat yang melekat pada kantor pemerintah / kantor
gubernur. Karena kita tidak perlu berdebat yang penting adalah sustainability-nya.
Ferry MPBI: Mengapa kita tidak menunjuk lembaga yang relevan seperti SATKORLAK atau
Kesbanglinmas sebagai Sekretariat? Seperti untuk koordinasi, banyak organisasi bekerja hanya
di Banda Aceh. Suatu organisasi yang bekerja di kabupaten tanpa kantor di tingkat provinsi
diabaikan atau tidak tertampung dalam forum koordinasi. Kita harus memastikan
kesinambungan sehingga lembaga atau mekanismenya akan tetap ada bahkan setelah UNDP
menghentikan kegiatan di Banda Aceh.
Alvin Hidayat, American Red Cross
Pertama disarankan untuk mengidentifikasi masalah, sekretariat adalah hal yang kedua. Juga
tentang anggaran misalnya karena partisipasi adalah macan ompong tanpa anggaran. Perlu
dibuat matrix tentang siapa yang melakukan apa, seperti yang telah dilakukan pada tahun 2007.
Kita dapat mulai dari anggaran. PMI meliputi seluruh bagian Aceh. Jika sekretariat harus
didirikan, silakan memilih lembaga yang relevan untuk menyimpannya. Adapun strategi dan
ToR, kami akan melakukannya di waktu berikutnya. Mari kita fokus pertemuan berikutnya untuk
menyelesaikan ToR, strategi dan sekretariat.
7

8. Fahmi: Seperti kita semua tahu bahwa, BPBD belum didirikan, jadi kita harus berpikir
lembaga/dinas yang tepat untuk tuan rumah Sekretariat APACC.
Dr Khairuddin: Pak Usman harus menunjuk seseorang atas nama BPBA untuk mengikuti proses
ini. Untuk menjaga agar mereka menyadari kegiatan ini. Hal ini untuk menghindari rantai yang
hilang dan agar mempunyai rasa memiliki.
Presentasi:
Ismed dari YPA / Yayasan Permakultur, membuat judul presentasi "". Presentasi Nya
difokuskan pada kegiatan kesadaran masyarakat dalam PRB dan permaculture.
Ajiz, menekankan bahwa museum tsunami harus segera dikelola. Kita dapat menetapkan
sekretariat APACC di museum, ini untuk jangka panjang untuk mengakomodasi kegiatan
mendatang dari kabupaten misalnya. Saya ingin meminta UNDP untuk memfasilitasi untuk
mendirikan sekretariat di Museum Tsunami. Tidak ada SK untuk mengelola museum yang
berada di dinas Pariwisata.
Neni: Ada wacana bahwa APACC harus terletak / berlokasi di gedung baru di kompleks kantor
Gubernur.. Dia juga meminta semua peserta untuk menghadiri forum ini secara teratur ini dan
hasilnya akan dikirim melalui email.
Man B. Thapa: mengatakan bahwa lokasi Sekretariat akan dibahas dengan pejabat Pemerintah.
Setelah BPBD / A didirikan APACC akan menjadi bagian BPBD / A .
Alvin: Prioritas kami adalah untuk memiliki gambaran besar dari APACC, kita akan
membahasnya pada pertemuan berikutnya. Mari kita rencanakan pertemuan berikutnya segera.
Dr Khairuddin menyarankan untuk membentuk kelompok kecil untuk menyelesaikan ToR nya,
mengembangkan rencana kerja selanjutnya.
Pertemuan itu mengusulkan untuk menugaskan:
1. Ferry (MPBI)
2. Alvin (AMCROSS)
3. ISMED (YPA)
4. PMI
5. CWS
6. TDMRC
Akhirnya, Man Thapa mengucapkan terima kasih kepada semua peserta untuk partisipasi aktif
dan nasihat / saran untuk membuat forum APACC untuk koordinasi yang lebih baik.
Pertemuan itu akhiri dengan keputusan bahwa Satuan Tugas akan bertemu pada 23/11/2009 di
ruang pertemuan UNDP pukul 9 pagi dan menyelesaikan ToR, rencana kerja, sekretariat, dll
8

9. NOTULENSI RAPAT
KOMITE KOORDINASI KESADARAN PUBLIK ACEH (PACC)
Tempat :
GARUDA PLAZA HOTEL
Jl. Sisingamangaraja No. 18 Medan
Work Shop “Peran Koordinasi Penyadaran Publik untuk Pengurangan Resiko Bencana”
Medan, 17 Maret 2010
Jam 09.00 s.d 12.30 WIB
 Pak Aziz
- Merupakan forum kordinasi dari organisasi yang di fasilitasi oleh UNDP
- Forum yang mempunyai hubungan emosional untuk ditindaklanjuti dan merupakan
Forum Koordinasi Lintas Sector
♦ Dilajutkan oleh Fasilisator Pak Feri
- Tujuan Diskusi tindaklanjut dari komite Penyadaran Publik
- Kita di daerah menggadopsi apa yang dilakukan oleh masyarakat seperti pembentukan
lembaga
- Ini merupakan forum penyadaran publik
- Adanya komite penyadaran publik penanggulangan bencana
 Dari RAPI
- Posko Informasi Bencana merupakan kegiatan rutin yang menempatkan petugas dengan
sekretaris informasi RAPI di menasah manyang sejak tahun 2007
- Seharusnya Rapi di bawah Dishub namun koodinasi sekarang lebih banyak ke Dinas
Sosial
- Sakorlak Manajemen masih lemah
Mencakup :
Mengaruh --- Kesiasiagaan dan tanggap darurat
 Muktaruddin Yakob ( AJI )
- Anggota 50 orang x 2 tempat ± 100 orang
- Sangat optimis PRB ini
- Untuk memberikan pemecahan kepada masyarakat tentang PRB.
- Kampanye tidak nyambung kalau tidak ada media perlu ada silaturrahmi ke media
- Buat semacam Ipen
Mempengaruhi --- tanggap darurat
 M. Yusuf ( KPID )
- ini merupakan struktur awal perlu ada pedoman dan ide di mana perlu membentuk
komite bersama (KBPRB)
- belum ada suatu penanganan koordinasi dengan Dinas terutama dengan Dishub
Komintel
 Pak Helmi ( WALHI )
- merupakan sebuah lembaga yang peduli terhadap lingkungan
- Pembagian level dengan 2 level
1. Pemerintah / Kebijakan
2. Masyarakat ----- Perlu adanya kesadaran
9

10. - Walhi mempunyai data daerah potensi Bencana
 Respon Peserta
- Lebih mengaruh → Pencegahan ( mitigasi )
 Ibu Aminah ( Dinas Pendidikan )
- Memasukan kurikulum untuk dibuatkan bahan ajar untuk anak –anak seperti simulasi
- Sekarang ini sedang dilakukan
 Respon → Peserta
- Kelompok Mitigasi dan pencegahan
 Ibu Yuni ( SPIN Sejahtera )
- Bergerak dibidang sosialisasi kepada semua kelompok terutama media Radio untuk
dapat di komunikasikan agar mudah dilaksanakan oleh komunikator dan diterima oleh
masyarakat.
- Sehingga semua Informasi yang disampaikan dengan mudah dapat dilaksanakan
- Lagi mengerjakan Proyek Pegurang Resiko Bencana → Lusia, Anak – anak, Perempuan,
Kelompok cacat yang merupakan kelompok Rentum
- Arca → Krueng Raya, Sibreh, Darussalam
- Kontra SPIN → Hundicap, Plower
 Radio Jati
- Kelompok → Pencegahan
 Ismet
- Program lebih pertanian Organik
- Yang telah melaksanakan beribu orang yang menerima program ini dengan Multi cuture
- Pertanian, berkebun dan beternak
- Penanggulangan bencana dengan berbasis masyarakat
- Bagaimana masyarakat tahan terhadap Bencana dengan melatih anak –anak sekolah
- Programnya mebuat film dengan menayangkan di Aceh TV dan melalui Layar Tancap
- Koordinasi dengan /instansi terkait untuk mendapatkan Rekomendasi
- Kelompok → Rehap / Rekon dan mitigasi
 Pak Yusuf → PWI
- Mempunyai perwakilan yang agak merata
- PWI tidak ada wadah media tapi koordinasi dengan wadah –wadah media
- PWI melakukan sesuatu rencana umum
- Kelompok → Rehap / Rekon
 ORARI
- sebagai sarana Radio Penyampaian Informasi
- melaksanakan pemasangan dan perbaikan Stasiun – stasiun Radio untuk memperluas
jangkauan
- Koordinasi dengan Dishub Komintel
- Digunakan juga digunakan masyarakat luas
- Orari sangat fokus kepada komunitas orari
- Infrastruktur Orari cukup untuk mendukung program ini
- Kelompok → kesesiagaan dan tanggap darurat
 Dinas Sosial
- Kegiatan 2019 banyak sebagai penanggulangan persiapan bencana
- Mitra tokoh masyarakat dan elemen Publik yang melakukan PRB
- Tupoksi logistik
10

11. - Tagana PRB berbasis masyarakat perpanjangan tangan Disos di lapangan. 1114 orang
diseluruh Aceh. WWW. TAGANA ACEH.go.id
- Kelompok → Tanggap darurat dan kesesiagaan
 M. Yusuf → KPID
- Lebih mengarah kepengurusan isi siaran
- Memafaatkan monitoring
- Masukan dari pak aziz untuk memfasilitasi perizinan Radio – radio
 Ibu Hera → UNDP
Ada beberapa program pokok yang dilakukan UNDP
I. 1. Sharing nya: menjadikan Aceh lebih aman merupakan program utama UNDP
2. PRB berbasis masyarakat
3. PAAC → penyedaran publik
4. Membuat Qanun bencana (Pembentukan BPB Aceh)
II. Menyeleksi 10 Kab/Kota untuk pekerjaan PRB
 Herianto → Sakorlak
- sebelum 2003 lebih peran kepada janda dan anak- anak
- Dalam penyadaran publik kurang terdapat tindak lanjut dari informasi yang ada di
lapangan
- Kelompok → tanggap darurat
 Asriani → Dishub Komintel
- Sosialisasi peraturan daerah
- Kegiatan unggulan kesenian daerah dan pertunjukan rakyat
- Punya Anggaran khusus yang selain yang merupakan rutinitas punya juga Anggaran
yang dapat dimasukan program bebas untuk penyebarluasan Informasi pemerintah
Daerah melalui media elektronik
- Kelompok → pencegahan
 Badan Meterologi → BMKG
- 5 unit yang dimiliki (BMKG )
- Mata Ie
- Blang
- Indrapuri
- Lhokseumawe dan Meulaboh
- Penelitian lebih lanjut karena gempa pengaruh ke atmosfir
- Peringanan dini cuaca ektrim → SOP
- Kelompok → mitigasi dan kesesiagaan
 PMI
- Bermacam bidang salah satunya Radio Rumah PMI
- PMI tidak langsung menanggulangi pembangunan kecuali ada donor
- Kelompok → Mitigasi, kesesiagaan dan tanggap darurat
 Zulkarnen BP3A → Badan Pemberdayaan Perempuan
- Bencana sosial yang lebih fokus
- KDRT → Rumah Sakit Bayangkara selanjutnya ke RSU di rujuk udah parah
- Trafiking
 Pak Muklis → Dishub Komintel Kota
- Siaran keliling yang dilakukan rutinitas
- Merupakan kegiatan yang sangat efektif ke desa – desa
- Dialog Publik baik TV maupun Radio
11

12. - Program di kegiatan di Taman Sari :
- Bahaya AIDS
- Narkoba
- Web www.PerhubunganBandaAceh.go.id
- Kelompok → pencegahan
 MAA
- Potensi yang ada program kota Banda Aceh uji coba
Sytem manajemen kalbu, ruang lingkup Akper, majelis taklim, MAN
- Lebih banyak kesikap fisik yang diberikan bantuan oleh NGO dan LSM dll, sehingga
kurang masalah hati mulai komplik dan Tsunami
- Kelompok → Pencegahan
Kedepan udah TUU Tupoksi dri masing –masing komite untuk Forum ke depan
 Pak Syukri → Dinas Syariat Islam
- lebih kepada sosialisasi, penyuluhan dan pembinaan yang berdekatan dengan Depag
- lebih efektif dengan Agama dalam melakukan pencegahan bencana
- ada keterkaitan Agama dab Adat Aceh
- Mengarah nilai Agama menjadi nilai Adat
- Perlu koordinasi dengan Dinas Syariat Islam dengan adanya program – program
Sosialisasi pertahun melalui Dai-dai dan Khatib - khatib dll
- Memasukan Resiko Bencana ada dalam hati mereka
- Kelompok → Pencegahan
Lanjutan Diskusi
1. Level koordinasi
2. Level merancang ada
Disini sudah ada
1. Sekretariat
2. Dana
Pemerintah Aceh
Draft Kerangka Acuan/ Concept Note
Komite Koordinasi Kesadaran Publik Aceh (APACC)
Aceh Public Awareness Coordination Committee (APACC)
Latar Belakang
Provinsi Aceh sudah lama menjadi korban bencana dan keterbelakangan, baik secara politik
maupun pisik, beberapa diantaranya dipublikasikan secara luas. Risiko kembalinya komplik
politik saat ini kelihatan semakin berkurang. Perjanjian perdamaian Agustus 2005 telah berjalan
tanpa ada pelanggaran yang serius dan komitmen sejak dilaksanakan secara luas. Perundang-
undangan yang baru telah memenuhi tuntutan-tuntutan mendasar bagi perluasan otonomi di
provinsi Aceh yang pada akhirnya mengarahkan kepada situasi politik yang lebih stabil.
Berdasarkan sejarah, Indonesia demikian pula Aceh, mengurangi kerawanan masyarakat kepada
risiko-risiko bencana yang merupakan bagian normal dari pemikiran sehari-hari yang terefleksi
dari rancangan bangunan, perencanaan penggunaan lahan atau yang paling sederhana
keputusan keluarga atau masyarakat tentang pembangunan sebuah rumah, rancangan mesjid
yang baru atau perluasan desa. Sayangnya, praktek-praktek ini diabaikan oleh praktek bisnis
yang tidak mengindahkan moral, pertumbuhan penduduk, pencarian lahan yang murah,
ketidaktepatan penerapan teknologi baru untuk konstruksi dan produksi pertanian. Yang
menguntungkan adalah peralihan sedang terjadi ke arah pemulihan kembali pemikiran tersebut
dalam proses pembangunan masa depan Aceh.
12

13. Selama tiga atau empat tahun, pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa langkah-
langkah ekstrim yang penting untuk menciptakan lingkungan kebijakan-kebijakan dan peraturan
yang diperlukan yang mulai membentuk pondasi mendorong masyarakat berinvestasi untuk
keselamatan mereka sendiri dengan mengurangi risiko bencana yang merusak. Ini dimulai
dengan disahkannya undang-undang (pengurangan risiko) manajemen bencana nasional yang
melihat ke depan yang sekarang diberlakukan (UU No 24/2007). Pemerintah juga telah
menginisiasi sebuah dialog antar pemerintah, public/suwasta untuk menerapkan Rencana Aksi
Nasional untuk Pengurangan Risiko Bencana (RAN-PRB) berdasarkan Strategi Pengurangan
Bencana Internasional PBB yang telah disepakati secara internasional (ISDR), Kerangka Aksi
Hyogo untuk Pengurangan Risiko Bencana (HFA-PRB). Aceh yang rawan gempa, Jawa Tengah
dan Yogyakarta telah melompat ke depan dari pemerintah lainnya di seluruh dunia dengan
mempersiapkan Rencana Aksi Daerah mereka untuk Pengurangan Risiko Bencana (RAD-PRB).
Dan dalam dua tahun terakhir, Rencana Kerja Tahunan Pemerintah nasional telah memasukkan
anggaran substansial untuk pengurangan risiko sebelum bencana.
Di Aceh, Pemerintah Aceh yang baru terpilih juga mengambil langkah-langkah inisiasi segera
setelah pelantikannya pada bulan Februari 2007. Sejak dari awal, pemerintah telah berjanji pada
dirinya sendiri dan jajarannya untuk menciptakan reformasi fundamental terhadap pemerintah
provinsi dan kabupaten. Reformasi ini termasuk pengurangan risiko bencana (PRB) sebagai
salah satu dari prioritas-prioritas kunci pembangunan provinsi. Komitmen ini terejawantahkan
dalam susunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) provinsi untuk tahun
2007-2012. RPJM secara resmi menjadikan pengurangan risiko bencana (DRR) salah satu dari
Sembilan strategi pembangunan provinsi Aceh. pemerintah provinsi juga telah menginisiasi dan
memimpin Kelompok kerja PRB Aceh melalui sebuah proses untuk menentukan siapa sedang
melakukan apa tentang kegiatan PRB dan di mana di Aceh. analisa ini mewakili struktur
penyusunan RAD-PRB yang dapat membantu provinsi Aceh sebagai alat untuk mengkoordinir
pekerjaan PRB lebih baik dan mengidentifikasi kesenjangan dan kebutuhan. Ini dimaksudkan
bahwa pemerintah Aceh dan Kelompok Kerja PRBnya akan berevolusi menjadi Komite
Koordinasi Penyadaran Publik yang dipimpin oleh pemerintah yang akan memimpin penilaian
kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung, diskusi dan merancang kegiatan-kegiatan di masa
mendatang dan mengidentifikasi kesenjangan-kesenjangan yang terjadi pada kegiatan-kegiatan
penyadaran public di provinsi Aceh.
Komite Koordinasi Penyadaran Publik Aceh (A-PACC):
Latar belakang di atas jelas sekali menyampaikan situasi bencana provinsi dan inisiatif-inisiatif
yang sedang berlangsung baik di tingkat nasional maupun provinsi. Dalam kontek ini, untuk
mendukung pemerintah Aceh secara efektif merancang dan menerapkan kegiatan penyadaran
publik tentang pengurangan risiko bencana yang terkoordinasi, itu dirasakan oleh organisasi
yang bekerja pada bidang penyadaran public tentang PRB bahwa ada kebutuhan untuk
membangun sebuah komite koordinasi pada tingkat tertinggi (tingkat provinsi).
Inisiatif ini dibangun berdasarkan pertemuan convergence tahun lalu yang telah diselenggarakan
oleh Pemerintah Aceh tentang PRB demikian pula para wartawan pada bulan September 2007.
Begitu berdiri dan berfungsi secara penuh, BPBD akan berfungsi sebagai Sekretariat A-PACC.
Di bawah kepemimpinan Wakil Gubernur, Pemerintah Aceh A-PACC akan mengadakan
pertemuan reguler (sekali sebulan) dan A-PACC akan:
• Berfungsi sebagai mekanisme tingkat provinsi di mana provinsi Aceh dapat
mengutarakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penyadaran publik (PA) tentang
PRB;
• Mendukung identifikasi kebutuhan-kebutuhan kritis dalam bidang penyadaran public
tentang PRB, pada prioritas dasar, memobilisasi/alokasi sumber-sumber, table rencana
aksi, dan monitoring serta review implementasi kegiatan-kegiatan PA;
• Menfasilitasi penggunaan sumber-sumber yang lebih baik, upaya PA PRB yang efektif
dan terintegrasi di kalangan para pemangku kepentingan baik itu provinsi, nasional,
regional dan internasional sementara menyediakan kerangka kerja bagi berfikir
sistematis dan komitmen terhadap prioritas tindakan lintas sektor dan teritori;
• Berfungsi sebagai katalisator bagi konsultasi tingkat provinsi dan membangun
consensus, demikian pula untuk identifikasi prioritas PA serta membantu dalam kegiatan
13

14. merancang, implementasi dan monitoring kegiatan-kegiatan PA. penekanan sebaiknya
pada penerapan dan tatalaksana kegiatan PA daripada memproduksi sebuah “Rencana
Aksi” sebagai produk akhir; dan
• Menyediakan panduan yang mengkaitkan kegiatan PA dengan semua kegiatan-kegiatan
PRB di tingkat provinsi.
Kegiatan Permulaan:
• Membuat basis dasar informasi untuk kegiatan PA, para pelaku dan tantangannya;
• Mengidentifikasi kelompok target, kesenjangan, perhatian khusus, dll. Dan membuat
prioritas-prioritas PA yang dapat diterima;
• Mengadvokasikan kebutuhan mendesak bagi pembangunan sebuah kegiatan PA yang
efektif dan komprehensif;
• Pengukuran perkembangan yang dibuat dalam mempromosikan kegiatan PA dan
keterkaitannya dengan kegiatan-kegiatan PRB lainnya;
• Menyusun rencana kerja berorientasi hasil bagi Komite Koordinasi PA Aceh untuk
mengkoordinir kegiatan PA tersebut terkait dengan kebutuhan provinsi;
• Mengkoorinir upaya bersama di kalangan para anggota Komite Koordinasi PA Aceh
untuk mempromosikan budaya selamat di semua tingkatan dan lintas segmen
masyarakat.
• Merancang dan mengimplementasikan kegiatan PA yang focus pada perempuan
khususnya dan yang lain pada umumnya;
• Monitoring, pencatatan dan pelaporan kegiatan PA di tingkat provinsi dan kabupaten
terkait dengan kegiatan-kegiatan prioritas pemerintah Aceh dalam PRB;
• Mendokumentasikan pembelajaran dan praktek terbaikm dan berbagi temuan di tingkat
provinsi dan kabupaten/kota;
• Bekerja atas integrasi PA yang lebih baik ke dalam rencana dan program provinsi dalam
pembangunan serta bantuan kemanusiaan; dan
• Menfalitasi berbagi informasi, sumber daya, kontak dan jejaring kerja di berbagai
tingkatan.
• Membentuk konsorsium wartawan untuk penyadaran PRB.
Peserta:
NO Nama Institusi Jabatan Handphone Email
1 Muhammad Hamzah AJI Banda Aceh 0813604869?? mhpembaruan@yahoo.com
2 AJI Kota Banda
Yayan 0651637708 yayan_z@yahoo.com
Aceh
3 American Red DM
Taherul Islam Khan 0812-6989383 taherul@amredcross.org
Cross Delegate
4 Desi ANTARA 0813-60681208 Decee_dec@yahoo.com
5 teukuzulkifli@gmail.com,
DM
TEUKU ZULKIFLI BELGIAN RC 0812-6998220 teuku.zulkifli@crb-
Officer
indonesia.org
6 KaBiro Hukum
B. Hamid,
dan Hubungan
SH,M.Hum
Masyarakat
7 Kep STA
Syahnan BMKG NAD 816340827 stageobsi@yahoo.co.id
Geofisika
8 Canadian Red DRR
Shesh Kafle shesh.kafle@redcross.ca
Cross Delegate
9 junike@cwsindone
Junike CWS Indonesia Sr.PO '0813-39407671
sia.or.id
10 Prof.Dr.Ir.Yuwaldi Dinas Kepala 0813-60159210 yuwaldi@gmai.com
14

15. Away Hubkomintel
11 Kepala Dinas
Dr. T.M.Thaib,
Kesehatan
Sp.A,M.Kes
Prov.Aceh
12 Drs.Irhamuddin DIKNAS
13 Kepala Dinas
Drs. Ridwan
Sosial
Sulaiman
Prov.Aceh
14 Kepala Dinas
H.Zainuddin Ahmad,
Syariat Islam
S.Ag
Prov.Aceh
15 Herry Djati FM 081269865708 herry@djatifm.com
16 Shelly W.M HIVOS PO. DM 0813-18819273 smarliane@hivos.or.id
17 DM
Susil Perera IFRC susil.perera@ifrc.org
Delegate
18 Consultan
Will Rogers Irish Red Cross 0812-6991832 irc05@cbn.net.id
t COP
19 Japan Red JRCS
Fumiko Yasuda 0812-6995081 fumiko-yasuda@mob.jrc.or.jp
Cross Society Delegate
20 Kanwil Kabid.Pon
Zulhelmi A.Rahman 0812-6908698
Dept.Agama tren
21 Ismul Huda ORARI NAD Sekretaris 0811-684843 ismulhuda@gmail.com
22 Bustari PMI-NAD 081362487550 bustari.pminad@yahoo.com
23 Ketua RAPI
T.Feriansyah 0811-688400 team@rapiaceh.com
Aceh
24 Manager
Djafar Djuned SATKORLAK Rupusdal 0852-75631767
ops
25 TDMRC (Pusat
Riset Tsunami
M Dirhamsyah dan Mitigasi Direktur 08126983182 mdirham@yahoo.com
Bencana -
UNSYIAH)
26 veronica@unhabitat-
Veronica Wijaya UNHABITAT 0812-69988642
indonesia.org
27 Nelwan TVRI
28 bungong_nanggroe_83@yaho
Deviyani Aceh TV 085260605886
o.com
29 Boy Nasruddin.A Harian Aceh 0852-60193797 boy_detak@yahoo.co.id
30 061-4157678, mhd@kompas.com,
Mahdi Muhammad KOMPAS 4553353, 62-21 redaksikcm@kompas.co.id
5350377 / 5350388 redaksikcm@kompas.com
31 Serambi
Mursal 0852-77507001 mursal_ilm@yahoo.co.id
Indonesia
Fungsi – fungsi / tugas apa yang perlu dilakukan
- melakukan pemerintahan untuk melaksanakan PRB
Rancangan fungsi koordinasi efektif
1. LITBANG
2. Publikasi
3. Monitoring dan evaluasi
15

16. 4. Atvokasi
5. Gender / Kelompok marginal
Harapan dari komite untuk 6 bulan ke depan udah ada LOE dan pihak Dishub Komintel akan
bergerak untuk melaksanakan kegiatan dengan apa yang menjadi perjanjian dalam LOE
Penjelasan latar belakang PACC Bapak Fahmi
Pada tanggal 21 Agustus 2009 awal pertemuan usulan pembentukan komite antara UNDP dan
Dihub Komintel pada saat itu belim ada LOE, setelah adanya usulan yang diputuskan dalam hal
ini ditetapkan Dishub Komintel menjadi kedepan dalam melaksanakan kegiatan dimaksud ini
merupakan awal komite untuk bergerak kedepan.
Kesepakatan hari ini bisa untuk BPBA kedepan, dalam hal ini juga udah terbentuk hubungan
emisional yang akan mengisi adalah peserta.
Penutup. Pak Aziz
Menjelaskan duduk persoalan pembentukan PACC dimana LOA yang telah ditanda tangani
antara pihak UNDP dengan Dishub Komintel dan sekarang ini telah terbentuk Sekretariat .
Jadi dalam kesempatan kegiatan work shop yang kita laksanakan hari ini kita saling sharing
antara komunikator baik dari media, NGO, LSM dan Dinas dengan potensi yang dimiliki, sekian
terima kasih
Ditutup dengan Doa yang dibacakan oleh Bapak Syukri Yusuf
16

17. AGENDA RAPAT TIM “KECIL” PEMBENTUKAN KOMITE KOORDINASI
23 November 2009
AGENDA RAPAT TIM “KECIL” PEMBENTUKAN KOMITE KOORDINASI (23/11/2009)
1. Agenda PACC
- Tugas, fungsi dan tanggungjawab (Fungsi koordinasi dan Implementasi)
- Apa yang harus dilakukan: Sebelum, Saat, dan Sesudah bencana?- (ke dalam
aktifitas; focus PACC)
- Budget (besaran, pilihan mekanisme seperti budget sharing etc)
- Tenggat waktu (dari dan sampai kapan PACC itu ada, kalau ada proposal kapan
tenggat waktunya)
- Rencana Tindak Lanjut (LFA, rencana detil)
• Tugas utama: meningkatkan kapasitas, penyadaran, dll
2. Merumuskan keanggotaan KKPPA/PACC.
- Keterwakilan anggota baik secara lembaga/individu (syarat keanggotaan, dll) called
to be member termasuk instansi pemerintah yang relevance
- SK keanggotaan (siapa yang merelease/Gov-UNDP)
- Sekretariat
3. Koordinasi dan komunikasi dengan forum, lembaga lain
- Mekanisme koordinasi dengan forum, lembaga lain
4. Keberlanjutan KKPPA pasca UNDP DRR-A (exit strategy).
KEANGGOTAAN:
- Lembaga (pemerintah, NGO, swasta, masyarakat sipil, Perguruan Tinggi, Media, dll),
dan orang-orang tertentu (public figure, tokoh)
Lembaga:
1. Dinas Pendidikan
2. Dishubkomintel
3. Dinas Syariat Islam
4. MAA
5. Kesbanglinmas
6. JKMA
7. Unsyiah/TDMRC, IAIN, PT lain
8. PMI (semua Palang Merah)
9. MPBI
10. YPA
11. CWS
12. UNDP
13. SPIN
14. Oxfam
15. World Vision
16. Media massa cetak dan elektronik (organisasi jurnalis)
17. Walhi
18. Flower
19. Unifem
20. Forum Lansia Kesuma Bangsa
21. Handicap
22. Child Fund
17

18. 23. SeFA
24. KAB
25. LBH Anak
26. Yakita
27. Yayasan Lamjabat
28. DBE (Usaid)
29. PNPM
30. Caritas Czech
31. Dll
SEKRETARIAT:
1. Kantor: TDMRC sebagai sekretariat awal (sekretariat sementara). Perlu surat dari
pemerintah daerah (wagub) untuk penggunaan ruang TDMRC.
2. Alternatif ke dua: Sultan Selim; PMI?
3. Struktur Sekretariat:
Draft:
Lampiran 1.
• Keanggotaan: KKPPA berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Wakil
Gubernur Aceh.
• KKPPA terdiri dari: Pelaksana? Pengarah? Perwakilan?
• Struktur organisasi
• Tugas dan wewenang?
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB:
Dibawah kepemimpinan Wakil Gubernur Aceh, KKPPA akan melakukan pertemuan rutin, dan
komite ini akan:
• Bertindak sebagai suatu mekanisme tingkat propinsi dimana propinsi Aceh dapat
melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penyadaran publik dalam PRB.
• Mendukung pengidentifikasian kebutuhan-kebutuhan penting dalam ranah penyadaran
publik, berdasarkan suatu prioritas, memobilisasi/ mengalokasi sumber daya-sumber
daya, menawarkan agenda kegiatan dan memonitor serta mereview pelaksanakan
kegiatan penyadaran publik.
• Memfasilitasi penggunaan sumber daya yang lebih baik, efektif dan mengintegrasikan
penyadaran publik dalam kegiatan PRB pada stakeholder tingkat propinsi, nasional,
regional dan internasional serta menawarkan suatu kerangka kerja bagi proses berfikir
yang sistematis dan komitmen untuk memprioritaskan tindakan-tindakan lintas sektor dan
teritori.
• Sebagai katalisator bagi konsultasi tingkat propinsi dan membangun konsensus. Juga
sebagai identifikasi prioritas kegiatan penyadaran publik dan membantu dalam
mendesain, mengimplementasikan, dan memonitor kegiatan-kegiatan penyadaran publik.
Ini lebih menekankan kepada implementasi dan pengelolaan kegiatan-kegiatan
penyadaran publik daripada memproduksi sebuah “Rencana Aksi” sebagai produk akhir;
dan
• Memberikan petunjuk dalam menghubungkan kegiatan-kegiatan penyadaran publik
dengan kegiatan PRB lain di tingkat propinsi.
Kegiatan Utama/ TUPOKSI:
• Membangun informasi dasar untuk kegiatan penyadaran publik, para pelaku dan
tantangannya.
• Mengidentifikasikan kelompok target, kesenjangan, perhatian, dll, serta menentukan area
prioritas dalam penyadaran publik.
18

19. • Mengadvokasi kebutuhan mendesak dalam mengembangkan suatu kegiatan
penyadaran publik yang komprehensif dan efektif.
• Melakukan benchmark terhadap kemajuan yang dicapai dalam mempromosikan
penyadaran publik dan jaringannya dengan kegiatan PRB lain.
• Mengembangkan rencana kerja berorientasikan hasil bagi KKPPA untuk
mengkoordinasikan kegiatan penyadaran publik sejalan dengan kebutuhan propinsi
Aceh.
• Mengkoordinasikan upaya-upaya bersama diantara anggota KKPPA untuk mendukung
budaya keselamatan pada semua tingkatan dan saling berkaitan pada semua elemen
masyarakat.
• Merancang dan mengimplementasikan penyadaran publik yang terfokus untuk wanita
khususnya dan lainnya secara umum.
• Memonitor, merekam dan melaporkan kegiatan-kegiatan penyadaran publik pada
tingkatan propinsi dan kabupaten yang sejalan dengan kegiatan prioritas pemerintah
Aceh dalam PRB.
• Mendokumentasikan pembelajaran terbaik (lesson learned) dan saling berbagi hal
tersebut pada tingakatan propinsi dan kabupaten.
• Bekerja untuk integrasi penyadaran publik yang lebih baik bagi perencanaan dan
program tingkat propinsi dalam pembangunan dan bantuan kemanusiaan.
• Memfasilitasi tukar-menukar informasi, sumber daya, jaringan pada tingkatan yang
berbeda.
19