Recomendados
Recomendados
Más contenido relacionado
Similar a PENYUSUN_MUSTIKA HIDAYAT AL ANSHORI, MATERI BAWASLU_7 JUNI 2023_PENCEGAHAN POLITISASI SARA, HOAX DAN PENEGAKAN HUKUM.pdf
Similar a PENYUSUN_MUSTIKA HIDAYAT AL ANSHORI, MATERI BAWASLU_7 JUNI 2023_PENCEGAHAN POLITISASI SARA, HOAX DAN PENEGAKAN HUKUM.pdf (20)
Último
Último (20)
PENYUSUN_MUSTIKA HIDAYAT AL ANSHORI, MATERI BAWASLU_7 JUNI 2023_PENCEGAHAN POLITISASI SARA, HOAX DAN PENEGAKAN HUKUM.pdf
- 1. P E N C E G A H A N P O L I T I S A S I S A R A , H O A X D A N P E N E G A K A N H U K U M M E N J E L A N G P E M I L U S E R E N TA K 2 0 2 4 L I S M AW Y I B R A H I M A N G G OTA B AWA S L U P R OV I N S I G O R O N TA L O https://gorontalo.bawaslu.go.id/ J O I N T A N A L Y S I S B I D P O L I T I K D E N G A N A N T I S I P A S I P I L I T I S A S I A G A M A M E N J E L A N G P E M I L U 2 0 2 4 B A L L R O O M G R A N D - Q K O T A G O R O N T A L O , 0 7 J U N I 2 0 2 3
- 2. Definisi berbagai pandangan dan tindakan yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut keturunan, agama, kesukuan dan golongan. SARA upaya untuk memanfaatkan atau mengeksploitasi sentimen identitas yang menyangkut kesukuan, ras, agama, dan golongan oleh individu dan/atau kelompok untuk kepentingan politik tertentu. Politisasi SARA: informasi tidak benar yang direkayasa oleh pihak tertentu dan disebarkan dengan sengaja untuk menutupi informasi yang sebenarnya,memengaruhi opini publik dan mendapat keuntungan tertentu darinya. Disinformasi (Hoax)
- 3. DEFINISI Setiap tindakan yang melibatkan kekerasan, diskriminasi, dan pelecehan yang didasarkan pada identitas diri dan golongan dapat dikualifisir sebagai tindakan SARA Sara adalah berbagai pandangan dan tindakan yang didasarkan pada sentiment identitas yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan atau kesukuan dan golongan
- 4. POLITIK IDENTITAS DI INDONESIA Di Indonesia sendiri, politik identitas sering didasarkan pada kepercayaan dan suku bangsa. Contohnya adalah ujaran kebencian yang bersifat SARA yang digunakan sebagai alat untuk menjegal pihak lawan politik seperti yang marak terjadi saat pemilihan gubernur Jakarta kemarin. Selain itu politik identitas juga digunakan sebagai salat satu strategi kampanye untuk para kandidat dalam Pemilu dan juga menjadi alasan beberapa orang untuk memilih.
- 5. (A. SYAFII ANWAR) praktek beragama yang substantif- inklusif praktek beragama yang eksklusif-legal formalistik
- 6. TANTANGAN KEHIDUPAN BERAGAMA DAN (DEMOKRASI) PANCASILA KARAKTER KOMUNAL AGAMAVS KARAKTER DEMOKRASIYANG BERBASIS HAK INDIVIDU HATE SPIN: SAAT SENTIMEN AGAMA MENJADI BAHAN PEREBUTAN KEKUASAAN HARMONI SOSIALVS HAK KONSTITUSI
- 8. SUMBER INFORMASI PENYEBARAN ISU SARA DALAM RUANG POLITIK • Media sosial • Media online, terutama media yang tidak memiliki badan hukum yang dinilai potensial digunakan sebagai wadah penyebaran isu SARA • Media konvensional, seperti spanduk, pamphlet, dan selebaran sebagai penyebar isu SARA di wilayah kepulauan
- 9. DATA PENDUDUK 276, 4 JUTA 1. Mobile Connected = 345,3 jt / 125,6 % 2. Internet Users = 202,6 jt / 73,7 % 3. Active Social Media = 170 jt / 61,8 % SE INDONESIA Sumber : We Are Social dan Meltwater
- 10. POTENSI DAN MODUS POLITISASI SARA PADA PEMILU / PEMILIHAN Pidato politik cenderung mengarah pada politik identitas yang bermuara ke isu SARA Ceramah-ceramah provokatif ditempat ibadah atau acaara keagamaan Spanduk calon kepala daerah yang mengandung pesan verbal berkonten SARA Penyebaran ujaran kebencian oleh akun- akun anonym di media sosial
- 11. DAMPAK POLITISASI SARA 1. DISINTEGRASI NASIONAL 2. MELAHIRKAN KEBENCIAN KELOMPOK 3. MENURUNKAN KUALITAS DEMOKRASI
- 12. LARANGAN DAN SANKSI PELANGGARAN SARA DALAM UU PEMILU Pasal 280 UU 7 Tahun 2017 mengatur sebagai berikut : Pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang a. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan atau peserta pemilu lain b. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat c. Mengganggu ketertiban umum d. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat dan atau peserta pemilu yang lain
- 13. PENERAPAN SANKSI PIDANA SARA • Pasal 521 Setiap pelaksana, peserta, pertugas, dan atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 )dua puluh empat juta rupiah)
- 14. LARANGAN SARA DALAM UU PILKADA • Pasal 69 Huruf b UU No.10 2016 Dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Wail Gubernur, Calon Bupati, Calon Wal Bupati, Calon Walikota, Calon Wail Walikota dan/atau Partai Politik • Pasal 187 Ayat 2 UU No.10 2016 Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah)
- 15. LARANGAN SARA DI LUAR UU PEMILU/PILKADA • Pasal 28 Ayat 2 UU No.11 2008 (UU Informasi danTransaksi Elektronik) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan • Pasal 4 UU No.40TAHUN 2008 (UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis) Tindakan diskriminatif ras dan etnis berupa memperlakukan pembedaan, pengecualiaan, pembatasan atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil,politik, ekonomi, sosial dan budaya atau menunjukkan kebencian atau rasa benci kpd orang krn perbedaan ras, etnis.
- 16. LANGKAH UNTUK MEMINIMALISIR POLITIK SARA Partai Politik harus mengusung kader-kader yang berkualitas dan berintegritas di pilkada dan Pemilu agar kompetisi tidak diwarnai oleh kampanye berbau sara tetapi program –program membangun daerah Menciptakan masyarakat yang melek digital, karena pendidikan bagi warga untuk menjadi pengguna digital yang bijaksana mesti menjadi agenda prioritas berkesinambungan dan juga terkonsolidasi antara semua elemen bangsa atau pemangku kepentingan terkait pemilu Penyelenggara pemilu (KPU, BAWASLU dan DKPP) perlu melakukan konsolidasi terhadap seluruh aktor negara yang memiliki otoritas dan sumber daya untuk bekerja sama melawan penyimpangan politik SARA, kampanye Hoax dan kampanye ilegal lainnya dengan pendekatan transparansi, akuntabilitas dengan mengedepankan nilai-nilai demokrastis dan Religi 01 02 03
- 17. AGENDA PENCEGAHAN POLITISASI SARA DAN HOAX PADA PEMILU TAHUN 2024 No Bentuk Pencegahan Progam Output Kegiatan Sasaran Mitra 1 Identifikasi kerawanan politisasi sara dan hoax Penyusunan peta kerawanan Peta kerawanan Peyusunan instrument kerawanan Jajaran Bawaslu Jajaran Bawaslu, Media, Stakeholder Pengumpulan data Jajaran Bawaslu Jajaran Bawaslu Analisis data Jajaran Bawaslu Jajaran Bawaslu, Media, Stakeholder Peluncuran dan sosialisasi Jajaran Bawaslu Jajaran Bawaslu, Media, Stakeholder
- 18. AGENDA PENCEGAHAN POLITISASI SARA DAN HOAX PADA PEMILU TAHUN 2024 No Bentuk Pencegahan Progam Output Kegiatan Sasaran Mitra 2 Pendidikan Pembuatan panduan pencegahan politisasi SARA dan hoax Panduan pencegahan politisasi sara dan hoax Pengumpulan data dan bahan Bawaslu Jajaran Bawaslu Analisis dan penyusunan panduan Bawaslu Ahli, stakeholder, Sosialisasi Jajaran Bawaslu, Peserta Pemilu, Masyarakat Jajaran Bawaslu, Peserta Pemilu, Masyarakat Sosialisasi Bersama stakeholder Peningkatan literasi masyarakat dalam pencegahan politisasi SARA dan hoax Sosialisasi tatap muka Masyarakat Pegiat Pemilu, konten kreator
- 19. AGENDA PENCEGAHAN POLITISASI SARA DAN HOAX PADA PEMILU TAHUN 2024 No Bentuk Pencegahan Progam Output Kegiatan Sasaran Mitra 2 Pendidikan Bawaslu Mendidik Peningkatan literasi masyarakat dalam pencegahan politisasi SARA dan hoax Sosialisasi ke forum warga Komunitas hobby, Kegiatan keagamaan, Sekolah, Kelompok adat, Pemilih Pemula Jajaran Bawaslu Tokoh agama Tokoh budaya, Pegiat Pemilu Kader Pengawas Partisipatif
- 20. AGENDA PENCEGAHAN POLITISASI SARA DAN HOAX PADA PEMILU TAHUN 2024 No Bentuk Pencegahan Progam Output Kegiatan Sasaran Mitra 3 Partisipasi masyarakat Forum lintas iman Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pencegahan politisasi sara dan hoax Diskusi Tokoh lintas iman Tokoh lintas iman Deklarasi Tokoh lintas iman, masyarakat Tokoh lintas iman Forum pegiat budaya Diskusi Pegiat budaya Pegiat budaya Pagelaran budaya Masyarakat umum Pegiat budaya
- 21. AGENDA PENCEGAHAN POLITISASI SARA DAN HOAX PADA PEMILU TAHUN 2024 No Bentuk Pencegahan Progam Output Kegiatan Sasaran Mitra 3 Partisipasi masyarakat Komunitas digital pengawas partisipatif Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pencegahan politisasi sara dan hoax Diskusi Komunitas digital Komunitas digital Literasi digital Komunitas digital Komunitas digital, Kominfo Moderasi konten kontra narasi hoax Komunitas digital Komunitas digital
- 22. AGENDA PENCEGAHAN POLITISASI SARA DAN HOAX PADA PEMILU TAHUN 2024 No Bentuk Pencegahan Progam Output Kegiatan Sasaran Mitra 3 Partisipasi masyarakat Pembentukan desa anti politik uang, hoax, dan politisasi SARA Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pencegahan politisasi sara dan hoax Pemetaan desa Masyarakat Kementerian Desa, Pemangku Kepentingan Pemilu, Sosialisasi Masyarakat Kementerian Desa, Pemangku Kepentingan Pemilu, Deklarasi Masyarakat Kementerian Desa, Pemangku Kepentingan Pemilu, Aksi bersama Masyarakat Kementerian Desa, Pemangku Kepentingan Pemilu,
- 23. AGENDA PENCEGAHAN POLITISASI SARA DAN HOAX PADA PEMILU TAHUN 2024 No Bentuk Pencegahan Progam Output Kegiatan Sasaran Mitra 4 Kerja Sama Kesepakatan Aksi antara Bawaslu dengan Kominfo Nota Kesepakatan Aksi Diskusi tentang Keputusan Bersama - Bawaslu - Kominfo Kominfo Penyusunan Nota Kesepakatan Aksi Kominfo Forum Multi Pihak Penanganan Isu SARA dan Hoax di Media Sosial Diskusi Pemangku Kepentingan Pemilu Pemangku Kepentinga n Pemilu Penyusunan Nota Kesepakatan Aksi Pemangku Kepentingan Pemilu Pemangku Kepentinga n Pemilu
- 24. AGENDA PENCEGAHAN POLITISASI SARA DAN HOAX PADA PEMILU TAHUN 2024 No Bentuk Pencegahan Progam Output Kegiatan Sasaran Mitra 5 Publikasi Kampanye anti politisasi SARA dan hoax Terpublikasinya program pencegahan politisasi SARA dan hoax Deklarasi Anti Politisasi SARA dan Hoax Masyarakat Forum Lintas Iman Forum Lintas Budaya Aparat Penegak Hukum Peserta pemilu Masyarakat Rilis, konferensi pers Masyarakat Media Diskusi media Masyarakat Media Podcast Masyarakat Pemangku kepentingan Pemilu, Media, Kominfo
- 25. AGENDA PENCEGAHAN POLITISASI SARA DAN HOAX PADA PEMILU TAHUN 2024 No Bentuk Pencegahan Progam Output Kegiatan Sasaran Mitra 6 Imbauan Edaran Surat Edaran Pencegahan Diskusi Jajaran Bawaslu Penyusunan Penerbitan Imbauan Surat Imbauan Pencegahan Politisasi SARA dan Hoax Diskusi Peserta Pemilu, Ormas, Keagamaan Peserta Pemilu Ormas Keagamaan K/L (Kemendagri dan Kemenag)
- 26. TERIMA KASIH 26