Dokumen tersebut membahas tentang Pancasila sebagai paradigma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Pancasila dijelaskan sebagai dasar dan acuan utama gerakan reformasi pasca Orde Baru untuk menata kembali kehidupan yang berdaulat, adil, dan sejahtera serta mencegah terjadinya anarki dan disintegrasi bangsa. Pancasila juga diuraikan sebagai paradigma pembangunan yang mengedepankan kedaul

1. PANCASILA SEBAGAI
PARADIGMA KEHIDUPAN DALAM
BERMASYARAKAT BERBANGSA
DAN BERNEGARA
SUGENG RISMIYANTO, S.H., M.HUM

2. PENGERTIAN PARADIGMA
• DEFINISI PARADIGMA
ADALAH SUATU ASUMSI – ASUMSI DASAR DAN ASUMSI – ASUMSI TEORITIS YANG UMUM
YANG MERUPAKAN SUATU SUMBER NILAI. KONSEKUENSINYA HAL ITU MERUPAKAN
SUATU SUMBER HUKUM-HUKUM, METODE, SERTA PENERAPAN DALAM ILMU
PENGETAHUAN SEHINGGA SANGAT MENENTUKAN SIFAT. CIRI, SERTA KARAKTER ILMU
PENGETAHUAN ITU SENDIRI. ISTILAH ILMIAH TERSEBUT KEMUDIAN BERKEMBANG
DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN MANUSIA SERTA ILMU PENGETAHUAN LAIN,
MISALNYA POLITIK, HUKUM, EKONOMI DAN BUDAYA.
• DALAM MASALAH YANG POPULAR INI ISTILAH PARADIGMA BERKEMBANG MENJADI
SUATU TERMINOLOGI YANG MENGANDUNG KONOTASI PENGERTIAN SUMBER NILAI,
KERANGKA PIKIR, ORIENTASI DASAR, SUMBER ASAS ARAH DAN TUJUAN DARI SUATU
PERKEMBANGAN, PERUBAHAN SERTA PROSES DALAM SUATU BIDANG.

3. • PARADIGMA DALAM PEMIKIRAN THOMAS KUHN ADALAH SESUTAU YANG
BEDASAR BUDAYA DAN DESKRIT. SEORANG ILMUAN PENGOBATAN CINA,
DENGAN ILMU YANG MENDALAM MENGENAI PENGOBATAN TIMUR, AKAN
MEMILIKI PANDANGAN PEMIKIRAN YANG BERBEDA DARIPADA PEMIKIRAN
SEORANG PENELITI DARI BARAT. FUNGSI DARI PARADIGMA MENYEDIAKAN
PUZZLE BAGI PARA ILMUWAN. PARADIGMA SEKALIGUS MENYEDIAKAN ALAT
UNTUK SOLUSINYA. ILMU DIGAMBARKAN OLEH THOMAS KUHN SEBAGAI
SEBUAH KEGIATAN MENYELESAIKAN. THOMAS KUHN PERTAMA KALI
MENGGUNAKANNYA DALAM SAINS, MENUNJUKKAN BAHWA PENELITIAN
ILMIAH TIDAK MENUJU KE KEBENARAN.

4. • PARADIGMA MAMPU MENGATASI ANOMALI. BEBERAPA ANOMALI MASIH
DAPAT DIATASI DALAM SEBUAH PARADIGMA. NAMUN DEMIKIAN KETIKA
BANYAK ANOMALI YANG MENGGANGGU YANG MENGANCAM MANTRIK
DISIPLIN MAKA PARADIGMA TIDAK BISA DIPERTAHANKAN LAGI. KETIKA
SEBUAH PARADIGMA TIDAK BISA DIPERTAHANKAN MAKA PARA ILMUAN BISA
BERPINDAH KE PARADIGMA BARU. KETIKA BERADA PADA PERIODE
PENGUMULAN DATA MAKA ILMU PENGETAHUAN MENGALAMI APA YANG
DIKATAKAN PERKEMBANGAN ILMU BIASA. DALAM PERKEMBANGAN ILMU
BIASA SEBUAH ILMU PENGETAHUAN MENGALAMI PERKEMBANGAN.

5. PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA
PEMBANGUNAN
PADA SAAT INDONESIA TENGAH BERADA PADA ERA REFORMASI YANG TELAH
DIPERJUANGKAN SEJAK TAHUN 1998, KETIKA GERAKAN REFORMASI MELANDA
INDONESIA MAKA SELURUH TATANAN KEHIDUPAN DAN PRAKTIK POLITIK PADA
ERA ORDE BARU BANYAK MENGALAMI KERUNTUHAN. PADA ERA REFORMASI,
BANGSA INDONESIA INGIN MENATA KEMBALI ( REFOR) TATANAN KEHIDUPAN
YANG BERDAULAT, AMAN, ADIL, DAN SEJAHTERA.

6. • TATANAN KEHIDUPAN YANG BERJALAN PADA ERA ORDE BARU DIANGGAP
TIDAK MAMPU MEMBERI KEDAULATAN DAN KEADILAN PADA RAKYAT.
REFORMASI MEMILIKI MAKNA, YAITU SUATU GERAKAN UNTUK MEMFORMAT
ULANG, MENATA ULANG ATAU MENATA KEMBALI HAL-HAL YANG
MENYIMPANG UNTUK DIKEMBALIKAN PADA FORMAT ATAU BENTUK SEMULA
SESUAI DENGAN NILAI-NILAI IDEAL YANG DICITA-CITAKAN RAKYAT.
APABILA GERAKAN REFORMASI INGIN MENATA KEMBALI TATANAN
KEHIDUPAN YANG LEBIH BAIK, TIADA JALAN LAIN ADALAH MENDASAR
KEMBALI PADA NILAI-NILAI DASAR KEHIDUPAN YANG DIMILIKI BANGSA
INDONESIA.

7. • NILAI – NILAI DASAR KEHIDUPAN YANG BAIK ITU SUDAH TERKRISTALISASI
DALAM PANCASILA SEBAGAI DASAR DAN IDEOLOGI NEGARA. OLEH KARENA
ITU, PANCASILA SANGAT TEPAT SEBAGAI PARADIGMA, ACUAN, KERANGKA
DAN TOLOK UKUR GERAKAN REFORMASI DI INDONESIA. DENGAN
PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA REFORMASI, GERAKAN REFORMASI HARUS
DILETAKKAN DALAM KERANGKA PERSPEKTIF SEBAGAI LANDASAN SEKALIGUS
SEBAGAI CITA-CITA. SEBAB TANPA SUATU DASAR DAN TUJUAN YANG JELAS,
REFORMASI AKAN MENGARAH PADA SUATU GERAKAN ANARKI, KERUSUHAN,
DISINTEGRASI DAN AKHRINYA MENGARAH PADA KEHANCURAN BANGSA.

8. GERAKAN REFORMASI YANG MENGHINDARKAN DIRI DARI PRAKTIK DAN
PERILAKU YANG DAPAT MENCIPTAKAN PERPECAHAN DAN DISINTEGARSI
BANGSA. REFORMASI YANG BERAKAR PADA ASAS KERAKYATAN. ARTINYA,
SELURUH PENYELENGGARAAN KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA
HARUS DAPAT MENENMPATKAN RAKYAT SEBAGAI SUBYEK DAN PEMEGANG
KEDAULATAN. GERAKAN REFORMASI BERTUJUAN MENUJU TERCIPTANTA
PEMERINTAHAN YANG DEMOKRATIS, YAITU RAKYAT SEBAGAI PEMEGANG
KEDAULATAN. REFORMASI YANG BERTUJUAN PADA KEADILAN SOSIAL BAGI
SELURUH RAKYAT INDONESIA.

9. PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA
REFORMASI
• DENGAN PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA REFORMASI, GERAKAN REFORMASI HARUS
DILETAKKAN DALAM KERANGKA PERSPEKTIF SEBAGAI LANDASAN SEKALIGUS
SEBAGAI CITA-CITA. SEBAB TANPA SUATU DASAR DAN TUJUAN YANG JELAS,
REFORMASI AKAN MENGARAH PADA SUATU GERAKAN ANARKI, KERUSUHAN,
DISINTEGRASI DAN AKHIRNYA MENGARAH PADA KEHANCURAN BANGSA. REFORMASI
DENGAN PARADIGMA PANCASILA ADALAH SEBAGAI BERIKUT :
a. REFORMASI YANG BER-KETUHANAN YANG MAHA ESA.
ARTINYA GERAKAN REFORMASI BERDASARKAN PADA MORALITAS KETUHANAN DAN
HARUS MENGARAH PADA KEHIDUPAN YANG BAIK SEBAGAI MANUSIA MAKHLUK TUHAN.

10. B. REFORMASI YANG BERPERIKEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB.
ARTINYA GERAKAN REFORMASI BERLANDASAKAN PADA ORAL KEMANUSIAAN
YANG LUHUR DAN SEBAGAI UAPAYA PENATAAN KEHIDUPAN YANG PENUH
PENGHARGAAN ATAS HARKAT DAN MARTABAT MANUSIA.
C. REFORMASI YANG BERDASARKAN NILAI PERSATUAN.
ARTINYA GERAKAN REFORMASI HARUS MENJAMIN TETAP TEGAKNYA NEGARA
DAN BANGSA INDONESIA SEBAGAI SATU KESATUAN.

11. • GERAKAN REFORMASI YANG MENGHINDARKAN DIRI DARI PRAKTIK DAN
PERILAKU YANG DAPAT MENCIPTAKAN PERPECAHAN DAN DISINTEGRASI
BANGSA. REFORMASI YANG BERAKAR PADA ASAS KERAKYATAM. ARTINYA,
SELURUH PENYELENGGARAAN KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA
HARUS DAPAT MENEMPATKAN RAKYAT SEBAGAI SUBYEK DAN PEMEGANG
KEDAULATAN. GERAKAN REFORMASI BERTUJUAN MENUJU TERCIPTANYA
PEMERINTAHAN YANG DEMOKRATIS, YAITU RAKYAT SEBEGAI PEMEGANG
KEDAULATAN.
• PANCASILA PADA HAKIKATNYA BERDIFAT HUMANISTIK KARENA MEMANG
PANCASILA BERTOLAK DARI HAKIKAT DAN KEDUDUKAN KODRAT MANUSIA
ITU SENDIRI. HAL INI SEBAGAIMANA TERTUANG DALAM SILA KEMANUSIAAN
YANG ADUL DAN BERADAB. OLEH KARE ITU, PEMBANGUNAN SOSIAL
BUDAYA HARUS MAMPU MENINGKATKAN HARKAT DAN MARTABAT

12. AKTUALISASI PANCASILA
• AKTUALISASI PENGAMALAN PANCASILA & UUD 45 DALAM ERA GLOBALISASI.
1. BIDANG POLITIK
SEBAGAIMANA YANG TELAH KITA KETAHUI BAHWA SISTEM PEMERINTAHAN BERASAL
DARI RAKYAT, UNTUK RAKYAT DIMANA CITA – CITA BANGSA INDONESIA AKAN
TERWUJUD APABILA RAKYATNYA IKUT BEKERJASAMA DALAM BIDANG POLITIK.
ORGANISASI POLITIK MERUPAKAN TEMPAT DIMANA PARA PEMIMPIN BANGSA DENGAN
BERBAGAI BIDANG YANG MEREKA MILIKI SERTA PERAN DAN TANGGUNG JAWAB YANG
DIPIKULNYA AKAN MENENTUKAN PERKEMBANGAN BANGSA INI. MAKA DARI ITU JANGAN
PERNAH ABAIKAN SEBUAH TANGGUNG JAWAB APALAGI TERHADAP SEBUAH BANGSA.
SEGALA UNSUR POLITIK, BAIK DIBIDANG WAKIL RAKYAT MAUPUN HANYA SEORANG
WALIKOTA, HARUSLAG MENGIKUTI PEDOMAN PENGAMALAN PANCASILA. KARENA
SEPERTI YANG KITA KETAHUI BAHWA PANCASILA MERUPAKAN PEDOMAN DARI BANGSA
INDONESIA.

13. 2. BIDANG SOSIAL BUDAYA
SALAH SATU AKTUALISASI PANCASILA YANG PALING JELAS DILIHAT ADALAH
DIBIDANG INI. SETIAP UPAYA AKTUALISASI BUDAYA DEMOKRASI, BUDAYA
POLITI DAN BUDAYA PERS MEMPUNYAI KENDALA ATAU FAKTOR PENGHAMBAT
DALAM PELAKSANAANNYA. HAL INI SANGAT TERASA YANG MANA
PENGGUNAAN SISTEM DEMOKRASI, POLITIK DAN PERS YANG BAIK MASIH
HANYA SEBATAS PADA TEORI. DAPAT DILIHAT JUGA DENGAN
KEANEKARAGAMAN BUDAYA YANG ADA DI INDONESIA KITA HARUS DAPAT
MENCIPTAKAN AKTUALISASI PANCASILA TERSEBUT DI BIDANG INI. KARENA
PENGARUHNYA YANG SANGAT BESAR TERHADAP PEMERSATU BANGSA.

14. PENGENDALIAN SOSIAL BUDAYA DI INDONESIA HENDAKLAH DIKONDISIKAN
DENGAN TEPAT DAN DISEIMBANGKAN DALAM TATANAN KEHIDUPAN, BUKAN
SEBAGAI SUATU WARISAN DARI GENERASI KE GENERASI. SERTA PENGUATAN
KEMBALI PROSES INTEGRASI NASIONAL BAIK SECARA VERTICAL MAUPUN
HORIZONTAL. SALAH SATU TERJADINYA KESENJANGAN ANTARA SOSIAL
BUDAYA ADALAH :
1. KEBUTUHAN AKAN CEPATNYA PELAYANAN YANG MAKSIMAL BELUM
TEREALISASI DENGAN BAIK.
2. ADANYA KEINGINAN DARI PELAYAN MASYARAKAT UNTUK BERTINDAK
MENDAHULUKAN GOLONGAN/KELOMPOKNYA.

15. 3. ADANYA INSTRUKSI-INSTRUKSI DARI PIMPINAN YANG TIDAK BERPIHAK
PADA KEPENTINGAN MASYARAKAT.
4. ADANYA FAKTA BAHWA MASYARAKAT TIDAK DIBERDAYAKAN SECARA
MAKSIMAL.
5. BUNTUNYA KOMUNIKASI ANTARA MASYARAKAT DAN PEMERINTAH
6. KURANG ADANYA KESEPAKATAN BERSAMA DALAM PENGAMBILAN
TINDAKAN.

16. KAMPUS SEBAGAI MORAL FORCE
PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAM
DALAM ILMU-ILMU SOSIAL MANAKALA SUATU TEORI YANG DIDASARKAN PADA
SUATU HASIL PENELITIAN ILMIAH YANG MENDASARKAN PADA METODE
KUANTITATIF YANG MENGKAJI MANUSIA DAN MASYARAKAT BERDASARKAN
PADA SIFAT-SIFAT YANG PARSIAL, TERUKUR, KORELATIF DAN POSITIVISTIK,
MAKA HASIL DARI ILMU PENGATHUAN TERSEBUT SECARA EPISTEMOLOGIS
HANYA MENGKAJI SATU ASPEK SAJA DARI OBYEK ILMUPENGETAHUAN YAITU
MANUSIA. DALAM MASALAH YANG POPULER ISTILAH PARADIGMA
BERKEMBANG MENJADI TERMINOLOGY YANG MENGANDUNG KONOTASI
PENGERTIAN/ SUMBER ILAI, KERANGKA PIKIR.

17. • TUJUAN YANG ESENSIAL DARI IPTEK ADALAH DEMI KESEJAHTERAAN UMAT MANUSIA,
SEHINGGA IPTEK PADA HAKEKATNYA TIDAK BEBAS NILAI NAMUN TERIKAT OLEH
NILAI. PENGEMBANGAN IPTEK SEBAGAI HASIL BUDAYA MANUSIA HARUS DIDASRKAN
PADA MORAL KETUHANAN DAN KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB. SILA
KETUHANAN YANG MAHA ESA, MENGKOMPLEMENTASIKAN ILMU PENGETAHUAN,
MENCIPTA, KESEIMBANGAN ANTARA RASIONAL DAN IRASIONAL, ANTARA AKAL,
RASA, DAN KEHENDAK. BERDASARKAN SILA INI IPTEK TIDAK HANYA MEMIKIRKAN
APA YANG DITEMUKAN.

18. • PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN POLEKSOSBUDHANKAM.
HAKIKAT MANUSIA MERUPAKAN SUMBER NILAI BAGI PENGEMBANGAN
POLEKSOSBUDHANKAM. PEMBANGUNAN HAKIKATNYA MEMBANGUN MANUSIA SECARA
LENGKAP, UTUH MELIPUTI SELURUH UNSUR HAKIKAT MANUSIA MONOPLURALIS, ATAU
DENGAN KATA LAIN MEMBANGUN MARTABAT MANUSIA.
• PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PENGEMBANGAN BIDANG POLITIK
PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN BIDANG POLITIK HARUS BERDASARKAN PADA
TUNTUTAN HAK DASAR KEMANUSIAAN YANG DIDALAM ISTILAH ILMU HUKUM DAN
KENEGARAAN DISEBUT HAK ASASI MANUSIA. DALAM SISTEM POLITIK NEGARA HARUS
MENDASARKAN PADA KEKUASAAN YANG BERSUMBER PADA PENJELMAAN HAKIKAT
MANUSIA SEBAGAI INDIVIDU MAKSLUK SOSIALYANG TERJELMA SEBAGAI RAKYAT.
SELAIN SISTEM POLITIK NEGARA PANCASILA MEMBERIKAN DASAR-DASAR MORALITAS
POLITIK NEGARA.

19. • PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN POLEKSOSBUDHANKAM.
HAKIKAT MANUSIA MERUPAKAN SUMBER NILAI BAGI PENGEMBANGAN
POLEKSOSBUDHANKAM. PEMBANGUNAN HAKIKATNYA MEMBANGUN MANUSIA SECARA
LENGKAP, UTUH MELIPUTI SELURUH UNSUR HAKIKAT MANUSIA MONOPLURALIS, ATAU
DENGAN KATA LAIN MEMBANGUN MARTABAT MANUSIA.
• PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PENGEMBANGAN BIDANG POLITIK
PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN BIDANG POLITIK HARUS BERDASARKAN PADA
TUNTUTAN HAK DASAR KEMANUSIAAN YANG DIDALAM ISTILAH ILMU HUKUM DAN
KENEGARAAN DISEBUT HAK ASASI MANUSIA. DALAM SISTEM POLITIK NEGARA HARUS
MENDASARKAN PADA KEKUASAAN YANG BERSUMBER PADA PENJELMAAN HAKIKAT
MANUSIA SEBAGAI INDIVIDU MAKSLUK SOSIALYANG TERJELMA SEBAGAI RAKYAT.
SELAIN SISTEM POLITIK NEGARA PANCASILA MEMBERIKAN DASAR-DASAR MORALITAS
POLITIK NEGARA.

20. • PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA.
PANCASILA PADA HAKIKATNYA BERSIFAT HUMANISTIK KARENA MEMANG PANCASILA
BERTOLAK DARI HAKIKAT DAN KEDUDUKAN KODRAT MANUSIA ITU SENDIRI. HAL INI
SEBAGAIMANA TERTUANG DALAM SILA KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB. OLEH
KARENA ITU, PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA HARUS MAMPU MENINGKATKAN HARKAT
DAN MARTABAT MANUSIA, YAITU MENJADI MANUSIA YANG BERBUDAYA DAN BERADAB.
PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA YANG MENGHASILKAN MANUSIA-MANUSIA BIADAB,
KEJAM, BRUTAL DAN BERSIFAT ANARKIS JELAS BETENTANGAN DENGAN CITA-CITA
MENJADI MANUSIA ADIL DAN BERADAB. MANUSIA TIDAK CUKUP SEBAGAI MANUSIA
SECARA FISIK, ETTAPI HARUS MAMPU MENINGKATKAN DERAJAT KEMANUSIAANNYA.