1. Dokumen tersebut membahas tentang peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap pengembangan ekonomi desa di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Dokumen ini menjelaskan definisi BUMDes, kelembagaan, dan pengembangan ekonomi desa serta metode penelitian yang akan digunakan untuk menganalisis peran BUMDes tersebut.

1. Peran Badan Usaha Milik Desa
Terhadap Pengembangan Ekonomi
Desa di Kabupaten Labuhanbatu Utara
Presented By
Mukhrizal Effendi
Annim Hasibuan

2. LATAR BELAKANG
Pembangunan pada hakikatnya bertujuan membangun kemandirian, termasuk
pembangunan pedesaan. Berdasarkan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6
tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut dengan UU Desa) yang mengatakan
bahwa:
“Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,
penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan
sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan
sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan”.
Tujuan pembangunan tersebut, diharapkan dapat memberi peluang bagi kemampuan
daerah dan pedesaan sebagai tulang punggung ekonomi Kabupaten Labuhanbatu
Utara.
11/13/20182

3. Kelemahan pembangunan pada tingkat desa antara lain disebabkan tidak hanya
karena persoalan sumber daya manusia yang kurang berkualitas tetapi juga
disebabkan karena persoalan keuangan. Salah satu upaya yang telah dilakukan
pemerintah dengan menggelontorkan dana untuk program pembangunan desa yaitu
melalui Badan Usaha Milik Desa (selanjutnya disebut dengan BUMDes). Berdasarkan
Pasal 87 tentang UU Desa yang berbunyi:
“Desa yang mendirikan Badan Usaha Milik Desa wajib mengelolanya dengan semangat
kekeluargaan dan kegotongroyongan, dengan menjalanan di bidang ekonomi dan/atau
pelayanan umum”.
Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan,
dan Pembubaran BUMDes. Diharapkan peraturan tersebut dapat menunjang
kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu Utara sesuai dengan tujuan
serta Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara yang memiliki motto
“basimpul kuat babontuk elok”.
11/13/20183

4. Pendirian dan pengelolaan BUMDes adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan
ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif,
transparansi, akuntabel, dan sustainable.
Kabupaten Labuhanbatu Utara merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera
Utara, terdiri dari 8 kecamatan, 90 desa/kelurahan, yang responsif terhadap tuntutan
Desa. Dari 8 (tujuh) Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Utara yang memperoleh
BUMDes adalah Kecamatan NA IX-X, Aek Kuo, Aek Natas, Marbau, Kualuh Hulu,
Kualuh Selatan, Kualuh Hilir, dan Kualuh Leidong merupakan Kecamatan yang
berbatas dengan Kabupaten Labuhanbatu Utara, memiliki luas wilayah 355,90 km2
dengan jumlah penduduk 39.225 jiwa dan 9.707 kepala keluarga (KK) yang tersebar di
18 (delapan belas) desa, dimana sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani
dan karyawan perkebunan.
11/13/20184

5. Berdasarkan jumlah BUMDes yang terdiri 57 dari 90 desa, tidak sebanding dengan
jumlah desa yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Utara, kemudian BUMDes baru yang
baru terbentuk 49 Desa, 7 BUMDes berkembang, dan 1 BUMDes mandiri. Berdasarkan
uraian tersebut terlihat dengan jelas bahwa pembinaan yang dilakukan Pemerintah
Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara tidak berjalan dengan baik. Oleh karena itu,
Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara harus menerbitkan kebijakan untuk
melakukan pembinaan dalam memajukan BUMDes yang ada di Kabupaten
Labuhanbatu Utara.
Tetapi untuk menerbitkan kebijakan tersebut, diperlukan suatu pemahaman yang
terukur dan mendalam (diagonis) untuk mengetahui apa sebenarnya permasalahan
yang dihadapi oleh tiap-tiap usaha BUMDes yang akan dibina. Pembinaan tidak
mungkin berhasil tanpa adanya pemahaman yang utuh atas kebutuhan BUMDes.
Pengembangan BUMDes membutuhkan pembinaan yang berkelanjutan guna
mencapai tujuan BUMDes sesuai yang diinginkan.
11/13/20185

6. Pendirian dan pengelolaan BUMDes yang dicanangkan oleh Menteri Desa
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ini menjadi tantangan tersendiri
bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam memaksimalkan
BUMDes. Pengelolaan keuangan BUMDes di Kabupaten Labuhanbatu Utara telah
berjalan sesuai dengan program yang dilaksanakan. Pengetahuan dan kesadaran
masyarakat cukup berkembang dalam pengelolaan keuangan BUMDes sehingga
pengembangan ekonomi desa menunjukkan adanya peningkatan dengan semakin
baiknya pendapatan masyarakat, kelembagaan dan sarana dan prasarana serta
fasilitas yang diperoleh masyarakat. Hal ini menjadi perhatian Pemerintah Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Utara, dan Pemerintah Desa sebagai pengambil kebijakan,
adalah bagaimana menerapkan agar program BUMDes ini sebagai langkah strategis
dalam usaha pengembangan ekonomi desa di Kabupaten Labuhanbatu Utara.
Sehubungan dengan apa yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan
penelitian dengan judul “Peran Badan Usaha Milik Desa Terhadap Pengembangan
Ekonomi Desa di Kabupaten Labuhanbatu Utara”.
11/13/20186

7. 1. Bagaimana peran BUMDes terhadap pengembangan
ekonomi desa di Kabupaten Labuhanbatu Utara?
2. Apakah ada perbedaan rata-rata pendapatan masyarakat
sebelum dan sesudah pelaksanaan BUMDes di Kabupaten
Labuhanbatu Utara?
PERUMUSAN MASALAH
11/13/20187

8. 1. Untuk menganalisis Peran BUMDes terhadap
pengembangan ekonomi desa di Kabupaten Labuhanbatu
Utara.
2. Untuk mengetahui perbedaan rata-rata pendapatan
masyarakat sebelum dan sesudah pelaksanaan BUMDes
di Kabupaten Labuhanbatu Utara.
TUJUAN PENELITIAN
11/13/20188

9. DEFENISI BUMDes
• Puguh Budiono (2015:121) menyatakan bahwa BUMDes merupakan penghubung antara Pemerintah Desa dengan
Masyarakat dalam melakukan pengelolaan potensi desa untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, yang
didirikan melalui musyawarah desa berdasarkan peraturan desa. Hasil usaha BUMDes dimanfaatkan untuk
pengembangan usaha, pemberdayaan masyarakat desa, pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah,
bantuan sosial dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Selain
itu, BUMDes merupakan lembaga ekonomi yang berdirinya harus didasari oleh potensi ekonomi, sehingga sumber daya
yang penting dalam mendorong pelaksanaan kebijakan.
• Al Khadafi (2014) menyatakan bahwa BUMDes merupakan institusi yang dibentuk oleh pemerintah desa serta
masyarakat mengelola institusi tersebut berdasarkan kebutuhan dan ekonomi desa. BUMDes dibentuk berlandaskan
atas peraturan perundang-undang yang berlaku atas kesepakatan antar masyarakat desa. Tujuan BUMDes adalah
meningkatkan dan memperkuat perekonomian desa. BUMDes memiliki fungsi sebagai lembaga komersial melalui
penawaran sumberdaya lokal yang bertujuan untuk mencari keuntungan dan lembaga sosial melalui kontribusi
penyediaan pelayanaan sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat. BUMDes telah memberikan kontribusi
positif bagi penguatan ekonomi di pedesaan dalam mengembangkan perekonomian masyarakat.
 Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa BUMDes merupakan wadah bagi masyarakat yang dibentuk oleh
Pemerintah Desa dengan melibatkan masyarakat dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan
ekonomi masyarakat desa.
TEORI-TEORI YANG RELEVAN DALAM
PENELITIAN
11/13/20189

10. DEFENISI KELEMBAGAAN
• Mubyarto (2000) mengatakan bahwa kelembagaan (institution) adalah organisasi atau kaidah formal
maupun informal yang dibentuk untuk mengatur perilaku dan tindakan masyarakat tertentu pada kegiatan
sehari-hari maupun tindakan-tindakan pencapaian usaha.
• Erani dalam Alkadafi (2014) menjelaskan bahwa predikat yang diberikan pada kelembagaan adalah
sebagai suatu kerangka hukum atau hak-hak alamiah yang mengatur tindakan masing-masing individu
yang bernilai tambahan ataupun berbentuk suatu kritik terhadap ilmu ekonomi klasik dan memiliki
hubungan dengan perilaku-perilaku ekonomi.
 Defenisi kelembagaan dapat dipilah dalam 2 (dua) klasifikasi. Kelembagaan jika dilihat dari prosesnya
merupakan upaya merancang pola interaksi antar pelaku ekonomi agar dapat melakukan kegiatan
transaksi. Kelembagaan memiliki tujuan untuk menciptakan efisiensi ekonomi berdasarkan pada politik
dan social antar pelaku dan struktur kekuasaan ekonomi. BUMDes sebagai institusi baru di tingkat desa
memiliki peluang dan tantangan. Oleh karena itu, tata kelola BUMDes harus disusun sehingga mampu
bersaing dan membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomian mereka. Institusi yang baik
memiliki prinsip atau aturan yang mendukung jalannya organisasi dan terdapat bidang pekerjaan yang
tercakup yang digambarkan oleh struktur organisasi pendirian BUMDes perlu menyeimbangkan
penguatan aturan tatakelola dan regulasi. Dasar hukum yang lemah dapat menjadikan BUMDes rentan
akan konflik.
11/13/201810

11. DEFENISI PENGEMBANGAN EKONOMI DESA
• Menurut Mosher (dalam Jayadinata dan Pramandika, 2006:1) mengatakan bahwa
pembangunan atau pengembangan pedesaan (rural development) mempunyai tujuan:
1. Pertumbuhan Sektor Pertanian
2. Integrasi nasional, dan
3. Keadilan ekonomi
• Menurut Fellmann (dalam Jayadinata dan Pramandika, 2006: 1-31) mengatakan bahwa
pembangunan atau pengembangan adalah:
1. Mengubah sumber daya alam dan manusia suatu wilayah atau negeri sehingga berguna
dalam produksi barang, dan
2. Melaksanakan pertumbuhan ekonomi, modernisasi, dan perbaikan, dalam tingkat
produksi barang (materi) dan konsumsi.
 Maksud dari pembangunan pedesaan adalah menghilangkan atau mengurangi berbagai
hambatan dalam kehidupan sosial-ekonomi, seperti kurang pengetahuan dan keterampilan,
kurang kesempatan kerja, dan sebagainya. Akibat berbagai hambatan tersebut, penduduk
wilayah pedesaan umumnya miskin. Pembangunan pedesaan dan perkotaan, yang
dikembangkan adalah sumber dayanya. Menurut Spencer dan Thomas, sumber daya adalah
setiap benda, hasil, sifat atau keadaan yang dihargai bilamana produksi, proses, dan
penggunaannya dapat dipahami. Sumber daya menurut White terdiri atas dua macam: 1)
Sumber daya alam, 2) Sumber daya manusia, yang meliputi kebudayaan.11/13/201811

12. 1. Tempat Penelitian
Penentuan lokasi penelitian dan sampel di 8 kecamatan Kabupaten Labuhanbatu
Utara dibagi kedalam beberapa desa, dengan menggunakan teknik purposive
random sampling. Di setiap kecamatan diambil perwakilan antara satu atau dua
desa dan ditentukan desa yang termasuk dalam kategori BUMDes Mandiri,
BUMDes Berkembang dan BUMDes Baru Terbentuk sebagai lokasi penelitian.
2. Waktu Penelitian
Penelitian ini berlangsung selama 4 (empat) bulan dari bulan Agustus sampai
dengan November 2018.
3. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan mixed methodes, dimana penelitian dilakukan dengan
gabungan antara kualitatif dan kuantitatif.
METODE PENELITIAN
11/13/201812

13. 4. Subjek Penelitian: 1) Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara yang terkait dengan
kebijakan BUMDes, 2) Pengurus BUMDes di setiap desa yang diteliti, 3) Badan Pemberdayan
Masyarakat Desa, 4) Masyarakat, dan 5) Tenaga Pendamping Desa.
5. Teknik Pengumpulan Data: Wawancara mendalam (in-depth interview), Dokumentasi, dan
Observasi.
6. Jenis dan Sumber Data: Data primer, dan Data sekunder,.
7. Identifikasi Definisi Operasional Variabel Penelitian
8. Model Analisis Data
Teknik analisis data untuk metode kualitatif dalam menjawab rumusan masalah yang pertama digunakan
dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah seperti dikemukakan oleh Burhan Bungin
(2003), yaitu sebagai berikut: 1) Pengumpulan Data (Data Collection), 2) Reduksi Data (Data Reduction),
3) Display Data dan 4) Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan (Conclution Drawing and Verification).
Selanjutnya untuk analisis data kuantitatif penelitian dalam hal menjawab rumusan masalah yang kedua
pada penelitian ini menggunakan rumus t- tes yang dilakukan dengan uji signifikansi pendapatan rata-rata
(mean) masyarakat sebelum dan sesudah pelaksanaan BUMDes tahun anggaran 2014 dengan rumus:
Keterangan:
ΣD = Jumlah perbedaan antara setiap pasangan ( X1 – X2 = D ), dimana
X1 = rata–rata pendapatan masyarakat sesudah pelaksanaan BUMDes dan
X2 = rata–rata pendapatan masyarakat sebelum pelaksanaan BUMDes
N = Jumlah observasi, n = sampel penelitian
11/13/201813

14. Terima kasih, Semoga Bermanfaat
11/13/201814