BUMDes

BUMDes
PERAN BADAN USAHA MILIK DESA TERHADAP PENGEMBANGAN EKONOMI DESA DI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA Presented by MUKHRIZAL EFFENDI BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Pengantar Focus Group Discussion Diselenggarakan oleh Balitbang Kabupaten Labuhanbatu Utara Bekerjasama dengan LPPM Universitas Islam Labuhanbatu Aek Kanopan, 16 November 2018
LATAR BELAKANG Pembangunan pada hakikatnya bertujuan membangun kemandirian, termasuk pembangunan pedesaan. Berdasarkan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) yang mengatakan bahwa: “Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan”. Tujuan pembangunan tersebut, diharapkan dapat memberi peluang bagi kemampuan daerah dan pedesaan sebagai tulang punggung ekonomi.
Desa sebagai satuan politik terkecil pemerintahan memiliki posisi strategis sebagai pilar pembangunan nasional. Potensi yang dimiliki desa tidak hanya dari jumlah penduduk dan ketersediaan SDA. Akan tetapi, disadari bahwa selama ini pembangunan di tingkat desa memiliki kelemahan yang disebabkan karena persoalan SDM dan keuangan. Pemerintah telah berupaya dengan menyalurkan berbagai dana untuk Pembangunan Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (selanjutnya disingkat BUMDes). Berdasarkan Pasal 87 tentang UU Desa yang berbunyi: “Desa yang mendirikan Badan Usaha Milik Desa wajib mengelolanya dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan, dengan menjalanan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum”.
Berdasarkan Pemetaan BUMDes sesuai status di Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2018, yang telah direalisasikan kepada 49 Desa dan digunakan untuk pembuatan jalan, sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan, usaha ekonomi produktif seperti pasar desa, pembibitan tanaman pangan, pembukaan lahan pertanian, serta pengembangan usaha ikan hingga ternak dan lainnya. BUMDes dapat diklasifikasikan, yakni; 1) BUMDes mandiri, 2) BUMDes berkembang, 3) BUMDes baru terbentuk, dan 4) BUMDes non operasional. Adapun untuk pemberdayaan masyarakat berupa pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan, perdagangan, dan teknologi tepat guna. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 tahun 2015 tentang Prioritas Dana Desa dan diharapkan dapat menunjang kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu Utara sesuai dengan tujuan serta Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara yang memiliki motto “basimpul kuat babontuk elok”.
PERUMUSAN MASALAH 1. Bagaimana peran BUMDes terhadap pengembangan ekonomi desa di Kabupaten Labuhanbatu Utara? 2. Apa rekomendasi yang dapat diberikan kepada BUMDes di wilayah pesisir, perkotaan dan perkebunan/pertanian sesuai dengan potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia?
TUJUAN PENELITIAN 1. Untuk mengetahui peran BUMDes terhadap pengembangan ekonomi desa di Kabupaten Labuhanbatu Utara. 2. Untuk memberikan rekomendasi kepada BUMDes di wilayah pesisir, perkotaan dan perkebunan/pertanian sesuai dengan potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia.
MANFAAT PENELITIAN 1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara, sebgai pertimbangan mengenai peran BUMDes terhadap pengembangan ekonomi desa secara efektif dan efisien. 2. Bagi Masyarakat, diharapkan melalui penelitian ini dapat menjelaskan dan menggambarkan situasi dan kondisi yang dirasakan dengan terbentuknya BUMDes, Berkembang hingga Mandiri. 3. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai referensi dalam melakukan penelitian khususnya mengenai BUMDes terhadap pengembangan ekonomi desa.
TEORI-TEORI YANG RELEVAN DENGAN PENELITIAN 1. Defenisi BUMDes  Puguh Budiono (2015:1-21) mengatakan bahwa BUMDes merupakan penghubung antara Pemerintah Desa dengan Masyarakat dalam melakukan pengelolaan potensi desa untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, yang didirikan melalui Musyawarah Desa berdasarkan Peraturan Desa. Hasil usaha BUMDes dimanfaatkan untuk pengembangan usaha, pemberdayaan masyarakat desa, pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa.
 Al Khadafi (2014) mengatakan bahwa BUMDes merupakan institusi yang dibentuk oleh Pemerintah Desa serta masyarakat mengelola institusi tersebut berdasarkan kebutuhan dan ekonomi desa. BUMDes dibentuk berlandaskan atas peraturan perundang- undangan yang berlaku atas kesepakatan antar masyarakat desa. Tujuan BUMDes adalah meningkatkan dan memperkuat ekonomi desa, BUMDes memiliki fungsi sebagai lembaga komersial melalui penawaran sumberdaya lokal yang bertujuan untuk mencari keuntungan dan lembaga sosial melalui kontribusi penyediaan pelayanan sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat. BUMDes telah memberikan kontribusi positif bagi penguatan ekonomi di pedesaan dalam mengembangkan perekonomian masyarakat.
Pendirian BUMDes  Pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan/atau kerja sama antar desa (Pasal 2).  Desa dapat mendirikan BUMDes berdasarkan Peraturan Desa tentang pendirian BUMDes (Pasal 4).  Pendirian BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disepakai melalui Musyawarah Desa diatur dalam Permendes PDTT tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Pasal 5). Musyawarah Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa  Musyawarah Desa atau disebut dengan musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis (Pasal 1 butir 5).  Badan Permusyawaratan Desa atau disebut dengan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis (Pasal 1 butir 4).
Pertimbangan Pendirian BUMDes (Pasal 4)  Inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat desa,  Potensi usaha ekonomi desa,  Sumber Daya Alam,  Sumber Daya Manusia  Penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDes. Mekanisme Pembentukan BUMDes (Pasal 5)  Musyawarah Desa untuk menghasilkan suatu kesepakatan, pokok bahasan yang dibicarakan meliputi: a) pendirian BUMDes sesuai dengan kondisi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat, b) organisasi pengelola BUMDes, c) modal usaha dan d) AD/ART.  Kesepakatan Musyawarah Desa terjadi menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDes.
12 Dalam rangka kerjasama antar desa dan pelayanan usaha antar desa dapat dibentuk BUMDes bersama yang merupakan milik 2 desa atau lebih BUMDes Bersama Disepakati melalui Musyawarah antar Desa Musyawarah antar Desa difasilitasi oleh Badan kerjasama antara desa: 1. Pemerintah Desa, 2. Anggota BPD, 3. Lembaga Kemasyarakatan Desa, 4. Lembaga Desa Lainnya, 5. Tokoh Masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender Ketentuan Musyawarah Desa berlaku Mutatis Mutandis terhadap pendirian BUMDes Ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang pendirian BUMDes bersama Gambar 8.1 Mekanisme Pendirian dan Pembentukan BUMDes
Pengurusan dan Pengelolaan BUMDes  BUMDes dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum, unit usaha yang berbadan hukum tersebut dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUMDes dan masyarakat.  BUMDes tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUMDes yang didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDes.
14 BUMDes Unit Usaha BUMDes PT sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUMDes sesuai dengan peraturan perundang- undangan tentang PT. Lembaga keuangan mikro dengan andil BUMDes sebesar 60 % sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro. Gambar 8.1 Bentuk Unit Usaha BUMDes
15 Modal BUMDes Penyertaan Modal Desa Penyertaan modal Masyarakat Desa Modal BUMDes: Pasal 17  Modal awal BUMDes bersumber dari APBDes.
16 Penyertaan Modal Desa Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APBDes. Bantuan Pemerintah: Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi yang disalurkan melalui mekanisme APBDes. Kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif desa dan disalurkan melalui mekanisme APBDes. Aset desa yang diserahkan kepada APBDes sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa. Gambar 8.1 Penyertaan Modal Desa
17 Klasifikasi Jenis Usaha BUMDes Sosial Business Gambar 8.1 Klasifikasi Jenis Usaha BUMDes Renting Trading BrokeringFinancial business Holding
18 Instrumen Kesejahteraan Masyarakat Mendorong prakarsa masyarakat desa untuk mengembangkan potensi desa sesuai dengan kemampuan dan kewenangan desa Mendorong kesempatan berusaha di desa dan meningkatkan pendapatan untuk kesejahteraan masyarakat desa Gambar 8.1 Peranan BUMDes Instrumen Penguatan Otonomi Desa
Pengurusan dan Pengelolaan BUMDes  BUMDes dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum, unit usaha yang berbadan hukum tersebut dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUMDes dan masyarakat.  BUMDes tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUMDes yang didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDes.
2. Defenisi Kelembagaan  Mubyarto (2000) mengatakan bahwa kelembagaan (institution) adalah organisasi atau kaidah format maupun informasi yang dibentuk untuk mengatur perilaku dan tindakan masyarakat tertentu pada kegiatan sehari-hari maupun tindakan-tindakan pencapaian usaha.  Erani dalam Al Khadafi (2014) mengatakan bahwa predikat yang diberikan pada kelembagaan adalah sebagai suatu kerangka hukum atau hak-hak alamiah yang mengatur tindakan masing-masing individu yang bernilai tambah ataupun berbentuk suatu kritik terhadap ilmu ekonomi klasik dan memiliki hubungan dengan perilaku-perilaku ekonomi.
3. Defenisi Pengembangan Ekonomi Desa  Mosher dalam Jayadinata dan Pramandika (2006:1) mengatakan bahwa pembangunan atau pengembangan pedesaan (rural development) mempunyai tujuan: a) pertumbuhan sektor pertanian, b) integrasi nasional dan c) keadilan ekonomi.  Fellmann dalam Jayadinata dan Pramandika (2006:1-31) mengatakan bahwa pembangunan dan pengembangan adalah: a) mengubah Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia suatu wilayah atau negeri sehingga berguna dalam produksi barang, dan b) melaksanakan pertumbuhan ekonomi, modernisasi dan perbaikan dalam tingkat produksi barang (materi) dan konsumsi.
METODE PENELITIAN 1. Tempat Penelitian Penentuan lokasi penelitian dilakukan di 8 Kecamatan Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan menggunakan teknik purposive random sampling. Artinya di setiap kecamatan diambil perwakilan satu atau dua desa yang termasuk ke dalam kategori BUMDes Mandiri, BUMDes Berkembang dan BUMDes Baru Terbentuk yang berada di wilayah pesisir, wilayah perkebunan dan wilayah perkotaan. 2. Waktu Penelitian Penelitian ini berlangsung selama 4 (empat) bulan terhitung dari bulan Agustus sampai dengan November 2018.
3. Subjek Penelitian Penelitian ini menggunakan mix method, maka subjek penelitian yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah: a) Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara yang terkait dengan kebijakan BUMDes, b) Pengurus BUMDes di setiap desa yang diteliti, c) Badan Pemberdayan Masyarakat Desa, d) Masyarakat dan e) Tenaga Pendamping Desa. 4. Teknik Pengumpulan Data Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi dan pengamatan. 5. Jenis dan Sumber Data Jenis dan sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.
MODEL ANALISIS DATA Burhan Bungin (2003) mengatakan bahwa teknik analisis data untuk metode kualitatif dalam menjawab rumusalan masalah yang pertama digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Pengumpulan Data (Data Collection), 2. Reduksi Data (Data Reduction), 3. Display Data, dan 4. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan (Conclution Drawing and Verification), Selanjutnya penelitian ini menggunakan rumus t-tes yang dilakukan dengan uji signifikansi pendapatan rata-rata (mean) masyarakat sebelum dan sesudah pelaksanaan BUMDes dengan rumus :
25 Terima kasih, Semoga Bermanfaat

BUMDes

Check these out next

BUMDes

Recomendados

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Similar a BUMDes(20)

Más de Mukhrizal Effendi(20)

Último(20)

BUMDes