Ada 50 objek wisata di Kabupaten Labuhanbatu Utara, salah satunya Puncak Hoza. Pengelolaan wisata dilakukan secara perseorangan atau kelompok, namun infrastruktur akses masih kurang memadai. Instansi pemerintah disarankan mendukung pembentukan BUMDes sesuai regulasi untuk mengelola wisata dan infrastrukturnya.
1. OPTIMALISASI SINERGITAS PEMERINTAH
DAERAH DENGAN MASYARAKAT DESA
DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA DI
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
Presented By
Syahrizal Effendi Lubis
Pengantar Focus Group Discussion
Diselenggarakan oleh Balitbang Kabupaten Labuhanbatu Utara
Bekerjasama dengan LPPM Universitas Islam Labuhanbatu
Aek Kanopan, 16 November 2018
2. 2 11/21/2018
Nama : Syahrizal Effendi Lubis
Tempat/Tanggal Lahir : Panyabungan/8 Agustus 1973
Profesi : Aktif sebagai dosen, Pengacara dan Notaris
Pendidikan:
S1 FH UMSU | 1992-1996
S2 Magister Kenotariatan UMSU | 2014-2016
Pengalaman:
1. Tim Advokasi Hukum Pemkab Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan dan Labuhanbatu
Utara
2. Advokat pada LBH Region Labuhanbatu
Karya Ilmiah:
1. Peranan Sosiologi Hukum Dalam Meningkatkan Kemampuan Dan Analisis Efektivitas
Hukum Pada Masyarakat Kota Pematang Siantar
2. Pengaruh Pemberian Kompensasi Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja Pada PT.Bunga
Matahari Medan
PROFIL PENELITI
3. LATAR BELAKANG
Dunia Pariwisata sekarang ini dapat menjadi unggulan untuk
menggali potensi daerah, terutama desa beserta strategi
pemberdayaan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa.
Maka sangat logis jika ada semacam kehendak untuk
menempatkan desa yang berpotensi dan memiliki sumber-
sumber produksi sebagai landasan strategisnya, sekaligus
memberdayakan masyarakatnya. Sektor ini dicanangkan
selain sebagai salah satu sumber penghasilan devisa yang
cukup andal, menyerap tenaga kerja dan mendorong
perkembangan investasi.
11/21/20183
4. Pembangunan pariwisata merupakan bagian dari
pembangunan nasional yang utuh, pembangunan bangsa dan
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tak terbatas
kepada pembangunan fisik saja. Secara internal
pengembangan pariwisata ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan
secara eksternal diharapkan mampu menjadi sektor utama
yang memberikan pemerataan kesejahteraan pada wilayah
sekitarnya.
Apabila mengacu pada Pasal 24 No. 4 tahun 2015
Permendes PDTT pada point ke-6 menegaskan bahwa bentuk
usaha yang dapat dikelola BUMDes salah satu diantaranya,
yaitu:
11/21/20184
5. “BUMDes dapat menjalankan usaha bersama (holding)
sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan
Masyarakat Desa baik dalam skala lokal desa maupun
kawasan pedesaan. Masing-masing unit usaha tersebut dapat
berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh
BUMDes agar tumbuh menjadi usaha bersama”.
Unit usaha BUMDes tersebut dapat menjalankan kegiatan
usaha bersama, yang meliputi: b) desa wisata yang
mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok
masyarakat.
11/21/20185
6. Kabupaten Labuhanbatu Utara mempunyai luas wilayah daratan
yakni seluas 3,571 Km2 dan secara administratif terbagi dalam 8
Kecamatan, 8 Kelurahan dan 82 Desa, baru memiliki (berdiri) 8
BUMDes, namun dari jumlah BUMDes yang ada tersebut tidak
satupun BUMDes yang berorientasi Desa Wisata.
Perlu diketahui bahwa Kabupaten Labuhanbatu Utara memiliki
objek wisata yang tersebar di beberapa desa yang menjadi
primadona pendapatan daerah maupun pendapatan desa seperti:
1) Salak Pondoh Desa Babussalam Kecamatan Marbau, 2) Goa
Tapak Tilas Desa Kuala Beringin Kecamatan Kualuh Hulu,
3) Pantai Monyet Desa Meranti Omas Kecamatan Na X-IX dan
4) Puncak Manalese Desa Aek Buru Kecamatan NA X-IX.11/21/20186
7. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu
Utara menerbitkan regulasi berupa Peraturan Bupati untuk
melakukan pembinaan dalam rangka memajukan BUMDes-
BUMDes yang berwawasan desa wisata tersebut. Berdasarkan
uraian tersebut, terlihat dengan jelas bahwa pembangunan dan
pengembangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Utara belum berjalan, meskipun
beberapa desa memiliki potensi wisata. Sehubungan dengan
uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian
dengan judul “Optimalisasi Sinergitas Pemerintah Daerah dan
Masyarakat Desa dalam Pengelolaan Pariwisata di Kabupaten
Labuhanbatu Utara”.
11/21/20187
8. 1. Apa saja potensi wisata di Kabupaten Labuhanbatu Utara?
2. Bagaimana pengelolaan potensi wisata yang dikelola oleh
Masyarakat Desa di Kabupaten Labuhanbatu Utara?
3. Rekomendasi yang dapat diberikan kepada Pemerintah
Desa dan Masyarakat Desa agar terjadi optimalisasi
sinergitas dalam pengelolaan pariwisata di Kabupaten
Labuhanbatu Utara?
PERUMUSAN MASALAH
11/21/20188
9. 1. Untuk mengetahui potensi wisata di Kabupaten
Labuhanbatu Utara?
2. Untuk mengetahui pengelolaan potensi wisata yang
dikelola oleh Masyarakat Desa di Kabupaten Labuhanbatu
Utara?
3. Untuk memberikan rekomendasi yang dapat diberikan
kepada Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa agar
terjadi optimalisasi sinergitas dalam pengelolaan
pariwisata di Kabupaten Labuhanbatu Utara?
TUJUAN PENELITIAN
11/21/20189
10. 1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara,
diharapkan dapat menjadi kontribusi pemikiran untuk
mendorong lahirnya aturan dan peraturan yang mengatur
tentang BUMDes yang mengelola Desa Wisata sebagai tujuan
wisata di Kabupaten Labuhanbatu Utara
2. Bagi masyarakat, diharapkan dapat menambah wawasan dan
pengetahuan mengenai BUMDes-BUMDes yang bergerak di
bidang pariwisata baik yang sudah berkembang maupun baru
terbentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu
Utara.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menjadi referensi
dalam melakukan penelitian khususnya mengenai BUMDes
yang mengelola desa wisata.
MANFAAT PENELITIAN
11/21/201810
11. 1. DEFENISI BUMDes
Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem
Pembangunan (2007:3) BUMDes adalah lembaga usaha desa yang
dikelola masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat
perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan
potensi desa. BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal
usahanya dari 2 sumber, yaitu modal awal BUMDes dari APBDes
dan modal BUMDes terdiri dari penyertaan modal desa dan modal
masyarakat desa.
TEORI-TEORI YANG RELEVAN DALAM
PENELITIAN
11/21/201811
12. 2. DEFENISI PARIWISATA
• Spillane (1998:15) mengatakan bahwa pariwisata adalah
keseluruhan dari gejala yang ditimbulkan oleh perjalanan dan
pendiaman tempat tinggal sementara, asalkan pendiaman itu tidak
menetap dan tidak memperoleh penghasilan dari aktivitas yang
bersifat sementara.
• Murphy dalam Pitana dan Putu (2005:45) mengatakan bahwa
pariwisata adalah keseluruhan dari elemen-elemen terkait
(wisatawan, daerah tujuan wisata, perjalanan, industri dan lain-lain)
yang merupakan akibat dari perjalanan tersebut tidak permanen.
11/21/201812
13. 3. DEFENISI SINERGITAS
• Najiyati dan Rahmat (2011) mengatakan bahwa sinergi mengacu
pada kombinasi dari beberapa pihak untuk memperoleh keluaran
yang lebih baik dan lebih besar. Sehingga sinergi diartikan sebagai
suatu gabungan yang dapat menghasilkan output yang lebih baik.
Sinergitas yang baik dapat terjadi dengan 2 cara, yaitu:
Komunikasi dibedakan menjadi 2 bagian yaitu sebagai suatu
kegiatan untuk memindahkan stimuli guna mendapat tanggapan
dan yang berorientasi pada kegiatan dimana seseorang
menerima stimuli rangsangan.
Koordinasi berguna untuk menciptakan sinergitas yang baik
demi mendukung kelancaran komunikasi. Koordinasi yang baik
dilakukan oleh semua pihak yang bersangkutan untuk dapat
menyelesaikan suatu masalah atau menciptakan ide baru.
11/21/201813
14. KERANGKA BERPIKIR
11/21/201814
BUMDes
yang
berwawasan
Desa Wisata
Sinergitas
Potensi Wisata:
Pasal 2 UU No. 10/2009
Permendes PDTT No. 4/2015
Peraturan bupati No. 26/2018
Mengembangkan
Potensi Wisata
Di Kabupaten
Labuhanbatu Utara
Pemerintah
Desa
Masyarakat
Desa
Pemerintah Kabupaten
Labuhanbatu Utara/instansi terkait
Cikal bakal
Regulasi
pengelolaan
Pariwisata
Output
Goal
15. 1. Tempat Penelitian
Tempat yang dipilih dalam penelitian ini adalah 4 desa di Kabupaten Labuhanbatu
Utara yang mempunyai potensi wisata untuk dibentuk BUMDes yang bergerak di
bidang pariwisata dan klasifikasi desa yang dijadikan tempat penelitian adalah
pedesaan
2. Waktu Penelitian
Penelitian ini berlangsung selama 4 (empat) bulan dari bulan Agustus sampai
dengan November 2018.
3. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan mixed methodes, dimana penelitian dilakukan dengan
gabungan antara kualitatif dan kuantitatif.
4. Subjek Penelitian: 1) Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara
yang terkait dengan kebijakan BUMDes, 2) Pengurus BUMDes di setiap desa yang
diteliti, 3) Badan Pemberdayan Masyarakat Desa, 4) Masyarakat, dan 5) Tenaga
Pendamping Desa.
METODE PENELITIAN
11/21/201815
16. 5. Teknik Pengumpulan Data: Wawancara mendalam (in-depth interview),
Dokumentasi, dan Observasi.
6. Jenis dan Sumber Data: Data primer, dan Data sekunder,.
7. Model Analisis Data: Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan
model analisis interaktif Miles M.B. Huberman dan A.M. Saldana, J (2014:31-33)
yakni metode analisis yang digunakan untuk proses analisis terhadap data yang
diperoleh dari lapangan dan bergerak timbal balik secara kontinou selama
penelitian berlangsung, dengan memadukan secara interaktif dan sirkuler antara
pengumpulan data(data collection), kondensasi data (data condensation),
penyajian data (data display) dan kemudian bagaimana penarikan kesimpulan dan
verifikasi (conclusion drawing/verification).
11/21/201816
17. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
11/21/201817
Ada 53 objek wisata yang berada di Kabupaten Labuhanbatu Utara,
salah satu objek wisata adalah Puncak Hoza Desa Kampung Yaman
Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara.
Berdasarkan kenyataan di lapangan, bahwa pengelolaan objek wisata
dikelola secara perseorangan maupun kelompok. Dimana lokasi objek
wisata berada di atas tanah milik masyarakat.
POTENSI
WISATA
HASIL
PENELITIAN
Banyak kutipan untuk menuju objek wisata, infrastruktur, akses jalan
menuju objek wisata tidak mempunyai rute alternatif dan masih ragu
apabila dikelola BUMDes.
KENDALA
19. 11/21/201819
Bagaimana peran BUMDes terhadap pengembangan ekonomi desa di
Kabupaten Labuhanbatu Utara?
Berdasarkan kenyataan di lapangan, bahwa pengelolaan objek wisata
dikelola secara perseorangan maupun kelompok. Dimana lokasi objek
wisata berada di atas tanah milik masyarakat.
PENGELOLAAN
OBJEKWISATA
HASIL
PENELITIAN
21. PENUTUPAN
11/21/201821
Ada 50 objek wisata yang berada di Kabupaten Labuhanbatu Utara,
salah satu objek wisata adalah Puncak Hoza Desa Kampung Yaman
Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara.
Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota mendukung Pemerintah Desa agar dapat
mendirikan BUMDes sesuai dengan amanat Permendes PDTT No. 5 tahun 2015 dan
diperkuat dengan Peraturan Bupati Nomor 26 tahun 2018 serta diharapkan regulasi
tersebut memperhatikan pengelolaan pariwisata, khususnya infrastruktur menuju
objek wisata tersebut.
KESIMPULAN
REKOMENDASI
Dengan demikian, diharapkan regulasi tersebut dapat memberikan aturan main
dalam pengelolaan pariwisata yang dikelola secara perseorangan maupun pihak
swasta, sehingga dapat berpengaruh terhadap pendapat asli daerah/desa melalui
retribusi.