SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 22
OPTIMALISASI SINERGITAS PEMERINTAH
DAERAH DENGAN MASYARAKAT DESA
DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA DI
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
Presented By
Syahrizal Effendi Lubis
Pengantar Focus Group Discussion
Diselenggarakan oleh Balitbang Kabupaten Labuhanbatu Utara
Bekerjasama dengan LPPM Universitas Islam Labuhanbatu
Aek Kanopan, 16 November 2018
2 11/21/2018
Nama : Syahrizal Effendi Lubis
Tempat/Tanggal Lahir : Panyabungan/8 Agustus 1973
Profesi : Aktif sebagai dosen, Pengacara dan Notaris
Pendidikan:
S1 FH UMSU | 1992-1996
S2 Magister Kenotariatan UMSU | 2014-2016
Pengalaman:
1. Tim Advokasi Hukum Pemkab Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan dan Labuhanbatu
Utara
2. Advokat pada LBH Region Labuhanbatu
Karya Ilmiah:
1. Peranan Sosiologi Hukum Dalam Meningkatkan Kemampuan Dan Analisis Efektivitas
Hukum Pada Masyarakat Kota Pematang Siantar
2. Pengaruh Pemberian Kompensasi Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja Pada PT.Bunga
Matahari Medan
PROFIL PENELITI
LATAR BELAKANG
Dunia Pariwisata sekarang ini dapat menjadi unggulan untuk
menggali potensi daerah, terutama desa beserta strategi
pemberdayaan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa.
Maka sangat logis jika ada semacam kehendak untuk
menempatkan desa yang berpotensi dan memiliki sumber-
sumber produksi sebagai landasan strategisnya, sekaligus
memberdayakan masyarakatnya. Sektor ini dicanangkan
selain sebagai salah satu sumber penghasilan devisa yang
cukup andal, menyerap tenaga kerja dan mendorong
perkembangan investasi.
11/21/20183
Pembangunan pariwisata merupakan bagian dari
pembangunan nasional yang utuh, pembangunan bangsa dan
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tak terbatas
kepada pembangunan fisik saja. Secara internal
pengembangan pariwisata ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan
secara eksternal diharapkan mampu menjadi sektor utama
yang memberikan pemerataan kesejahteraan pada wilayah
sekitarnya.
Apabila mengacu pada Pasal 24 No. 4 tahun 2015
Permendes PDTT pada point ke-6 menegaskan bahwa bentuk
usaha yang dapat dikelola BUMDes salah satu diantaranya,
yaitu:
11/21/20184
“BUMDes dapat menjalankan usaha bersama (holding)
sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan
Masyarakat Desa baik dalam skala lokal desa maupun
kawasan pedesaan. Masing-masing unit usaha tersebut dapat
berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh
BUMDes agar tumbuh menjadi usaha bersama”.
Unit usaha BUMDes tersebut dapat menjalankan kegiatan
usaha bersama, yang meliputi: b) desa wisata yang
mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok
masyarakat.
11/21/20185
Kabupaten Labuhanbatu Utara mempunyai luas wilayah daratan
yakni seluas 3,571 Km2 dan secara administratif terbagi dalam 8
Kecamatan, 8 Kelurahan dan 82 Desa, baru memiliki (berdiri) 8
BUMDes, namun dari jumlah BUMDes yang ada tersebut tidak
satupun BUMDes yang berorientasi Desa Wisata.
Perlu diketahui bahwa Kabupaten Labuhanbatu Utara memiliki
objek wisata yang tersebar di beberapa desa yang menjadi
primadona pendapatan daerah maupun pendapatan desa seperti:
1) Salak Pondoh Desa Babussalam Kecamatan Marbau, 2) Goa
Tapak Tilas Desa Kuala Beringin Kecamatan Kualuh Hulu,
3) Pantai Monyet Desa Meranti Omas Kecamatan Na X-IX dan
4) Puncak Manalese Desa Aek Buru Kecamatan NA X-IX.11/21/20186
Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu
Utara menerbitkan regulasi berupa Peraturan Bupati untuk
melakukan pembinaan dalam rangka memajukan BUMDes-
BUMDes yang berwawasan desa wisata tersebut. Berdasarkan
uraian tersebut, terlihat dengan jelas bahwa pembangunan dan
pengembangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Utara belum berjalan, meskipun
beberapa desa memiliki potensi wisata. Sehubungan dengan
uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian
dengan judul “Optimalisasi Sinergitas Pemerintah Daerah dan
Masyarakat Desa dalam Pengelolaan Pariwisata di Kabupaten
Labuhanbatu Utara”.
11/21/20187
1. Apa saja potensi wisata di Kabupaten Labuhanbatu Utara?
2. Bagaimana pengelolaan potensi wisata yang dikelola oleh
Masyarakat Desa di Kabupaten Labuhanbatu Utara?
3. Rekomendasi yang dapat diberikan kepada Pemerintah
Desa dan Masyarakat Desa agar terjadi optimalisasi
sinergitas dalam pengelolaan pariwisata di Kabupaten
Labuhanbatu Utara?
PERUMUSAN MASALAH
11/21/20188
1. Untuk mengetahui potensi wisata di Kabupaten
Labuhanbatu Utara?
2. Untuk mengetahui pengelolaan potensi wisata yang
dikelola oleh Masyarakat Desa di Kabupaten Labuhanbatu
Utara?
3. Untuk memberikan rekomendasi yang dapat diberikan
kepada Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa agar
terjadi optimalisasi sinergitas dalam pengelolaan
pariwisata di Kabupaten Labuhanbatu Utara?
TUJUAN PENELITIAN
11/21/20189
1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara,
diharapkan dapat menjadi kontribusi pemikiran untuk
mendorong lahirnya aturan dan peraturan yang mengatur
tentang BUMDes yang mengelola Desa Wisata sebagai tujuan
wisata di Kabupaten Labuhanbatu Utara
2. Bagi masyarakat, diharapkan dapat menambah wawasan dan
pengetahuan mengenai BUMDes-BUMDes yang bergerak di
bidang pariwisata baik yang sudah berkembang maupun baru
terbentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu
Utara.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menjadi referensi
dalam melakukan penelitian khususnya mengenai BUMDes
yang mengelola desa wisata.
MANFAAT PENELITIAN
11/21/201810
1. DEFENISI BUMDes
Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem
Pembangunan (2007:3) BUMDes adalah lembaga usaha desa yang
dikelola masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat
perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan
potensi desa. BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal
usahanya dari 2 sumber, yaitu modal awal BUMDes dari APBDes
dan modal BUMDes terdiri dari penyertaan modal desa dan modal
masyarakat desa.
TEORI-TEORI YANG RELEVAN DALAM
PENELITIAN
11/21/201811
2. DEFENISI PARIWISATA
• Spillane (1998:15) mengatakan bahwa pariwisata adalah
keseluruhan dari gejala yang ditimbulkan oleh perjalanan dan
pendiaman tempat tinggal sementara, asalkan pendiaman itu tidak
menetap dan tidak memperoleh penghasilan dari aktivitas yang
bersifat sementara.
• Murphy dalam Pitana dan Putu (2005:45) mengatakan bahwa
pariwisata adalah keseluruhan dari elemen-elemen terkait
(wisatawan, daerah tujuan wisata, perjalanan, industri dan lain-lain)
yang merupakan akibat dari perjalanan tersebut tidak permanen.
11/21/201812
3. DEFENISI SINERGITAS
• Najiyati dan Rahmat (2011) mengatakan bahwa sinergi mengacu
pada kombinasi dari beberapa pihak untuk memperoleh keluaran
yang lebih baik dan lebih besar. Sehingga sinergi diartikan sebagai
suatu gabungan yang dapat menghasilkan output yang lebih baik.
Sinergitas yang baik dapat terjadi dengan 2 cara, yaitu:
 Komunikasi dibedakan menjadi 2 bagian yaitu sebagai suatu
kegiatan untuk memindahkan stimuli guna mendapat tanggapan
dan yang berorientasi pada kegiatan dimana seseorang
menerima stimuli rangsangan.
 Koordinasi berguna untuk menciptakan sinergitas yang baik
demi mendukung kelancaran komunikasi. Koordinasi yang baik
dilakukan oleh semua pihak yang bersangkutan untuk dapat
menyelesaikan suatu masalah atau menciptakan ide baru.
11/21/201813
KERANGKA BERPIKIR
11/21/201814
BUMDes
yang
berwawasan
Desa Wisata
Sinergitas
Potensi Wisata:
Pasal 2 UU No. 10/2009
Permendes PDTT No. 4/2015
Peraturan bupati No. 26/2018
Mengembangkan
Potensi Wisata
Di Kabupaten
Labuhanbatu Utara
Pemerintah
Desa
Masyarakat
Desa
Pemerintah Kabupaten
Labuhanbatu Utara/instansi terkait
Cikal bakal
Regulasi
pengelolaan
Pariwisata
Output
Goal
1. Tempat Penelitian
Tempat yang dipilih dalam penelitian ini adalah 4 desa di Kabupaten Labuhanbatu
Utara yang mempunyai potensi wisata untuk dibentuk BUMDes yang bergerak di
bidang pariwisata dan klasifikasi desa yang dijadikan tempat penelitian adalah
pedesaan
2. Waktu Penelitian
Penelitian ini berlangsung selama 4 (empat) bulan dari bulan Agustus sampai
dengan November 2018.
3. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan mixed methodes, dimana penelitian dilakukan dengan
gabungan antara kualitatif dan kuantitatif.
4. Subjek Penelitian: 1) Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara
yang terkait dengan kebijakan BUMDes, 2) Pengurus BUMDes di setiap desa yang
diteliti, 3) Badan Pemberdayan Masyarakat Desa, 4) Masyarakat, dan 5) Tenaga
Pendamping Desa.
METODE PENELITIAN
11/21/201815
5. Teknik Pengumpulan Data: Wawancara mendalam (in-depth interview),
Dokumentasi, dan Observasi.
6. Jenis dan Sumber Data: Data primer, dan Data sekunder,.
7. Model Analisis Data: Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan
model analisis interaktif Miles M.B. Huberman dan A.M. Saldana, J (2014:31-33)
yakni metode analisis yang digunakan untuk proses analisis terhadap data yang
diperoleh dari lapangan dan bergerak timbal balik secara kontinou selama
penelitian berlangsung, dengan memadukan secara interaktif dan sirkuler antara
pengumpulan data(data collection), kondensasi data (data condensation),
penyajian data (data display) dan kemudian bagaimana penarikan kesimpulan dan
verifikasi (conclusion drawing/verification).
11/21/201816
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
11/21/201817
Ada 53 objek wisata yang berada di Kabupaten Labuhanbatu Utara,
salah satu objek wisata adalah Puncak Hoza Desa Kampung Yaman
Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara.
Berdasarkan kenyataan di lapangan, bahwa pengelolaan objek wisata
dikelola secara perseorangan maupun kelompok. Dimana lokasi objek
wisata berada di atas tanah milik masyarakat.
POTENSI
WISATA
HASIL
PENELITIAN
Banyak kutipan untuk menuju objek wisata, infrastruktur, akses jalan
menuju objek wisata tidak mempunyai rute alternatif dan masih ragu
apabila dikelola BUMDes.
KENDALA
18 11/21/2018
11/21/201819
Bagaimana peran BUMDes terhadap pengembangan ekonomi desa di
Kabupaten Labuhanbatu Utara?
Berdasarkan kenyataan di lapangan, bahwa pengelolaan objek wisata
dikelola secara perseorangan maupun kelompok. Dimana lokasi objek
wisata berada di atas tanah milik masyarakat.
PENGELOLAAN
OBJEKWISATA
HASIL
PENELITIAN
TEMUAN PENELITIAN
11/21/201820
PENUTUPAN
11/21/201821
Ada 50 objek wisata yang berada di Kabupaten Labuhanbatu Utara,
salah satu objek wisata adalah Puncak Hoza Desa Kampung Yaman
Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara.
Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota mendukung Pemerintah Desa agar dapat
mendirikan BUMDes sesuai dengan amanat Permendes PDTT No. 5 tahun 2015 dan
diperkuat dengan Peraturan Bupati Nomor 26 tahun 2018 serta diharapkan regulasi
tersebut memperhatikan pengelolaan pariwisata, khususnya infrastruktur menuju
objek wisata tersebut.
KESIMPULAN
REKOMENDASI
Dengan demikian, diharapkan regulasi tersebut dapat memberikan aturan main
dalam pengelolaan pariwisata yang dikelola secara perseorangan maupun pihak
swasta, sehingga dapat berpengaruh terhadap pendapat asli daerah/desa melalui
retribusi.
Terima kasih, Semoga Bermanfaat
11/21/201822

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

PPT Kajian Pariwisata Destinasi Morotai Sebagai 10 Bali Baru
PPT Kajian Pariwisata Destinasi Morotai Sebagai 10 Bali BaruPPT Kajian Pariwisata Destinasi Morotai Sebagai 10 Bali Baru
PPT Kajian Pariwisata Destinasi Morotai Sebagai 10 Bali BaruIrma Charisma Hatibie
 
2. Geografi Pariwisata - Pengantar Perkuliahan
2. Geografi Pariwisata - Pengantar Perkuliahan2. Geografi Pariwisata - Pengantar Perkuliahan
2. Geografi Pariwisata - Pengantar PerkuliahanIrwan Haribudiman
 
Model Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan
Model Pengembangan Pariwisata BerkelanjutanModel Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan
Model Pengembangan Pariwisata BerkelanjutanTogar Simatupang
 
Desa wisata, wisata alternatif unggulan
Desa wisata, wisata alternatif unggulanDesa wisata, wisata alternatif unggulan
Desa wisata, wisata alternatif unggulanRahmat Darsono
 
PPT Potensi dan Pengelolaan Sumber Daya Pariwisata
PPT Potensi dan Pengelolaan Sumber Daya PariwisataPPT Potensi dan Pengelolaan Sumber Daya Pariwisata
PPT Potensi dan Pengelolaan Sumber Daya PariwisataDoris Agusnita
 
Prinsip - Prinsip Kepariwisataan Agenda 21
Prinsip - Prinsip Kepariwisataan   Agenda 21Prinsip - Prinsip Kepariwisataan   Agenda 21
Prinsip - Prinsip Kepariwisataan Agenda 21Hanas Yordi Pratama
 
Peranan Pariwisata dalam Bidang Sosial-Ekonomi (Modul 2)
Peranan Pariwisata dalam Bidang Sosial-Ekonomi (Modul 2)Peranan Pariwisata dalam Bidang Sosial-Ekonomi (Modul 2)
Peranan Pariwisata dalam Bidang Sosial-Ekonomi (Modul 2)Rafaella Matitaputty
 
Proposal permohonan dana kegiatan Turnamen sepak bola
Proposal permohonan dana kegiatan Turnamen sepak bolaProposal permohonan dana kegiatan Turnamen sepak bola
Proposal permohonan dana kegiatan Turnamen sepak bolaAnangOleng AnangOleng
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten PasuruanRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten PasuruanPenataan Ruang
 
27 april 2021, sambutan bupati wonosobo rakor lintas sektoral
27 april 2021, sambutan bupati wonosobo rakor lintas sektoral27 april 2021, sambutan bupati wonosobo rakor lintas sektoral
27 april 2021, sambutan bupati wonosobo rakor lintas sektoralShintaDevi11
 
Pengembangan Pariwisata Daerah
Pengembangan Pariwisata Daerah Pengembangan Pariwisata Daerah
Pengembangan Pariwisata Daerah Dadang Solihin
 
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)Yudhi Aldriand
 
4. 5. & 6. Geografi Pariwisata - Peran Kajian Geografi Dalam Kegiatan Kepari...
4. 5. & 6.  Geografi Pariwisata - Peran Kajian Geografi Dalam Kegiatan Kepari...4. 5. & 6.  Geografi Pariwisata - Peran Kajian Geografi Dalam Kegiatan Kepari...
4. 5. & 6. Geografi Pariwisata - Peran Kajian Geografi Dalam Kegiatan Kepari...Irwan Haribudiman
 

La actualidad más candente (20)

Kewenangan desa
Kewenangan desaKewenangan desa
Kewenangan desa
 
PPT Kajian Pariwisata Destinasi Morotai Sebagai 10 Bali Baru
PPT Kajian Pariwisata Destinasi Morotai Sebagai 10 Bali BaruPPT Kajian Pariwisata Destinasi Morotai Sebagai 10 Bali Baru
PPT Kajian Pariwisata Destinasi Morotai Sebagai 10 Bali Baru
 
2. Geografi Pariwisata - Pengantar Perkuliahan
2. Geografi Pariwisata - Pengantar Perkuliahan2. Geografi Pariwisata - Pengantar Perkuliahan
2. Geografi Pariwisata - Pengantar Perkuliahan
 
Model Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan
Model Pengembangan Pariwisata BerkelanjutanModel Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan
Model Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan
 
Desa wisata, wisata alternatif unggulan
Desa wisata, wisata alternatif unggulanDesa wisata, wisata alternatif unggulan
Desa wisata, wisata alternatif unggulan
 
PPT Potensi dan Pengelolaan Sumber Daya Pariwisata
PPT Potensi dan Pengelolaan Sumber Daya PariwisataPPT Potensi dan Pengelolaan Sumber Daya Pariwisata
PPT Potensi dan Pengelolaan Sumber Daya Pariwisata
 
BUMDes Desa Wisata
BUMDes Desa WisataBUMDes Desa Wisata
BUMDes Desa Wisata
 
Prinsip - Prinsip Kepariwisataan Agenda 21
Prinsip - Prinsip Kepariwisataan   Agenda 21Prinsip - Prinsip Kepariwisataan   Agenda 21
Prinsip - Prinsip Kepariwisataan Agenda 21
 
Peranan Pariwisata dalam Bidang Sosial-Ekonomi (Modul 2)
Peranan Pariwisata dalam Bidang Sosial-Ekonomi (Modul 2)Peranan Pariwisata dalam Bidang Sosial-Ekonomi (Modul 2)
Peranan Pariwisata dalam Bidang Sosial-Ekonomi (Modul 2)
 
Proposal permohonan dana kegiatan Turnamen sepak bola
Proposal permohonan dana kegiatan Turnamen sepak bolaProposal permohonan dana kegiatan Turnamen sepak bola
Proposal permohonan dana kegiatan Turnamen sepak bola
 
Sk pokdarwis selo asri baru 2019
Sk pokdarwis selo asri baru 2019Sk pokdarwis selo asri baru 2019
Sk pokdarwis selo asri baru 2019
 
KEPARIWISATAAN
KEPARIWISATAANKEPARIWISATAAN
KEPARIWISATAAN
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten PasuruanRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan
 
SUSTAINABLE TOURISM
SUSTAINABLE TOURISMSUSTAINABLE TOURISM
SUSTAINABLE TOURISM
 
27 april 2021, sambutan bupati wonosobo rakor lintas sektoral
27 april 2021, sambutan bupati wonosobo rakor lintas sektoral27 april 2021, sambutan bupati wonosobo rakor lintas sektoral
27 april 2021, sambutan bupati wonosobo rakor lintas sektoral
 
Modul Pemetaan Pesisir, Laut, dan Pulau-pulau Kecil
Modul Pemetaan Pesisir, Laut, dan Pulau-pulau Kecil Modul Pemetaan Pesisir, Laut, dan Pulau-pulau Kecil
Modul Pemetaan Pesisir, Laut, dan Pulau-pulau Kecil
 
Mengemas dan memasarkan paket wisata budaya
Mengemas dan memasarkan paket wisata budayaMengemas dan memasarkan paket wisata budaya
Mengemas dan memasarkan paket wisata budaya
 
Pengembangan Pariwisata Daerah
Pengembangan Pariwisata Daerah Pengembangan Pariwisata Daerah
Pengembangan Pariwisata Daerah
 
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)
 
4. 5. & 6. Geografi Pariwisata - Peran Kajian Geografi Dalam Kegiatan Kepari...
4. 5. & 6.  Geografi Pariwisata - Peran Kajian Geografi Dalam Kegiatan Kepari...4. 5. & 6.  Geografi Pariwisata - Peran Kajian Geografi Dalam Kegiatan Kepari...
4. 5. & 6. Geografi Pariwisata - Peran Kajian Geografi Dalam Kegiatan Kepari...
 

Similar a OPTIMASI PARIWISATA

Pemberdayaan masyarakat berbasis_kearifa (1)
Pemberdayaan masyarakat berbasis_kearifa (1)Pemberdayaan masyarakat berbasis_kearifa (1)
Pemberdayaan masyarakat berbasis_kearifa (1)adhinpol
 
Seri 6 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Perencanaan pembangunan desa
Seri 6 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Perencanaan pembangunan desaSeri 6 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Perencanaan pembangunan desa
Seri 6 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Perencanaan pembangunan desaAgus hariyanto
 
Seri 7 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Badan Usaha Milik Desa
Seri 7 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Badan Usaha Milik DesaSeri 7 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Badan Usaha Milik Desa
Seri 7 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Badan Usaha Milik DesaAgus hariyanto
 
Buku 7-bdan-usaha-milik-desa
Buku 7-bdan-usaha-milik-desaBuku 7-bdan-usaha-milik-desa
Buku 7-bdan-usaha-milik-desarastilah iyas
 
Pnpm mandiri pedesaan
Pnpm mandiri pedesaanPnpm mandiri pedesaan
Pnpm mandiri pedesaanBeta Iriawan
 
Prespektif Livelihood di desa wisata Bantaragung
Prespektif Livelihood di desa wisata BantaragungPrespektif Livelihood di desa wisata Bantaragung
Prespektif Livelihood di desa wisata BantaragungEdwar Fitri
 
Laporan full 1
Laporan full 1Laporan full 1
Laporan full 1iwan Alit
 
Profile bytra 2013
Profile bytra 2013Profile bytra 2013
Profile bytra 2013walhiaceh
 
Studi pengembangan model kepariwisataan berkelanjutan di
Studi pengembangan model kepariwisataan berkelanjutan diStudi pengembangan model kepariwisataan berkelanjutan di
Studi pengembangan model kepariwisataan berkelanjutan diBiotani & Bahari Indonesia
 
Pembangunan Ekonomi Lokal
Pembangunan Ekonomi LokalPembangunan Ekonomi Lokal
Pembangunan Ekonomi LokalSri Wahyuni
 
Seri 8 Buku UU No 6 Tahun 2014 - Ketahanan masyarakat desa
Seri 8 Buku UU No 6 Tahun 2014 - Ketahanan masyarakat desaSeri 8 Buku UU No 6 Tahun 2014 - Ketahanan masyarakat desa
Seri 8 Buku UU No 6 Tahun 2014 - Ketahanan masyarakat desaAgus hariyanto
 
Bale langgaq di taman ayu lobar 2017
Bale langgaq di taman ayu lobar 2017Bale langgaq di taman ayu lobar 2017
Bale langgaq di taman ayu lobar 2017gargazi
 
Artikel desa wisata
Artikel desa wisataArtikel desa wisata
Artikel desa wisataedi sofyan
 
PROPOSAL PENELITIAN AGROWISATA.docx
PROPOSAL PENELITIAN AGROWISATA.docxPROPOSAL PENELITIAN AGROWISATA.docx
PROPOSAL PENELITIAN AGROWISATA.docxTamNe
 
Kebijakan Berbasis Riset Kerja Sama Daerah.pptx
Kebijakan Berbasis Riset Kerja Sama Daerah.pptxKebijakan Berbasis Riset Kerja Sama Daerah.pptx
Kebijakan Berbasis Riset Kerja Sama Daerah.pptxsubagkerjasama
 

Similar a OPTIMASI PARIWISATA (20)

Rap pembentukan desa wisata
Rap pembentukan desa wisataRap pembentukan desa wisata
Rap pembentukan desa wisata
 
Pemberdayaan masyarakat berbasis_kearifa (1)
Pemberdayaan masyarakat berbasis_kearifa (1)Pemberdayaan masyarakat berbasis_kearifa (1)
Pemberdayaan masyarakat berbasis_kearifa (1)
 
Seri 6 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Perencanaan pembangunan desa
Seri 6 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Perencanaan pembangunan desaSeri 6 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Perencanaan pembangunan desa
Seri 6 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Perencanaan pembangunan desa
 
Seminar rap sucipto 2021
Seminar rap sucipto 2021Seminar rap sucipto 2021
Seminar rap sucipto 2021
 
Seri 7 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Badan Usaha Milik Desa
Seri 7 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Badan Usaha Milik DesaSeri 7 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Badan Usaha Milik Desa
Seri 7 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Badan Usaha Milik Desa
 
Buku 7-bdan-usaha-milik-desa
Buku 7-bdan-usaha-milik-desaBuku 7-bdan-usaha-milik-desa
Buku 7-bdan-usaha-milik-desa
 
Badan Usaha Milik Desa
Badan Usaha Milik DesaBadan Usaha Milik Desa
Badan Usaha Milik Desa
 
Pnpm mandiri pedesaan
Pnpm mandiri pedesaanPnpm mandiri pedesaan
Pnpm mandiri pedesaan
 
Prespektif Livelihood di desa wisata Bantaragung
Prespektif Livelihood di desa wisata BantaragungPrespektif Livelihood di desa wisata Bantaragung
Prespektif Livelihood di desa wisata Bantaragung
 
Laporan full 1
Laporan full 1Laporan full 1
Laporan full 1
 
Profile bytra 2013
Profile bytra 2013Profile bytra 2013
Profile bytra 2013
 
Studi pengembangan model kepariwisataan berkelanjutan di
Studi pengembangan model kepariwisataan berkelanjutan diStudi pengembangan model kepariwisataan berkelanjutan di
Studi pengembangan model kepariwisataan berkelanjutan di
 
Pembangunan Ekonomi Lokal
Pembangunan Ekonomi LokalPembangunan Ekonomi Lokal
Pembangunan Ekonomi Lokal
 
Seri 8 Buku UU No 6 Tahun 2014 - Ketahanan masyarakat desa
Seri 8 Buku UU No 6 Tahun 2014 - Ketahanan masyarakat desaSeri 8 Buku UU No 6 Tahun 2014 - Ketahanan masyarakat desa
Seri 8 Buku UU No 6 Tahun 2014 - Ketahanan masyarakat desa
 
Bale langgaq di taman ayu lobar 2017
Bale langgaq di taman ayu lobar 2017Bale langgaq di taman ayu lobar 2017
Bale langgaq di taman ayu lobar 2017
 
Artikel desa wisata
Artikel desa wisataArtikel desa wisata
Artikel desa wisata
 
RPJMD prioritas pendidikan.pptx
RPJMD prioritas pendidikan.pptxRPJMD prioritas pendidikan.pptx
RPJMD prioritas pendidikan.pptx
 
Badan Usaha Milik Desa
Badan Usaha Milik DesaBadan Usaha Milik Desa
Badan Usaha Milik Desa
 
PROPOSAL PENELITIAN AGROWISATA.docx
PROPOSAL PENELITIAN AGROWISATA.docxPROPOSAL PENELITIAN AGROWISATA.docx
PROPOSAL PENELITIAN AGROWISATA.docx
 
Kebijakan Berbasis Riset Kerja Sama Daerah.pptx
Kebijakan Berbasis Riset Kerja Sama Daerah.pptxKebijakan Berbasis Riset Kerja Sama Daerah.pptx
Kebijakan Berbasis Riset Kerja Sama Daerah.pptx
 

Más de Mukhrizal Effendi

Menulis di platform menulis digital
Menulis di platform menulis digitalMenulis di platform menulis digital
Menulis di platform menulis digitalMukhrizal Effendi
 
Analisis Potensi PBB-P2 di Kabupaten Labuhanbatu Utara (Studi Kasus Kecamatan...
Analisis Potensi PBB-P2 di Kabupaten Labuhanbatu Utara (Studi Kasus Kecamatan...Analisis Potensi PBB-P2 di Kabupaten Labuhanbatu Utara (Studi Kasus Kecamatan...
Analisis Potensi PBB-P2 di Kabupaten Labuhanbatu Utara (Studi Kasus Kecamatan...Mukhrizal Effendi
 
Sejarah Kabupaten Labuhanbatu Utara
Sejarah Kabupaten Labuhanbatu UtaraSejarah Kabupaten Labuhanbatu Utara
Sejarah Kabupaten Labuhanbatu UtaraMukhrizal Effendi
 
Sejarah kabupaten labuhanbatu utara
Sejarah kabupaten labuhanbatu utaraSejarah kabupaten labuhanbatu utara
Sejarah kabupaten labuhanbatu utaraMukhrizal Effendi
 
Sejarah Perkembangan Teori Pembangunan
Sejarah Perkembangan Teori PembangunanSejarah Perkembangan Teori Pembangunan
Sejarah Perkembangan Teori PembangunanMukhrizal Effendi
 
Generasi Milenial Di Era Revoluasi Industri Pertanian 4.0
Generasi Milenial Di Era Revoluasi Industri Pertanian 4.0Generasi Milenial Di Era Revoluasi Industri Pertanian 4.0
Generasi Milenial Di Era Revoluasi Industri Pertanian 4.0Mukhrizal Effendi
 
Konflik tanah ulayat dan pluralisme hukum
Konflik tanah ulayat dan pluralisme hukumKonflik tanah ulayat dan pluralisme hukum
Konflik tanah ulayat dan pluralisme hukumMukhrizal Effendi
 
BUMDes Kabupaten Labuhanbatu Utara
BUMDes Kabupaten Labuhanbatu UtaraBUMDes Kabupaten Labuhanbatu Utara
BUMDes Kabupaten Labuhanbatu UtaraMukhrizal Effendi
 

Más de Mukhrizal Effendi (20)

Menulis di platform menulis digital
Menulis di platform menulis digitalMenulis di platform menulis digital
Menulis di platform menulis digital
 
Analisis Potensi PBB-P2 di Kabupaten Labuhanbatu Utara (Studi Kasus Kecamatan...
Analisis Potensi PBB-P2 di Kabupaten Labuhanbatu Utara (Studi Kasus Kecamatan...Analisis Potensi PBB-P2 di Kabupaten Labuhanbatu Utara (Studi Kasus Kecamatan...
Analisis Potensi PBB-P2 di Kabupaten Labuhanbatu Utara (Studi Kasus Kecamatan...
 
Sejarah Kabupaten Labuhanbatu Utara
Sejarah Kabupaten Labuhanbatu UtaraSejarah Kabupaten Labuhanbatu Utara
Sejarah Kabupaten Labuhanbatu Utara
 
Globalisasi dan Pembangunan
Globalisasi dan PembangunanGlobalisasi dan Pembangunan
Globalisasi dan Pembangunan
 
Potensi Desa
Potensi DesaPotensi Desa
Potensi Desa
 
Khazanah Labuhanbatu Utara
Khazanah Labuhanbatu UtaraKhazanah Labuhanbatu Utara
Khazanah Labuhanbatu Utara
 
Sejarah kabupaten labuhanbatu utara
Sejarah kabupaten labuhanbatu utaraSejarah kabupaten labuhanbatu utara
Sejarah kabupaten labuhanbatu utara
 
Sejarah Perkembangan Teori Pembangunan
Sejarah Perkembangan Teori PembangunanSejarah Perkembangan Teori Pembangunan
Sejarah Perkembangan Teori Pembangunan
 
Generasi Milenial Di Era Revoluasi Industri Pertanian 4.0
Generasi Milenial Di Era Revoluasi Industri Pertanian 4.0Generasi Milenial Di Era Revoluasi Industri Pertanian 4.0
Generasi Milenial Di Era Revoluasi Industri Pertanian 4.0
 
Seminar Proposal
Seminar ProposalSeminar Proposal
Seminar Proposal
 
Pra Ujiang Tertutup
Pra Ujiang TertutupPra Ujiang Tertutup
Pra Ujiang Tertutup
 
Pertemuan kesembilan
Pertemuan kesembilanPertemuan kesembilan
Pertemuan kesembilan
 
Pertemuan kesepuluh
Pertemuan kesepuluhPertemuan kesepuluh
Pertemuan kesepuluh
 
Pertemuan kesebelas
Pertemuan kesebelasPertemuan kesebelas
Pertemuan kesebelas
 
Pertemuan Kedua belas
Pertemuan Kedua belasPertemuan Kedua belas
Pertemuan Kedua belas
 
Kemiskinan dan pembangunan
Kemiskinan dan pembangunanKemiskinan dan pembangunan
Kemiskinan dan pembangunan
 
Globalisasi dan Pembangunan
Globalisasi dan PembangunanGlobalisasi dan Pembangunan
Globalisasi dan Pembangunan
 
Konflik tanah ulayat dan pluralisme hukum
Konflik tanah ulayat dan pluralisme hukumKonflik tanah ulayat dan pluralisme hukum
Konflik tanah ulayat dan pluralisme hukum
 
BUMDes Kabupaten Labuhanbatu Utara
BUMDes Kabupaten Labuhanbatu UtaraBUMDes Kabupaten Labuhanbatu Utara
BUMDes Kabupaten Labuhanbatu Utara
 
BUMDes
BUMDesBUMDes
BUMDes
 

Último

Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukumbrunojahur
 

Último (13)

Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
 

OPTIMASI PARIWISATA

  • 1. OPTIMALISASI SINERGITAS PEMERINTAH DAERAH DENGAN MASYARAKAT DESA DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA DI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA Presented By Syahrizal Effendi Lubis Pengantar Focus Group Discussion Diselenggarakan oleh Balitbang Kabupaten Labuhanbatu Utara Bekerjasama dengan LPPM Universitas Islam Labuhanbatu Aek Kanopan, 16 November 2018
  • 2. 2 11/21/2018 Nama : Syahrizal Effendi Lubis Tempat/Tanggal Lahir : Panyabungan/8 Agustus 1973 Profesi : Aktif sebagai dosen, Pengacara dan Notaris Pendidikan: S1 FH UMSU | 1992-1996 S2 Magister Kenotariatan UMSU | 2014-2016 Pengalaman: 1. Tim Advokasi Hukum Pemkab Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan dan Labuhanbatu Utara 2. Advokat pada LBH Region Labuhanbatu Karya Ilmiah: 1. Peranan Sosiologi Hukum Dalam Meningkatkan Kemampuan Dan Analisis Efektivitas Hukum Pada Masyarakat Kota Pematang Siantar 2. Pengaruh Pemberian Kompensasi Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja Pada PT.Bunga Matahari Medan PROFIL PENELITI
  • 3. LATAR BELAKANG Dunia Pariwisata sekarang ini dapat menjadi unggulan untuk menggali potensi daerah, terutama desa beserta strategi pemberdayaan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa. Maka sangat logis jika ada semacam kehendak untuk menempatkan desa yang berpotensi dan memiliki sumber- sumber produksi sebagai landasan strategisnya, sekaligus memberdayakan masyarakatnya. Sektor ini dicanangkan selain sebagai salah satu sumber penghasilan devisa yang cukup andal, menyerap tenaga kerja dan mendorong perkembangan investasi. 11/21/20183
  • 4. Pembangunan pariwisata merupakan bagian dari pembangunan nasional yang utuh, pembangunan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tak terbatas kepada pembangunan fisik saja. Secara internal pengembangan pariwisata ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan secara eksternal diharapkan mampu menjadi sektor utama yang memberikan pemerataan kesejahteraan pada wilayah sekitarnya. Apabila mengacu pada Pasal 24 No. 4 tahun 2015 Permendes PDTT pada point ke-6 menegaskan bahwa bentuk usaha yang dapat dikelola BUMDes salah satu diantaranya, yaitu: 11/21/20184
  • 5. “BUMDes dapat menjalankan usaha bersama (holding) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan Masyarakat Desa baik dalam skala lokal desa maupun kawasan pedesaan. Masing-masing unit usaha tersebut dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUMDes agar tumbuh menjadi usaha bersama”. Unit usaha BUMDes tersebut dapat menjalankan kegiatan usaha bersama, yang meliputi: b) desa wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat. 11/21/20185
  • 6. Kabupaten Labuhanbatu Utara mempunyai luas wilayah daratan yakni seluas 3,571 Km2 dan secara administratif terbagi dalam 8 Kecamatan, 8 Kelurahan dan 82 Desa, baru memiliki (berdiri) 8 BUMDes, namun dari jumlah BUMDes yang ada tersebut tidak satupun BUMDes yang berorientasi Desa Wisata. Perlu diketahui bahwa Kabupaten Labuhanbatu Utara memiliki objek wisata yang tersebar di beberapa desa yang menjadi primadona pendapatan daerah maupun pendapatan desa seperti: 1) Salak Pondoh Desa Babussalam Kecamatan Marbau, 2) Goa Tapak Tilas Desa Kuala Beringin Kecamatan Kualuh Hulu, 3) Pantai Monyet Desa Meranti Omas Kecamatan Na X-IX dan 4) Puncak Manalese Desa Aek Buru Kecamatan NA X-IX.11/21/20186
  • 7. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara menerbitkan regulasi berupa Peraturan Bupati untuk melakukan pembinaan dalam rangka memajukan BUMDes- BUMDes yang berwawasan desa wisata tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, terlihat dengan jelas bahwa pembangunan dan pengembangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara belum berjalan, meskipun beberapa desa memiliki potensi wisata. Sehubungan dengan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Optimalisasi Sinergitas Pemerintah Daerah dan Masyarakat Desa dalam Pengelolaan Pariwisata di Kabupaten Labuhanbatu Utara”. 11/21/20187
  • 8. 1. Apa saja potensi wisata di Kabupaten Labuhanbatu Utara? 2. Bagaimana pengelolaan potensi wisata yang dikelola oleh Masyarakat Desa di Kabupaten Labuhanbatu Utara? 3. Rekomendasi yang dapat diberikan kepada Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa agar terjadi optimalisasi sinergitas dalam pengelolaan pariwisata di Kabupaten Labuhanbatu Utara? PERUMUSAN MASALAH 11/21/20188
  • 9. 1. Untuk mengetahui potensi wisata di Kabupaten Labuhanbatu Utara? 2. Untuk mengetahui pengelolaan potensi wisata yang dikelola oleh Masyarakat Desa di Kabupaten Labuhanbatu Utara? 3. Untuk memberikan rekomendasi yang dapat diberikan kepada Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa agar terjadi optimalisasi sinergitas dalam pengelolaan pariwisata di Kabupaten Labuhanbatu Utara? TUJUAN PENELITIAN 11/21/20189
  • 10. 1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara, diharapkan dapat menjadi kontribusi pemikiran untuk mendorong lahirnya aturan dan peraturan yang mengatur tentang BUMDes yang mengelola Desa Wisata sebagai tujuan wisata di Kabupaten Labuhanbatu Utara 2. Bagi masyarakat, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai BUMDes-BUMDes yang bergerak di bidang pariwisata baik yang sudah berkembang maupun baru terbentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara. 3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menjadi referensi dalam melakukan penelitian khususnya mengenai BUMDes yang mengelola desa wisata. MANFAAT PENELITIAN 11/21/201810
  • 11. 1. DEFENISI BUMDes Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007:3) BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dari 2 sumber, yaitu modal awal BUMDes dari APBDes dan modal BUMDes terdiri dari penyertaan modal desa dan modal masyarakat desa. TEORI-TEORI YANG RELEVAN DALAM PENELITIAN 11/21/201811
  • 12. 2. DEFENISI PARIWISATA • Spillane (1998:15) mengatakan bahwa pariwisata adalah keseluruhan dari gejala yang ditimbulkan oleh perjalanan dan pendiaman tempat tinggal sementara, asalkan pendiaman itu tidak menetap dan tidak memperoleh penghasilan dari aktivitas yang bersifat sementara. • Murphy dalam Pitana dan Putu (2005:45) mengatakan bahwa pariwisata adalah keseluruhan dari elemen-elemen terkait (wisatawan, daerah tujuan wisata, perjalanan, industri dan lain-lain) yang merupakan akibat dari perjalanan tersebut tidak permanen. 11/21/201812
  • 13. 3. DEFENISI SINERGITAS • Najiyati dan Rahmat (2011) mengatakan bahwa sinergi mengacu pada kombinasi dari beberapa pihak untuk memperoleh keluaran yang lebih baik dan lebih besar. Sehingga sinergi diartikan sebagai suatu gabungan yang dapat menghasilkan output yang lebih baik. Sinergitas yang baik dapat terjadi dengan 2 cara, yaitu:  Komunikasi dibedakan menjadi 2 bagian yaitu sebagai suatu kegiatan untuk memindahkan stimuli guna mendapat tanggapan dan yang berorientasi pada kegiatan dimana seseorang menerima stimuli rangsangan.  Koordinasi berguna untuk menciptakan sinergitas yang baik demi mendukung kelancaran komunikasi. Koordinasi yang baik dilakukan oleh semua pihak yang bersangkutan untuk dapat menyelesaikan suatu masalah atau menciptakan ide baru. 11/21/201813
  • 14. KERANGKA BERPIKIR 11/21/201814 BUMDes yang berwawasan Desa Wisata Sinergitas Potensi Wisata: Pasal 2 UU No. 10/2009 Permendes PDTT No. 4/2015 Peraturan bupati No. 26/2018 Mengembangkan Potensi Wisata Di Kabupaten Labuhanbatu Utara Pemerintah Desa Masyarakat Desa Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara/instansi terkait Cikal bakal Regulasi pengelolaan Pariwisata Output Goal
  • 15. 1. Tempat Penelitian Tempat yang dipilih dalam penelitian ini adalah 4 desa di Kabupaten Labuhanbatu Utara yang mempunyai potensi wisata untuk dibentuk BUMDes yang bergerak di bidang pariwisata dan klasifikasi desa yang dijadikan tempat penelitian adalah pedesaan 2. Waktu Penelitian Penelitian ini berlangsung selama 4 (empat) bulan dari bulan Agustus sampai dengan November 2018. 3. Jenis Penelitian Penelitian ini menggunakan mixed methodes, dimana penelitian dilakukan dengan gabungan antara kualitatif dan kuantitatif. 4. Subjek Penelitian: 1) Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara yang terkait dengan kebijakan BUMDes, 2) Pengurus BUMDes di setiap desa yang diteliti, 3) Badan Pemberdayan Masyarakat Desa, 4) Masyarakat, dan 5) Tenaga Pendamping Desa. METODE PENELITIAN 11/21/201815
  • 16. 5. Teknik Pengumpulan Data: Wawancara mendalam (in-depth interview), Dokumentasi, dan Observasi. 6. Jenis dan Sumber Data: Data primer, dan Data sekunder,. 7. Model Analisis Data: Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles M.B. Huberman dan A.M. Saldana, J (2014:31-33) yakni metode analisis yang digunakan untuk proses analisis terhadap data yang diperoleh dari lapangan dan bergerak timbal balik secara kontinou selama penelitian berlangsung, dengan memadukan secara interaktif dan sirkuler antara pengumpulan data(data collection), kondensasi data (data condensation), penyajian data (data display) dan kemudian bagaimana penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/verification). 11/21/201816
  • 17. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 11/21/201817 Ada 53 objek wisata yang berada di Kabupaten Labuhanbatu Utara, salah satu objek wisata adalah Puncak Hoza Desa Kampung Yaman Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara. Berdasarkan kenyataan di lapangan, bahwa pengelolaan objek wisata dikelola secara perseorangan maupun kelompok. Dimana lokasi objek wisata berada di atas tanah milik masyarakat. POTENSI WISATA HASIL PENELITIAN Banyak kutipan untuk menuju objek wisata, infrastruktur, akses jalan menuju objek wisata tidak mempunyai rute alternatif dan masih ragu apabila dikelola BUMDes. KENDALA
  • 19. 11/21/201819 Bagaimana peran BUMDes terhadap pengembangan ekonomi desa di Kabupaten Labuhanbatu Utara? Berdasarkan kenyataan di lapangan, bahwa pengelolaan objek wisata dikelola secara perseorangan maupun kelompok. Dimana lokasi objek wisata berada di atas tanah milik masyarakat. PENGELOLAAN OBJEKWISATA HASIL PENELITIAN
  • 21. PENUTUPAN 11/21/201821 Ada 50 objek wisata yang berada di Kabupaten Labuhanbatu Utara, salah satu objek wisata adalah Puncak Hoza Desa Kampung Yaman Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara. Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota mendukung Pemerintah Desa agar dapat mendirikan BUMDes sesuai dengan amanat Permendes PDTT No. 5 tahun 2015 dan diperkuat dengan Peraturan Bupati Nomor 26 tahun 2018 serta diharapkan regulasi tersebut memperhatikan pengelolaan pariwisata, khususnya infrastruktur menuju objek wisata tersebut. KESIMPULAN REKOMENDASI Dengan demikian, diharapkan regulasi tersebut dapat memberikan aturan main dalam pengelolaan pariwisata yang dikelola secara perseorangan maupun pihak swasta, sehingga dapat berpengaruh terhadap pendapat asli daerah/desa melalui retribusi.
  • 22. Terima kasih, Semoga Bermanfaat 11/21/201822