2. 
Nilai-nilai Yang Terkandung Dalam Pancasila

Nilai Obyektif

1. Rumusan dari sila-sila pancasila menunjukkan adanya sifat-sifat
abstrak, umum, dan universal.
2. Inti dari nilai-nilai pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam
kehidupan bangsa Indonesia dan mungkin juga pada bangsa lain, baik
dalam adat kebiasaan, kebudayaan, kenegaraan, maupun dalam hidup
keagamaan dan lain-lainnya.
3. Pancasila yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 menurut ilmu
hukum memenuhi syarat sebagai pokok norma (kaidah) fundamental
negara, tidak dapat diubah oleh orang maupun lembaga manapun kecuali
oleh pembentuk negara, in casu PPKI yang sekarang sudah tidak ada lagi. ini
berarti nilai-nilai pancasila akan abadi dan objektif.
4. Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 yang menggantikan Ketetapan MPRS No.
XX / MPRS / 1966 menegaskan bahwa pancasila yang terkandung dalam
pembukaan UUD 1945 adalah sumber hukum dasar nasional, walaupun tidak
disebut secara rinci apa yang dimaksud dengan sumber hukum dasar
nasional itu, dapat disimpulkan bahwa Ketetapan MPR No. III/MPR/2000
tetap memberi tempat yang tinggi pada pembukaan UUD 1945. Artinya
pembukaan UUD 1945 secara filsafat tidak mungkin dapat diubah, termasuk
oleh MPR hasil pemilu karena mengubah pembukaan UUD 1945 berarti
membubarkan Negara hasil Proklamasi 17 Agustus 1945.




3. 
Nilai Subyektif

1. Nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia, sebagai hasil penilaian
dan pemikiran filsafat bangsa Indonesia.

2. Nilai-nilai Pancasila merupakan Filsafat (pandangan hidup) bangsa
Indonesia yang paling sesuai yang diyakini oleh bangsa Indonesia sebagai
petunjuk yang paling baik, benar, adil, dan bijaksana dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

3. Nilai-nilai pancasila mengandung keempat macam nilai kerohanian, yang
manifestasinya sesuai dengan sifat budi nurani bangsa Indonesia.

4. Nilai-nilai Pancasila itu bagi bangsa Indonesia menjadi landasan atau
dasar serta motivasi segala perbuatannya baik dalam kehidupan sehari-hari
maupun dalam kehidupan kenegaraan. Dengan kata lain nilai-nilai
pancasila menjadi das sollen diwujudkan menjadi kenyataan (das sein).

4. 
1. Nilai Ketuhanan
›

2. Nilai Kemanusiaan
›

Nilai persatuan indonesia mengandung makna usaha ke arah bersatu
dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia sekaligus
mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman
yang dimiliki bangsa indonesia..
4. Nilai Kerakyatan
›

Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti kesadaran
sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama
atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal
sebagaimana mestinya.
3. Nilai Persatuan
›

Nilai ketuhanan Yang Maha Esa, mengandung arti adanya pengakuan
dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pancipta
alam semesta. Dengan nilai ini menyatakan bangsa indonesia
merupakan bangsa yang religius bukan bangsa yang atheis. Nilai
ketuhanan juga memilik arti adanya pengakuan akan kebebasan
untuk memeluk agama, menghormati kemerdekaan beragama, tidak
ada paksaan serta tidak berlaku diskriminatif antarumat beragama.
Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan mengandung makna suatu
pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara
musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan.
5. Nilai Keadilan
›
Nilai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia mengandung makna
sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu tercapainya masyarakat
Indonesia Yang Adil dan Makmur secara lahiriah maupun batiniah.

5. 
10 Arah Kebijakan

1. Mengembangkan budaya hukum disemua lapisan masyrakat untuk terciptanya
kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya
negara hukum.
2. Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan
menghormati hukum agama dan hukum adap serta memperbaharui perundangundang warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan
jender dan ketidaksesuainya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi.
3. Menegakkan hukum secara konsisten untuk menjamin kepastian hukum, keadilan dan
kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai HAM.
4. Melanjutkan ratifikasi konvensi internsional, terutama yang berkaitan dengan hak asasi
manusia sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bangsa dalam bentuk undangundang.
5. Meningkatkan integritas moral dan keprofesional aparat penegak hukum, termasuk
kepolisian, untuk menumbuhkan kepercyaan masyarakat dengan meningkatkan
kesejahtreaan, dukungan sarana prasarana hukum, pendidikan, serta pengawasan
yang efektif.
6. Mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa
dan pihak manapun.
7. Mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan
perekonomin dalam menghadapi era perdangagangan bebas tanpa merugikan
kepentingan nasional.
8. Menyelenggarakan proses peradilan secara cepat, mudah, murah dan terbuka, serta
bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan tetap menunjung tinggi asas keadilan dan
kebenaran.
9. Meningkatkan pemahaman dan penyadaran, serta meningkatkan
perlindungan, penghormatan dan penegakan hak asasi mansuia dalam seluruh aspek
kehidupan.
10. Menyelesaikan proses peradilan terhadap pelanggaran hukum dan HAM yang
belum ditangani secara tuntas.










6. 




Sila pertama, sebagai dasar kehidupan beragama di Indonesia tidak
tergoyahkan sekalipun ajaran HAM, khususnya ICCPR (International
Convention on Cultural and Political Rights) dan juga ICSER (Intenational
Convention on Social and Economical Rights).
Sila kedua, merupakan nilai universal yang berlaku disemua negara dan
bangsa. Dasar kedua ini sebenarnya merupakan perwujudan dari
pengakuan bangsa Indonesia sebagai nation state, yang
menempatkan diri sejajar dengan negara-negara modern lainnya.
Sila ketiga, menunjukkan adanya integritas teritorial yang utuh. Setiap
uapaya dari suatu daerah untuk memisahkan diri atau membuat
pemerintahan sendiri berakhir dengan kegagalan. Memang setiap suku
bangsa sebagaimana ditegaskan oleh Piagam PBB mempunyai hak
dasar untuk menentukan nasib sendiri atau self-determination.
Namun, dalam realitasnya hak tersebut tidak selalu diartikan dengan
pembuatan pemerintahan sendiri.
Sila Keempat, merupakan subtansi demokrasi yang telah berlangsung
sejak zaman Yunai kuno hingga zaman modern sekarang. Sila keempat
ini adalah jelas mendapatkan pengakuan dari nilai global demokrasi
dengan nilai-nilai luhur ajaran agama.
Sila Kelima, adalah asas universal yang telah menjadi reason d’etre
akan adanya tujuan negara. Dalam hampir seluruh negara, tujuan untuk
mewujudkan masyarakat yang cerdas, sejahtera, terbebabas dari rasa
takut dan miskin, dan menjamin kesejahteraan sosial dan ekonomi

7. 
Sistem hukum nasional menjelaskan tentang berbagai unsur yang
secara terpadu dan sinergis berinteraksi untuk dapat mewujudkan
suatu bentuk peraturan hukum efektif dalam kehidupan bernegara
dan bermasyarakat. Namun, karena sifat dari sistem hukum itu sendiri
secara inheren dinamis, maka dengan sendirinya faktor-faktor yang
dapat mempengaruhinya tidak seluruhnya diterima. Melainkan ada
proses penyaringan yang didasarkan pada kekuatan nilai-nilai
universal yang terkandung dalam Pancasila. Sebagai idiologi
negara, kesepakatan politik secara nasional dari warisan the
Founding Fathers ini, menimbulkan kewajiban hukum dan moral
untuk mematuhinya sebagai implementasi dari nilai-nilai Pancasila.
Karena Pancasila dipandang sebagai roh sistem hukum nasional
dan fungsi dari idiologis Pancasila itu memiliki kemampuan
menyaring budaya hukum yang tidak sesuai dengan tatanan
masyarakat Indonesia.

8. 
Sampai abad ke-14 penduduk dikepulauan Nusantara ini hidup
dalam suasana hukum adat masing-masing daerah. Asas
penting dalam kehidupan adat adalah sifat kekeluargaan
(komunalitas). Dengan masukknya agama Islam ke Indonesia,
banyak daerah adat yang meresap unsur-unsur agama Islam
dalam kehidupan hukum adatnya. Demikian juga ketika abad
ke-17 bangsa Portugis, Inggris, dan Belanda datang, selain
produk hasil industrinya, mereka juga mempengaruhi masyarakat
setempat dengan ajaran agamanya sehingga hukum adat di
daerah-daerah tersebut diresapi oleh ajaran agama Kristen
Protestan dan Kristen Katholik. Secara sistemik sistem hukum
nasional Indonesia adalah sistem hukum yang bersumber pada
Pancasila dan UUD 1945. Karena pluralisme hukum tidak dapat
dipertahannkan, maka unsur-unsur hukum adat dan agama
ditranformasikan atau menjadi bagian dari Sistem Hukum
Nasional, yang akhir abad ke-21 ini telah berkembang tidak saja
terdiri dari bidang-bidang reguler seperti Hukum Pidana, Hukum
Perdata, Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Negara, tetapi
telah berkembang pesat khususnya menyangkut hukum
lingkungan, hukum ekonomi, hukum kesehatan, computer
(cyberlaw) dan sebagainya.

9. 
Sistem hukum yang dianut Indonesia sampai saat ini adalah
sistem hukum peninggalan Kolonial yang berlandaskan Sistem
Hukum Eropa Kontinental, walupun kita tidak pernah
mengabaikan keberadaan Sistem Hukum Agama (Islam) dan
Sistem Hukum Adat yang berlaku dalam masyarakat.
Berkembangnya struktur sistem hukum di dunia yang umumnya
bertitik tolak dari keberadaan 2 (dua) sistem hukum terkenal
yaitu sistem Hukum Kontinental dan sistem hukum AngloSaxon, memberikan legitimasi kebijakan-kebijakan yang
berskala global. Indonesia mau tidak mau terlibat di dalamnya
dan pengaruh globalisasi telah memasuki kehidupan hukum
kita. Terkadang, kita tidak bisa mengelak dari tekanan
globalisasi, dengan mengamabil ”mentah” ketentuan dan
norma hukum asing untuk dijadikan norma dan ketentuan
hukum kita dengan cara ”harus” meratifikasi, padahal kita tahu
bahwa ketentuan hukum tersebut tidak sejalan dengan nilainilai yang terkandung dalam Pancasila. Sehingga yang terjadi
dalam pengimplementasian mengalami banyak kendala atau
bahkan merugikan kehidupan kita sebagai bangsa.

10. 
Sistem Hukum Nasional kita berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan
UUD 1945 dipengaruhi oleh Sistem Hukum Kolonial. Walaupun
setelah kemerdekaan, kita berusaha mencari Sistem Hukum
Nasional Indonesia, yakni sistem hukum yang berlandaskan nilai-nilai
Pancasila yang dipengaruhi sistem hukum adat nusantara yang
telah lama tumbuh dan berkembang di nusantara, namun sampai
saat ini belum kita temukan. Yang kita kenal sistem hukum kita
sekarang adalah sistem hukum campuran, karena dalam realitas
hukum kita di Indonesia memberlakukan : (1) Perundang-undangan
(ciri Eropa Kontinental), (2) Hukum Adat (Customary Law), (3) Hukum
Islam dan Eksistensi Peradilan Agama (ciri Muslim Law), (4) Hakim
Indonesia didalam praktek mengikuti ”Yurisprudensi” (ciri Command
Law).

11. 
Nilai Pancasila yang memiliki sifat objektif, yakni umum dan universal
telah mampu mempengaruhi seluruh sistem hukum yang ada di
dunia termasuk Sistem Hukum Indonesia, tetapi untuk
mengimplementasikan Pancasila ke dalam Sistem Hukum tidak
mudah dan banyak kendala salah satunya adalah pengaruh
globalisasi yang memaksa kita sebagai bagian dari bangsa-bangsa
di dunia mau tidak mau harus ikut aktif didalamnya. Dengan keikut
sertaan kita ke dalam percaturan dunia memaksa kita harus
mengambil/mengadopsi sistem-sistem yang ada di dunia termasuk
salah satunya Sistem Hukum. Jadi menurut penulis Sistem Hukum
Indonesia saat ini belum/tidak seluruhnya implementasi dari
Pancasila. Karena nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila,
yang merupakan hasil filsafati yang mendalam oleh bangsa
Indonesia belum/tidak seluruhnya di
implementasikan/diejawantahkan ke dalam Sistem Hukum
Indonesia.