SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 8
HUBUNGAN HUKUMHUBUNGAN HUKUM
TATANEGARA DENGANTATANEGARA DENGAN
ILMU PENGETAHUAN LAINILMU PENGETAHUAN LAIN
ILMU NEGARA, ILMUILMU NEGARA, ILMU
POLITIK,POLITIK, DANDAN HUKUMHUKUM
ADMINISTRASI NEGARAADMINISTRASI NEGARA
1HTN/A.Muthali'in/PKn-FKIP-UMS/Sm.3
HUBUNGAN HTNHUBUNGAN HTN
DENGAN ILMU NEGARADENGAN ILMU NEGARA
ILMU NEGARA SEBAGAIILMU NEGARA SEBAGAI DASARDASAR ATAUATAU
LANDASAN TEORITISLANDASAN TEORITIS UNTUK MENGKAJIUNTUK MENGKAJI
HUKUM TATANEGARA.HUKUM TATANEGARA.
ILMU NEGARA MENGUTAMAKANILMU NEGARA MENGUTAMAKAN ASPEKASPEK
TEORITISTEORITIS MENGENAI NEGARA, SEDANGMENGENAI NEGARA, SEDANG
HUKUM TATANEGARA/HAN LEBIHHUKUM TATANEGARA/HAN LEBIH
MENGUTAMAKANMENGUTAMAKAN ASPEK PRAKTISASPEK PRAKTIS
NEGARA.NEGARA.
2HTN/A.Muthali'in/PKn-FKIP-UMS/Sm.3
HUBUNGAN HTNHUBUNGAN HTN
DENGAN ILMU POLITIKDENGAN ILMU POLITIK
BARENTSBARENTS
Hukum Tatanegara Diumpamakan SebagaiHukum Tatanegara Diumpamakan Sebagai
Kerangka ManusiaKerangka Manusia, Sedang Ilmu Politik, Sedang Ilmu Politik
MerupakanMerupakan DagingDaging yang Ada Disekitarnyayang Ada Disekitarnya
Untuk Mengetahui Latar Belakang Suatu Peraturan
Prundangan Ketatanegaraan, Agar dapat dipahami
Makna Sebenarnya, Maka Perlu Dibantu dengan
Kajian Ilmu Politik.
3HTN/A.Muthali'in/PKn-FKIP-UMS/Sm.3
HUBUNGAN HTN DENGANHUBUNGAN HTN DENGAN
HUKUM ADMINISTRASI NEGARAHUKUM ADMINISTRASI NEGARA
GOLONGAN PERTAMA
HTN dengan HAN Memiliki Perbedaan Prinsip.
Keduanya Dapat Dibedakan Secara Tajam, Baik
Sistematika Maupun Isinya.
GOLONGAN KEDUA
HTN dengan HAN Tidak Memiliki Perbedaan Prinsip.
Perbedaan Keduanya Hanya Berdasarkan
Pertimbangan Manfaat atau Kepentingan Praktis.
4HTN/A.Muthali'in/PKn-FKIP-UMS/Sm.3
TOKOH & PENDAPATTOKOH & PENDAPAT
GOLONGAN PERTAMAGOLONGAN PERTAMA
Van Vollenhoven ,Van Vollenhoven ,
Logemann,Logemann, dandan StelingaStelinga
VAN VOLLENHOVEN
HTN dengan HAN Berbeda Secara Prinsipiil. Semua Peraturan
Hukum pada Waktu Lalu (Abad Lalu) yang Tidak Termasuk HTN,
Hukum Perdata, dan Hukum Pidana Materiil, Masuk dalam
HTP/HTUN.
5HTN/A.Muthali'in/PKn-FKIP-UMS/Sm.3
TOKOH & PENDAPATTOKOH & PENDAPAT
GOLONGAN PERTAMAGOLONGAN PERTAMA
LOGEMAN
HTN dan HAN/HTUNHTN dan HAN/HTUN Berbeda Sangat PrinsipiilBerbeda Sangat Prinsipiil, Karena, Karena
MateriMateri yang Dipelajarinyayang Dipelajarinya BerbedaBerbeda..
MATERI HTN MELIPUTI:
Susunan Struktur Jabatan, Hubungan antar Jabatan,Susunan Struktur Jabatan, Hubungan antar Jabatan,
dan Pergantian Jabatan.dan Pergantian Jabatan.
MATERI HAN/HTUN:
Jenis, Bentuk, dan Akibat Hukum yang dilakukan olehJenis, Bentuk, dan Akibat Hukum yang dilakukan oleh
PejabatPejabat
6HTN/A.Muthali'in/PKn-FKIP-UMS/Sm.3
TOKOH & PENDAPAT GOLONGAN KEDUATOKOH & PENDAPAT GOLONGAN KEDUA
KRANEMBURG,KRANEMBURG,
VAN DER POT,VAN DER POT, DANDAN VEGTINGVEGTING
KRANEMBURG
Jika HTN dengan HAN/HTUN Dibedakan Secara Tajam Karena Isi
dan Wataknya Berlainan, Maka Perbedaan Itu Tidak Riil.
Perbedaan atau Hubungan Keduanya Sama Seperti Hukum
Perdata dan Hukum Dagang. Jika Dipisahkan Tidak Lain untuk
Mengikuti Cepatnya Perkembangan Ilmu Hukum, Sekaligus
Mempermudah Perumusan Materi Perkuliahan.
KRANEMBURG
Jika HTN dengan HAN/HTUN Dibedakan Secara Tajam Karena Isi
dan Wataknya Berlainan, Maka Perbedaan Itu Tidak Riil.
Perbedaan atau Hubungan Keduanya Sama Seperti Hukum
Perdata dan Hukum Dagang. Jika Dipisahkan Tidak Lain untuk
Mengikuti Cepatnya Perkembangan Ilmu Hukum, Sekaligus
Mempermudah Perumusan Materi Perkuliahan.
7HTN/A.Muthali'in/PKn-FKIP-UMS/Sm.3
TOKOH & PENDAPAT GOLONGAN KEDUATOKOH & PENDAPAT GOLONGAN KEDUA
VAN DER POTVAN DER POT
Perebedaan HTN dengan HAN/HTUNPerebedaan HTN dengan HAN/HTUN Tidak TajamTidak Tajam atauatau PrinsipPrinsip. Karena Tidak. Karena Tidak
Menimbulkan Akibat Hukum. Kalau Kemudian Tetap Dipisahkan atauMenimbulkan Akibat Hukum. Kalau Kemudian Tetap Dipisahkan atau
Dibedakan, Tidak Lain untukDibedakan, Tidak Lain untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan HukumKepentingan Ilmu Pengetahuan Hukum..
VEGTINGVEGTING
HTN dengan HAN/HTUNHTN dengan HAN/HTUN Memiliki Lapangan KajianMemiliki Lapangan Kajian yangyang SamaSama, Hanya, Hanya
Berbeda FokusnyaBerbeda Fokusnya. HTN Fokusnya Organisasi Negara serta Badan-. HTN Fokusnya Organisasi Negara serta Badan-
badan Didamnya (badan Didamnya (DiamDiam), Sedang HAN/HTUN Fokusnya Bagaimana), Sedang HAN/HTUN Fokusnya Bagaimana
Negara dan Organ-organnya Menjalankan Tugas/Bertugas (Negara dan Organ-organnya Menjalankan Tugas/Bertugas (BergerakBergerak))..
8HTN/A.Muthali'in/PKn-FKIP-UMS/Sm.3

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Perbedaan kejahatan cyber dengan kejahatan konvesional secure
Perbedaan kejahatan cyber dengan kejahatan konvesional securePerbedaan kejahatan cyber dengan kejahatan konvesional secure
Perbedaan kejahatan cyber dengan kejahatan konvesional securementarialva
 
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintahAbid Zamzami
 
Hierarki peraturan perundang undangan
Hierarki peraturan perundang undanganHierarki peraturan perundang undangan
Hierarki peraturan perundang undanganNailuredha Hermanto
 
Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda)Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda)Izzatul Ulya
 
Hukum kelembagaan negara
Hukum kelembagaan negaraHukum kelembagaan negara
Hukum kelembagaan negaraBagoes Prasetya
 
PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM
PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUMPERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM
PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUMMuhamad Yogi
 
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...Idik Saeful Bahri
 
Hukum adat minangkabau2
Hukum adat minangkabau2Hukum adat minangkabau2
Hukum adat minangkabau2fitrianovita
 
Sejarah lahir hak asasi manusia ppt
Sejarah lahir hak asasi manusia pptSejarah lahir hak asasi manusia ppt
Sejarah lahir hak asasi manusia pptFotografie
 
Paper Hukum Pembuktian (Hansel)
Paper Hukum Pembuktian (Hansel)Paper Hukum Pembuktian (Hansel)
Paper Hukum Pembuktian (Hansel)Hansel Kalama
 
Perbandingan Pelaksanaan Demokrasi Dan HAM Pada Masa Orde Lama, Orde Baru, Da...
Perbandingan Pelaksanaan Demokrasi Dan HAM Pada Masa Orde Lama, Orde Baru, Da...Perbandingan Pelaksanaan Demokrasi Dan HAM Pada Masa Orde Lama, Orde Baru, Da...
Perbandingan Pelaksanaan Demokrasi Dan HAM Pada Masa Orde Lama, Orde Baru, Da...avandiliakireina
 
P. 6 tipologi korban
P. 6 tipologi korbanP. 6 tipologi korban
P. 6 tipologi korbanyudikrismen1
 
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...Idik Saeful Bahri
 
Ciri dan sifat hukum adat
Ciri dan sifat hukum adatCiri dan sifat hukum adat
Ciri dan sifat hukum adatNuelimmanuel22
 
Bagan proses pembentukan_dan_perubahan
Bagan proses pembentukan_dan_perubahanBagan proses pembentukan_dan_perubahan
Bagan proses pembentukan_dan_perubahanDhani Irawan
 

La actualidad más candente (20)

Perbedaan kejahatan cyber dengan kejahatan konvesional secure
Perbedaan kejahatan cyber dengan kejahatan konvesional securePerbedaan kejahatan cyber dengan kejahatan konvesional secure
Perbedaan kejahatan cyber dengan kejahatan konvesional secure
 
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
 
Hierarki peraturan perundang undangan
Hierarki peraturan perundang undanganHierarki peraturan perundang undangan
Hierarki peraturan perundang undangan
 
Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda)Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda)
 
Hukum kelembagaan negara
Hukum kelembagaan negaraHukum kelembagaan negara
Hukum kelembagaan negara
 
Ajaran otonomi daerah
Ajaran otonomi daerahAjaran otonomi daerah
Ajaran otonomi daerah
 
PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM
PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUMPERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM
PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM
 
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)
 
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
 
Hukum adat minangkabau2
Hukum adat minangkabau2Hukum adat minangkabau2
Hukum adat minangkabau2
 
Perka Polri No.14 Thn.2012 ttg Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
Perka Polri No.14 Thn.2012 ttg Manajemen Penyidikan Tindak PidanaPerka Polri No.14 Thn.2012 ttg Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
Perka Polri No.14 Thn.2012 ttg Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
 
Sejarah lahir hak asasi manusia ppt
Sejarah lahir hak asasi manusia pptSejarah lahir hak asasi manusia ppt
Sejarah lahir hak asasi manusia ppt
 
Mahkamah agung
Mahkamah agungMahkamah agung
Mahkamah agung
 
Paper Hukum Pembuktian (Hansel)
Paper Hukum Pembuktian (Hansel)Paper Hukum Pembuktian (Hansel)
Paper Hukum Pembuktian (Hansel)
 
Kriminologi
KriminologiKriminologi
Kriminologi
 
Perbandingan Pelaksanaan Demokrasi Dan HAM Pada Masa Orde Lama, Orde Baru, Da...
Perbandingan Pelaksanaan Demokrasi Dan HAM Pada Masa Orde Lama, Orde Baru, Da...Perbandingan Pelaksanaan Demokrasi Dan HAM Pada Masa Orde Lama, Orde Baru, Da...
Perbandingan Pelaksanaan Demokrasi Dan HAM Pada Masa Orde Lama, Orde Baru, Da...
 
P. 6 tipologi korban
P. 6 tipologi korbanP. 6 tipologi korban
P. 6 tipologi korban
 
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...
 
Ciri dan sifat hukum adat
Ciri dan sifat hukum adatCiri dan sifat hukum adat
Ciri dan sifat hukum adat
 
Bagan proses pembentukan_dan_perubahan
Bagan proses pembentukan_dan_perubahanBagan proses pembentukan_dan_perubahan
Bagan proses pembentukan_dan_perubahan
 

Destacado

Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htnPengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htnDella Mega Alfionita
 
Resume Hukum Tata Negara
Resume Hukum Tata NegaraResume Hukum Tata Negara
Resume Hukum Tata NegaraIca Diennissa
 
1 pengantar htn
1 pengantar htn1 pengantar htn
1 pengantar htnNuelnuel11
 
Obyek Hukum Administrasi Negara
Obyek Hukum Administrasi  NegaraObyek Hukum Administrasi  Negara
Obyek Hukum Administrasi NegaraMuslimin B. Putra
 
Konsep konsep politik (iii)
Konsep konsep politik (iii)Konsep konsep politik (iii)
Konsep konsep politik (iii)dinnianggra
 
Sumber sumber hukum tata negara
Sumber sumber hukum tata negaraSumber sumber hukum tata negara
Sumber sumber hukum tata negaraUzix Moch
 
Presentation=pengantar ilmu adm.negara
Presentation=pengantar ilmu adm.negaraPresentation=pengantar ilmu adm.negara
Presentation=pengantar ilmu adm.negarastia_hardi
 
Pengantar Ilmu Politik
Pengantar Ilmu Politik Pengantar Ilmu Politik
Pengantar Ilmu Politik Naiya Naiya
 
Keterkaitan p kn dengan ips dan mata pelajaran lainnya (kelompok 3) [autosaved]
Keterkaitan p kn dengan ips dan mata pelajaran lainnya (kelompok 3) [autosaved]Keterkaitan p kn dengan ips dan mata pelajaran lainnya (kelompok 3) [autosaved]
Keterkaitan p kn dengan ips dan mata pelajaran lainnya (kelompok 3) [autosaved]siti nur alifah
 
Pengantar ilmu politik
Pengantar ilmu politikPengantar ilmu politik
Pengantar ilmu politiknona aliya
 
Materi pkn kelas 4 semester 2 sistem pemerintahan pusat
Materi pkn kelas 4 semester 2 sistem pemerintahan pusatMateri pkn kelas 4 semester 2 sistem pemerintahan pusat
Materi pkn kelas 4 semester 2 sistem pemerintahan pusatRachmah Safitri
 
PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA | PKN
PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA | PKNPENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA | PKN
PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA | PKNKevin Meilina
 
Dasar dasar teori antropologi
Dasar dasar teori antropologiDasar dasar teori antropologi
Dasar dasar teori antropologikhoirulfahrudin88
 
Disiplin ilmu hukum tata negara
Disiplin ilmu hukum tata negaraDisiplin ilmu hukum tata negara
Disiplin ilmu hukum tata negaraMAHASISWI
 

Destacado (20)

Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htnPengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn
 
1 konsep-dasar-htn
1 konsep-dasar-htn1 konsep-dasar-htn
1 konsep-dasar-htn
 
Resume Hukum Tata Negara
Resume Hukum Tata NegaraResume Hukum Tata Negara
Resume Hukum Tata Negara
 
Hukum tata negara
Hukum tata negaraHukum tata negara
Hukum tata negara
 
1 pengantar htn
1 pengantar htn1 pengantar htn
1 pengantar htn
 
Ketidakabsahan suatu produk hukum karena mengalami kekurangan yuridis
Ketidakabsahan suatu produk hukum karena mengalami kekurangan yuridisKetidakabsahan suatu produk hukum karena mengalami kekurangan yuridis
Ketidakabsahan suatu produk hukum karena mengalami kekurangan yuridis
 
Penggunaan asas diskresi dalam pembentukan produk hukum di indaonesia
Penggunaan asas diskresi dalam pembentukan produk hukum di indaonesiaPenggunaan asas diskresi dalam pembentukan produk hukum di indaonesia
Penggunaan asas diskresi dalam pembentukan produk hukum di indaonesia
 
Obyek Hukum Administrasi Negara
Obyek Hukum Administrasi  NegaraObyek Hukum Administrasi  Negara
Obyek Hukum Administrasi Negara
 
Konsep konsep politik (iii)
Konsep konsep politik (iii)Konsep konsep politik (iii)
Konsep konsep politik (iii)
 
Sumber sumber hukum tata negara
Sumber sumber hukum tata negaraSumber sumber hukum tata negara
Sumber sumber hukum tata negara
 
Pengantar ilmu politik
Pengantar ilmu politikPengantar ilmu politik
Pengantar ilmu politik
 
Presentation=pengantar ilmu adm.negara
Presentation=pengantar ilmu adm.negaraPresentation=pengantar ilmu adm.negara
Presentation=pengantar ilmu adm.negara
 
Pengantar Ilmu Politik
Pengantar Ilmu Politik Pengantar Ilmu Politik
Pengantar Ilmu Politik
 
Keterkaitan p kn dengan ips dan mata pelajaran lainnya (kelompok 3) [autosaved]
Keterkaitan p kn dengan ips dan mata pelajaran lainnya (kelompok 3) [autosaved]Keterkaitan p kn dengan ips dan mata pelajaran lainnya (kelompok 3) [autosaved]
Keterkaitan p kn dengan ips dan mata pelajaran lainnya (kelompok 3) [autosaved]
 
Pengantar ilmu politik
Pengantar ilmu politikPengantar ilmu politik
Pengantar ilmu politik
 
Materi pkn kelas 4 semester 2 sistem pemerintahan pusat
Materi pkn kelas 4 semester 2 sistem pemerintahan pusatMateri pkn kelas 4 semester 2 sistem pemerintahan pusat
Materi pkn kelas 4 semester 2 sistem pemerintahan pusat
 
PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA | PKN
PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA | PKNPENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA | PKN
PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA | PKN
 
Dasar dasar teori antropologi
Dasar dasar teori antropologiDasar dasar teori antropologi
Dasar dasar teori antropologi
 
Disiplin ilmu hukum tata negara
Disiplin ilmu hukum tata negaraDisiplin ilmu hukum tata negara
Disiplin ilmu hukum tata negara
 
Modul PKN 2012
Modul PKN 2012Modul PKN 2012
Modul PKN 2012
 

Similar a Hubungan Hukum Tata Negara dengan Ilmu Pengetahuan Lain

Hukum publik dan hukum privat
Hukum publik dan hukum privatHukum publik dan hukum privat
Hukum publik dan hukum privatAllo Martins
 
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
 HUKUM ADMINISTRASI NEGARA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
HUKUM ADMINISTRASI NEGARASiti Sahati
 
MATERI DIKLAT DATUN 2018 TERKAIT PERTIMBANGAN HUKUM (OLEH HERRY HERMANUS HORO...
MATERI DIKLAT DATUN 2018 TERKAIT PERTIMBANGAN HUKUM (OLEH HERRY HERMANUS HORO...MATERI DIKLAT DATUN 2018 TERKAIT PERTIMBANGAN HUKUM (OLEH HERRY HERMANUS HORO...
MATERI DIKLAT DATUN 2018 TERKAIT PERTIMBANGAN HUKUM (OLEH HERRY HERMANUS HORO...ArsipDatunNTT
 
DATUN (1).ppt
DATUN (1).pptDATUN (1).ppt
DATUN (1).pptNoth5
 
HAK RAKYAT ATAS PEMBANGUNAN Dalam Penyelenggaraan.pptx
HAK RAKYAT ATAS PEMBANGUNAN Dalam Penyelenggaraan.pptxHAK RAKYAT ATAS PEMBANGUNAN Dalam Penyelenggaraan.pptx
HAK RAKYAT ATAS PEMBANGUNAN Dalam Penyelenggaraan.pptxBUMDESMAJULESTARI
 

Similar a Hubungan Hukum Tata Negara dengan Ilmu Pengetahuan Lain (9)

Hukum publik dan hukum privat
Hukum publik dan hukum privatHukum publik dan hukum privat
Hukum publik dan hukum privat
 
han
hanhan
han
 
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
 HUKUM ADMINISTRASI NEGARA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
 
MATERI DIKLAT DATUN 2018 TERKAIT PERTIMBANGAN HUKUM (OLEH HERRY HERMANUS HORO...
MATERI DIKLAT DATUN 2018 TERKAIT PERTIMBANGAN HUKUM (OLEH HERRY HERMANUS HORO...MATERI DIKLAT DATUN 2018 TERKAIT PERTIMBANGAN HUKUM (OLEH HERRY HERMANUS HORO...
MATERI DIKLAT DATUN 2018 TERKAIT PERTIMBANGAN HUKUM (OLEH HERRY HERMANUS HORO...
 
PERAN UNIT PPA ASIH.ppt
PERAN UNIT PPA ASIH.pptPERAN UNIT PPA ASIH.ppt
PERAN UNIT PPA ASIH.ppt
 
PERAN UNIT PPA ASIH.ppt
PERAN UNIT PPA ASIH.pptPERAN UNIT PPA ASIH.ppt
PERAN UNIT PPA ASIH.ppt
 
DATUN (1).ppt
DATUN (1).pptDATUN (1).ppt
DATUN (1).ppt
 
HAK RAKYAT ATAS PEMBANGUNAN Dalam Penyelenggaraan.pptx
HAK RAKYAT ATAS PEMBANGUNAN Dalam Penyelenggaraan.pptxHAK RAKYAT ATAS PEMBANGUNAN Dalam Penyelenggaraan.pptx
HAK RAKYAT ATAS PEMBANGUNAN Dalam Penyelenggaraan.pptx
 
Hubungan warga negara(mustina)
Hubungan warga negara(mustina)Hubungan warga negara(mustina)
Hubungan warga negara(mustina)
 

Último

adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptxadap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptxmtsmampunbarub4
 
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques Rousseau.pdf
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques  Rousseau.pdfPEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques  Rousseau.pdf
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques Rousseau.pdfMMeizaFachri
 
alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptx
alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptxalat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptx
alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptxRioNahak1
 
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptxTopik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptxsyafnasir
 
POWERPOINT BAHAN AJAR SENYAWA KELAS VIII SMP
POWERPOINT BAHAN AJAR SENYAWA KELAS VIII SMPPOWERPOINT BAHAN AJAR SENYAWA KELAS VIII SMP
POWERPOINT BAHAN AJAR SENYAWA KELAS VIII SMPAnaNoorAfdilla
 
PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.
PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.
PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.aechacha366
 
aksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmm
aksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmmaksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmm
aksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmmeunikekambe10
 
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfAKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfTaqdirAlfiandi1
 
SILABUS MATEMATIKA SMP kurikulum K13.docx
SILABUS MATEMATIKA SMP kurikulum K13.docxSILABUS MATEMATIKA SMP kurikulum K13.docx
SILABUS MATEMATIKA SMP kurikulum K13.docxrahmaamaw03
 
Konflik, Kekerasan, dan Perdamaian Bagian 1.pptx
Konflik, Kekerasan, dan Perdamaian Bagian 1.pptxKonflik, Kekerasan, dan Perdamaian Bagian 1.pptx
Konflik, Kekerasan, dan Perdamaian Bagian 1.pptxintansidauruk2
 
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptxJurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptxBambang440423
 
TPPK_panduan pembentukan tim TPPK di satuan pendidikan
TPPK_panduan pembentukan tim TPPK di satuan pendidikanTPPK_panduan pembentukan tim TPPK di satuan pendidikan
TPPK_panduan pembentukan tim TPPK di satuan pendidikanNiKomangRaiVerawati
 
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdf
Demonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdfDemonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdf
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdfvebronialite32
 
Pembahasan Soal UKOM gerontik persiapan ukomnas
Pembahasan Soal UKOM gerontik persiapan ukomnasPembahasan Soal UKOM gerontik persiapan ukomnas
Pembahasan Soal UKOM gerontik persiapan ukomnasAZakariaAmien1
 
Kelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
Kelompok 4 : Karakteristik Negara InggrisKelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
Kelompok 4 : Karakteristik Negara InggrisNazla aulia
 
5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdf
5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdf5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdf
5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdfWahyudinST
 
Materi Kelas Online Ministry Learning Center - Bedah Kitab 1 Tesalonika
Materi Kelas Online Ministry Learning Center - Bedah Kitab 1 TesalonikaMateri Kelas Online Ministry Learning Center - Bedah Kitab 1 Tesalonika
Materi Kelas Online Ministry Learning Center - Bedah Kitab 1 TesalonikaSABDA
 
UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...
UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...
UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...jumadsmanesi
 
Teknik Menjawab Kertas P.Moral SPM 2024.pptx
Teknik Menjawab Kertas P.Moral SPM  2024.pptxTeknik Menjawab Kertas P.Moral SPM  2024.pptx
Teknik Menjawab Kertas P.Moral SPM 2024.pptxwongcp2
 
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptxMODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptxarnisariningsih98
 

Último (20)

adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptxadap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
 
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques Rousseau.pdf
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques  Rousseau.pdfPEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques  Rousseau.pdf
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques Rousseau.pdf
 
alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptx
alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptxalat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptx
alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptx
 
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptxTopik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
 
POWERPOINT BAHAN AJAR SENYAWA KELAS VIII SMP
POWERPOINT BAHAN AJAR SENYAWA KELAS VIII SMPPOWERPOINT BAHAN AJAR SENYAWA KELAS VIII SMP
POWERPOINT BAHAN AJAR SENYAWA KELAS VIII SMP
 
PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.
PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.
PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.
 
aksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmm
aksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmmaksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmm
aksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmm
 
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfAKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
 
SILABUS MATEMATIKA SMP kurikulum K13.docx
SILABUS MATEMATIKA SMP kurikulum K13.docxSILABUS MATEMATIKA SMP kurikulum K13.docx
SILABUS MATEMATIKA SMP kurikulum K13.docx
 
Konflik, Kekerasan, dan Perdamaian Bagian 1.pptx
Konflik, Kekerasan, dan Perdamaian Bagian 1.pptxKonflik, Kekerasan, dan Perdamaian Bagian 1.pptx
Konflik, Kekerasan, dan Perdamaian Bagian 1.pptx
 
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptxJurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
 
TPPK_panduan pembentukan tim TPPK di satuan pendidikan
TPPK_panduan pembentukan tim TPPK di satuan pendidikanTPPK_panduan pembentukan tim TPPK di satuan pendidikan
TPPK_panduan pembentukan tim TPPK di satuan pendidikan
 
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdf
Demonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdfDemonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdf
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdf
 
Pembahasan Soal UKOM gerontik persiapan ukomnas
Pembahasan Soal UKOM gerontik persiapan ukomnasPembahasan Soal UKOM gerontik persiapan ukomnas
Pembahasan Soal UKOM gerontik persiapan ukomnas
 
Kelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
Kelompok 4 : Karakteristik Negara InggrisKelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
Kelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
 
5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdf
5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdf5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdf
5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdf
 
Materi Kelas Online Ministry Learning Center - Bedah Kitab 1 Tesalonika
Materi Kelas Online Ministry Learning Center - Bedah Kitab 1 TesalonikaMateri Kelas Online Ministry Learning Center - Bedah Kitab 1 Tesalonika
Materi Kelas Online Ministry Learning Center - Bedah Kitab 1 Tesalonika
 
UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...
UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...
UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...
 
Teknik Menjawab Kertas P.Moral SPM 2024.pptx
Teknik Menjawab Kertas P.Moral SPM  2024.pptxTeknik Menjawab Kertas P.Moral SPM  2024.pptx
Teknik Menjawab Kertas P.Moral SPM 2024.pptx
 
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptxMODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
 

Hubungan Hukum Tata Negara dengan Ilmu Pengetahuan Lain

  • 1. HUBUNGAN HUKUMHUBUNGAN HUKUM TATANEGARA DENGANTATANEGARA DENGAN ILMU PENGETAHUAN LAINILMU PENGETAHUAN LAIN ILMU NEGARA, ILMUILMU NEGARA, ILMU POLITIK,POLITIK, DANDAN HUKUMHUKUM ADMINISTRASI NEGARAADMINISTRASI NEGARA 1HTN/A.Muthali'in/PKn-FKIP-UMS/Sm.3
  • 2. HUBUNGAN HTNHUBUNGAN HTN DENGAN ILMU NEGARADENGAN ILMU NEGARA ILMU NEGARA SEBAGAIILMU NEGARA SEBAGAI DASARDASAR ATAUATAU LANDASAN TEORITISLANDASAN TEORITIS UNTUK MENGKAJIUNTUK MENGKAJI HUKUM TATANEGARA.HUKUM TATANEGARA. ILMU NEGARA MENGUTAMAKANILMU NEGARA MENGUTAMAKAN ASPEKASPEK TEORITISTEORITIS MENGENAI NEGARA, SEDANGMENGENAI NEGARA, SEDANG HUKUM TATANEGARA/HAN LEBIHHUKUM TATANEGARA/HAN LEBIH MENGUTAMAKANMENGUTAMAKAN ASPEK PRAKTISASPEK PRAKTIS NEGARA.NEGARA. 2HTN/A.Muthali'in/PKn-FKIP-UMS/Sm.3
  • 3. HUBUNGAN HTNHUBUNGAN HTN DENGAN ILMU POLITIKDENGAN ILMU POLITIK BARENTSBARENTS Hukum Tatanegara Diumpamakan SebagaiHukum Tatanegara Diumpamakan Sebagai Kerangka ManusiaKerangka Manusia, Sedang Ilmu Politik, Sedang Ilmu Politik MerupakanMerupakan DagingDaging yang Ada Disekitarnyayang Ada Disekitarnya Untuk Mengetahui Latar Belakang Suatu Peraturan Prundangan Ketatanegaraan, Agar dapat dipahami Makna Sebenarnya, Maka Perlu Dibantu dengan Kajian Ilmu Politik. 3HTN/A.Muthali'in/PKn-FKIP-UMS/Sm.3
  • 4. HUBUNGAN HTN DENGANHUBUNGAN HTN DENGAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARAHUKUM ADMINISTRASI NEGARA GOLONGAN PERTAMA HTN dengan HAN Memiliki Perbedaan Prinsip. Keduanya Dapat Dibedakan Secara Tajam, Baik Sistematika Maupun Isinya. GOLONGAN KEDUA HTN dengan HAN Tidak Memiliki Perbedaan Prinsip. Perbedaan Keduanya Hanya Berdasarkan Pertimbangan Manfaat atau Kepentingan Praktis. 4HTN/A.Muthali'in/PKn-FKIP-UMS/Sm.3
  • 5. TOKOH & PENDAPATTOKOH & PENDAPAT GOLONGAN PERTAMAGOLONGAN PERTAMA Van Vollenhoven ,Van Vollenhoven , Logemann,Logemann, dandan StelingaStelinga VAN VOLLENHOVEN HTN dengan HAN Berbeda Secara Prinsipiil. Semua Peraturan Hukum pada Waktu Lalu (Abad Lalu) yang Tidak Termasuk HTN, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana Materiil, Masuk dalam HTP/HTUN. 5HTN/A.Muthali'in/PKn-FKIP-UMS/Sm.3
  • 6. TOKOH & PENDAPATTOKOH & PENDAPAT GOLONGAN PERTAMAGOLONGAN PERTAMA LOGEMAN HTN dan HAN/HTUNHTN dan HAN/HTUN Berbeda Sangat PrinsipiilBerbeda Sangat Prinsipiil, Karena, Karena MateriMateri yang Dipelajarinyayang Dipelajarinya BerbedaBerbeda.. MATERI HTN MELIPUTI: Susunan Struktur Jabatan, Hubungan antar Jabatan,Susunan Struktur Jabatan, Hubungan antar Jabatan, dan Pergantian Jabatan.dan Pergantian Jabatan. MATERI HAN/HTUN: Jenis, Bentuk, dan Akibat Hukum yang dilakukan olehJenis, Bentuk, dan Akibat Hukum yang dilakukan oleh PejabatPejabat 6HTN/A.Muthali'in/PKn-FKIP-UMS/Sm.3
  • 7. TOKOH & PENDAPAT GOLONGAN KEDUATOKOH & PENDAPAT GOLONGAN KEDUA KRANEMBURG,KRANEMBURG, VAN DER POT,VAN DER POT, DANDAN VEGTINGVEGTING KRANEMBURG Jika HTN dengan HAN/HTUN Dibedakan Secara Tajam Karena Isi dan Wataknya Berlainan, Maka Perbedaan Itu Tidak Riil. Perbedaan atau Hubungan Keduanya Sama Seperti Hukum Perdata dan Hukum Dagang. Jika Dipisahkan Tidak Lain untuk Mengikuti Cepatnya Perkembangan Ilmu Hukum, Sekaligus Mempermudah Perumusan Materi Perkuliahan. KRANEMBURG Jika HTN dengan HAN/HTUN Dibedakan Secara Tajam Karena Isi dan Wataknya Berlainan, Maka Perbedaan Itu Tidak Riil. Perbedaan atau Hubungan Keduanya Sama Seperti Hukum Perdata dan Hukum Dagang. Jika Dipisahkan Tidak Lain untuk Mengikuti Cepatnya Perkembangan Ilmu Hukum, Sekaligus Mempermudah Perumusan Materi Perkuliahan. 7HTN/A.Muthali'in/PKn-FKIP-UMS/Sm.3
  • 8. TOKOH & PENDAPAT GOLONGAN KEDUATOKOH & PENDAPAT GOLONGAN KEDUA VAN DER POTVAN DER POT Perebedaan HTN dengan HAN/HTUNPerebedaan HTN dengan HAN/HTUN Tidak TajamTidak Tajam atauatau PrinsipPrinsip. Karena Tidak. Karena Tidak Menimbulkan Akibat Hukum. Kalau Kemudian Tetap Dipisahkan atauMenimbulkan Akibat Hukum. Kalau Kemudian Tetap Dipisahkan atau Dibedakan, Tidak Lain untukDibedakan, Tidak Lain untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan HukumKepentingan Ilmu Pengetahuan Hukum.. VEGTINGVEGTING HTN dengan HAN/HTUNHTN dengan HAN/HTUN Memiliki Lapangan KajianMemiliki Lapangan Kajian yangyang SamaSama, Hanya, Hanya Berbeda FokusnyaBerbeda Fokusnya. HTN Fokusnya Organisasi Negara serta Badan-. HTN Fokusnya Organisasi Negara serta Badan- badan Didamnya (badan Didamnya (DiamDiam), Sedang HAN/HTUN Fokusnya Bagaimana), Sedang HAN/HTUN Fokusnya Bagaimana Negara dan Organ-organnya Menjalankan Tugas/Bertugas (Negara dan Organ-organnya Menjalankan Tugas/Bertugas (BergerakBergerak)).. 8HTN/A.Muthali'in/PKn-FKIP-UMS/Sm.3