SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 17
Descargar para leer sin conexión
1
LAPORAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID)
BPTP SUMSEL TAHUN 2019
2
I. PENDAHULUAN
Akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam setiap penentuan
kebijakan serta modernisasi teknologi informasi komunikasi merupakan syarat tercapainya
good governance. Tak terkecuali Kementerian Pertanian sebagai Badan Publik, menjadikan
transparasnsi sebagai simbol keberhasilan dan kesuksesan. Apalagi dengan dikeluarkannya
UU NO, 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang merupakan sarana
pengawasan dari publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik dalam
memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. terkecuali Kementerian Pertanian sebagai
Badan Publik, menjadikan transparasnsi sebagai simbol keberhasilan dan kesuksesan. Apalagi
dengan dikeluarkannya UU NO, 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
yang merupakan sarana pengawasan dari publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan
publik dalam memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. BPTP Sumatera Selatan
sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Pertanian yang juga merupakan badan publik,
wajib mengikuti UU KIP ini. Salah satunya adalah dengan melakukan pelayanan publik serta
memberikan informasi secara terbuka kepada pengguna informasi kecuali informasi yang
dikecualikan. Pelaksanaan UU KIP ini diimplementasikan dengan kegiatan Pengelolaan
Informasi dan Dokumentasi, dengan pelaksananya adalah pejabat pengelola informasi dan
dokumentasi sebagai PPID Pelaksana UPT dari Kementerian Pertanian.
I. JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
• Pemohon Informasi Publik
Pemohon Informasi Publik BPTP Balitbangtan Sumsel berasal dari berbagai kalangan,
yang terbanyak adalah Peneliti dan Penyuluh, kemudian mahasiswa,siswa dan petani.
Tahun 2019 terhitung ada 130 permohonan Informasi publik yang datang langsung ke
BPTP Sumsel sebagian besar berasal dari mahasiswa, petugas Penyuluh Pertanian.
Informasi dibutuhkan untuk literature dan bahan penyuluhan kepada petani.
• Pemohon Informasi Publik
Informasi Publik dalam bentuk pemberitahuan telah dilakukan oleh PPID BPTP Sumsel
baik melalui media on-line maupun secara langsung. Jumlah pemohon yang terlayani
3
melalui pemberitahuan via email dan media on-line lainnya adalah sebanyak 25
pemohon. Informasi yang di beritahukan adalah tentang kerjasama antar instansi serta
permohonan narasumber.
• Penolakan dan Penerimaan Layanan.
Sepanjang tahun 2019 tidak terjadi sengketa informasi public , semua permintaan dapat
di penuhi oleh BPTP Balitbangtan Sumsel sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada
undang-Undang no 14. Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public dan ketentun
turunannya.
Jumlah pemohon informasi publik di BPTPS Sumatera Selatan diklasifikasikan berdasaran :
1. Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Media Yang Digunakan
Permohonan Informasi publik di BPTP Sumsel dapat dikelompokkan berdasarkan media
yang digunakan untuk melaksanakan Informasi publik dengan rincian antara lain, melalui
Silayan on-line belum ada, Email sebanyak 5 orang, Whatsapp 19 orang, Telepone 23
orang, SMS belum ada,surat 6 orang, On Visit 37 orang.
Gambar 1. Pengelompokan Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Media Yang di Gunakan
2. Permohonan berdasarkan Kategori Permohonan
42 35 0
19 29 5
4
Berdasarkan kategori permohonan permohonan informasi publik ke BPTP Sumsel di
kelompokkan menjadi 2 Kategori yaitu permohonan dari Swasta sebanyak 37 orang, dari
Institusi pemerintah sebanyak 45 orang, dan dari organisasi masyarakat sebanyak 48
orang. Persentasenya secara lebih rinci dapat disimak pada Gambar berikut.
Gambar 2. Pengelompokan Pemohon Informasi berdasarkan Kategori Permohonan
3. Jumlah Pemohon Informasi Berdasarkan Usia
Pemohon informasi publik ke BPTP Sumsel di kelompokkan menjadi beberapa kategori
usia kategori antara lain kategori umur 21-30 tahun sebanyak 37 orang, 31-40 tahun 39
orang, 41-50 tahun 35 orang dan 51-60 tahun 19 orang. Persentasenya secara lebih rinci
dapat disimak pada gambar grafik berikut.
37
SWASTA
45
48
INSTITUSI
PEMERINTAH
ORGANISASI
MASYARAKAT
Gambar 3. Pengelompokan Pemohon Informasi Publik berdasarkan Usia
5
4. Jumlah pemohon berdasarkan Latar Belakang Pekerjaan
Berdasarkan latar belakang usia pemohon informasi di BPTP Sumsel sebagian besar
adalah Mahasiswa 42 orang, Petani 12 orang, PNS 48 orang, Wiraswasta 18 orang,
Pegawai Swasta 10 orang,.
Gambar 4. Pengelompokan Pemohon Informasi Publik berdasarkan Latar Belakang Pekerjaan
4. Jumlah Pemohon Informasi Berdasarkan Jenis Kelamin
Berdasarkan jenis kelaminnya peohon informasi ke BPTP Sumsel terbanyak adalah
Perempuan yaitu sebanyak 30 orang dan laki-laki sebanyak 41 orang.
Gambar 5. Pengelompokan Pemohon Informasi Publik berdasarkan Jenis Kelamin
5. Jumlah Pemohon Berdasarkan Tujuan Permohonan
Berdasarkan tujuannya Informasi yang dimohon sebagian besar untuk tujuan mengikuti
seminar yaitu sebanyak 37 orang, untuk tujuan Kerjasama penelitian sebanyak 18 orang,
permohonan bantuan bibit 25 orang, konsultasi sebanyak 29 orang dan permohonan
materi penyuluhan 21 orang.
Mahasiswa Petani PNS Wiraswata Pegawai
Swasta
42 12 48 18 10
37 53
6
III. MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN
Motto : “Kami Melayani Dengan cepat,Akurat dan Bertanggungjawab “
Maklumat Pelayanan :
“Dengan Ini Kami Menyatakan Sanggup Melakukan Pelayanan Sesuai dengan Standar
Pelayanan yang Telah Ditetapkan, Apabila Tidak Menepati Janji Kami Siap Menerima
Sanksi Sesuai Dengan Undang-Undang Yang Berlaku”
IV. GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) BPTP SUMSEL
Sehubungan dengan tugas PPID Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sebagai PPID
Pelaksana UPT dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik dengan menyediakan
sarana, prasarana, fasilitas berupa desk layanan informasi Publik, Layanan Informasi publik
melalui website, whatsapp, telephone dan Email. serta menetapkan waktu layanan
informasi.
1. Sarana dan Prasarana
a. Counter Layanan Informasi Publik BPTP Sumsel
Untuk memenuhi dan melayani hak publik dalam mendapatkan informasi. PPID
BPTP Sumsel telah menyediakan Counter Layanan Informasi Publik. Counter
Informasi Publik menyediakan form layanan dan Dokumen-dokumen informasi
publik dalam bentuk tercetak. Pemohon yang datang untuk mengajukan
permohonan Informasi Publik diterima terlebih dahulu di Counter Layanan
Informasi Publik.
Gambar 6. Counter Layanan Informasi Publik PPID BPTP Sumsel
7
Gambar 7. Alur Permohonan Informasi Publik PPID BPTP Sumsel
Gambar 8. Maklumat Pelayanan PPID BPTP Sumsel
Gambar 9. Ruang Tunggu PPID BPTP Sumsel
8
b. Layanan On-line
Informasi Publik BPTP Sumsel selain bisa diperoleh dengan datang langsung ke
BPTP Sumsel juga dapat di akses melalui media on-line antara lain Website BPTP
Sumsel dengan alamat www.sumsel.litbang.pertanian.go.id pada menu Informasi
Publik. Selain itu Informasi bisa diperoleh via email dengan alamat bptp-
sumsel@litbang.pertanian.go.id atau telepon ke (0711) 410155
V. PROGRAM KERJA PPID BPTP SUMSEL
Program Kerja Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPTP Sumsel
adalah Mendokumentasikan setiap data-data yang telah disusun dalam Daftar Informasi
Publik memberikan layanan Informasi kepada publik secara terbuka dan transparan.
Baik melalui media on-line, maupun on-Visit. Secara berkala, setiap enam bulan sekali
melakukan peningkatan kapasitas SDM petugas layanan Informasi publik.
1. Daftar Informasi Publik
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumsel sesuai yang diamanatkan Undang-
undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah menyusun
daftar Informasi Publik. Daftar Informasi Publik yang ditetapkan di golongkan menjadi
tiga kriteria yaitu,
1) Informasi dan dokumen yang dibuka
Merupakan Informasi yang dibuka untuk publik dan langsung bisa diakses melalui
media website BPTP Sumsel
a. Laporan Tahunan BPTP Sumsel,
b. Laporan Keuangan,
c. DIPA
d. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM),
e. Standar Pelayanan Publik
f. Lakip
g. Publikasi Hasil-hasil Pengkajian
9
2) Informasi dan dokumen yang dimohon,
Merupakan daftar Informasi yang apabila diperlukan oleh pemohon informasi
diwajibkan terlebih dahulu mengisi Form Permohonan Informasi publik. Yang
termasuk Daftar Informasi yang diminta antara lain,
a. Laporan Tahunan kegiatan,
b. Dokumen Surat Masuk dan Surat keluar,
c. Dokumen terkait Kerjasama,
d. Dokumen Keuangan.
3) Informasi dan dokumen yang dirahasiakan
Merupakan daftar Informasi yang dirahasiakan dan tidak dibuka untuk publik. Yang
termasuk daftar dokumen yang dirahasikan adalah
a. Dokumen terkait data pengkajian yang belum selesai,
b. Data pribadi pegawai yang bersifat rahasia.
2. Jam Kerja Layanan
Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi PPID menetapkan
waktu pemberian Pelayanan Informasi Publik. Di Balai PengkajianTeknologi Pertanian
(BPTP) Sumsel dan penyelenggaraan pelayanan informasi publik dilaksanakan pada
hari kerja Senin sampai dengan Jumat.
Hari Senin sampai dengan hari Kamis dari jam
- Pagi 08.00 – 16.00 Wib
- Istirahat 12.00 – 13.00 Wib
Hari Jumat
- 08.00 – 16.30 Wib
- Istirahat 11.30 – 13.00 Wib
10
VI. SDM DAN ANGGARAN PPID
Dalam melaksanakan pelayanan informasi publik secara lansung kepada
pemohon/pengguna informasi publik ditugaskan seorang petugas informasi pada
Counter layanan informasi sedangkan untuk layanan melalui media On-line ditugaskan
seorang petugas pengelola website. Petugas yang ditugaskan sesuai dengan kompentensi
masing-masing terkait dengan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi. Mengarsipkan
data-data pemohon informasi untuk menghindari atau mencegah terjadinya sengketa
informasi dikemudian hari dengan pengguna informasi publik.
VII. SDM DAN ANGGARAN
PPID BPTP Sumsel Tahun 2017 telah memiliki anggaran tersendiri. Dalam
pelaksanaannya PPID BPTP Sumsel berada dibawah kegiatan Kerjasama dan Pelayanan
Pengkajian (KSPP), sebagai salah satu pelaksana layanan yaitu layanan Informasi dan
konsultasi publik.
VIII.PENUTUP
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPTP Sumsel Tahun 2017 telah
Berjalan cukup Baik. Layanan Informasi telah mengeluarkan informasi kepada 71 orang
pemohon. Pemohon besar berasal dari berbagai kalangan yaitu Peneliti, Penyuluh,
Mahasiswa dan Petani. Informasi secara lengkap umum telah diungah pada situs website
BPTP Sumsel meliputi Laporan Tahunan BPTP Sumsel, Laporan Keuangan, DIPA,
RAKL, Indek Kepuasan Masyarakat (IKM), Lakip, Standar Pelayanan Publik dan
Publikasi Hasil-hasil Pengkajian.
Di Dalam Pelaksanaanyna masih ada Kekurangan dan Hambatan Dalam
Menjalankan Pengelolaan Informasi dan dan Dokumentasi adalah belum banyak pemohon
informasi melalui via email dan telephone. Hal ini disebabkan karena pemohon lebih
memilih datang langsung ke BPTP Bali untuk memperoleh Informasi dan dokumentasi
11
yang dibutuhkan. Selain itu Permintaan informasi public yang masuk melalui PPID BPTP
Balitbangtan Sumsel terutama untuk jenis informasi atas dasar permintaan yang sangat
beragam dan tidak bisa diprediksi, sehingga masih sangat tergantung dari kecepatan suplai
data dan informasi dari unit kerja.
Kedepan akan dilakukan Optimalisasi peran media on-line (Website dan media
Social) dalam menginformasikan prosedur permohonan informasi via email kepada publik.
Sehingga pemohon informasi merasa lebih mudah melakukan permohonan informasi via
email. Selain itu juga meningkatkan koordinasi dengan unit kerja penghasil informasi agar
dapat mempercepat dalam merespon dan dapat segera memberikan permintaan informasi
public ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mengingat waktu yang sangat
terbatas untuk disampaikan kepada pemohon informasi public.
PENGOLAHAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) SEMESTER I 2019
Unit Kerja : BPTP Sumsel
Alamat : Jl. KOL. H. Burlian
No Jawaban
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9
1 3 3 4 3 4 3 3 3 3
2 3 3 4 3 3 3 4 3 3
3 3 3 4 3 3 3 3 4 4
4 3 3 3 3 3 4 3 3 3
5 3 4 3 4 4 3 3 3 3
6 4 3 4 4 4 3 3 3 3
7 4 3 3 4 3 3 3 3 3
8 3 4 4 3 3 3 3 3 4
9 4 3 3 4 3 3 4 3 4
10 3 4 3 4 3 4 4 3 4
11 3 4 3 3 3 3 3 3 3
12 3 3 4 3 3 3 3 3 3
13 3 3 3 4 4 3 3 4 3
14 4 3 3 3 4 3 3 4 4
15 3 4 3 4 4 3 3 4 3
16 3 4 4 3 3 3 4 3 3
17 3 4 3 4 4 3 3 3 3
18 4 4 3 3 4 3 4 4 3
19 3 3 3 3 3 3 3 4 3
20 3 3 3 3 4 3 3 3 3
21 3 3 4 4 3 3 3 3 3
22 4 3 3 4 3 3 3 3 3
23 3 3 3 4 3 3 4 4 3
24 3 3 3 3 3 4 3 3 4
25 3 3 4 3 3 3 3 3 3
26 4 3 4 3 3 4 4 3 3
27 3 3 4 3 3 3 3 4 4
28 3 3 4 3 3 3 3 3 4
29 3 3 3 4 3 3 4 4 4
30 4 3 3 2 4 3 4 3 4
31 3 3 3 3 3 3 3 3 3
32 3 3 3 4 4 3 3 3 3
33 4 4 4 3 4 3 3 3 4
34 3 4 4 3 4 3 3 4 3
35 3 4 4 3 3 3 3 4 3
36 3 3 4 4 3 4 4 3 3
37 4 3 3 3 3 3 3 3 4
38 3 4 4 3 3 3 4 4 3
39 4 3 3 4 4 3 3 3 4
40 3 4 3 3 3 3 3 4 3
Jumlah Nilai
Per Unsur 131 133 137 134 134 125 131 133 133
Nilai Rata-Rata
Per Unsur 3.275 3.325 3.425 3.350 3.350 3.125 3.275 3.325 3.325
Nilai Rata-Rata
Tertimbang Per
Unsur 0.360 0.366 0.377 0.369 0.369 0.344 0.360 0.366 0.366
Nilai SKM
Unit Pelayanan 81.881
Keterangan
a. Nilai IKM : 81.881
b. Mutu Layanan : Baik (Interval mutu pelayanan 76.61 - 88.30)
c. Kinerja Unit Pelayanan : BAIK
Rekapitulasi Jumlah dan Jenis Stakeholder
Petani
PNS/TNI/Polri
Pegawai
Swasta
Wiraswasta/
Usahawan
Pelajar/Mahasiswa Lainnya
laki-laki Perempuan
14 260 3 5 0 32
Upaya perbaiakan untuk unsur yang nilainya kurang :
Unsur keenam yaitu Kemampuan Petugas 3,125 yang berarti nilai unsur ini di atas rata-rata sehingga
masih tergolong baik. Meskipun demikian, unsur ini tetap akan diperbaiki dan dipacu untuk
meningkatkan kepuasan konsumen dengan cara memberikan pelatihan kepada petugas. Meskipun
demikian unit layanan Nilai IKM 81,950 yang berarti nilai unsur ini masih tergolong BAIK
04 Juli 2019
Penanggung Jawab,
drh. AULIA EVI SUSANTI, M.Sc
198304022008012000
PENGOLAHAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) SEMESTER I 2019
Unit Kerja : BPTP Sumsel
Alamat : Jl. KOL. H. Burlian
No
Jawaban
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9
1 3 3 2 3 3 3 3 3 3
2 3 3 2 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 4 3 3 3 3
4 4 3 3 3 4 4 3 3 3
5 3 3 3 3 3 4 3 3 4
6 3 3 3 3 3 3 3 3 3
7 3 4 4 3 3 4 4 3 3
8 4 4 4 4 4 3 4 4 4
9 4 3 4 3 4 3 4 4 3
10 3 4 3 4 4 3 4 3 4
11 3 3 3 3 3 3 3 3 3
12 3 3 3 4 4 4 3 3 4
13 4 4 4 4 4 3 4 4 3
14 3 3 3 3 3 3 3 4 4
15 3 4 3 3 3 4 3 4 3
16 3 4 4 3 3 3 3 3 3
17 3 4 3 4 3 4 3 3 3
18 4 4 3 3 3 4 3 4 3
19 3 3 3 3 4 3 3 4 3
20 3 3 3 3 3 4 3 3 3
21 3 3 4 4 3 3 3 3 3
22 4 3 3 4 3 3 3 3 3
23 3 3 3 4 3 3 4 4 3
24 3 3 3 3 4 3 3 3 4
25 3 3 4 3 4 3 4 3 3
26 4 3 4 3 3 3 4 3 3
27 3 3 4 3 3 3 3 4 4
28 3 3 4 3 4 3 3 3 4
29 3 3 3 4 3 3 4 4 4
30 4 3 3 2 3 4 4 3 4
31 3 3 3 3 4 3 3 3 3
32 3 3 3 4 3 3 3 3 3
33 4 4 4 3 3 4 4 3 4
34 3 4 4 3 4 3 3 4 3
35 3 4 4 3 3 3 3 4 3
36 3 3 4 4 4 3 4 3 3
37 4 3 4 3 4 4 4 3 3
38 3 3 4 3 4 3 3 4 3
39 4 4 3 4 3 3 4 3 3
40 3 4 3 3 3 3 3 4 3
41 4 3 3 3 4 4 4 4 3
42 4 4 3 4 4 3 4 4 4
43 3 3 3 3 3 4 3 3 3
44 4 4 4 4 4 3 4 4 4
45 4 4 4 3 4 3 4 4 3
46 4 4 4 3 4 4 3 4 3
47 4 4 4 3 4 4 3 4 3
48 4 4 4 4 4 3 4 4 4
49 4 4 4 3 3 3 4 4 4
50 4 4 4 4 3 4 4 4 4
51 3 3 3 4 4 3 4 4 3
52 4 3 3 1 4 3 1 3 2
53 3 3 3 3 3 3 4 4 3
54 4 3 4 3 3 3 3 4 3
55 3 3 3 3 3 3 4 3 3
56 4 4 4 3 4 4 4 4 3
57 4 4 4 3 4 3 4 4 4
58 4 4 4 4 4 3 3 4 4
59 3 3 3 3 3 3 4 4 3
60 3 3 3 3 3 3 3 3 3
61 2 3 3 3 3 3 4 4 3
62 4 3 4 3 4 3 3 3 4
63 4 4 3 4 4 4 4 4 4
64 3 3 3 3 3 3 3 3 3
65 3 3 3 2 3 3 3 3 3
66 3 3 3 3 3 3 3 3 3
67 2 2 3 1 3 3 4 4 3
68 3 4 4 4 3 3 3 4 4
69 3 3 3 2 3 3 3 3 3
70 3 3 3 3 3 3 3 3 3
71 4 4 4 3 3 3 3 4 4
72 4 4 4 4 4 3 4 4 4
73 3 4 4 4 4 3 3 4 3
74 3 4 4 3 3 4 4 4 4
75 3 3 3 3 3 3 4 3 4
76 3 4 4 3 3 3 4 3 4
77 4 4 4 4 4 3 4 4 3
78 3 3 3 3 3 3 3 3 3
79 3 3 3 3 3 3 3 3 3
80 4 4 4 4 3 3 4 4 4
81 3 3 3 3 3 3 3 3 3
82 3 3 4 3 4 3 3 4 3
83 3 4 4 3 3 3 4 4 4
84 3 4 3 4 3 3 4 3 4
85 3 4 4 3 3 3 3 3 4
86 4 4 3 4 4 3 3 4 3
87 3 3 4 3 3 3 4 3 3
88 4 3 3 3 4 3 3 3 3
89 4 4 4 4 3 3 4 4 4
90 3 3 3 3 4 3 3 3 4
Jumlah Nilai
Per Unsur 302 307 309 290 307 289 308 314 301
Nilai Rata-
Rata Per
Unsur 3.36 3.41 3.43 3.22 3.41 3.21 3.42 3.49 3.34
Nilai Rata-
Rata
Tertimbang
Per Unsur 0.37 0.38 0.38 0.35 0.38 0.35 0.38 0.38 0.37
Nilai SKM
Unit
Pelayanan 83.33
Keterangan
a. Nilai IKM 83.33
b. Mutu Layanan Baik (Interval mutu pelayanan 76.61 - 88.30)
c. Kinerja Unit
Pelayanan Baik
Rekapitulasi Jumlah dan Jenis Stakeholder
Peta
ni PNS/TNI/Po
lri
Pegaw
ai
Swasta
Wiraswast
a/
Usahawan
Pelajar/Mahasis
wa
Lainny
a
laki-
laki
Perempu
an
37 5312 45 5 18 10
Upaya perbaiakan untuk unsur yang nilainya kurang :
Unsur keenam yaitu Kemampuan Petugas 3.21 yang berarti nilai unsur ini di atas rata-rata sehingga masih
tergolong baik. Meskipun demikian, unsur ini tetap akan diperbaiki dan dipacu untuk meningkatkan
kepuasan konsumen dengan cara memberikan pelatihan kepada petugas. Meskipun demikian unit layanan
Nilai IKM 82,33 yang berarti nilai unsur ini masih tergolong BAIK
04 Januari 2020
Penanggung Jawab,
SIDIQ HANAPI, S.P.
198002222009121001

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Pelayanan publik & e-government
Pelayanan publik & e-governmentPelayanan publik & e-government
Pelayanan publik & e-governmentajengparamuditha
 
Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Publik
Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Pelayanan PublikPeraturan Daerah Jawa Timur Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Publik
Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Pelayanan PublikImmanuel Yosua
 
4. daftar informasi publik (dip)
4. daftar informasi publik (dip)4. daftar informasi publik (dip)
4. daftar informasi publik (dip)~ gustulang
 
Standart operasional pelayanan publik
Standart operasional pelayanan publikStandart operasional pelayanan publik
Standart operasional pelayanan publikIdram M. Ladji
 
Proposal baru simdes 2014
Proposal baru simdes 2014Proposal baru simdes 2014
Proposal baru simdes 2014Al Gazali
 
Draft standar pelayanan minimal kesehatan 2015
Draft standar pelayanan minimal kesehatan 2015Draft standar pelayanan minimal kesehatan 2015
Draft standar pelayanan minimal kesehatan 2015Muh Saleh
 
Pedoman survei Kepuasan Masyarakat
Pedoman survei Kepuasan MasyarakatPedoman survei Kepuasan Masyarakat
Pedoman survei Kepuasan MasyarakatMuh Saleh
 
Kebijakan pelayanan publik slide
Kebijakan pelayanan publik  slideKebijakan pelayanan publik  slide
Kebijakan pelayanan publik slideMuhammad Khamdan
 
Keterbukaan Informasi Publik
Keterbukaan Informasi PublikKeterbukaan Informasi Publik
Keterbukaan Informasi PublikFKP2B Cikarang
 
Uu nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik
Uu nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publikUu nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik
Uu nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publikRaden Andriansyah Sastradjumena
 
UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi PublikUU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi PublikPenataan Ruang
 
survai kepuasan masyarakat januari 2021
survai kepuasan masyarakat januari 2021 survai kepuasan masyarakat januari 2021
survai kepuasan masyarakat januari 2021 Syahrul Ostid
 
Rancangan aktualisasi kegiatan
Rancangan aktualisasi kegiatanRancangan aktualisasi kegiatan
Rancangan aktualisasi kegiatanYulius Nugroho
 

La actualidad más candente (18)

Rktm ppid 2017
Rktm ppid 2017Rktm ppid 2017
Rktm ppid 2017
 
Pelayanan publik & e-government
Pelayanan publik & e-governmentPelayanan publik & e-government
Pelayanan publik & e-government
 
Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Publik
Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Pelayanan PublikPeraturan Daerah Jawa Timur Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Publik
Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Publik
 
Makalah Pelayanan publik
Makalah Pelayanan publikMakalah Pelayanan publik
Makalah Pelayanan publik
 
4. daftar informasi publik (dip)
4. daftar informasi publik (dip)4. daftar informasi publik (dip)
4. daftar informasi publik (dip)
 
Standart operasional pelayanan publik
Standart operasional pelayanan publikStandart operasional pelayanan publik
Standart operasional pelayanan publik
 
Proposal baru simdes 2014
Proposal baru simdes 2014Proposal baru simdes 2014
Proposal baru simdes 2014
 
Draft standar pelayanan minimal kesehatan 2015
Draft standar pelayanan minimal kesehatan 2015Draft standar pelayanan minimal kesehatan 2015
Draft standar pelayanan minimal kesehatan 2015
 
Pedoman survei Kepuasan Masyarakat
Pedoman survei Kepuasan MasyarakatPedoman survei Kepuasan Masyarakat
Pedoman survei Kepuasan Masyarakat
 
Kebijakan pelayanan publik slide
Kebijakan pelayanan publik  slideKebijakan pelayanan publik  slide
Kebijakan pelayanan publik slide
 
Keterbukaan Informasi Publik
Keterbukaan Informasi PublikKeterbukaan Informasi Publik
Keterbukaan Informasi Publik
 
Sosialisasi Pemilu 2009
Sosialisasi Pemilu 2009Sosialisasi Pemilu 2009
Sosialisasi Pemilu 2009
 
Uu nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik
Uu nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publikUu nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik
Uu nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik
 
Uu 14 tahun 2008
  Uu 14 tahun 2008  Uu 14 tahun 2008
Uu 14 tahun 2008
 
KAK Roadmap SPM Pendidikan
KAK Roadmap SPM PendidikanKAK Roadmap SPM Pendidikan
KAK Roadmap SPM Pendidikan
 
UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi PublikUU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
 
survai kepuasan masyarakat januari 2021
survai kepuasan masyarakat januari 2021 survai kepuasan masyarakat januari 2021
survai kepuasan masyarakat januari 2021
 
Rancangan aktualisasi kegiatan
Rancangan aktualisasi kegiatanRancangan aktualisasi kegiatan
Rancangan aktualisasi kegiatan
 

Similar a Laporan ppid 2019

Merri syafwardi, hapzi ali, sistem informasi sumber daya informasi, ut batam,...
Merri syafwardi, hapzi ali, sistem informasi sumber daya informasi, ut batam,...Merri syafwardi, hapzi ali, sistem informasi sumber daya informasi, ut batam,...
Merri syafwardi, hapzi ali, sistem informasi sumber daya informasi, ut batam,...merrisya
 
Laporan bagian ppi 2014 sept 2015
Laporan bagian ppi 2014 sept 2015Laporan bagian ppi 2014 sept 2015
Laporan bagian ppi 2014 sept 2015Fakhri Nurullah
 
KOMPETENSI PETUGAS.ppt
KOMPETENSI PETUGAS.pptKOMPETENSI PETUGAS.ppt
KOMPETENSI PETUGAS.pptMUJIANTOs
 
Presentasi PPID Utama Toraja Utara 2022_fix.pptx
Presentasi PPID Utama Toraja Utara 2022_fix.pptxPresentasi PPID Utama Toraja Utara 2022_fix.pptx
Presentasi PPID Utama Toraja Utara 2022_fix.pptxJohnErnest10
 
Materi Laporan Pengaduan Masyarakata Melalui Aplikasi SP4N -LAPOR
Materi Laporan Pengaduan Masyarakata Melalui Aplikasi SP4N -LAPORMateri Laporan Pengaduan Masyarakata Melalui Aplikasi SP4N -LAPOR
Materi Laporan Pengaduan Masyarakata Melalui Aplikasi SP4N -LAPORdrbaharudin14
 
Pengelolan-Informasi-Publik-dan-menyusun-DIP-di-PPID-salatiga-2019-.ppt
Pengelolan-Informasi-Publik-dan-menyusun-DIP-di-PPID-salatiga-2019-.pptPengelolan-Informasi-Publik-dan-menyusun-DIP-di-PPID-salatiga-2019-.ppt
Pengelolan-Informasi-Publik-dan-menyusun-DIP-di-PPID-salatiga-2019-.pptAdeMaruli2
 
bahan bpjs.docx
bahan bpjs.docxbahan bpjs.docx
bahan bpjs.docxDULHAJMM
 
bahan bpjs.docx
bahan bpjs.docxbahan bpjs.docx
bahan bpjs.docxDULHAJMM
 
Kerabat digital-marketing sistym-informasi-desa
Kerabat digital-marketing sistym-informasi-desaKerabat digital-marketing sistym-informasi-desa
Kerabat digital-marketing sistym-informasi-desaYohanes Guntur
 
2480-7198-1-PB.pdf
2480-7198-1-PB.pdf2480-7198-1-PB.pdf
2480-7198-1-PB.pdfRahmatR8
 
ppid.kebumenkab.go.id.100919-materi-paparan-disarsippus.pptx
ppid.kebumenkab.go.id.100919-materi-paparan-disarsippus.pptxppid.kebumenkab.go.id.100919-materi-paparan-disarsippus.pptx
ppid.kebumenkab.go.id.100919-materi-paparan-disarsippus.pptxAlexandermochammad
 
Roadmap Komisi Informasi Pusat
Roadmap Komisi Informasi PusatRoadmap Komisi Informasi Pusat
Roadmap Komisi Informasi PusatAksi SETAPAK
 
Tanya jawab-standar-layanan-informasi-publik-icel
Tanya jawab-standar-layanan-informasi-publik-icelTanya jawab-standar-layanan-informasi-publik-icel
Tanya jawab-standar-layanan-informasi-publik-iceltri-succes
 
Optimalisasi Komisi Informasi Pusat dalam rangka Penerapan Smart Government
Optimalisasi Komisi Informasi Pusat dalam rangka Penerapan Smart GovernmentOptimalisasi Komisi Informasi Pusat dalam rangka Penerapan Smart Government
Optimalisasi Komisi Informasi Pusat dalam rangka Penerapan Smart GovernmentDadang Solihin
 

Similar a Laporan ppid 2019 (20)

Laporan tahunan ppid 2020
Laporan tahunan ppid 2020Laporan tahunan ppid 2020
Laporan tahunan ppid 2020
 
Laporan ppid 2021.pdf
Laporan ppid 2021.pdfLaporan ppid 2021.pdf
Laporan ppid 2021.pdf
 
Merri syafwardi, hapzi ali, sistem informasi sumber daya informasi, ut batam,...
Merri syafwardi, hapzi ali, sistem informasi sumber daya informasi, ut batam,...Merri syafwardi, hapzi ali, sistem informasi sumber daya informasi, ut batam,...
Merri syafwardi, hapzi ali, sistem informasi sumber daya informasi, ut batam,...
 
bahan kabid 23 juli.pptx
bahan kabid 23 juli.pptxbahan kabid 23 juli.pptx
bahan kabid 23 juli.pptx
 
Laporan bagian ppi 2014 sept 2015
Laporan bagian ppi 2014 sept 2015Laporan bagian ppi 2014 sept 2015
Laporan bagian ppi 2014 sept 2015
 
KOMPETENSI PETUGAS.ppt
KOMPETENSI PETUGAS.pptKOMPETENSI PETUGAS.ppt
KOMPETENSI PETUGAS.ppt
 
Presentasi PPID Utama Toraja Utara 2022_fix.pptx
Presentasi PPID Utama Toraja Utara 2022_fix.pptxPresentasi PPID Utama Toraja Utara 2022_fix.pptx
Presentasi PPID Utama Toraja Utara 2022_fix.pptx
 
Presentasi kip forum anti korupsi 4 - a hamid dp
Presentasi kip   forum anti korupsi 4 - a hamid dpPresentasi kip   forum anti korupsi 4 - a hamid dp
Presentasi kip forum anti korupsi 4 - a hamid dp
 
Materi Laporan Pengaduan Masyarakata Melalui Aplikasi SP4N -LAPOR
Materi Laporan Pengaduan Masyarakata Melalui Aplikasi SP4N -LAPORMateri Laporan Pengaduan Masyarakata Melalui Aplikasi SP4N -LAPOR
Materi Laporan Pengaduan Masyarakata Melalui Aplikasi SP4N -LAPOR
 
PPID.ppt
PPID.pptPPID.ppt
PPID.ppt
 
Pengelolan-Informasi-Publik-dan-menyusun-DIP-di-PPID-salatiga-2019-.ppt
Pengelolan-Informasi-Publik-dan-menyusun-DIP-di-PPID-salatiga-2019-.pptPengelolan-Informasi-Publik-dan-menyusun-DIP-di-PPID-salatiga-2019-.ppt
Pengelolan-Informasi-Publik-dan-menyusun-DIP-di-PPID-salatiga-2019-.ppt
 
bahan bpjs.docx
bahan bpjs.docxbahan bpjs.docx
bahan bpjs.docx
 
bahan bpjs.docx
bahan bpjs.docxbahan bpjs.docx
bahan bpjs.docx
 
Kerabat digital-marketing sistym-informasi-desa
Kerabat digital-marketing sistym-informasi-desaKerabat digital-marketing sistym-informasi-desa
Kerabat digital-marketing sistym-informasi-desa
 
2480-7198-1-PB.pdf
2480-7198-1-PB.pdf2480-7198-1-PB.pdf
2480-7198-1-PB.pdf
 
ppid.kebumenkab.go.id.100919-materi-paparan-disarsippus.pptx
ppid.kebumenkab.go.id.100919-materi-paparan-disarsippus.pptxppid.kebumenkab.go.id.100919-materi-paparan-disarsippus.pptx
ppid.kebumenkab.go.id.100919-materi-paparan-disarsippus.pptx
 
Roadmap Komisi Informasi Pusat
Roadmap Komisi Informasi PusatRoadmap Komisi Informasi Pusat
Roadmap Komisi Informasi Pusat
 
Sistem hukum
Sistem hukumSistem hukum
Sistem hukum
 
Tanya jawab-standar-layanan-informasi-publik-icel
Tanya jawab-standar-layanan-informasi-publik-icelTanya jawab-standar-layanan-informasi-publik-icel
Tanya jawab-standar-layanan-informasi-publik-icel
 
Optimalisasi Komisi Informasi Pusat dalam rangka Penerapan Smart Government
Optimalisasi Komisi Informasi Pusat dalam rangka Penerapan Smart GovernmentOptimalisasi Komisi Informasi Pusat dalam rangka Penerapan Smart Government
Optimalisasi Komisi Informasi Pusat dalam rangka Penerapan Smart Government
 

Más de BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN SUMATERA SELATAN

Más de BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN SUMATERA SELATAN (20)

daftar-aset-2021.pdf
daftar-aset-2021.pdfdaftar-aset-2021.pdf
daftar-aset-2021.pdf
 
PENCEGAHAN COVID-19.pdf
PENCEGAHAN COVID-19.pdfPENCEGAHAN COVID-19.pdf
PENCEGAHAN COVID-19.pdf
 
MITIGASI BENCANA BANJIR.pdf
MITIGASI BENCANA BANJIR.pdfMITIGASI BENCANA BANJIR.pdf
MITIGASI BENCANA BANJIR.pdf
 
EVAKUASI GEMPA BUMI-SEBELUM.pdf
EVAKUASI GEMPA BUMI-SEBELUM.pdfEVAKUASI GEMPA BUMI-SEBELUM.pdf
EVAKUASI GEMPA BUMI-SEBELUM.pdf
 
Surat tugas Ka balai, Ka TU, Ka KSPP.pdf
Surat tugas Ka balai, Ka TU, Ka KSPP.pdfSurat tugas Ka balai, Ka TU, Ka KSPP.pdf
Surat tugas Ka balai, Ka TU, Ka KSPP.pdf
 
simak bmn.pdf
simak bmn.pdfsimak bmn.pdf
simak bmn.pdf
 
Laporan Keuangan 2021.pdf
Laporan Keuangan 2021.pdfLaporan Keuangan 2021.pdf
Laporan Keuangan 2021.pdf
 
NOTULENSI RAPAT MARET-JUNI 2022.pdf
NOTULENSI RAPAT MARET-JUNI 2022.pdfNOTULENSI RAPAT MARET-JUNI 2022.pdf
NOTULENSI RAPAT MARET-JUNI 2022.pdf
 
NOTULENSI RAPAT JUL-OK 2022.pdf
NOTULENSI RAPAT JUL-OK 2022.pdfNOTULENSI RAPAT JUL-OK 2022.pdf
NOTULENSI RAPAT JUL-OK 2022.pdf
 
SURAT PERNYATAAN LELANG.pdf
SURAT PERNYATAAN LELANG.pdfSURAT PERNYATAAN LELANG.pdf
SURAT PERNYATAAN LELANG.pdf
 
RealisasiAnggarantw2 2021.pdf
RealisasiAnggarantw2 2021.pdfRealisasiAnggarantw2 2021.pdf
RealisasiAnggarantw2 2021.pdf
 
RealisasiAnggarantw1 2022.pdf
RealisasiAnggarantw1 2022.pdfRealisasiAnggarantw1 2022.pdf
RealisasiAnggarantw1 2022.pdf
 
STATISTIK LAP KEU 2022.pdf
STATISTIK LAP KEU 2022.pdfSTATISTIK LAP KEU 2022.pdf
STATISTIK LAP KEU 2022.pdf
 
REKAP KEPEGAWAIAN 2022.pdf
REKAP KEPEGAWAIAN 2022.pdfREKAP KEPEGAWAIAN 2022.pdf
REKAP KEPEGAWAIAN 2022.pdf
 
JUMLAH PEGAWAI 2015-2021.pdf
JUMLAH PEGAWAI 2015-2021.pdfJUMLAH PEGAWAI 2015-2021.pdf
JUMLAH PEGAWAI 2015-2021.pdf
 
Agenda KEG INSTANSI.pdf
Agenda KEG INSTANSI.pdfAgenda KEG INSTANSI.pdf
Agenda KEG INSTANSI.pdf
 
SURAT KELUAR DAN MASUK.pdf
SURAT KELUAR DAN MASUK.pdfSURAT KELUAR DAN MASUK.pdf
SURAT KELUAR DAN MASUK.pdf
 
Daftar Rancangan Peraturan.pdf
Daftar Rancangan Peraturan.pdfDaftar Rancangan Peraturan.pdf
Daftar Rancangan Peraturan.pdf
 
SE Larangan Mudik.pdf
SE Larangan Mudik.pdfSE Larangan Mudik.pdf
SE Larangan Mudik.pdf
 
SE Sekjen Nomor 1829 tentang penyesuaian sistem kerja ASN dalam New Normal (3...
SE Sekjen Nomor 1829 tentang penyesuaian sistem kerja ASN dalam New Normal (3...SE Sekjen Nomor 1829 tentang penyesuaian sistem kerja ASN dalam New Normal (3...
SE Sekjen Nomor 1829 tentang penyesuaian sistem kerja ASN dalam New Normal (3...
 

Último

evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukumbrunojahur
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 

Último (13)

evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 

Laporan ppid 2019

  • 1. 1 LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BPTP SUMSEL TAHUN 2019
  • 2. 2 I. PENDAHULUAN Akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam setiap penentuan kebijakan serta modernisasi teknologi informasi komunikasi merupakan syarat tercapainya good governance. Tak terkecuali Kementerian Pertanian sebagai Badan Publik, menjadikan transparasnsi sebagai simbol keberhasilan dan kesuksesan. Apalagi dengan dikeluarkannya UU NO, 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang merupakan sarana pengawasan dari publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik dalam memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. terkecuali Kementerian Pertanian sebagai Badan Publik, menjadikan transparasnsi sebagai simbol keberhasilan dan kesuksesan. Apalagi dengan dikeluarkannya UU NO, 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang merupakan sarana pengawasan dari publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik dalam memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. BPTP Sumatera Selatan sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Pertanian yang juga merupakan badan publik, wajib mengikuti UU KIP ini. Salah satunya adalah dengan melakukan pelayanan publik serta memberikan informasi secara terbuka kepada pengguna informasi kecuali informasi yang dikecualikan. Pelaksanaan UU KIP ini diimplementasikan dengan kegiatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi, dengan pelaksananya adalah pejabat pengelola informasi dan dokumentasi sebagai PPID Pelaksana UPT dari Kementerian Pertanian. I. JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK • Pemohon Informasi Publik Pemohon Informasi Publik BPTP Balitbangtan Sumsel berasal dari berbagai kalangan, yang terbanyak adalah Peneliti dan Penyuluh, kemudian mahasiswa,siswa dan petani. Tahun 2019 terhitung ada 130 permohonan Informasi publik yang datang langsung ke BPTP Sumsel sebagian besar berasal dari mahasiswa, petugas Penyuluh Pertanian. Informasi dibutuhkan untuk literature dan bahan penyuluhan kepada petani. • Pemohon Informasi Publik Informasi Publik dalam bentuk pemberitahuan telah dilakukan oleh PPID BPTP Sumsel baik melalui media on-line maupun secara langsung. Jumlah pemohon yang terlayani
  • 3. 3 melalui pemberitahuan via email dan media on-line lainnya adalah sebanyak 25 pemohon. Informasi yang di beritahukan adalah tentang kerjasama antar instansi serta permohonan narasumber. • Penolakan dan Penerimaan Layanan. Sepanjang tahun 2019 tidak terjadi sengketa informasi public , semua permintaan dapat di penuhi oleh BPTP Balitbangtan Sumsel sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada undang-Undang no 14. Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public dan ketentun turunannya. Jumlah pemohon informasi publik di BPTPS Sumatera Selatan diklasifikasikan berdasaran : 1. Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Media Yang Digunakan Permohonan Informasi publik di BPTP Sumsel dapat dikelompokkan berdasarkan media yang digunakan untuk melaksanakan Informasi publik dengan rincian antara lain, melalui Silayan on-line belum ada, Email sebanyak 5 orang, Whatsapp 19 orang, Telepone 23 orang, SMS belum ada,surat 6 orang, On Visit 37 orang. Gambar 1. Pengelompokan Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Media Yang di Gunakan 2. Permohonan berdasarkan Kategori Permohonan 42 35 0 19 29 5
  • 4. 4 Berdasarkan kategori permohonan permohonan informasi publik ke BPTP Sumsel di kelompokkan menjadi 2 Kategori yaitu permohonan dari Swasta sebanyak 37 orang, dari Institusi pemerintah sebanyak 45 orang, dan dari organisasi masyarakat sebanyak 48 orang. Persentasenya secara lebih rinci dapat disimak pada Gambar berikut. Gambar 2. Pengelompokan Pemohon Informasi berdasarkan Kategori Permohonan 3. Jumlah Pemohon Informasi Berdasarkan Usia Pemohon informasi publik ke BPTP Sumsel di kelompokkan menjadi beberapa kategori usia kategori antara lain kategori umur 21-30 tahun sebanyak 37 orang, 31-40 tahun 39 orang, 41-50 tahun 35 orang dan 51-60 tahun 19 orang. Persentasenya secara lebih rinci dapat disimak pada gambar grafik berikut. 37 SWASTA 45 48 INSTITUSI PEMERINTAH ORGANISASI MASYARAKAT Gambar 3. Pengelompokan Pemohon Informasi Publik berdasarkan Usia
  • 5. 5 4. Jumlah pemohon berdasarkan Latar Belakang Pekerjaan Berdasarkan latar belakang usia pemohon informasi di BPTP Sumsel sebagian besar adalah Mahasiswa 42 orang, Petani 12 orang, PNS 48 orang, Wiraswasta 18 orang, Pegawai Swasta 10 orang,. Gambar 4. Pengelompokan Pemohon Informasi Publik berdasarkan Latar Belakang Pekerjaan 4. Jumlah Pemohon Informasi Berdasarkan Jenis Kelamin Berdasarkan jenis kelaminnya peohon informasi ke BPTP Sumsel terbanyak adalah Perempuan yaitu sebanyak 30 orang dan laki-laki sebanyak 41 orang. Gambar 5. Pengelompokan Pemohon Informasi Publik berdasarkan Jenis Kelamin 5. Jumlah Pemohon Berdasarkan Tujuan Permohonan Berdasarkan tujuannya Informasi yang dimohon sebagian besar untuk tujuan mengikuti seminar yaitu sebanyak 37 orang, untuk tujuan Kerjasama penelitian sebanyak 18 orang, permohonan bantuan bibit 25 orang, konsultasi sebanyak 29 orang dan permohonan materi penyuluhan 21 orang. Mahasiswa Petani PNS Wiraswata Pegawai Swasta 42 12 48 18 10 37 53
  • 6. 6 III. MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN Motto : “Kami Melayani Dengan cepat,Akurat dan Bertanggungjawab “ Maklumat Pelayanan : “Dengan Ini Kami Menyatakan Sanggup Melakukan Pelayanan Sesuai dengan Standar Pelayanan yang Telah Ditetapkan, Apabila Tidak Menepati Janji Kami Siap Menerima Sanksi Sesuai Dengan Undang-Undang Yang Berlaku” IV. GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BPTP SUMSEL Sehubungan dengan tugas PPID Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sebagai PPID Pelaksana UPT dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik dengan menyediakan sarana, prasarana, fasilitas berupa desk layanan informasi Publik, Layanan Informasi publik melalui website, whatsapp, telephone dan Email. serta menetapkan waktu layanan informasi. 1. Sarana dan Prasarana a. Counter Layanan Informasi Publik BPTP Sumsel Untuk memenuhi dan melayani hak publik dalam mendapatkan informasi. PPID BPTP Sumsel telah menyediakan Counter Layanan Informasi Publik. Counter Informasi Publik menyediakan form layanan dan Dokumen-dokumen informasi publik dalam bentuk tercetak. Pemohon yang datang untuk mengajukan permohonan Informasi Publik diterima terlebih dahulu di Counter Layanan Informasi Publik. Gambar 6. Counter Layanan Informasi Publik PPID BPTP Sumsel
  • 7. 7 Gambar 7. Alur Permohonan Informasi Publik PPID BPTP Sumsel Gambar 8. Maklumat Pelayanan PPID BPTP Sumsel Gambar 9. Ruang Tunggu PPID BPTP Sumsel
  • 8. 8 b. Layanan On-line Informasi Publik BPTP Sumsel selain bisa diperoleh dengan datang langsung ke BPTP Sumsel juga dapat di akses melalui media on-line antara lain Website BPTP Sumsel dengan alamat www.sumsel.litbang.pertanian.go.id pada menu Informasi Publik. Selain itu Informasi bisa diperoleh via email dengan alamat bptp- sumsel@litbang.pertanian.go.id atau telepon ke (0711) 410155 V. PROGRAM KERJA PPID BPTP SUMSEL Program Kerja Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPTP Sumsel adalah Mendokumentasikan setiap data-data yang telah disusun dalam Daftar Informasi Publik memberikan layanan Informasi kepada publik secara terbuka dan transparan. Baik melalui media on-line, maupun on-Visit. Secara berkala, setiap enam bulan sekali melakukan peningkatan kapasitas SDM petugas layanan Informasi publik. 1. Daftar Informasi Publik Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumsel sesuai yang diamanatkan Undang- undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah menyusun daftar Informasi Publik. Daftar Informasi Publik yang ditetapkan di golongkan menjadi tiga kriteria yaitu, 1) Informasi dan dokumen yang dibuka Merupakan Informasi yang dibuka untuk publik dan langsung bisa diakses melalui media website BPTP Sumsel a. Laporan Tahunan BPTP Sumsel, b. Laporan Keuangan, c. DIPA d. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM), e. Standar Pelayanan Publik f. Lakip g. Publikasi Hasil-hasil Pengkajian
  • 9. 9 2) Informasi dan dokumen yang dimohon, Merupakan daftar Informasi yang apabila diperlukan oleh pemohon informasi diwajibkan terlebih dahulu mengisi Form Permohonan Informasi publik. Yang termasuk Daftar Informasi yang diminta antara lain, a. Laporan Tahunan kegiatan, b. Dokumen Surat Masuk dan Surat keluar, c. Dokumen terkait Kerjasama, d. Dokumen Keuangan. 3) Informasi dan dokumen yang dirahasiakan Merupakan daftar Informasi yang dirahasiakan dan tidak dibuka untuk publik. Yang termasuk daftar dokumen yang dirahasikan adalah a. Dokumen terkait data pengkajian yang belum selesai, b. Data pribadi pegawai yang bersifat rahasia. 2. Jam Kerja Layanan Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi PPID menetapkan waktu pemberian Pelayanan Informasi Publik. Di Balai PengkajianTeknologi Pertanian (BPTP) Sumsel dan penyelenggaraan pelayanan informasi publik dilaksanakan pada hari kerja Senin sampai dengan Jumat. Hari Senin sampai dengan hari Kamis dari jam - Pagi 08.00 – 16.00 Wib - Istirahat 12.00 – 13.00 Wib Hari Jumat - 08.00 – 16.30 Wib - Istirahat 11.30 – 13.00 Wib
  • 10. 10 VI. SDM DAN ANGGARAN PPID Dalam melaksanakan pelayanan informasi publik secara lansung kepada pemohon/pengguna informasi publik ditugaskan seorang petugas informasi pada Counter layanan informasi sedangkan untuk layanan melalui media On-line ditugaskan seorang petugas pengelola website. Petugas yang ditugaskan sesuai dengan kompentensi masing-masing terkait dengan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi. Mengarsipkan data-data pemohon informasi untuk menghindari atau mencegah terjadinya sengketa informasi dikemudian hari dengan pengguna informasi publik. VII. SDM DAN ANGGARAN PPID BPTP Sumsel Tahun 2017 telah memiliki anggaran tersendiri. Dalam pelaksanaannya PPID BPTP Sumsel berada dibawah kegiatan Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian (KSPP), sebagai salah satu pelaksana layanan yaitu layanan Informasi dan konsultasi publik. VIII.PENUTUP Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPTP Sumsel Tahun 2017 telah Berjalan cukup Baik. Layanan Informasi telah mengeluarkan informasi kepada 71 orang pemohon. Pemohon besar berasal dari berbagai kalangan yaitu Peneliti, Penyuluh, Mahasiswa dan Petani. Informasi secara lengkap umum telah diungah pada situs website BPTP Sumsel meliputi Laporan Tahunan BPTP Sumsel, Laporan Keuangan, DIPA, RAKL, Indek Kepuasan Masyarakat (IKM), Lakip, Standar Pelayanan Publik dan Publikasi Hasil-hasil Pengkajian. Di Dalam Pelaksanaanyna masih ada Kekurangan dan Hambatan Dalam Menjalankan Pengelolaan Informasi dan dan Dokumentasi adalah belum banyak pemohon informasi melalui via email dan telephone. Hal ini disebabkan karena pemohon lebih memilih datang langsung ke BPTP Bali untuk memperoleh Informasi dan dokumentasi
  • 11. 11 yang dibutuhkan. Selain itu Permintaan informasi public yang masuk melalui PPID BPTP Balitbangtan Sumsel terutama untuk jenis informasi atas dasar permintaan yang sangat beragam dan tidak bisa diprediksi, sehingga masih sangat tergantung dari kecepatan suplai data dan informasi dari unit kerja. Kedepan akan dilakukan Optimalisasi peran media on-line (Website dan media Social) dalam menginformasikan prosedur permohonan informasi via email kepada publik. Sehingga pemohon informasi merasa lebih mudah melakukan permohonan informasi via email. Selain itu juga meningkatkan koordinasi dengan unit kerja penghasil informasi agar dapat mempercepat dalam merespon dan dapat segera memberikan permintaan informasi public ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mengingat waktu yang sangat terbatas untuk disampaikan kepada pemohon informasi public.
  • 12. PENGOLAHAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) SEMESTER I 2019 Unit Kerja : BPTP Sumsel Alamat : Jl. KOL. H. Burlian No Jawaban P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 1 3 3 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 5 3 4 3 4 4 3 3 3 3 6 4 3 4 4 4 3 3 3 3 7 4 3 3 4 3 3 3 3 3 8 3 4 4 3 3 3 3 3 4 9 4 3 3 4 3 3 4 3 4 10 3 4 3 4 3 4 4 3 4 11 3 4 3 3 3 3 3 3 3 12 3 3 4 3 3 3 3 3 3 13 3 3 3 4 4 3 3 4 3 14 4 3 3 3 4 3 3 4 4 15 3 4 3 4 4 3 3 4 3 16 3 4 4 3 3 3 4 3 3 17 3 4 3 4 4 3 3 3 3 18 4 4 3 3 4 3 4 4 3 19 3 3 3 3 3 3 3 4 3 20 3 3 3 3 4 3 3 3 3 21 3 3 4 4 3 3 3 3 3 22 4 3 3 4 3 3 3 3 3 23 3 3 3 4 3 3 4 4 3 24 3 3 3 3 3 4 3 3 4 25 3 3 4 3 3 3 3 3 3 26 4 3 4 3 3 4 4 3 3 27 3 3 4 3 3 3 3 4 4 28 3 3 4 3 3 3 3 3 4 29 3 3 3 4 3 3 4 4 4 30 4 3 3 2 4 3 4 3 4 31 3 3 3 3 3 3 3 3 3 32 3 3 3 4 4 3 3 3 3 33 4 4 4 3 4 3 3 3 4
  • 13. 34 3 4 4 3 4 3 3 4 3 35 3 4 4 3 3 3 3 4 3 36 3 3 4 4 3 4 4 3 3 37 4 3 3 3 3 3 3 3 4 38 3 4 4 3 3 3 4 4 3 39 4 3 3 4 4 3 3 3 4 40 3 4 3 3 3 3 3 4 3 Jumlah Nilai Per Unsur 131 133 137 134 134 125 131 133 133 Nilai Rata-Rata Per Unsur 3.275 3.325 3.425 3.350 3.350 3.125 3.275 3.325 3.325 Nilai Rata-Rata Tertimbang Per Unsur 0.360 0.366 0.377 0.369 0.369 0.344 0.360 0.366 0.366 Nilai SKM Unit Pelayanan 81.881 Keterangan a. Nilai IKM : 81.881 b. Mutu Layanan : Baik (Interval mutu pelayanan 76.61 - 88.30) c. Kinerja Unit Pelayanan : BAIK Rekapitulasi Jumlah dan Jenis Stakeholder Petani PNS/TNI/Polri Pegawai Swasta Wiraswasta/ Usahawan Pelajar/Mahasiswa Lainnya laki-laki Perempuan 14 260 3 5 0 32 Upaya perbaiakan untuk unsur yang nilainya kurang : Unsur keenam yaitu Kemampuan Petugas 3,125 yang berarti nilai unsur ini di atas rata-rata sehingga masih tergolong baik. Meskipun demikian, unsur ini tetap akan diperbaiki dan dipacu untuk meningkatkan kepuasan konsumen dengan cara memberikan pelatihan kepada petugas. Meskipun demikian unit layanan Nilai IKM 81,950 yang berarti nilai unsur ini masih tergolong BAIK 04 Juli 2019 Penanggung Jawab,
  • 14. drh. AULIA EVI SUSANTI, M.Sc 198304022008012000 PENGOLAHAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) SEMESTER I 2019 Unit Kerja : BPTP Sumsel Alamat : Jl. KOL. H. Burlian No Jawaban P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 5 3 3 3 3 3 4 3 3 4 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 7 3 4 4 3 3 4 4 3 3 8 4 4 4 4 4 3 4 4 4 9 4 3 4 3 4 3 4 4 3 10 3 4 3 4 4 3 4 3 4 11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 12 3 3 3 4 4 4 3 3 4 13 4 4 4 4 4 3 4 4 3 14 3 3 3 3 3 3 3 4 4 15 3 4 3 3 3 4 3 4 3 16 3 4 4 3 3 3 3 3 3 17 3 4 3 4 3 4 3 3 3 18 4 4 3 3 3 4 3 4 3 19 3 3 3 3 4 3 3 4 3 20 3 3 3 3 3 4 3 3 3 21 3 3 4 4 3 3 3 3 3 22 4 3 3 4 3 3 3 3 3 23 3 3 3 4 3 3 4 4 3 24 3 3 3 3 4 3 3 3 4 25 3 3 4 3 4 3 4 3 3 26 4 3 4 3 3 3 4 3 3 27 3 3 4 3 3 3 3 4 4 28 3 3 4 3 4 3 3 3 4 29 3 3 3 4 3 3 4 4 4 30 4 3 3 2 3 4 4 3 4 31 3 3 3 3 4 3 3 3 3 32 3 3 3 4 3 3 3 3 3
  • 15. 33 4 4 4 3 3 4 4 3 4 34 3 4 4 3 4 3 3 4 3 35 3 4 4 3 3 3 3 4 3 36 3 3 4 4 4 3 4 3 3 37 4 3 4 3 4 4 4 3 3 38 3 3 4 3 4 3 3 4 3 39 4 4 3 4 3 3 4 3 3 40 3 4 3 3 3 3 3 4 3 41 4 3 3 3 4 4 4 4 3 42 4 4 3 4 4 3 4 4 4 43 3 3 3 3 3 4 3 3 3 44 4 4 4 4 4 3 4 4 4 45 4 4 4 3 4 3 4 4 3 46 4 4 4 3 4 4 3 4 3 47 4 4 4 3 4 4 3 4 3 48 4 4 4 4 4 3 4 4 4 49 4 4 4 3 3 3 4 4 4 50 4 4 4 4 3 4 4 4 4 51 3 3 3 4 4 3 4 4 3 52 4 3 3 1 4 3 1 3 2 53 3 3 3 3 3 3 4 4 3 54 4 3 4 3 3 3 3 4 3 55 3 3 3 3 3 3 4 3 3 56 4 4 4 3 4 4 4 4 3 57 4 4 4 3 4 3 4 4 4 58 4 4 4 4 4 3 3 4 4 59 3 3 3 3 3 3 4 4 3 60 3 3 3 3 3 3 3 3 3 61 2 3 3 3 3 3 4 4 3 62 4 3 4 3 4 3 3 3 4 63 4 4 3 4 4 4 4 4 4 64 3 3 3 3 3 3 3 3 3 65 3 3 3 2 3 3 3 3 3 66 3 3 3 3 3 3 3 3 3 67 2 2 3 1 3 3 4 4 3 68 3 4 4 4 3 3 3 4 4 69 3 3 3 2 3 3 3 3 3 70 3 3 3 3 3 3 3 3 3 71 4 4 4 3 3 3 3 4 4 72 4 4 4 4 4 3 4 4 4 73 3 4 4 4 4 3 3 4 3
  • 16. 74 3 4 4 3 3 4 4 4 4 75 3 3 3 3 3 3 4 3 4 76 3 4 4 3 3 3 4 3 4 77 4 4 4 4 4 3 4 4 3 78 3 3 3 3 3 3 3 3 3 79 3 3 3 3 3 3 3 3 3 80 4 4 4 4 3 3 4 4 4 81 3 3 3 3 3 3 3 3 3 82 3 3 4 3 4 3 3 4 3 83 3 4 4 3 3 3 4 4 4 84 3 4 3 4 3 3 4 3 4 85 3 4 4 3 3 3 3 3 4 86 4 4 3 4 4 3 3 4 3 87 3 3 4 3 3 3 4 3 3 88 4 3 3 3 4 3 3 3 3 89 4 4 4 4 3 3 4 4 4 90 3 3 3 3 4 3 3 3 4 Jumlah Nilai Per Unsur 302 307 309 290 307 289 308 314 301 Nilai Rata- Rata Per Unsur 3.36 3.41 3.43 3.22 3.41 3.21 3.42 3.49 3.34 Nilai Rata- Rata Tertimbang Per Unsur 0.37 0.38 0.38 0.35 0.38 0.35 0.38 0.38 0.37 Nilai SKM Unit Pelayanan 83.33 Keterangan a. Nilai IKM 83.33 b. Mutu Layanan Baik (Interval mutu pelayanan 76.61 - 88.30) c. Kinerja Unit Pelayanan Baik Rekapitulasi Jumlah dan Jenis Stakeholder Peta ni PNS/TNI/Po lri Pegaw ai Swasta Wiraswast a/ Usahawan Pelajar/Mahasis wa Lainny a laki- laki Perempu an 37 5312 45 5 18 10
  • 17. Upaya perbaiakan untuk unsur yang nilainya kurang : Unsur keenam yaitu Kemampuan Petugas 3.21 yang berarti nilai unsur ini di atas rata-rata sehingga masih tergolong baik. Meskipun demikian, unsur ini tetap akan diperbaiki dan dipacu untuk meningkatkan kepuasan konsumen dengan cara memberikan pelatihan kepada petugas. Meskipun demikian unit layanan Nilai IKM 82,33 yang berarti nilai unsur ini masih tergolong BAIK 04 Januari 2020 Penanggung Jawab, SIDIQ HANAPI, S.P. 198002222009121001