SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 3
Descargar para leer sin conexión
BADAN KE NEGARA
Kepada
Yth. 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
3. Para Kepala Kantor Regional I s.d. XIV BKN;
4. Para Pejabat Administrator;
5. Para Kepala Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian
Kompetensi Pegawai ASN;
6. Para Pejabat Pengawas; dan
7 . Para Pegawai,
di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara
SURAT EDARAN
NOMOR 3/Sp lrrrl2O2O
TENTANG
PERUBNIAN ATAS
SURAT EDARAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 2/SE lrrrl2o/20 TENTANG PENCEGAHAN
PEI{YEBARAN COROJVA WRUS DISDASE (COVID-191
BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAUTNAN NDGARA
Mencermati perkembangan penyebaran COVID-l9 yang semakin meluas
dan untuk menghambat penyebaran virus tersebut, serta sejalan dengan
langkah untuk memprioritaskan kesehatan dan keselamatan pegawai, perlu
mengubah ketentuan dalam Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian
Negara Nomor 2 I SE IIII I 2O2O tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus
Disease (COVID- 19) bagi Pegawai di Lingkungan Badan Kepegawaian
Negara. Beberapa ketentuan yang diubah sebagai berikut:
1.
-2-
Ketentuan angka 5 huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
b. Protokol Pelayanan Publik
1) Membatasi seluruh kegiatan perkantoran dalam jangka waktu
tertentu kecuali kegiatan yang terkait dengan:
a) pelayanan protokol;
b) pelayanan kesehatan;
c) pelayanan persuratan;
d) pengamanan;
e) teknisi;
0 pengemudi;
g) pelayanan kebersihan; danlatau
sesuai kebutuhan.
2l Pegawai yang tidak terlibat dalam kegiatan perkantoran
sebagaimana tersebut pada angka 1) diwajibkan untuk bekerja
di rumah dan tidak melakukan kegiatan di luar rumah.
Ketentuan angka 5 huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
c. Kinerja Pegawai
1) Keterwakilan pegawai yang bertugas pada unit kerja yang terkait
dengan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 5 hururf b
angka 1) diatur dengan komposisi IOo/o (sepuluh persen) bekerja
di kantor dan 90% (sembilan puluh persen) bekerja di rumah.
2l Keterwakilan pegawai sebagaimana dimaksud pada angka 1)
untuk pegawai yang bekerja di rumah dengan
mempertimbangkan pegawai yang:
a) berusia 50 (lima puluh) tahun ke atas;
b) menggunakan transportasi umum; dan
c) bertempat tinggal di luar wilayah provinsi.
3) Pegawai yang bertugas selain pada unit kerja yang terkait
dengan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b
angka 1) dapat sepenuhnya melaksanakan pekerjaan dari
rumah.
2.
-3-
Penetapan keterwakilan pegawai sebagaimana dimaksud pada
angka 1) bagi unit kerja di lingkungan Kantor Pusat BKN diatur
oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya sesuai kewenangannya
masing-masing dan di lingkungan Kantor Regional BKN diatur
oleh masing-masing Kepala Kantor Regional BKN dengan
mempertimbangkan kebijakan pemerintah daerah setempat.
Bagi pegawai yang bekerja di rumah agar melaksanakan
kegiatan dengan berpedoman pada panduan kinerja
sebagaimana dimaksud dalam tutorial work from home, yang
dapat diakses melalur link: bit.ly/ PEDOMANWFHBKN.
Pegawai yang bekerja di kantor dan di rumah berhak
mendapatkan pembayaran tunjangan kineda.
Pegawai diwajibkan mengikuti perkembangan kebijakan yang
ditetapkan pimpinan terkait pencegahan penyebaran COVID- 19.
Bagi pegawai yang saat ini melaksanakan tugas belajar di luar
negeri yang terdampak penyebaran COVID-l9 agar mengikuti
ketentuan yang berlaku di negara tersebut dan terus
berkoordinasi dengan pejabat yang berwenang pada kantor
perwakilan RI di luar negeri.
3. Penutup
Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai kebutuhan. Demikian
Surat Edaran ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan
sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2I Maret 2O2O
KEPALA
EGAWAIAN NEGARA,
4l
s)
6)
7l
8)
e
WIBISANA

Más contenido relacionado

Similar a BKN Atur Kerja Jarak di Rumah

Bahan asdep standarisasi jabatan sosialisasi permenpan 13 2014 surabaya 26 ju...
Bahan asdep standarisasi jabatan sosialisasi permenpan 13 2014 surabaya 26 ju...Bahan asdep standarisasi jabatan sosialisasi permenpan 13 2014 surabaya 26 ju...
Bahan asdep standarisasi jabatan sosialisasi permenpan 13 2014 surabaya 26 ju...Mohammad Subhan
 
Pengumuman Seleksi CPNS Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Ke...
Pengumuman Seleksi CPNS Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Ke...Pengumuman Seleksi CPNS Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Ke...
Pengumuman Seleksi CPNS Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Ke...Irfan Afandi
 
Peraturan Gubernur (Pergub) No. 33 tahun 2020
Peraturan Gubernur (Pergub) No. 33 tahun 2020Peraturan Gubernur (Pergub) No. 33 tahun 2020
Peraturan Gubernur (Pergub) No. 33 tahun 2020Legal Akses
 
PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA NOMOR 33 TAHUN 2020
PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA NOMOR 33 TAHUN 2020PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA NOMOR 33 TAHUN 2020
PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA NOMOR 33 TAHUN 2020Bastaman Kusumadewa
 
Pergub No. 33 Tahun 2020
Pergub No. 33 Tahun 2020Pergub No. 33 Tahun 2020
Pergub No. 33 Tahun 2020Iqbal Maulana
 
Pergub DKI Jakarta No 33 Tahun 2020 (1)
Pergub DKI Jakarta No 33 Tahun 2020 (1)Pergub DKI Jakarta No 33 Tahun 2020 (1)
Pergub DKI Jakarta No 33 Tahun 2020 (1)Agaton Kenshanahan
 
Pengumuman pelaksanaan skb cpns kabupaten kupang 2021
Pengumuman pelaksanaan skb cpns kabupaten kupang 2021Pengumuman pelaksanaan skb cpns kabupaten kupang 2021
Pengumuman pelaksanaan skb cpns kabupaten kupang 2021adhysoon
 
Permendagri 72-2020 perubahan kedua permendagri 112 tahun 2014
Permendagri 72-2020 perubahan kedua permendagri 112 tahun 2014Permendagri 72-2020 perubahan kedua permendagri 112 tahun 2014
Permendagri 72-2020 perubahan kedua permendagri 112 tahun 2014ssuser394660
 
MATERI TKA juli 2022.pptx
MATERI TKA juli 2022.pptxMATERI TKA juli 2022.pptx
MATERI TKA juli 2022.pptxrekkyprasetio1
 
69 pmk.02-2018per
69 pmk.02-2018per69 pmk.02-2018per
69 pmk.02-2018pertaufikplus2
 
NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL
NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONALNOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL
NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONALtemanna #LABEDDU
 
se mendagri covid-19_pembentukan_gugus_tugas
se mendagri covid-19_pembentukan_gugus_tugasse mendagri covid-19_pembentukan_gugus_tugas
se mendagri covid-19_pembentukan_gugus_tugasWeb Master
 
SE 12 Tahun 2021
SE 12 Tahun 2021SE 12 Tahun 2021
SE 12 Tahun 2021CIkumparan
 
SALINAN INMENDAGRI NOMOR 50 TAHUN 2022 TTG PPKM JAWA BALI.pdf
SALINAN INMENDAGRI NOMOR 50 TAHUN 2022 TTG PPKM JAWA BALI.pdfSALINAN INMENDAGRI NOMOR 50 TAHUN 2022 TTG PPKM JAWA BALI.pdf
SALINAN INMENDAGRI NOMOR 50 TAHUN 2022 TTG PPKM JAWA BALI.pdfCIkumparan
 
Pemumuman kemenkumham prov kalteng 2017
Pemumuman kemenkumham prov kalteng 2017Pemumuman kemenkumham prov kalteng 2017
Pemumuman kemenkumham prov kalteng 2017Khoirul abadi
 
Perjadin 01202jhhhhhhhhhhhhhhhhhh4 V1.pptx
Perjadin 01202jhhhhhhhhhhhhhhhhhh4 V1.pptxPerjadin 01202jhhhhhhhhhhhhhhhhhh4 V1.pptx
Perjadin 01202jhhhhhhhhhhhhhhhhhh4 V1.pptxRenolFahlevi
 
Permenpan nomor 5 tahun 2018
Permenpan nomor 5 tahun 2018Permenpan nomor 5 tahun 2018
Permenpan nomor 5 tahun 2018Evi Harini
 

Similar a BKN Atur Kerja Jarak di Rumah (20)

Bahan asdep standarisasi jabatan sosialisasi permenpan 13 2014 surabaya 26 ju...
Bahan asdep standarisasi jabatan sosialisasi permenpan 13 2014 surabaya 26 ju...Bahan asdep standarisasi jabatan sosialisasi permenpan 13 2014 surabaya 26 ju...
Bahan asdep standarisasi jabatan sosialisasi permenpan 13 2014 surabaya 26 ju...
 
Pengumuman Seleksi CPNS Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Ke...
Pengumuman Seleksi CPNS Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Ke...Pengumuman Seleksi CPNS Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Ke...
Pengumuman Seleksi CPNS Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Ke...
 
Peraturan Gubernur (Pergub) No. 33 tahun 2020
Peraturan Gubernur (Pergub) No. 33 tahun 2020Peraturan Gubernur (Pergub) No. 33 tahun 2020
Peraturan Gubernur (Pergub) No. 33 tahun 2020
 
PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA NOMOR 33 TAHUN 2020
PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA NOMOR 33 TAHUN 2020PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA NOMOR 33 TAHUN 2020
PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA NOMOR 33 TAHUN 2020
 
Pergub No. 33 Tahun 2020
Pergub No. 33 Tahun 2020Pergub No. 33 Tahun 2020
Pergub No. 33 Tahun 2020
 
Pergub DKI Jakarta No 33 Tahun 2020 (1)
Pergub DKI Jakarta No 33 Tahun 2020 (1)Pergub DKI Jakarta No 33 Tahun 2020 (1)
Pergub DKI Jakarta No 33 Tahun 2020 (1)
 
Pengumuman pelaksanaan skb cpns kabupaten kupang 2021
Pengumuman pelaksanaan skb cpns kabupaten kupang 2021Pengumuman pelaksanaan skb cpns kabupaten kupang 2021
Pengumuman pelaksanaan skb cpns kabupaten kupang 2021
 
Permendagri 72-2020 perubahan kedua permendagri 112 tahun 2014
Permendagri 72-2020 perubahan kedua permendagri 112 tahun 2014Permendagri 72-2020 perubahan kedua permendagri 112 tahun 2014
Permendagri 72-2020 perubahan kedua permendagri 112 tahun 2014
 
MATERI TKA juli 2022.pptx
MATERI TKA juli 2022.pptxMATERI TKA juli 2022.pptx
MATERI TKA juli 2022.pptx
 
69 pmk.02-2018per
69 pmk.02-2018per69 pmk.02-2018per
69 pmk.02-2018per
 
NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL
NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONALNOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL
NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL
 
se mendagri covid-19_pembentukan_gugus_tugas
se mendagri covid-19_pembentukan_gugus_tugasse mendagri covid-19_pembentukan_gugus_tugas
se mendagri covid-19_pembentukan_gugus_tugas
 
SE 12 Tahun 2021
SE 12 Tahun 2021SE 12 Tahun 2021
SE 12 Tahun 2021
 
Regulasi psbb dki jakarta
Regulasi psbb dki jakartaRegulasi psbb dki jakarta
Regulasi psbb dki jakarta
 
SALINAN INMENDAGRI NOMOR 50 TAHUN 2022 TTG PPKM JAWA BALI.pdf
SALINAN INMENDAGRI NOMOR 50 TAHUN 2022 TTG PPKM JAWA BALI.pdfSALINAN INMENDAGRI NOMOR 50 TAHUN 2022 TTG PPKM JAWA BALI.pdf
SALINAN INMENDAGRI NOMOR 50 TAHUN 2022 TTG PPKM JAWA BALI.pdf
 
Pemumuman kemenkumham prov kalteng 2017
Pemumuman kemenkumham prov kalteng 2017Pemumuman kemenkumham prov kalteng 2017
Pemumuman kemenkumham prov kalteng 2017
 
Perjadin 01202jhhhhhhhhhhhhhhhhhh4 V1.pptx
Perjadin 01202jhhhhhhhhhhhhhhhhhh4 V1.pptxPerjadin 01202jhhhhhhhhhhhhhhhhhh4 V1.pptx
Perjadin 01202jhhhhhhhhhhhhhhhhhh4 V1.pptx
 
Presentasi perjadin final
Presentasi perjadin finalPresentasi perjadin final
Presentasi perjadin final
 
Permenpan nomor 5 tahun 2018
Permenpan nomor 5 tahun 2018Permenpan nomor 5 tahun 2018
Permenpan nomor 5 tahun 2018
 
SOP KEUANGAN.pdf
SOP KEUANGAN.pdfSOP KEUANGAN.pdf
SOP KEUANGAN.pdf
 

Más de BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN SUMATERA SELATAN

Más de BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN SUMATERA SELATAN (20)

daftar-aset-2021.pdf
daftar-aset-2021.pdfdaftar-aset-2021.pdf
daftar-aset-2021.pdf
 
PENCEGAHAN COVID-19.pdf
PENCEGAHAN COVID-19.pdfPENCEGAHAN COVID-19.pdf
PENCEGAHAN COVID-19.pdf
 
MITIGASI BENCANA BANJIR.pdf
MITIGASI BENCANA BANJIR.pdfMITIGASI BENCANA BANJIR.pdf
MITIGASI BENCANA BANJIR.pdf
 
EVAKUASI GEMPA BUMI-SEBELUM.pdf
EVAKUASI GEMPA BUMI-SEBELUM.pdfEVAKUASI GEMPA BUMI-SEBELUM.pdf
EVAKUASI GEMPA BUMI-SEBELUM.pdf
 
Surat tugas Ka balai, Ka TU, Ka KSPP.pdf
Surat tugas Ka balai, Ka TU, Ka KSPP.pdfSurat tugas Ka balai, Ka TU, Ka KSPP.pdf
Surat tugas Ka balai, Ka TU, Ka KSPP.pdf
 
simak bmn.pdf
simak bmn.pdfsimak bmn.pdf
simak bmn.pdf
 
Laporan Keuangan 2021.pdf
Laporan Keuangan 2021.pdfLaporan Keuangan 2021.pdf
Laporan Keuangan 2021.pdf
 
NOTULENSI RAPAT MARET-JUNI 2022.pdf
NOTULENSI RAPAT MARET-JUNI 2022.pdfNOTULENSI RAPAT MARET-JUNI 2022.pdf
NOTULENSI RAPAT MARET-JUNI 2022.pdf
 
NOTULENSI RAPAT JUL-OK 2022.pdf
NOTULENSI RAPAT JUL-OK 2022.pdfNOTULENSI RAPAT JUL-OK 2022.pdf
NOTULENSI RAPAT JUL-OK 2022.pdf
 
SURAT PERNYATAAN LELANG.pdf
SURAT PERNYATAAN LELANG.pdfSURAT PERNYATAAN LELANG.pdf
SURAT PERNYATAAN LELANG.pdf
 
RealisasiAnggarantw2 2021.pdf
RealisasiAnggarantw2 2021.pdfRealisasiAnggarantw2 2021.pdf
RealisasiAnggarantw2 2021.pdf
 
RealisasiAnggarantw1 2022.pdf
RealisasiAnggarantw1 2022.pdfRealisasiAnggarantw1 2022.pdf
RealisasiAnggarantw1 2022.pdf
 
STATISTIK LAP KEU 2022.pdf
STATISTIK LAP KEU 2022.pdfSTATISTIK LAP KEU 2022.pdf
STATISTIK LAP KEU 2022.pdf
 
REKAP KEPEGAWAIAN 2022.pdf
REKAP KEPEGAWAIAN 2022.pdfREKAP KEPEGAWAIAN 2022.pdf
REKAP KEPEGAWAIAN 2022.pdf
 
JUMLAH PEGAWAI 2015-2021.pdf
JUMLAH PEGAWAI 2015-2021.pdfJUMLAH PEGAWAI 2015-2021.pdf
JUMLAH PEGAWAI 2015-2021.pdf
 
Agenda KEG INSTANSI.pdf
Agenda KEG INSTANSI.pdfAgenda KEG INSTANSI.pdf
Agenda KEG INSTANSI.pdf
 
SURAT KELUAR DAN MASUK.pdf
SURAT KELUAR DAN MASUK.pdfSURAT KELUAR DAN MASUK.pdf
SURAT KELUAR DAN MASUK.pdf
 
Daftar Rancangan Peraturan.pdf
Daftar Rancangan Peraturan.pdfDaftar Rancangan Peraturan.pdf
Daftar Rancangan Peraturan.pdf
 
SE Larangan Mudik.pdf
SE Larangan Mudik.pdfSE Larangan Mudik.pdf
SE Larangan Mudik.pdf
 
SE Sekjen Nomor 1829 tentang penyesuaian sistem kerja ASN dalam New Normal (3...
SE Sekjen Nomor 1829 tentang penyesuaian sistem kerja ASN dalam New Normal (3...SE Sekjen Nomor 1829 tentang penyesuaian sistem kerja ASN dalam New Normal (3...
SE Sekjen Nomor 1829 tentang penyesuaian sistem kerja ASN dalam New Normal (3...
 

Último

Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxManajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxyovi2305
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfHeru Syah Putra
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfNezaPurna
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...iman333159
 

Último (14)

Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxManajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
 

BKN Atur Kerja Jarak di Rumah

  • 1. BADAN KE NEGARA Kepada Yth. 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya; 2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; 3. Para Kepala Kantor Regional I s.d. XIV BKN; 4. Para Pejabat Administrator; 5. Para Kepala Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai ASN; 6. Para Pejabat Pengawas; dan 7 . Para Pegawai, di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara SURAT EDARAN NOMOR 3/Sp lrrrl2O2O TENTANG PERUBNIAN ATAS SURAT EDARAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 2/SE lrrrl2o/20 TENTANG PENCEGAHAN PEI{YEBARAN COROJVA WRUS DISDASE (COVID-191 BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAUTNAN NDGARA Mencermati perkembangan penyebaran COVID-l9 yang semakin meluas dan untuk menghambat penyebaran virus tersebut, serta sejalan dengan langkah untuk memprioritaskan kesehatan dan keselamatan pegawai, perlu mengubah ketentuan dalam Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 I SE IIII I 2O2O tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID- 19) bagi Pegawai di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara. Beberapa ketentuan yang diubah sebagai berikut:
  • 2. 1. -2- Ketentuan angka 5 huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: b. Protokol Pelayanan Publik 1) Membatasi seluruh kegiatan perkantoran dalam jangka waktu tertentu kecuali kegiatan yang terkait dengan: a) pelayanan protokol; b) pelayanan kesehatan; c) pelayanan persuratan; d) pengamanan; e) teknisi; 0 pengemudi; g) pelayanan kebersihan; danlatau sesuai kebutuhan. 2l Pegawai yang tidak terlibat dalam kegiatan perkantoran sebagaimana tersebut pada angka 1) diwajibkan untuk bekerja di rumah dan tidak melakukan kegiatan di luar rumah. Ketentuan angka 5 huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: c. Kinerja Pegawai 1) Keterwakilan pegawai yang bertugas pada unit kerja yang terkait dengan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 5 hururf b angka 1) diatur dengan komposisi IOo/o (sepuluh persen) bekerja di kantor dan 90% (sembilan puluh persen) bekerja di rumah. 2l Keterwakilan pegawai sebagaimana dimaksud pada angka 1) untuk pegawai yang bekerja di rumah dengan mempertimbangkan pegawai yang: a) berusia 50 (lima puluh) tahun ke atas; b) menggunakan transportasi umum; dan c) bertempat tinggal di luar wilayah provinsi. 3) Pegawai yang bertugas selain pada unit kerja yang terkait dengan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b angka 1) dapat sepenuhnya melaksanakan pekerjaan dari rumah. 2.
  • 3. -3- Penetapan keterwakilan pegawai sebagaimana dimaksud pada angka 1) bagi unit kerja di lingkungan Kantor Pusat BKN diatur oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya sesuai kewenangannya masing-masing dan di lingkungan Kantor Regional BKN diatur oleh masing-masing Kepala Kantor Regional BKN dengan mempertimbangkan kebijakan pemerintah daerah setempat. Bagi pegawai yang bekerja di rumah agar melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada panduan kinerja sebagaimana dimaksud dalam tutorial work from home, yang dapat diakses melalur link: bit.ly/ PEDOMANWFHBKN. Pegawai yang bekerja di kantor dan di rumah berhak mendapatkan pembayaran tunjangan kineda. Pegawai diwajibkan mengikuti perkembangan kebijakan yang ditetapkan pimpinan terkait pencegahan penyebaran COVID- 19. Bagi pegawai yang saat ini melaksanakan tugas belajar di luar negeri yang terdampak penyebaran COVID-l9 agar mengikuti ketentuan yang berlaku di negara tersebut dan terus berkoordinasi dengan pejabat yang berwenang pada kantor perwakilan RI di luar negeri. 3. Penutup Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai kebutuhan. Demikian Surat Edaran ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2I Maret 2O2O KEPALA EGAWAIAN NEGARA, 4l s) 6) 7l 8) e WIBISANA